Equality Before The Law
hasil -hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik secara dogmatis hukum, teori hukum maupun filsafat hukum yang disusun oleh akademisi, peneliti atau praktisi hukum. khususnya hasil penelitian atau pendapat yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum islam
Articles
20 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[hariati hariati]]>;
<![CDATA[Asrullah Dimas]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.181 KB)
<![CDATA[Artikel ini dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Bagaiamana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mempelrihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadapTindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan.]]>
<![CDATA[STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSKASI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Fadli Asri]]>;
<![CDATA[Uswatul Fajar Nurfatimah]]>;
<![CDATA[Musdalifah asiyatum syafaat]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (866.383 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2178/PID.B/2016/PN.MKS) ]]>
<![CDATA[febrilia wulandini]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadli Asri]]>;
<![CDATA[Mariya Azis]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (893.38 KB)
<![CDATA[. Artikel penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang menjadikan undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan sebagai sumber utama. Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Adanya penelitiaan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil dan formil terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan mayarakat mengatasinya dangan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis kaji di dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DARI TINDAKAN CRACKING PERPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Mariya Azis]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan Rumlus]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.457 KB)
<![CDATA[Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengewatirkan saat ini. Tujuan di dari junal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), Model Pelayanan (The Service Model) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) ]]>
<![CDATA[Moh Ery Kusmiadi]]>;
<![CDATA[Aldilla Yulia Wiellys Sutikno]]>;
<![CDATA[Mariya Azis]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.015 KB)
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.]]>
<![CDATA[BATAS USIA DAN SYARAT PEKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[ACH. KHIARUL WARO WARDANI]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.133 KB)
<![CDATA[Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui eksistensi penerapan sebuah perundang-undangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada perkara batas usia dan syarat perkawinan. Yang mana eksistensinya Undang-Undang tersebut merujuk pada perspektif hukum Islam yang notabene tidak menjelaskan secara spesifik aturan batas usia minimum dalam melaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga dapat melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang perkawinan diterapkan di Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Dengan persepektif agama Islam bedasarkan pendapat para ulama yang telah memberi rambu-rambu terhadap batas usia perkawinan, maka dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia maka menjadi jelas bahwa penetapan usia minimum dalam melaksankan perkawinan adalah kebijakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan, kematian, tingkat perceraian dan dampak negatif lainnya akibat pernikahan diusia kurang atau tidak matang.]]>
<![CDATA[Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pariwisata Berdasarkan Tinjauan Yuridis ]]>
<![CDATA[Iwan Acuan Zakaria]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.361 KB)
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the importance of environmental management and also tourism through the participation of the government and also the community from a juridical perspective, bearing in mind that Indonesia is a country full of natural resources. This research is a descriptive study of research procedures, namely the description stage of various literature using normative legal science research methods. It’s necessary to note that the environment plays a very important role in people's lives, where every community certainly needs a clean environment and is far from pollution, including those caused by environmental management and tourism that have not fulfilled the provisions in accordance with the governing law, therefore the role as well as the government and society in protecting and managing the environment and tourism is very important, as a form of prioritizing legal certainty and legal benefits. In the context of this management, every community is given the right to exploit its resources in the field of tourism business based on the provisions of the governing law.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN No. 164/Pid.B/2018/PN MKS) ]]>
<![CDATA[Andi Rizky Octavia]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.005 KB)
<![CDATA[This article is a juridical research on the accountability of criminal offenders through the study of court decisions. This research was born due to the inaccuracy of the demands submitted by the public prosecutor who did not think about the deterrent effect on the perpetrators. The research method used by the researcher is based on the applicable legislation by looking at the case being litigated. There are two objectives of the research, namely to find out the indictment of the public prosecutor against the crime of embezzlement in office and how the judge's considerations in imposing the sentence in decision number 164/Pid.B/2018/PN.Mks. The results showed that the Public Prosecutor in making the indictment was appropriate and appropriate, namely using a single indictment in Article 374 of the Criminal Code. According to the researcher, the charge was too light for the defendant because the victim in this case suffered a lot of losses. And the judge's consideration in his decision against the defendant was not quite right because the sentence handed down was only one year in prison while there were many things that the judge had to consider before imposing his sentence because the defendant was proven legally against the law.]]>
<![CDATA[Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions) ]]>
<![CDATA[Muhamad Hasan Rumlus]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.24 KB)
<![CDATA[In this article, we will answer the reformulation of the article on fraud in the ITE Law which is firm and comprehensive in tackling the crime of fraud in electronic transactions. This problem arises from the lack of clarity in the current regulations regarding security in conducting electronic transactions and protection against criminal acts of fraud in electronic transactions. Methods This research uses a normative juridical approach to legislation and a case approach. There are 3 (three) obscuration of norms as a result of the use of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, namely First, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law when used is only able to ensnare some actors, namely only limited to consumers and producers, second, Article 28 paragraph (1) The ITE Law is still not comprehensive enough to be used by law enforcement in criminal acts of fraud in electronic transactions, while Article 28 (1) of the ITE Law related to the phrase "consumer" should be deleted or replaced so that the article is not used for consumers and producers but other than consumers and producers can be used and the phrase "content" is included in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, third, whether or not the use of the phrase "fraud" and spreading false news is only one of the acts of fraud.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI KABUPATEN SORONG ]]>
<![CDATA[Moldi Semuel]]>
<![CDATA[ Equality Before The Law Vol 1 No 2 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.81 KB)
<![CDATA[Indigenous peoples group is a permanent and regular territorial unit in which the individuals are not only bound to the place of residence in a particular area, but are also bound to kinship ties in blood ties or the possibility of the same family relationship from one ancestor, either indirectly due to ties marriage or conventional ties (genealogy). land that has a very high economic value so that it is obliged to maintain and maintain its existence as an asset with economic value. The Moi tribe has rights over their land as a cultural heritage that can be used according to custom. The problem is how the mechanism for the settlement of disputes over customary land rights and the legal protection of customary rights of the indigenous people of the Moi tribe in Sorong district, the research method used is qualitative research, research techniques that produce descriptive data in the form of written or spoken words can be observed from people's behavior. Based on the results of the research, it can be seen that the customary dispute resolution mechanism can be carried out in two ways, namely Litigation and Non- litigation (Negotiation, Mediation and Customary Courts) and legal protection of the customary rights of the Moi tribe customary rights regulated in the 1945 Constitution to the applicable laws and regulations Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and Regional Regulation of Sorong Regency No. 10 of 2017 concerning Recognition and Protection of the Moi Tribe Traditional Law Community, Sorong Regency.]]>
