Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 9 Issue. 1 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBELIAN KREDIT SECARA IN-HOUSE ]]>
<![CDATA[Vita Febiyanti]]>;
<![CDATA[Murry Murry Darmoko M.]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.49 KB)
<![CDATA[Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yangtinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnisyang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dandimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun olehdalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan.Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepadahakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum penyelesaian ataswanprestasi yang dilakukan konsumen yang melakukan wanprestasi kredit secara In-House.Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah supaya memberikan informasiyang dapat digunakan oleh para pembaca ini dan masyarakat pada umumnya tentangpenyelesaian atau masalah wanprestasi dalam pembelian Kredit In-house.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN ]]>
<![CDATA[Rangga Praka Wira Putra]]>;
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.51 KB)
<![CDATA[Suatu fondasi ketika seseorang meninggal dunia terjadi peristiwa hukum yang penting,yaitu penyerahan harta pewaris kepada ahli waris. Belum adanya hukum waris nasional,menjadikan masyarakat banyak menggunakan waris adat dalam pembagian warisan.Kenyataan tersebut dapat dilihat di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik. Tidak bisadipungkiri bahwa pembagian warisan bisa menimbulkan sengketa. Hukum adat tidak hanyamenjadi sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi juga alternatif penyelesaiansengketa tanah warisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kronologi sengketa tanahdan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi HukumAdat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom. Metode penelitianyang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal dan yuridis normatif , dengan deskriptifanalitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan dataprimer serta data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Sengketatanah warisan di Desa Wringinanom dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wujud dan IbuSuliyah, yaitu anak terakhir mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebihbanyak dibanding kakak-kakaknya; (2) Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai negosiasipara ahli waris diteruskan mediasi melalui Kepala Desa, dengan hasil anak terakhirmendapatkan harta warisan lebih banyak daripada kakak kakaknya; (3) Hukum Adat masihdipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom disebabkanbanyak kelebihan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN ]]>
<![CDATA[Wenny gustia Prasiwi]]>;
<![CDATA[Murry Darmoko]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.448 KB)
<![CDATA[Pada era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat.Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis – jenis danpeluang bisnis – bisnis baru, yang dimana semua transaksinya melalui elektronik. Salahsatunya adalah dengan kegiatan perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemulangsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan yang dinamis.Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin harisemakin canggih dan berinovasi, salah satu perkembangan teknologi yang paling nyata adalahdengan ditemukannya internet. Internet merupakan teknologi yang memungkinkan kitamelakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpadibatasi oleh ruang dan waktu. 1Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membawakemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan umum penulisan artikeliniadalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap transaksi E-Commercemenurut Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan sejauh mana Undang– undang mengatur mengenai kasus kasus perlindungan konsumen yang saaat ini banyakterjadi di masyarakat. Adapun tujuan khusus penulisan artikelini adalah untuk memenuhi danmelengkapi salah satu tugas dan persayaratan akademis guna dalam menyelesaikan studi IlmuHukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ntukpenelitian hukum empiris ini menggunakan tipe kualitatif, yaitu menjelaskan kenyataan yangdidapatkan dari kasus – kasus di lapangan. Metode ini memiliki fleksibitas yang tinggi bagipeneliti dalam menentukan langkah – langkah dalam melakukan penelitian.]]>
<![CDATA[ANALISA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/pdt.G/2011/PN.BJN) ]]>
<![CDATA[Chindy Maydiana Marsuseno]]>;
<![CDATA[Anggrita Esthi S.]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.034 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai perbuatan yang di lakukandua orang atau lebih untuk mengikat satu sama lain. Untuk membuat suatu perjanjian harus ada duapihak sebagai subjek hukum yang masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalamsuatu hal tertentu. Perjanjian menimbulkan perikatan yang mengandung kesanggupan yang diucapkan maupun di tulis. Perjanjian dapat juga di artikan, hubungan hukum antara subjek hukumyang satu dengan subjek hukum yang lain. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara lisan tidak diatursecara sepesifik di dalam KUHPerdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainya. Makaperaturan tentang perjanjian lisan mengikuti peraturan perjanjian pada umumnya dalam KUHPerdata.Oleh sebab itu terdapat permasalahan dalam penulisan ini yaitu, bagaimana kekuatan hukum dalamperjanjian lisan dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.g/2011/PN.Bjn.. Penulisanini menggunakan metode normatif maka, di harapkan kepada pihak yang membuat perjanjian dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakanseseorang itu melakukan wanprestasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320KUHPerdata, namun apabila perjanjikan lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak Tergugatmaka pihak tergugat diduga melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi karena perjanjian tersebut bisabenar adanya dan bisa juga tidak, tergantung dari pembuktian para pihak, saksi-saksi serta bukti]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA DAN OLX INDONESIA ]]>
<![CDATA[Refma Pamila]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuningati]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.518 KB)
<![CDATA[Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalandengan perkembangan teknologi yang semakin hari juga meningkat. Dengan cepatnya lajuperkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet yangmenjurus kepada perdagangan melalui system media online hal ini telah menempatkaninternet pada posisi yang strategis. Hal tersebut dikarenakan sebuah dunia yang tidakmemiliki batasan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kegiataanmanusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasisaat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang akan memudahkan pengguna itu sendiri.Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang saat ini dimanfaatkanuntuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet inidikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commercesebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnyahukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakanelektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet. Untuk mengetahuidan menganalisa bagaimana perjanjian jual beli yang sah melalui media online yangditerapkan dalam marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia Untuk mengetahui danmenganalisa pertanggungjawaban bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pada jualbeli online yang diterapkan Tokopedia dan OLX Indonesia Tipe penelitian yang digunakandalam penyusunan artikel ini adalah penelitian empiris, masuk dalam penggolongan yangdilakukan secara penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dapat langsung dariresponden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalampenulisan penelitian.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK RESTORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Putri Mei Dianti]]>;
<![CDATA[Siti Ngaisah]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.253 KB)
<![CDATA[Pandemi covid-19 (corona virus diseases 2019) belum sepenuhnya berakhir. Warga Indonesiabanyak mengeluh mengenai dampak dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah dampak padastabilitas ekonomi. Alhasil banyak warga yang memulai usaha di rumah, dan dipasarkan hingga keberbagai daerah. Sebelum dipasarkan, pemilik produk wajib mendaftarkan produknya keDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual,dari produk tersebut. Kekayaan intelektual dalam bahasa Inggris disebut intellectual propertyadalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yangberguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secaraekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual Tujuan Umum dari penulisan artikel ini adalahuntuk mengetahui bagaimana peraturan hukum hak merek dagang terhadap dua restoran yangmemiliki nama dan logo yang sama. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa merek, yaitupersamaan merek dagang antara dua restoran di Indonesia. Menganalisis tentang bagaimanaperlindungan hukum terhadap praktek peniruan merek dagang baik dari nama, maupun logo darikedua restoran Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakanpenelitian yang menerapkan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta. Datapenelitian dibedakan antara sumber data yang diperoleh dan buku atau pustaka serta internet.Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperolehlangsung dari masyarakat atau subjek penelitian penelitian. Data sekunder diperoleh dari bukubuku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau internet.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH MARKETPLACE PADA TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Roy putra Anggien]]>;
<![CDATA[Dossy Iskandar]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.803 KB)
<![CDATA[E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiriyaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, denganmenggunakan media internet. Lahirnya Undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sepertinya menjadi solusi untuk memberikanperlindungan bagi konsumen. Dalam UU ITE telah mengatur mengenai syarat sah nya suatutransaksi e commerce,mengatur mengena hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang,tanggungjawab, perlindungan hukum, upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalamtransaksi e-commerce. Penelitian Ini Bertujuan Mengetahui mengenai perlindungan hukumdan upaya hukum bagi Konsumen/pembeli atas kerugian yang disebabkan oleh MarketpalceTokopedia menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Jenispenelitian penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif atau penelitianKepustakaan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadidalam upaya Konsumen untuk mengatasi kerugian akibat marketplace. Metode pengambilandata dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan megkaji melalui web internet. Daripenelitian ini Muhammad faisal sebagai pembeli/konsumen yang membeli sebuah Macbookdari marketplace PT.Tokopedia Dana dikemudian hari Konsumen membatalkan traksaksidikarekanakan Tidak Segara diproses Pengiriman.PT.Tokopedia tidak beritikad baik dalamPengembalian dana Sepenuhnya kepada konsumen.]]>
<![CDATA[PENGARUH ASIMILASI DAN KRIMINALITAS DITENGAH PANDEMI COVID 19 DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dhie Hendra Prabowo]]>;
<![CDATA[Siti Ngaisah]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.212 KB)
<![CDATA[Program Asimilasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnyakebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM)sampai saat ini menjadi pro dan kontra di kalangan dan pandangan masyarakat itu sendiri,politisi, pakar hukum, serta pandangan akedemisi yang turut aktif dalam memperhatikanpermasalahan tersebut. Alih alih hal tersebut dilakukan supaya bisa memutus rantaipenyebaran Covid-19 di indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut malah menimbulkan begitubanyak permasalahan dan keresahan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Kita tau hinggasaat ini begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh para Asimilasi narapidana tersebutbaik dengan Mencuri, Berbuat Onar, Mengedarkan obat-obat terlarang dan sampaiMembunuh. Saat ini masyarakat tidak hanya di hadapkan dengan penyebaran Covid-19,masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Fenomena kejahatan ditengahpandemi covid 19 ini, para pelakunya kebanyakan merupakan bukan narapidana programasimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.Bagaimana tidak khawatir, kebijakan tersebut justru menjadi tidak aman ditengah masyarakat,dalam kondisi saat ini yang tengah binggung dengan kekhawatiran sosial. Hal tersebutdikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang sangat turun ditengah pandemi corona virus atauCovid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensikriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH ]]>
<![CDATA[Mar’atus Desy Mytaros]]>;
<![CDATA[Ina Rosmaya]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.861 KB)
<![CDATA[Di era globalisasi ini yang seperti ini sudah semakin maju mengingat kebutuhan manusiasemakin terus meningkat setiap harinya. Dalam memenuhi suatu kebutuhan , para produsensaling berlomba–lomba dalam membuat suatu produk yang di mana memiliki nilai jual dipasaran. Di mana suatu produk yang dibuat oleh produsen dapat laku di pasaran dan dikenalbanyak oleh khalayak luas. Di dalam perusahaan advertising ini terdapat suatu perjanjian dimana dilakukan oleh perusahaan advertising dengan pihak yang disebut sebagai pemakai jasaatau yang disebut dengan perjanjian sewa menyewa. Dikarenakan, dalam kewajibannya pihaksatu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan untuk pihak yangterakhir atau disebut dengan pihak kedua ini, yaitu dengan membayar sewa harga. Jadi, dengankata lain barang itu diserahkan namun tidak untuk dimiliki, tetapi hanya bisa dinikmati, dipakaikegunaannya.Di dalam perusahaan advertising ini terdapat suatu perjanjian di mana dilakukanoleh perusahaan advertising dengan pihak yang disebut sebagai pemakai jasa atau yang disebutdengan perjanjian sewa menyewa. Dikarenakan, dalam kewajibannya pihak satu menyerahkanbarangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan untuk pihak yang terakhir atau disebutdengan pihak kedua ini, yaitu dengan membayar sewa harga. Jadi, dengan kata lain barang itudiserahkan namun tidak untuk dimiliki, tetapi hanya bisa dinikmati, dipakai kegunaannya.Dengan demikianlah penyerahan tersebut yang di mana tadi hanya bersifat menyerahkankekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Mengetahui perjanjian sewa yang diberikankepada Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta. Mengetahui bagaimana Upaya hukumpenyelesaian perselisihan perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah dengan PihakAdvertising. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukumyang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN DALAM STREAMING GRATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Aderista Tri Wahyufi]]>;
<![CDATA[Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 9 Issue. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.31 KB)
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan “HKI” atau singkatan “HaKi”merupakan hak yang timbul untuk suatu hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produkatau proses yang berguna untuk manusia. Salah satu objek yang dilindungi dibidang hakcipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Yang termasukdalam karya sinematografi adalah film dokumenter, film iklan, film kartun, reportase ataufilm cerita yang dibuat dengan skenario. Film adalah karya seni budaya yang merupakanpranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografidengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Semakin banyaknya situs film gratis diinternet mengubah kebiaasan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadimenyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta ataupemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaanpada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Film sebagai karya dankekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidakmenghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.]]>
