cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 Issue. 2 (2017)" : 7 Documents clear
HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI DITINJAU DARI UU NO.24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN M. Djalil
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.188 KB)

Abstract

Melihat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi industri perbankan, maka menjadi penting adanya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui adanya pemberian kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank pada umumnya serta melalui penjaminan simpanan nasabah bank.
IJIN BERKUNJUNG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 SURABAYA (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM) Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.05 KB)

Abstract

Peratuan perizinan agar dapat masuk ke Rutan justru banyak di jumpai kontroversi, yaitu antara para pengunjung dengan pihak Rutan sendiri. Menurut para pengunjung perlakuan yang harus diterimanya masih kurang adil, walaupun mereka bersusah payah mengantri sejak pagi, kadang kala mereka juga tidak boleh masuk dengan alasan tidak adanya ijin dari intansi yang berwenang. Menurut mereka biokrasi untuk masuk dan berkunjung terlalu rumit. Fakta tersebut sontak menjadi terbalik saat pihak Rutan menjoba untuk menjelaskan aturan-aturan yang harus di penuhi oleh pengunjung Rutan. Yaitu mulai hari dan waktu berkujung, harus mempunyai surat tertulis yang berupa ijin membesuk dari pihak Kejaksaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Djauhari Hamid
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.206 KB)

Abstract

Mengenai pengertian konsumen adalah kaitannya di dalam pelayanan medis, dimana terdapat hubungan antara tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Dan untuk itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan konsumen. Menurut UU No. 8/ tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yg tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
SANKSI TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) S. Masribut Sardol
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.017 KB)

Abstract

Homoseksual mengandung pengertian, yaitu suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama. Dengan demikian, maka homoseksual mengandung pengertian perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki lain atau perempuan dengan perempuan.
Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Wisata Terhadap Kecelakaan Dan Hilangnya Barang Bawaan Penumpang Tour Ina Rosmaya, SH., M.Hum.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.89 KB)

Abstract

Biro perjalanan wisata dapat memiliki citra yang baik di mata para konsumennya apabila biro perjalanan dapat memberikan pelayanan yang baik pada para konsumen sehingga mereka dapat menikmati tournya dengan rasa aman dan nyaman, serta memberikan jaminan keamanan atas barang dan keselamatan para peserta tour. Jika pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan wisata itu memuaskan, maka konsumen akan menaruh kepercayaan dan menggunakan jasa perjalanan wisata tersebut.
Tinjauan Yuridis Privatisasi BUMN (Kajian Terhadap UU No. 19 Th. 2003 Tentang BUMN) Edi Wahyuningati, SH., M.Hum
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.738 KB)

Abstract

Salah satu alternatif untuk menciptakan efisiensi dan menumbuhkan daya saing perusahaan/pengalihan kendali perusahaan kepada pihak swasta melalui privatisasi. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja badan usaha dan merupakan kunci keberhasilan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) yang meliputi transparan, kemandirian dan akuntabilitas.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN KESENIAN REOG PONOROGO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN Soedjari Amari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.377 KB)

Abstract

Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat, yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan paten adalah suatu perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual dan mendapat suatu pengakuan. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Hak Paten dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan”.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue