cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2019): February" : 11 Documents clear
ANALISIS PENDEKATAN AUDIT INTERNAL PADA DEPARTEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) Widyawati Widyawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58813

Abstract

INTISARIFungsi audit internal telah mengalami transisi dari fungsi yang berfokus pada peninjauan pelanggaran regulasi ke arah fungsi yang berfokus menjadi mitra bagi manajemen untuk bersama-sama mewujudkan audit yang proaktif. Audit proaktif memungkinkan unit audit internal dan auditee untuk berupaya mengidentifikasi dan mengatasi risiko sebagai upaya preventif sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Untuk mewujudkan transisi fungsi ini, perlu adanya perubahan pendekatan audit internal dari pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit) ke pendekatan audit internal proaktif yang terus menerus dan terintegrasi dengan manajemen. Fungsi audit internal departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) masih menggunakan pendekatan pemeriksaan kemudian (post-audit). Hal ini menimbulkan beberapa hambatan dan temuan selama proses audit sehingga belum dapat meminimalisir atau mencegah risiko penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perlunya perbaikan dari pendekatan audit internal yang diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero), serta menganalisis jenis pendekatan audit internal yang tepat diterapkan pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan inspeksi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam faktor penyebab yang melatarbelakangi perlunya perbaikan pendekatan audit internal yang terdiri dari keterbatasan pendekatan post-audit, prosedur audit, sumber daya manusia, koordinasi, audit sistem informasi, dan perbedaan persepsi. Pendekatan audit internal pada departemen pengadaan barang dan jasa PT Angkasa Pura I (Persero) hendaknya diubah dari post-audit menjadi audit proaktif yang terintegrasi dengan manajemen dalam bentuk penerapan probity audit dan continuous auditing. 
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA Agung Putro Aspexsia
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58814

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak ditinjau berdasarkan kepatuhan materialnya yaitu jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang dilaporkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan moetode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan difference-indifferences (DID). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi, bahwa secara keseluruhan pelaporan PPh Terutang untuk Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga kegiatan pemeriksaan pajak ini masih perlu untuk dilakukan pada masa mendatang sehingga dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak.
ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (APIP) DENGAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HALAMAN JUDUL Nur Fajri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58816

Abstract

Abstract The purpose of this study is to analyze the relationship between the level of government internal supervisory apparatus (APIP) capability and the quality of financial management. The researcher measured the quality of financial management of 42 local governments from various levels of APIP capability which are the research samples. The indicators used are the opinion of Supreme Audit Institution (BPK), the number of internal control weakness findings, the number of non-compliance findings, and the financial impact of non-compliance findings sourced from the financial audit report (LHP) of BPK on the local government financial statements (LKPD) for the fiscal year 2016. The result of the measurement was then compared and analyzed to determine the relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. Based on the analysis that had been done, it can be concluded that there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management. In addition, this study also identified factors that can explain why there is or there is no significant relationship between the level of APIP capability and the quality of financial management by conducting in-depth interviews with participants from the Sleman Regency Government, which is one of the research samples. Based on the analysis of interview transcripts and documents, it can be concluded that the absence of a significant relationship between the level of APIP capability and quality of financial management could be caused by the more dominant role of local government agencies (SKPD) in achieving the quality of financial management, the improvement of the level of APIP capability which is not followed by the significant improvement on the role and services of APIP, and the potential weakness during the process of assessment of the APIP capability.
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SALAH SATU TEMUAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ABC DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 Ari Nugroho Cahyono
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58819

Abstract

ABSTRACT This research aimed at analyzing the auditing process carried out by Yogyakarta Special Region Inspectorate in solving a finding in ABC Yogyakarta. It was also to investigate the audit communication and efforts done by the ABC Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in solving and avoiding the finding to re-occur. Yogyakarta Special Region Inspectorate is a governmental internal auditor assigned to monitor the accountability administration and the activities of Yogyakarta Special Region government to achieve good governance. The ABC UPTD is one of the investigation objects with the Inspectorate’s biggest finding in the Special Region of Yogyakarta on the UPTD level in 2017. This research was qualitative with the case study method. To collect data, interviews and document analyses were used. The results showed that the finding process started from the auditor’s inspection on the janitors not yet registered for the Social Security Administration Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan). The inspection results were confronted with the document review to raise the case into an audit finding. There were then four audit communications with the investigation object, namely findings, affirmation, delivery of the Report of Audit Findings (LHP), and monitoring. The ABC UPTD then examined the finding closely and followed the Inspectorate recommendations. To avoid the re-occurrence of the finding, the ABC UPTD conducted an evaluation and improved its internal monitoring. The research was limited to one finding of the Inspectorate’s LHP, so that it is expected that the results can be interpreted carefully. In addition, the research respondents were also limited. In fact, the research has not yet analyzed any different cases or objects that require different settlements by the Inspectorate.
ANALISIS PENGGUNAAN DEBT-TO-EQUITY RATIO SEBAGAI ATURAN PEMBATASAN PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DI INDONESIA Bobby Indra Bachriansyah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58821

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih rasio utang terhadap modal sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen. Pemenuhan aspek validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat empat motif yang menjadi alasan dalam pemilihan DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Motif peraturan perundangan merupakan alasan dominan karena memiliki keterikatan dengan sistem hukum domestik. Tiga motif selanjutnya, yakni motif perekonomian, motif penegakan hukum, dan motif keadilan merupakan pertimbangan sampingan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga motif ini merupakan alasan tak dominan karena tidak ada keterikatan secara khusus dengan keberadaan aturan pembatasan biaya bunga. Walaupun begitu, ketiga motif tersebut tetap memiliki andil dalam penyusunan kebijakan karena terdapat kepentingan negara pada masing-masing motif tersebut.
EVALUASI PENERAPAN E-TOURISM: STUDI KASUS PENGAPLIKASIAN PLATFORM ONLINE BOOKING DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Danardono Widyapranoto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58822

Abstract

ABSTRACTThis research aimed at identifying and analyzing the e-tourism application managed by the Special Region of Yogyakarta Tourism Office (Dispar DIY). The research also aimed at finding out the reasons why DIY Tourism Office has not applied the online booking platform as a part of its service transformations. This research employed 7 dimensions in the TOE framework to optimize the e-tourism application using online booking platform. Those 7 dimensions are IT skills, IT infrastructure, top management support, organizational compatibility, coordination level, regulation, and competitive environment. The research results showed that the e-tourism application in DIY Tourism Office was carried out using website to share information and to promote tourism activities. Concerning the objectives, the service information provided by DIY Tourism Office was a one-way static interaction. Actually, the static services can be transformed into the dynamic ones by applying the online booking platform. However, the platform application was not listed as a priority program of DIY Tourism Office since there was no specific regulation or rule established to encourage the use of online reservation and booking service. On the other hand, making innovation in service provision was another challenge because the DIY Tourism Office management has not fully supported the priority program. As for the organizational level, human resources development at the DIY Tourism Office that is by assigning an employee who specializes in IT has not been well-executed. This should make a serious concern for the DIY Tourism Office in relation with its organizational management.
ANALISIS KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PARIWISATA) Firsta Noorviant Dinarsofa
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58824

Abstract

INTISARIKonsistensi/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu keselarasan di Pemda DIY juga menjadi isu yang penting karena dengan mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran maka dapat berkontribusi menjadi salah satu komponen dalam mendukung terciptanya visi dan misi Gubernur DIY serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Pemda DIY. Seperti yang diketahui bahwa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi ke-tiga dalam RPJMD DIY 2012-2017 dengan salah satu sasarannya yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat.            Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumen/ content analysist. dan wawancara. Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai dua SKPD yang dianggap sebagai tulang punggung pencapaian visi/ misi Gubernur DIY 2013-2017 dijadikan sampel penelitian. Keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran diukur melalui tiga dimensi yaitu dimensi nomenklatur, dimensi target kinerja dan dimensi pagu anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan secara dimensi nomenklatur dan dimensi target kinerja posisi Dinas Pariwisata berada diatas Dinas Pertanian. Sedangkan keselarasan secara dimensi pagu anggaran, keduanya masih menunjukkan nilai yang buruk. 
ANALISIS AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN SETELAH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Hasmawati Hasmawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58825

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode sebelum dan setelah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tesebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan memanfaatkan data laporan laba rugi dan penghitungan pajak penghasilan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Tingkat agresivitas pajak diukur menggunakan current effective tax rate (current ETR). Sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan peserta amnesti pajak dan 165 perusahaan yang tidak mengikuti amnesti pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat agresivitas pajak perusahaan sebelum dan setelah kebijakan pengampunan pajak.
ANALISIS TEMUAN BERULANG PADA PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI POLITIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rahayu Alkam
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58826

Abstract

ABSTRACT This research was to analyze the causes of the repeated findings and their preventive solutions in the audit of the public funding of the Regional Representative Council (DPD) of the political parties in the Province of Yogyakarta Special Region. It was a qualitative research with a case study design conducted in four DPDs receiving the largest public funding from 2011 to 2016. Data were collected through document analyses and interviews. Twelve participants interviewed were the representatives of three parties, namely compilers, examiners, and users of the public funding audit system.This research also applied the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework and the State Financial Audit Standards (SPKN) of 2017 for the analysis. The analysis showed three causes of repeated findings in the audit; they were weak internal control of political parties, weak audit, and non optimal role of the National Unity and Political Body. Preventive solutions to be made are for improving internal control, improving regulations, and optimizing coordination among parties. The results indicate that improvements should not be done only within the internal political parties but also around the external factors.
UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISASI AKTIVITAS BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) KORPORASI DI INDONESIA Raisita Agus Wahyono
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v7i1.58827

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak yang diharapkan dari implementasi rencana aksi 2, terutama terkait dengan upaya peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dalam meminimalisasi aktivitas BEPS korporasi di Indonesia, serta meneliti faktor-faktor pendukung dan penghalang implementasi rencana aksi 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen.       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak yang dapat diharapkan dari implementasi rencana aksi 2 tentunya dapat mengatasi penghindaran pajak dengan skema hybrid mismatch arrangement dengan tersedianya dasar hukum berupa peraturan sebagai bentuk implementasi rencana aksi 2 yang akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi DJP dan WP. Faktor pendukung implementasi rencana aksi 2 yang ditemukan, yaitu (1) posisi Indonesia sebagai anggota G20; (2) dukungan pimpinan DJP dan Kementerian Keuangan berupa tenaga ahli, anggaran, dan pembentukan tim; (3) momentum penyusunan rancangan undang-undang pajak penghasilan yang sedang berlangsung dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peraturan; dan (4) struktur organisasi DJP sudah memadai. Faktor penghalang implementasi rencana aksi 2, yaitu (1) rencana aksi 2 bukan termasuk kelompok mandatori; (2) perhatian, pemahaman, dukungan wajib pajak kurang; (3) rujukan kurang karena masih sedikit negara yang mengimplementasikan; (4) belum ada amanat penyusunan peraturan di undang-undang serta kewenangan penyusunan peraturan bukan di DJP; (5) pembagian jenis KPP dipergunakan wajib pajak menghindari pengawasan sementara waktu; dan (6) pemahaman pegawai terhadap rencana aksi 2 kurang karena kurang sosialisasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue