Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2018): May"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERSEPSI TAKMIR, JAMAAH DAN WARGA TERHADAP POTENSI DIJADIKANNYA MASJID JOGOKARIYAN SEBAGAI PUSAT MUAMALAH UTANG-PIUTANG (AL-QARDH) ]]>
<![CDATA[Laode Shalihi Ismail]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59080
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi takmir, jamaah dan wargaterhadap potensi dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif denganmenggunakan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan observasi,wawancara, kuesioner dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penelitian iniberpedoman pada teori Allport dalam menentukan aspek persepsi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa takmir Masjid Jogokariyan menyatakan tidak setujudijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalah utang-piutang(al-qardh), mayoritas jamaah menyatakan setuju dijadikannya Masjid Jogokariyansebagai pusat muamalah utang-piutang (al-qardh), dan mayoritas wargamenyatakan setuju dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh). Takmir tidak menyetujui dijadikannya MasjidJogokariyan sebagai pusat muamalah utang-piutang (al-qardh) disebabkan adanyapertimbangan berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek psikologis berupa bebanmental atas pinjaman yang mengakibatkan jamaah yang sering beribadah kemasjid menjadi tidak beribadah lagi ke Masjid Jogokariyan. Mayoritas jamaahdan warga yang setuju dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagai pusat muamalahutang-piutang (al-qardh) disebabkan kegiatan tersebut dapat memakmurkanmasyarakatnya serta dapat menolong warga yang kesusahan dalam halpermodalan dan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara jamaah dan warga yangtidak setuju disebabkan penerapan utang-piutang di masjid dianggap tidak tepat,adanya riba, telah diadakannya kegiatan serupa, fungsi masjid hanya sebagaitempat shalat, kegiatan berupa program-program yang dijalankan sudah dianggapmensejahterakan dan sudah terpenuhinya kebutuhan waga sekitar MasjidJogokariyan. Penelitian ini terbatas hanya mengidentifikasi persepsi dari takmir,jamaah, dan warga terhadap potensi dijadikannya Masjid Jogokariyan sebagaipusat muamalah utang-piutang (al-qardh).]]>
<![CDATA[ANALISIS MANAJEMEN MODAL KERJA SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKURAN PROFITABILITAS UMKM (Studi Pada SP Alumunium) ]]>
<![CDATA[Afni Sirait]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59095
<![CDATA[Unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi pilar perkembangan perekonomianIndonesia beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti pada periode krisis moneter tahun 1997—1998UMKM menopang perekonomian Indonesia. Data statistik UMKM hasil pemetaan yang dilakukanoleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan bahwa secara nasional untuk tahun 2007—2014sebesar 2,4% per tahun. Jumlah unit usaha tahun 2008 sejumlah 51,4 juta meningkat menjadi 59,3juta. Perkembangan UMKM tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang diberikan olehpemerintah pusat dan daerah kepada pelaku usaha/pengusaha. Peraturan-peraturan dan regulasi yangdikeluarkan memberikan pedoman dan aturan yang mengikat bagi pelaku usaha/pengusaha. Halpenting yang menjadi perhatian dari sisi akuntansi untuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah baiktingkat pusat maupun daerah adalah sisi permodalan.Modal menjadi penting karena digunakan untuk melakukan aktivitas bisnis perusahaansehari-hari yang salah satunya digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban jangka pendekyang akan jauh tempo. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki modal kerja yang optimal untukaktivitas bisnis sehari-hari dengan tidak mengesampingkan likuiditas perusahaan, produktivitas, danefektivitas dari manajer keuangan.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis jenis modal kerja dan alasan pemilihanjenis modal kerja, menganalisis faktor penentu modal kerja, dan menganalisis tingkat profitabilitasperusahaan. Data yang digunakan data primer (laporan laba/rugi, neraca, laporan order pembelian,dan laporan volume produksi) dan data sekunder (peraturan pemerintah dan data-data lain yangberhubungan dengan penelitian). Jenis penelitian ini studi kasus dengan pendekatan kualitatifdeskriptif. Pemiliha partisipan menggunakan metode gatekeepers. Penelitian dilakukan di SPAlumunium mulai bulan September 2017 hingga Januari 2018.Hasil pembahasan menunjukkan SP alumunium menerapkan konsep modal kerja kuantitatifdengan jenis variabel-siklis. Faktor penentu modal kerja berasal dari faktor internal (kapasitassumber daya manusia, data akuntansi, kapasita produksi, dan lokasi pabrik) dan faktor eksternal(harga bahan baku dan permintaan pasar). Perusahaan menggunakan metode ketikatan dana dalammenentukan modal kerjanya. Hasil perhitungan metode keterikatan dana yang dilakukan penelitimenunjukkan terjadi kelebihan investasi dalam kurun waktu 2012 – 2016 sekitar 30% hingga lebih50%]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA (STUDI PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL) ]]>
<![CDATA[Andi Amirullah Arif Tiro]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59097
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pengukuran kinerjadengan melihat kesesuaian informasi menggunakan model logika cetak biru kinerja (performance blueprints) pada dokumen perencanaan strategis hingga pelaporan kinerja, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam penerapan sistem pengukuran kinerja pada kantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Penelitian ini mengunakan metode kualitatifdengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi danwawancara mendalam terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terkait dengan perencanaankinerja. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alur logika PerformanceBlueprint dan analisis data tekstual.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenBantul telah melakukan penerapan sistem pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan PresidenNo. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namundalam penerapannya, mulai perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja masih belumcukup memberikan gambaran alur logika yang sesuai antar dokumen. Masih terdapat beberapaketidakselarasan, terutama antara perjanjian kinerja dan laporan kinerjanya dalam hal penetapanprogram dan indikator kinerja. Kemudian berdasarkan evaluasi model performance blueprint,secara umum indikator kinerja program yang ditetapkan masih berorientasi pada upaya (kuantitas upaya 56% dan kualitas upaya 44%), dan belum berorientasi pada dampak. Dan faktor-faktoryang memengaruhi penerapan sistem pengukuran kinerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikBantul yaitu sumber daya manusia, status kelembagaan, rotasi pegawai, dan budaya ewuh pakewuh.]]>
<![CDATA[Analisis Perbedaan Pengungkapan Aspek Sebelum dan Setelah Penerapan Prinsip Materialitas pada Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Gas Negara) ]]>
<![CDATA[Ihsani Mazelfi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59098
<![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI) menerapkan prinsip materialitas dalam proses penentuanaspek yang akan diungkapkan pada laporan keberlanjutan entitas. Prinsip ini baru mulai diterapkanpada pedoman pelaporan keberlanjutan GRI 4. Pada artikel ini, peneliti ingin mengidentifikasiperbedaan antara kerangka pedoman pelaporan sebelum dan sesudah penerapan prinsip materialitas,serta perbedaan aspek yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan tahun sebelum dan sesudahditerapkannya prinsip materialitas. Penelitian ini menggunakan kerangka pedoman pelaporankeberlanjutan dan laporan keberlanjutan Perusahaan Gas Negara. Teknik analisis data menggunakananalisis data kualitatif, mengikuti konsep Spradley (1980). Hasil identifikasi menampilkan bahwaada 44 aspek yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan sebelum penerapan prinsip materialitasnamun tidak diungkapkan pada laporan keberlanjutan setelah penerapan prinsip materialitas.]]>
<![CDATA[EVALUASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (STUDI KASUS PADA PT ASELI DAGADU DJOKDJA) ]]>
<![CDATA[Meylia Candrawati]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59100
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme supply chainmanagement PT Aseli Dagadu Djokdja yang masih terjadi handicapped. Selain itu, penelitianini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab handicapped supply chain management PTAseli Dagadu Djokdja. Penelitian ini menggunakan enam dimensi dalam social networktheory untuk mengoptimalkan supply chain management. Enam dimensi tersebut yaitudissemination information dan sharing, communication, collaboration dan innovation,knowledge management, training dan learning, serta management activities dan problemsolving. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakoptimalan supply chain managementdi PT ADD terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi menyebabkanpersebaran informasi yang tidak merata antarbagian di perusahaan serta persebaran informasikepada internal maupun ekternal. Informasi yang tidak tersebar dengan baik mengakibatkanlemahnya komunikasi serta kolaborasi antarbagian dalam perusahaan sehingga perusahaansusah melakukan inovasi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia traning di PTADD saat ini masih belum optimal. Hal ini harus menjadi perhatian PT ADD untuk bisamengambangkan perusahaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBERMANFAATAN KARAKTERISTIK INOVASI PROSES E-PROCUREMENT (STUDI PADA RUMAH SAKIT JIWA GHRASIA) ]]>
<![CDATA[Monika Innercentia Ken Sukatno]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59116
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik inovasi difusi pada pengoperasian eprocurement di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan domainpengetahuan yang terdapat teori inovasi difusi. Domain tersebut meliputi keuntungan relatif,kompleksitas, kompatibel, dan keandalan pencermatan. Aktivitas terkait domain tersebut diantaranya pengoperasionalan e-procuremen melalui e-catalog kemudian dilanjutkanmenggunakan e-purchasing. Hasil penelitian ini menunjukkan Keuntungan relatif padapengoperasionalan e-procurement yaitu efisien yang diwujudkan dalam kemudahan dalampengadaan obat. Harga lebih murah dibandingkan yang tidak melalui e-procurement.Kesesuaian merupakan tingkat keserasian dari inovasi. Kompelsitas menjelaskan mengenaitingkat kerumitan inovasi untuk diadopsi. Kekuatan pencermatan menjelaskan tingkatpenggunaan inovasi, dapat dilihat oleh orang lain. Penggunaan e-procurement merasa lebihmurah, informasi sudah tersedia dan diunggah oleh ULP. Bagi pihak yang melakukanperencanaan obat, sistem e-procurement sudah cukup menyajikan informasi yang lengkap.Pihak pengguna juga meyakini kebermanfaatan dari sistem e-purchasing. Selain itu,kebermanfaatan dari e-purchasing untuk memonitor posisi paket serta sebagai acuan melihatkinerja dari rekanan. Namun demikian, masih ada beberapa kendala dalam sistem epurchasing.]]>
<![CDATA[DESAIN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS GADJAH MADA ]]>
<![CDATA[Mukhlis Mukhlis]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59117
<![CDATA[Penelitian ini membahas desain sistem manajemen risiko yang dapat diterapkanpada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan studi kasus padaUniversitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdeskriptif dengan studi kasus pada UGM. Penelitian mendeskripsikan danmenganalisis desain sistem manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGMdengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulandata. Data dianalisis menggunakan interactive model, meliputi pengumpulan data,reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Penelitianmenyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belumterstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, UGM perlu membentuk struktur, proses,dan prosedur manejemen risiko. Struktur manajemen risiko dapat menggunakanmodel tiga tingkatan pengendalian; tingkat kebijakan dijalankan oleh KomiteAudit, tingkat operasional dijalankan oleh rektor dibantu oleh Kantor Audit Internaldan Kantor Jaminan Mutu sebagai koordinator proses manajemen risiko yangdilakukan oleh unit kerja; tingkat pengawasan dilakukan oleh Komite Audit. Prosesmanajemen risiko dapat menggunakan standar proses manajemen risiko AS/NZS31000:2009 yang terdiri atas proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, dan komunikasiserta konsultasi. Prosedur manajemen risiko dapat disusun berdasarkan periodetujuan UGM yang terdiri dari periode lima tahunan, satu tahunan, dan periodewaktu tertentu.]]>
<![CDATA[RESPONS AUDITOR TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENDUKUNG AUDIT (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Nafis El - Fariq]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59118
<![CDATA[Salah satu upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas audit BPK adalah denganmenerapkan sistem pendukung audit. Namun, penerapan sistem pendukung audit ini akanmenghadapi risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadapsistem. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis respons auditor terhadap penggunaan sistempendukung audit serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab responstersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupaanalisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons auditorterhadap penggunaan sistem pendukung audit di BPK RI masih cenderung negatif.Sementara itu, faktor-faktor penyebab respons yang teridentifikasi diantaranya: (1) auditorlangsung bertanya ke Biro TI ketika menghadapi isu kontingensi, (2) fitur belum mendukungrepair, (3) auditor cenderung membaca manual book ketika menghadapi isu kontigensi, dan (4)tampilan muka sistem yang rumit.]]>
<![CDATA[ANALISIS ATAS PEMBIAYAAN UTANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2016) ]]>
<![CDATA[Totoh Tholhah]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59119
<![CDATA[Defisit APBN tahun 2016 sebesar Rp308 triliun dari yang direncanakan sebesarRp296 triliun menyebabkan meningkatnya pembiayaan utang dari rencana awalRp296 triliun rupiah menjadi sebesar Rp334 triliun. Selisih lebih pembiayaananggaran (SiLPA) sebesar Rp26 triliun yang terjadi pada tahun 2016 merupakansuatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka mencari solusi ataspermasalahan yang terjadi agar kedepan tidak terdapat lagi pembiayaan yangtersisa dan pengelolaan pembiayaan utang menjadi lebih baik. Pengelolaanpembiayaan utang yang baik merupakan kewajiban dari pemerintah karena setiaprupiah yang masuk dari pembiayaan utang juga melekat kewajiban yang harusdilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)sebagai unit pengelola utang pemerintah. Data primer berasal dari wawancarakepada pejabat dan pegawai di DJPPR serta unit yang terkait langsung dalamproses pengelolaan pembiayaan utang khususnya pada proses perencanaan sepertiDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Datasekunder dalam penelitian ini berupa data pembiayaan utang pemerintah tahun2016 dan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Analisis data yangdilakukan oleh peneliti menggunakan metode Miles-Huberman yaitu data yangtelah dikumpulkan kemudian direduksi serta disajikan, untuk selanjutnya ditariksuatu kesimpulan dari data tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan pembiayaanutang yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan identifikasi permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan pembiayaan utang. Harapan dari penelitian iniialah dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam tataranpraktis di lapangan terkait pengelolaan pembiayaan utang. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaanutang menjadi lebih baik di masa yang akan datang.Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitan menunjukan bahwa prosesperencanaan dan penyusunan strategi utang merupakan tahapan yang krusialdalam pengelolaan pembiayaan utang. Perencanaan yang matang dalammenentukan besaran utang yang akan diadakan, bagaimana memperolehnya sertakemana akan dialokasikan menjadi pondasi yang tidak dapat diabaikan.Koordinasi dari pihak-pihak terkait serta komitmen yang tinggi menjadi katakunci terwujudnya pengelolaan pembiayaan utang yang optimal.]]>
<![CDATA[EVALUASI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG MEMPEROLEH OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT PADA TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Yuda Pamnungkas]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v6i2.59120
<![CDATA[Evaluasi Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yangMemperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016. LKPPtahun 2016 akhirnya memperoleh opini WTP setelah 12 tahun terakhir selaluberopini TMP dan WDP. Namun demikian, masih terdapat LKKL tahun 2016sebagai bagian dari konsolidasian LKPP yang memperoleh opini TMP. Hasildari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum penyebab opiniTMP pada LKPD maupun LKKL yaitu lemahnya SPI atau SPI yang tidakberjalan dengan efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas LKKL telahdilakukan yang salah satunya dengan membentuk tim pembina keuangan KL.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh persepsi darisudut pandang tim pembina keuangan KL mengenai penyebab keenam KLtersebut memperoleh opini TMP di tahun 2016. Penelitian ini bersifatkualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melaluiteknik dokumentasi dengan dokumen utama yaitu LHP keenam LKKLberopini TMP di tahun 2016 dan wawancara dengan narasumber yang berasaldari tim pembina keuangan KL. Analisis data dilakukan dengan proses patternmatching, pembuatan logic models untuk mencari penyebab utama TMP, dancross case synthesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini TMPmuncul akibat lemahnya SPI dalam proses pengelolaan danpertanggungjawaban keenam KL tersebut. Kelemahan ini dalam persepsi timpembina keuangan terutama terjadi pada aspek lingkungan pengendaliansebagai bagian terpenting di dalam SPI.]]>
