cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2017): November" : 18 Documents clear
ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN KEPADA NEGARA MELALUI MEKANISME KONTRAKTUAL (STUDI DI KANTOR PUSAT DITJEN PERBENDAHARAAN) Adhitiyo Nugroho
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59240

Abstract

Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel pendukung dalam rangka mewujudkan fungsi APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan multiplier effect dari setiap pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam memberikan stimulus perekonomian. Namun, kondisi tersebut membutuhkan adanya penyerapan belanja negara yang tepat waktu dan terjadwal. Guna menjamin hal tersebut, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 mengatur batas waktu penyelesaian tagihan kepada negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktul pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan dalam mengatasi keterlambatan penyelesaian tagihan kepada negara. Pemilihan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagi objek penelitian didasarkan pada tugas Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator dan role model dalam pelaksanaan anggaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyelesaian tagihan kepada negara dan data dokumentasi. Selanjutnya, sumber data tersebut dianalisis dengan menerapkan model spiral analisis Dey (1993).Hasil penelitian atas keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktual menghasilkan temuan sebagai berikut. Keterlambatan pengajuan hak tagih oleh pihak ketiga/rekanan kepada PPK dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan pihak ketiga/rekanan, kelemahan kondisi internal pihak ketiga/rekanan, dan ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbedaharaan. Selanjutnya, keterlambatan waktu penyelesaian SPP oleh PPK dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kelemahan tahap awal implementasi sistem aplikasi, dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, keterlambatan waktu penyelesaian SPM oleh PPSPM dipengaruhi olehiiketidakdisiplinan penerapan proses bisnis dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan keterlambatan proses penyelesaian tagihan kepada negara tersebut, tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan memastikan proses penyelesaian tagihan kepada negara sesuai ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, memperluas sistem pengendalian internal dalam proses penyelesaian tagihan negara, dan mengubah struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK 2016 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI) Ahmad Jefri Adityas Wibawa
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyo-lali. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program pengampunan pajak tersebut pada kan-tor pelayanan pajak selaku pengemban amanah pelaksanaan program pengampunan pajak 2016. Salah satu teknik evaluasi pelaksanaan program tersebut ialah dengan mendalami dua daerah yang berbeda pencapaian targetnya secara signifikan di sebuah daerah Kantor Wila-yah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia
ANALISIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Alifah Anggun Pratiwi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59242

Abstract

Manajemen berbasis kinerja memfokuskan pada pengukuran kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya sekedar pengukuran input dan output saja (Julnes 2006). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh (Mahmudi 2015). Manajemen berbasis kinerja memerlukan alat sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja indikator kinerja memiliki peranan penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program instansi pemerintah. Indikator kinerja yang digunakan harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil agar dapat memenuhi tuntutan manajemen berbasis kinerja. Oleh karena itu dalam menyusun indikator kinerja harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menganalisis kesesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja termasuk mengidentifikasi adanya tekanan isomorfisma koersif dalam penyusunan indikator kinerja. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Purbalingga dalam menyusun indikator kinerja. Serta upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada hasil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum berorientasi pada hasil dibuktikan dengan 73% indikator kinerja berorientasi pada usaha (service delivery outcome) sedangkan 23% indikator kinerja berorientasi pada hasil (community outcome). Adanya tekanan isomorfisma koersif dalam menyusun indikator kinerja. Kendala-kendala dalam penyusunan indikator kinerja antara lain sumber daya manusia, perubahan aturan, dan komitmen organisasi. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada2hasil antara lain pelatihan dan sosialisasi tentang penyusunan indikator kinerja bagi seluruh OPD, koordinasi yang solid antara bappelitbangda dan bagian organisasi setda dalam menindaklanjuti temuan Kemenpan RB, serta pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan komitmen organisasi OPD.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA Anissa Adriana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59243

Abstract

Dengan adanya desentralisasi yang ada di Indonesia, daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri termasuk dari segi keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meminimalkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah se-Jawa. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di website resmi. Penilaian tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori sufficient pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori insufficient. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa.Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, press visibility yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.
ANALISIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PADA PUSKESMAS MAKALE” Delvianty Palino
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59247

Abstract

Pelaksanaan program JKN yang baru berjalan berapa tahun masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek salah satunya yaitu pendanaan. Menurut KPK (2015) salah satu masalah pendanaan yang dihadapi yaitu masih rendahnya efektivitas penggunaan dana kapitasi dalam meningkatkan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mas’ud (2015) juga menyatakan bahwa puskesmas yang merupakan bagian FKTP belum maksimal mengelola anggaran termasuk di antaranya adalah dana kapitasi JKN. Kondisi ini juga terjadi di Puskesmas Makale yang belum mampu mengoptimalkan dana kapitasinya dalam meningkatkan mutu layanan. Mutu layanan di puskesmas ini masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek antara lain SDM dan fasilitas kesehatan. Daftar kunjungan pasien di tahun 2015 sebesar 21.073 yang meningkat di tahun 2016 sebesar 22.513. Hal ini menunjukkan adanya penurunan mutu layanan di puskesmas. Dana kapitasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan mutu layanan karena pendapatan terbesar puskesmas berasal dari dana tersebut yaitu sebesar 75%. Oleh karena itu, mutu layanan yang belum memadai disebabkan oleh dana kapitasi yang belum optimal dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dalam meningkatkan mutu layanan dan upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dana kapitasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitan menunjukkan penyebab pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dibagi atas aspek SDM dan aspek regulasi. Aspek SDM antara lain perangkapan tugas, ketidakpahaman dalam proses dan pelatihan yang minim. Aspek regulasi berkaitan dengan 1) SK bupati yang terlambat terbit; 2) ketidakleluasaan penggunaan dana kapitasi karena di batasi aturan-aturan; 3) ketidakjelasan aturan dalam pengadaan alat kesehatan; 4) dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan puskesmas dan 5) perubahan regulasi mengenai alokasi dana kapitasi. Upaya yang diperlukan dalam pengoptimalan dana kapitasi yaitu sosialisasi dan pelatihan2pemanfaatan dana kapitasi, regulasi yang jelas dan koordinasi pihak-pihak terkait (pihakpuskesmas, dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan)
PENGARUH GOAL FRAMING DAN TEKANAN WAKTU DALAM SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR Diah Chandra Dewi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59248

Abstract

SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011), menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor dituntut secara profesional agar dapat menghasilkan laporan audit berkualitas yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Skeptisisme profesional auditor berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh sifat-sifat dasar yang ada dalam diri auditor. Auditor dengan tingkat skeptis yang sama dapat menunjukkan penilaian dan perilaku yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Selain itu, karakteristik pribadi seseorang dapat berubah apabila pengaruh situasional dirasa cukup kuat. Pengaruh situasional yang dimaksud adalah tekanan waktu dan goal framing. Tekanan waktu dimanipulasi tinggi dan sedang, sedangkan goal framing dimanipulasi menjadi frame positif dan frame negatif. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Rancangan eksperimen menggunakan 2x2 factorial design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan level skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, individu dengan level keadaan skeptisisme profesional yang tinggi akan menunjukkan perilaku lebih skeptis, keadaan skeptisisme profesional bertindak sebagai perantara hubungan antara sifat skeptisisme profesional dan perilaku skeptis, individu di bawah tekanan waktu tinggi akan meunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang rendah, dan individu yang diberikan frame negatif akan menunjukkan level keadaan skeptisisme profesional yang lebih tinggi daripada individu yang diberikan frame positif.
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN Farida Farida
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59253

Abstract

Sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan daerah dan pilar dalam mewujudkan good governance, transparansi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mengamanatkan kepala pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua berbasis laman dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing laman resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah daerah (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi. Indeks tertinggi untuk tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46 dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks transparansi 7,41. Rata-rata indeks transparansi di Papua tahun 2015 adalah 1,25 dan tahun 2016 adalah 2,25. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (insufficient) dengan kategori sedikit (scant or none) karena skornya dibawah 20 berdasarkan Open Budget Index (OBI).Secara umum pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terendah.
Evaluasi Biaya Penerapan Tanggung jawab sosial Dan Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan Pada Pt Bukit Asam (Persero), Tbk Fredericha Retno Dheta Tri Anggraeni
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59255

Abstract

Implementation of tanggung jawab sosial as well as environmental management activi-ties has become a thing that must be done by the company, demanding the company to spend more for the activities. This forces the company to perform efficiency in terms of management activities, as well as in terms of cost. When linked to tanggung jawab sosial and environmental management activities, the concept of efficiency can aim for the creation of more environmental-ly friendly goods and services, while reducing costs and improving environmental conditions. One of the efforts towards operational cost efficiency that can be done by the company is by syn-ergizing the business activities of tanggung jawab sosial partners with the company's operation-al activities.This research was conducted at PT Bukit Asam (Persero), Tbk Tanjung Enim, using de-scriptive study approach. The data collection was performed by means of observation, direct in-terview with related parties, and documentation. The results of this study indicate that the disbursement of funds for the tanggung jawab sosial each year in is accordance with the program contained stipulated in the ministerial regulations, including the imposition of funds for social responsibility activities that are charged as corporate expenses. Moreover, there are still tanggung jawab sosial activities that have not been effective, especially the tanggung jawab sosial activities in 4 villages, namely Kebur Village, Merapi Village, Telatang Village, and Muara Maung Village. The operational cost efficiency strategy implemented by PTBA is quite efficient, but there are still operational cost efficiency strategies that have not been effective, such as the cost efficiency strategies synergized with the Corporate social responsiblity partners. PT Bukit Asam (Persero) Tbk is expected to continue making improvement efforts in carrying out Corporate social responsibility activities as well as in implementing the company's operational cost efficiency strategies.
Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ketut Sonya Adnyani
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59257

Abstract

Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa or LPD) is a community financial institution located in Bali Province. The purpose of LPD is to help customary village in implementing its cultural functions. LPD has been proven to improve the economic, social and cultural conditions of the society. Currently, the existence of LPD is strengthened by the issuance of Law of Micro Finance Institution No. 1 of 2013. Based on that law, LPD is regulated based on customary law of each village. In fact, not all LPDs are able to develop sustainably. One of the factors that causing the problem is the lack of awareness to realize good governance practices in conflict prevention between management and village communities as the LPD owners. Good governance practices should fulfil the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Therefore, it is important to review the practice of governance seen from the perspective of local cultural values. The local cultural value used in this research is catur purusa artha, consisting of dharma, artha, kama and moksa. This research was conducted at LPD Pecatu. Qualitative data are collected through interviews with 5 informant in corporate level, observations and documentations and analyzed by coding and content analysis.The results showed that LPD Pecatu have done a good governance practices. The value of local culture is closely related to governance practices which can be seen through the behaviors and policies that are made by leaders in LPD. However, there are some things that need to be improved such as performance evaluation and employee rotation.
IDENTIFIKASI, TELAAH, DAN ANALISIS PENYEBAAB KERUGIAN OBAT KEDALUWARSA: STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA Lena Nurjanah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 5, No 4 (2017): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v5i4.59258

Abstract

Fenomena penumpukan obat kedaluwarsa yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang tidak pernah dimusnahkan sekian lama (2008—2016) menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,6 miliar. Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan yang menyebabkan potensi fraud atau bahkan fraud pada pengadaan obat. Fenomena tersebut juga menyatakan bahwa dana kapitasi untuk alat kesehatan tidak dicairkan, sedangkan untuk operasional obat dalam laporannya lancar. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis apakah fenomena ini terjadi sekedar belum terdapat pemusnahan saja atau terdapat kesalahan pengadaan obat. Identifikasi ini khususnya intentional atau unintentional yang menyebabkan terjadinya fraud.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan asosiatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-dept interview pada Kepala Daerah, DPRD, Inspektorat, Sekretaris Dinas, PPK, PPTK (Kasi Farmasi), Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Pertanyaan wawancara disesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing informan yang dihubungkan dengan menggunakan tiga dimensi dari teori fraud triangle (pressure, opportunity, dan rationalization) dan tiga dimensi dari konsep good governance (transparency, good governance legal standard, dan praktik audit yang sehat). Data transkripsi wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis untuk pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penumpukan obat kedaluwarsa disebabkan oleh kesalahan pengadaan obat yang sudah menjadi benang kusut dan sulit dihindari dari tingkat manajemen bawah sampaimanajemen puncak. Faktor utama terjadinya kesalahan tersebut karena adanya kelemahan pengendalian internal di setiap penugasan sehingga menimbulkan kelalaian dari pejabat berwenang secara disengaja (intentional). Hal ini menimbulkan pressure, opportunity, dan rationalization bagi para pelaku karena tidak menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Sementara itu, penelitian ini mengaitkan dengan empat prinsip tata kelola dan menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum melaksanakan tata kelola yang baik. Selain itu, adanya keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas menjadi masalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut menimbulkan tata kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue