Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 4 (2021): November"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGGUNAAN E-WALLET DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Diah Fitri Harseno]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70384
<![CDATA[Perkembangan teknologi memengaruhi dunia bisnis, salah satunya sistem pembayaran. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan cara elektronik atau disebut e-payment. Salah satu jenis e-payment, yaitu e-wallet sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran. Penggunaan e-wallet tidak terhindar dari beberapa isu,, seperti isu keamanan uang electron dan data, isu kepercayaan, dan risiko pencurian uang elektronik dan privasi data (hacker). Penelitan ini meneliti faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko dan perilaku pengguna e-wallet. Penelitian ini merupakan peneelitian kuantitatif yang menyebarkan kuesioner kepada responden. Peneltian ini memiliki 150 responden dan data tersebut diolah dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berdasarkan teknis aplikasi e-wallet, yaitu perlindungan teknis dan pernyataan keamanan sangat memengaruhi persepsi keamanan dan kepercayaan. Sedangkan faktor yang berdasarkan pengalaman pribadi pengguna, yaitu keakraban tidak memengaruhi persepsi kepercayaan dan risiko. Hal ini terjadi karena walaupun pengguna terbiasa, paham, dan tahu tentang proses atau fungsi pelayanan dalam e-wallet tersebut tetapi kepercayaannya terhadap penyelenggara e-wallet masih rendah. Perilaku pengguna e-wallet di Indonesia dipengaruhi oleh persepsi keamanan dan persepsi kepercayaan pengguna e-wallet. Sedangkan persepsi risiko pengguna tidak memengaruhi perilaku pengguna dalam menggunakan e-wallet.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Penganggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ]]>
<![CDATA[Dwi Purwani]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70385
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penganggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, serta memperoleh bukti tentang eksistensi dan tekanan isomorfisma pada praktek penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan di dalam proses penyusunan anggarannya. Kesamaan penganggaran di dua kabupaten tersebut salah satunya yaitu tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sama-sama sebesar 86,36%. Sedangkan perbedaan penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid -19 terdapat pada proses penentuan rasionalisasi program kegiatan, perhitungan besaran rasionalisasi, pengalokasian belanja, kemampuan memenuhi rasionalisasi, keterlibatan legislatif, penyampaian laporan penyesuaian APBD, serta permasalahan dalam penganggaran Covid -19. Di dalam proses penyusunan anggaran untuk penanganan Covid -19 terdapat tekanan isomorfisma kelembagaan di pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dengan isomorfisme koersif yang sama-sama dominan di kedua kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN EARNINGS MANAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019) ]]>
<![CDATA[Linda Widyastuti]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70386
<![CDATA[Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Metodologi - Penelitian ini dilakukan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Data yang diperoleh adalah menggunakan teknik hand-collecting untuk variabel CSR dan pada variabel lain menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh melalui database OSIRIS. Hasil - Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, hal tersebut bahwa pengungkapan CSR mampu memberikan citra positif yang diperoleh dari masyarakat sehingga investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang memiliki reputasi positif. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa manajemen laba akrual tidak mampu memperlemah maupun memperkuat hubungan pengungkapan CSR dan nilai perusahaan, serta manajemen laba riil yang mampu memperlemah hubungan pengungkapan CSR dan nilai perusahaan. Kebaharuan - Nilai perusahaan menjadi elemen yang penting bagi perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. CSR menjadi Salah satu upaya perusahaan dalam menaikan nilai perusahaan. Namun, seringkali perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dalam penyusunan informasi laba pada laporan keuangan yang membuat investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal.]]>
<![CDATA[PENGUNGKAPAN ASET TAKBERWUJUD DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI PASAR SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Nuzul Ibnu Hajar]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70387
<![CDATA[Tujuan --- Penelitian ini bertujuan menginvestigasi tingkat pengungkapan aset takberwujud dan apakah pengungkapan serta nilai aset takberwujud tersebut mempunyai relevansi nilai pada perusahaan berbasis teknologi di Indonesia. Desain/Metodologi/Pendekatan --- Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis konten dan analisis regresi berganda. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berkaitan dengan informasi harga saham, nilai buku, laba bersih, jumlah saham yang beredar, total aset takberwujud dan catatan atas laporan keuangan. Temuan --- Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat pengungkapan wajib aset takberwujud pada perusahaan berbasis teknologi yang ada di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 68%. Pengungkapan wajib aset takberwujud merupakan informasi yang relevan. Amandemen PSAK 19 mendorong indikator tertentu dalam meningkatkan kepatuhan atas informasi aset takberwujud yang sebelumnya tidak diatur sebelum amandemen. Sementara itu, total aset takberwujud bernilai relevan dengan harga saham yang menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi aset takberwujud di era ekonomi baru dapat direspon dengan baik oleh pelaku pasar. Batasan/Implikasi --- Penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan, praktiks dan akademiks terkait dengan relevansi nilai aset takberwujud. Keterbatasan penelitian ini adalah perioda penelitian dan sampel penelitian yang hanya mencakup perusahaan berbasis teknologi tinggi di Indonesia Originalitas/Nilai --- Aset takberwujud yang dimiliki perusahaan pada era ekonomi baru semakin kompleks, sehingga perlu pengujian untuk mendapatkan bukti secara empiris, apakah nilai aset takberwujud tersebut merupakan informasi yang relevan mempengaruhi harga saham. Selain itu, penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan dan total nilai aset takberwujud yang dikapitalisasi oleh perusahaan berbasis teknologi di Indonesia setelah amandemen PSAK 19.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJELASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Ilham Ganesa Harosbiyanto]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70388
<![CDATA[LHP BPK ialah sumber informasi akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia. LHP harusdisajikan dengan jelas agar dapat memiliki dampak bagi para pemangku kepentingan. Sebaga penulis LHP, pemeriksa memiliki peran dalam menghasilkan LHP yang jelas. Intensi pemeriksa dapat digunakan menjadi prediktor atas upaya yang dilakukan pemeriksa dalam menyusun LHP yang jelas. Dengan menggunakan theory of planned behavior, penelitian ini mengidentifikasi intensi Pemeriksa BPK dalam menyusun LHP yang jelas, serta persepsi atas faktor-faktor yang memengaruh intensi tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan strategi studi kasus di BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan wawancara semiterstruktur dan telaah dokumen. Disimpulkan bahwa pemeriksa memiliki intensi untuk menyusun LHP yang jelas. Intensi tersebut didukung oleh persepsi atas manfaat LHP yang jelas dan motivasi dari atasan, namun dihambat oleh beban kerja yang tinggi. Ketua tim adalah jabatan yang paling memengaruhi kejelasan LHP.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI TRI HITA KARANA DALAM USAHA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Komang Urip Krisna Dewi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70390
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi konsep Tri Hita Karana (THK) dalam usaha pencegahan fraud di lembaga mikro di Indonesia terutama pada studi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami fraud. Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis artefak. Wawancara dilaksanakan pada LPD yang terlibat fraud maupun yang tidak terlibat fraud. Temuan – Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dari segi religiositas berdasarkan dimensi Ozer dkk. (2011) yakni behaviour, effect, dan affect, LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan praktik THK dengan baik. Berdasarkan pencegahan fraud yang dilaksanakan LPD Nyuh Kuning telah melaksanakan pencegahan fraud berdasarkan dimensi Thompson (1992) yang diinternalisasi dengan THK, sedangkan LPD X yang bertindak fraud tidak dapat melaksanakan pencegahan fraud dengan baik. Berdasarkan teori fraud diamond LPD Nyuh Kuning melaksanakan pencegahan untuk memitigasi faktor penyebab fraud yang diinternalisasi dengan THK dan LPD X mengalami fraud karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang dialami pelaku. Hasil penelitian ini adalah terdapat internalisasi THK pada LPD yang tidak terlibat fraud, dan sebaliknya, LPD yang terlibat fraud tidak dapat melaksanakan internalisasi THK dengan baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai dalam THK sejalan dengan nilai-nilai yang diperlukan pada usaha pencegahan fraud. Orisinalitas - Penelitian yang mengkaji internalisasi THK dalam usaha pencegahan fraud khususnya di LPD masih terbatas. Di sisi lain, LPD khususnya di Bali memiliki peran yang sangat besar sehingga penelitian dalam rangka upaya pencegahan fraud di LPD sangat diperlukan.]]>
<![CDATA[ANALISIS MANFAAT PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Jessica Gita Elvira Thanos]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70393
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini menganalisis manfaat penerapan Sistem Kabupaten Bantul, sejauh mana sistem mampu memberikan masyarakat. Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan model Delone dimodifikasi dengan beberapa variabel dari model UTAUT yaitu Pengaruh Sosial dan Kondisi Pemfasilitasi. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan desa dipengaruhi oleh Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial dan Kualitas Sistem, Kualitas Layanan dan Kualitas Informasiterhadap Kepuasan Penggunanya. Penggunaan sistem dan Kepuasan memiliki pengaruh terhadap Manfaat yang diterima penggunanya. Penggunaan Sistem Informasi Desa tidak dipengaruhi oleh Kondisi Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi. Begitu pula dengantidak dipengaruhi oleh Penggunaan Sistem Informasi Desa. ]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN PENENTUAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL PMK-169/PMK.010/2015 DAN PER-25/PJ/2017 TERHADAP TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adhira Bhakti Atmaja]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70438
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas penerapan PMK-169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017 dalam mengurangi dan mencegah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Observasi sejumlah 1185 yang dipilih berdasarkan kriteria yang termasuk dalam peraturan. Data dianalisis dengan analisis data panel difference-in-difference.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan hasil positif signifikan pada 90% confidence level antara PMK-169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017 dengan tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan kedua peraturan tersebut mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sesuai agency theory, manajer berusaha melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan pengurangan bunga utang. Akan tetapi adanya kedua peraturan tersebut mengurangi jumlah insentif pajak yang diterima, sehingga perusahaan lebih memilih untuk tidak mengambil risiko penghindaran pajak dan menurunkan tingkat utangnya. Perusahaan Indonesia cenderung menggunakan utang daripada modal dengan DER rata-rata 137%. Rata-rata ini menunjukkan perusahaan Indonesia tetap berusaha mendapatakan insentif pajak dari pengurangan bunga utang dan menjaga agar tidak berada pada risiko kebangkrutan karena terlalu banyak utang jika memaksimalkan insentif pajak pada DER 400%. Orisinalitas – Analisis pengujian efektivitas peraturan pembatasan utang dan modal masih sangat terbatas dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut baru terbit di tahun 2015 dan tahun 2017. Penelitian terdahulu hanya menguji PMK-169/PMK.010/2015 dengan tahun 2016 sebagai tahun penelitian dan tidak memasukkan unsur PER-25/PJ/2017 yang baru terbit pada tahun 2017.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERIAN OPINI AUDIT GOING CONCERN SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Kantor Akuntan Publik X Pekanbaru) ]]>
<![CDATA[Fauzalina Triani Fauzi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70444
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu menganalisis peningkatan jumlah opini going concern yang diberikan oleh auditor selama pandemi Covid-19, menganalisis faktor pertimbangan auditor dalam memberikan opini going concern, dan menganalisis pertimbangan tambahan auditor dalam memberikan opini going concern selama pandemi Covid-19. Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus pada Kantor Akuntan Publik X Pekanbaru dengan menganalisis pemberian opini audit going concern selama pandemi Covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan proses pemberian opini audit going concern selama pandemi Covid-19. Partisipan dalam penelitian ini adalah key person dan auditor-in-charge dari Kantor Akuntan Publik X Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan – Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan opini audit going concern selama pandemi Covid-19 terjadi karena ada ketidakpastian kelangsungan usaha, efek yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, situasi dan kondisi selama masa pandemi Covid-19, jumlah opini audit going concern meningkat selama pandemi Covid-19, dan auditor berpedoman kepada IAPI. Berbagai faktor yang dipertimbangkan auditor dalam memberikan opini audit going concern adalah struktur modal, likuiditas, rasio keuangan, solusi dari manajemen, jenis entitas, dan perbandingan laporan keuangan tahun lalu dan tahun audit. Pertimbangan tambahan auditor dalam memberikan opini audit going concern selama pandemi Covid-19 adalah standar IAPI dan pandemi Covid-19. Orisinalitas – Penelitian ini menggunakan agency theory untuk menjelaskan pertimbangan profesional auditor dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada pengguna laporan keuangan mengenai kelangsungan usaha suatu entitas berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari perusahaan.]]>
<![CDATA[Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga ]]>
<![CDATA[Agus Bayu Santoso]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i4.70469
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan informasi kinerja dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kementerian Lembaga (organisasi pemerintah pusat) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat adatidaknya tekanan isomorfik yang memengaruhi perilaku pegawai Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga dalam memenuhi target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Obyekpenelitian merupakan 74 Satuan Kerja yang terbagi ke dalam 13 Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Lampung yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro akibat adanya indikasi kenaikan kinerja signifikan semenjak terbitnya peraturan mengenai IKPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) dengan metode desain sekuensial eksplanatori. Proses pengumpulan data dilakukan dengan survei pada tahap pertama, kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kelayakan desain sistem pengukuran kinerja, institusionalisasi pengukuran kinerja, dan faktor individual berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi kinerja dan secara tidak langsung memengaruhi peningkatan kinerja pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Indonesia. Selain itu, peneliti menemukan adanya fenomena isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif yang memengaruhi perilaku pegawai Satuan Kerja Kementerian Lembaga dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA).]]>
