cover
Contact Name
Tati
Contact Email
tati@umbandung.ac.id
Phone
+6289648961573
Journal Mail Official
admin.identitas@umbandung.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta No. 752, Cipadung Kidul
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Identitas
ISSN : 2775541X     EISSN : 27756262     DOI : https://doi.org/10.52496/identitas
Jurnal Identitas merupakan jurnal ilmiah berkala yang dipublikasikan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurnal ini memberikan kebaharuan pengetahuan seputar topik administrasi publik; melingkupi manajemen, keorganisasian, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.
Articles 26 Documents
Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura Kota Bandung Erni Maulani; Nadia Antika Suci; Ivan Hamdani; Sodikin; Rikki Maulana Yusup
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.99

Abstract

Dalam sebuah negara, peran pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangat penting karena menyangkut kepentingan umum, yang di antaranya dapat diimplemenatasikan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat. Salah satu peran pemerintah dalam memberikan layanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, di mana Pemerintah Kelurahan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan menjadi sangat penting dalam kajian ini karena sejauh mana pemerintah kelurahan dapat menerapkan konsep pelayanan publik yang diimplementasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Hasilnya bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Cijawura sudah berjalan dengan efektif hal ini bisa diukur melalui beberapa tahapan dari tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto, 1987. Di antaranya adalah tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahapan pemformalisasi rencana aksi, tahapan pelaksanaan “implementasi” program atau kegiatan, tahapan evaluasi, tahapan terminasi.Kata kunci: kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemerintah kelurahan
Analisis Pelayanan Colaborative Governance Melalui Pembangunan Di Desa Ranca Kasumba Kamelia; Nesa Pratiwi; Yonanda Iqbal; Dita vania andriani; Meti Mediyastuti Sofyan
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.100

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur kekayaan desa, bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, sampai pada urusan yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan konsep collaborative governance sebagai upaya bersama dari pemangku kepentingan untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks di desa, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan collaborative governance melalui pembangunan di desa Rancakasumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kasus (case studies). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa desa Rancakasumba merupakan desa yang telah menerapkan collaborative governance., akan tetapi pelayanan collaborative governance melalui pembangunan di desa Rancakasumba kecamatan Solokan Jeruk kabupaten Bandung tidak dapat berjalan secara efektif karena mengalami penundaan dalam pelaksanaannya akibat Covid-19. Selain itu, lingkungan desa Rancakasumba tidak memenuhi syarat untuk mejalin kerjasama terhadap pihak swasta. Pemerintah desa Rancakasumba tidak menjalin kerjasama kepada pihak swasta dengan pertimbangan lokasi yang tidak memungkinkan.Kata kunci : collaboratie governance, Desa, pelayanan.  
Konsep Perkembangan Public Entrepreneurship feny febrianty; Bela Siti Nurbela; Azizah Fitriani; Ia Kurniawan
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.101

Abstract

Kewirausahaan dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan berbagai sumberdaya tertentu untuk mengeksploitasi peluang (Lupiyoadi, 1999:10). Perkembangan konsep entrepreneurship saat ini telah banyak mewarnai administrasi publik dan pemerintah, baik di kalangan praktisi, akademisi, maupun di berbagai organisasi layanan publik di berbagai negara. Entrepreneurship dalam organisasi pemerintah dipahami sebagai suatu gaya dalam mengelola pemerintahan yang dapat dipraktekkan dengan gaya pengelolaan pemerintah lainnya. Tata kelola dari pemerintahan yang entrepreneurial ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas organisasi-organisasi publik atau lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perkembangan konsep publik entrepreneurship dari awal perkembangannya sampai dengan saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yaitu sebuah pencarian literatur Internasional yang digunakan dengan menggunakan data base SCOPUS, Science, Direct, Web of Science (WOS). Literature review ini menggunakan metode teknik PRISMA. Metode ini bertujuan untuk melakukan kegiatan literatur review dan meta analisis sehingga memudahkan dalam meninjau struktur roadmap tujuan penelitian (moher et al., 2005).Kata kunci: entrepreneurship, government, public entrepreneurship,  
Implementasi Peralihan Kebijakan PIPPK Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Nandang Sujana; Nurlita Rahmawati; Panca Pebriana Hidayah; Endang Irawan Supriyadi
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.102

Abstract

Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berimbas pada pengalihan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebesar 50% untuk penanganan Covid-19. Meski telah dilaksanakan, implementasi kebijakan pengalihan anggaran PIPPK ini, dinilai masih memiliki hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi peralihanM kebijakan PIPPK dalam penanganan covid-19 di kelurahan Sukaluyu, kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung. Jenis penelitian dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di kelurahan Sukaluyu kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung sudah terlaksana, ditinjau dari tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah, telah teratasi dengan baik (2) Karakteristik Kebijakan atau undang-undang, terjadi hambatan dari pelaporan akibat Instruksi Wali Kota yang dicabut pada akhir pelaporan pelaksanaan (3) Variabel Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan PIPPK ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan stakeholder kelurahan.Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, PIPPK
Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur Tati; Dani Rusdiana; doni; Sultan Nugraha
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.103

Abstract

Pada dasarnya, setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan, karena itu dibutuhkan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang timbul oleh suatu aktivitas pambangunan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengidentifikasi dampak yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia dengan mengkaji rencana kegiatan Proyek Mega Wisata Pulau Komodo yang memerlukan kajian AMDAL untuk melihat besarnya anggaran serta lokasinya yang bertempatan dengan lahan konservasi hewan komodo. Dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengatur upaya perlindungan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Aturan ini memuat secara lebih rinci upaya melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah konvervasi seperti, Taman Nasional Komodo. Sebagai wilayah konservasi, secara detail ada tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga hewan dan tumbuhan serta ekosistem pendukung yang ada dalam kawasan konservasi. Maka dari itu secara hukum, proyek ini telah melanggar beberapa pasal dan asas, sehingga pembangunan tidak boleh dilanjutkan dan diperlukannya proses hukum.Kata kunci: AMDAL, kawasan konservasi, Mega wisata
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung Erry Iriantie; Hanif Hegar R;  Taufiq Hidayat; Yayu Wulan; Fatmawati
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.104

Abstract

BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun harapan itu masih belum terpenuhi hingga sekarang, dari beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa BUMdes tidak bergerak layaknya harapan pemerintah karena berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui BUMdes beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasilnya, proses pemberdayaan masyarakat melalui program BUMdes di desa Laksana, salah satunya yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat, pemasaran, kemitraan serta penguatan kelembagaan serta dampak dengan adanya BUMdes adalah bertambahnya modal usaha, meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta kehidupan sosial.Kata kunci: BUMDes, modal usaha, pemberdayaan masyarakat,
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Dewi Nurmalasari; Endang Irawan Supriyadi
Jurnal Identitas Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i1.105

Abstract

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten/Kota yang dipriotaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Cigondewah Hilir menjadi salah satu desa yang menerima manfaat Dana Desa tersebut. Sejak digulirkannya pada tahun 2015 hingga saat ini, Dana Desa memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pembedayaan masyarakat, demikian juga pada desa Cigondewah Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir sudah berjalan efektif, dilihat dari 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas dari Duncan yang dikutip dalam Steers (2005:64) yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dengan hasil capaian desa Cigondewah Hilir termasuk desa dengan Kategori Maju. Sementara hambatan dari pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, memiliki 2 (dua) faktor yaitu sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang belum merata.Kata kunci: Dana Desa, efektivitas, pemberdayaan masyarakat
Indonesia’s Rural Development and APBDes Transparency Gap Overhaul by Endogenous Praxis Continuum Sultan Bagus Firmansyah
Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i2.142

Abstract

For good or ill, earlier fare of rural enhancement budget for the RPJMN (or National Medium Term Development Plan) 2020-2024 asks both reviving 10.000 left-behind villages and 5.000 suburbs, its enlargement schemed for 9.9% growth. Quintessentially, Indonesia has set 72 trillion rupiahs to be allocated over 74.961 rustics but, recent fact uncovers its noticeable intransparency. Driven by foregoing issue, this research led the initiative problem-solving reshapes countryside APBDes onto more transparent; later, the method named Endogenous Praxis, shall become a notion integrates rural internal element e.g. commoners, learners, neighborhoods, and hamlets. In total, seventy-two-trillion divided 74.961 suburbs equal ±960.499.459 rupiahs/ each. Amidst plenty amount finance, wider unequivocal symbiotic amongst internal element and urban village head must forthright, it would via open-colloquium-assembly through PRA or Participatory Rural Appraisal, criticizing: (i). RPJMDes, (ii). RKPDes, and (iii). Terms in Regional Transfer and Village Funds/ TKDD, thus, backwoods’ amenities furtherance per annum might less from disarray.
Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun Ramaditya Rahardian; Ibnu Fath Zarkasi
Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143

Abstract

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah advokasi adalah jaringan pendukung dalam sebuah koalisi yang terbentuk dalam advokasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri yang menggunakan sumber daya jaringan yang ada dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Actor Networking Theory dari Michael Callon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif yang berdiri pada paradigma interpretative. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang perempuan yang terlibat dalam jaringan dalam menolak kebijakan izin lingkungan tersebut. Dari keseluruhan penggunaan sumber daya dan akses jaringan yang ada, perubahan kebijakan yang diinginkan oleh kelompok tersebut masih belum membuahkan hasil yang positif pada pihak yang mendesakan perubahan tersebut. Namun disisi lain, organisasi Green Woman dapat membingkai isu menjadi besar dan mendapat perhatian secara nasional.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Langkah Strategis Mengupayakan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid -19 Kartika Purwaningtyas
Jurnal Identitas Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v1i2.144

Abstract

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global menghadapi kondisi tidak terkendali akibat penyebaran Sars Cov 2 (Covid 19) belum maksimal. Indonesia dan India sebagai negara di Asia yang masih belum mampu mengendalikan Covid -19. Bahwa kondisi ini berimplikasi terhadap berbagai upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah didapatkan dalam lima tahun terakhir. Melalui studi literatur dari berbagai sumber dilakukan baik hasil kajian penelitian sebelumnya, text book dan sumber sekunder lain untuk mengkaji bagaimana permasalahan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan India di tengah Pandemi Covid -19. Lebih lanjut aspek pembangunan berkelanjutan dan Covid – 19 merupakan bagian double helix yang saling terkait satu sama lain. Hasil analisa menggambarkan bahwa aspek dalam pembangunan berkelanjutan merupakan irisan pelayanan publik di antaranya pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi langkah strategi agar Indonesia dan India dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa Covid – 19 dan dengan penggunaan inovasi dan transformasi pelayanan publik di sektor prioritas menjadi langkah krusial. Keterbatasan dalam artikel ini belum mengangkat secara empiris terkait urgensi pada setiap target pembangunan berkelanjutan yang diupayakan melalui peningkatan pelayanan publik.

Page 1 of 3 | Total Record : 26