cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
hasil -hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik secara dogmatis hukum, teori hukum maupun filsafat hukum yang disusun oleh akademisi, peneliti atau praktisi hukum. khususnya hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW" : 5 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA hariati hariati; Asrullah Dimas
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.181 KB)

Abstract

Artikel ini dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Bagaiamana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mempelrihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadapTindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan.
STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSKASI E-COMMERCE DI INDONESIA Muhammad Fadli Asri; Uswatul Fajar Nurfatimah; Musdalifah asiyatum syafaat
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.383 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2178/PID.B/2016/PN.MKS) febrilia wulandini; Muhammad Fadli Asri; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.38 KB)

Abstract

. Artikel penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang menjadikan undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan sebagai sumber utama. Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Adanya penelitiaan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil dan formil terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan mayarakat mengatasinya dangan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis kaji di dalam penelitian ini.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DARI TINDAKAN CRACKING PERPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM Mariya Azis; Muhammad Hasan Rumlus
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.457 KB)

Abstract

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengewatirkan saat ini. Tujuan di dari junal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), Model Pelayanan (The Service Model) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Moh Ery Kusmiadi; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.015 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW