cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T. Muhammad Zamanhuri
Contact Email
mahadalyraudhatulmaarif@gmail.com
Phone
+6282331261806
Journal Mail Official
siyasah@mahadalyraudhatulmaarif.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Banda Aceh - Medan KM 247 Komplek Dayah Raudhatul Ma'arif Desa Cot Trueng, Muara Batu, Provinsi Aceh Utara. Kode Pos Aceh 24355
Location
Kab. aceh utara,
Aceh
INDONESIA
Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif
Published by Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif
ISSN : 29878748     EISSN : 29877415     DOI : https://doi.org/10.61842/swq
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Siyasah wa Qanuniyah diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif, Aceh Utara, Indonesia, Takhassus Fiqh Wa Ushuluhu dengan konsentrasi Fiqh siyasah wa Qanun. Jurnal ini memuat artikel-artikel hasil penelitian yang menjawab persoalan-persoalan politik dan hukum yang aktual dengan merujuk pada teori-teori fikih dan Ushul fikih yang terpercaya dalam lingkup mazhab. Pengiriman artikel pada jurnal ini ditujukan ke website jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id Informasi lengkap untuk pengiriman artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di setiap edisi. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi oleh editor dan reviewer. Jurnal Siyasah Wa Qanuniyah ini merupakan jurnal ilmiah dan referensi yang menjadi sumber informasi resmi bagi masyarakat umum, cendekiawan, akademisi, dan profesional di bidang hukum Islam. Jurnal ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan online yang dapat diunduh secara gratis. Terbit secara berkala dua kali dalam setahun. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mempelajari hukum Islam khususnya di bidang Fiqh Siyasah baik dari aspek hukum Islam maupun hukum tata negara yang telah berlaku di Indonesia. Jurnal ini telah menjadi Anggota CrossRef sejak tahun 2023. Ruang lingkup artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ini adalah topik yang luas di bidang Hukum Islam dan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah). Dengan demikian, jurnal ini mencakup kajian-kajian hukum islam terkhusus seperti Ilmu Politik Islam, Perkembangan Politik Islam, Teori Politik Islam, Filsafat Politik, dan Politik Praktis Berbasis Syariah. Jurnal ini menyambut baik kontribusi dari para sarjana dari disiplin ilmu terkait.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah" : 5 Documents clear
Reposisi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif: Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu Usammah Usammah
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.6

Abstract

Diskursus yang belum selesai dan belum ada titik temu mengenai penerapan dan penetapan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati. Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan hukuman mati dengan cara digantung dan dipancung. Namun berdasarkan Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 diatur tatacara pelaksanaan hukuman mati, sejak ada penetapan dari kejaksaan tinggi sampai pelaksanaan di tempat yang tersembunyi dari kalangan masyarakat luas. Pro dan kontra atas hukuman mati bukan hanya sekarang terjadi. Namun telah ada sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda, bahkan tetap dipertahankan sampai hari ini. Beberapa alasan dipertahankannya bahwa ada keadaan-keadaan khusus yang terjadi sehingga diperlukan hukuman yang dapat memberikan sifat jera yang luar biasa bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan tugas sistem peradilan pidana yang diantaranya adalah: (i) untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan (iii) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi. Oleh karena itu, hukuman mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para penjahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat penelitiannya adalah deskriptf dan bentuk penelitian adalah preskriptif, dengan sumber datanya adalah bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebutuhan akan adanya hukuman mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tak lebih dianggap sebagai "sekolah tinggi kejahatan". Tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif HAM untuk dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana mati. Betul jika menghilangkan nyawa orang lain adalah pelanggaran atas prinsip dasar HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Tetapi sekedar mengingatkan prinsip dasar HAM juga mengatur bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasai kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara
Murtad Sebelum Baliqh dan Kaitannya Dengan Kewarisan Dalam Pendangan Ulama Fiqh Alimuddin Hasbi
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.10

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang pandangan ulama fiqh mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan kewarisan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pemahaman antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam menentukan hukum murtad sebelum baliqh untuk menerima warisan. Permasalahan dalam tulisan ini tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan warisan, kebolehan menerima warisan bagi murtad sebelum baliqh, serta dalil kedua mazhab tersebut. Tulisan ini untuk menjelaskan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai murtad sebelum baliqh dan kaitannya dengan warisan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literature perpustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Menurut pandangan Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa murtad sebelum baliqh dinyatakan sah murtadnya dan tidak boleh menerima
Kepemimpinan Dalam Islam Chaliddin Chaliddin; Munawar Khalil
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.11

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kepemimpinan dalam islam. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber tulisan dan referensi lainnya untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus. Kepemimpinan adalah cara untuk memimpin sebuah kelompok. Kepemimpinan islam adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh al-Quran dan asSunnah. Penulisan ini menjelaskan bahwa kepemimpinan islam memiliki tugas dan kewajiban bagi pemimpin Islam yang perlu diperhatikan, dijelaskan juga bagaimana ciri-ciri pemimpin islami, serta apa saja prinsip-prinsip kepemimpinan islam. Kepemimpinan islam memliki peranan penting untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pemimpin terutama bagi pemimpin islam serta  memimpin sesuai dengan apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW perintahkan, karena apa yang dilihat oleh para manusia khususnya umat islam mempengaruhi kesesuaian atas apa yang dipimpin oleh seorang pemimpin.
Ta`'zir bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli: Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh Jufri Yahya; Nazaruddin Nazaruddin; Abdurrazak Abdurrazak
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.14

Abstract

Penelitian ini berjudul Ta’zir bi ihlakil mal menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab ta’zir. Penelitian ini didasari agar terwujudnya kehidupan manusia yang tentram, damai, ta’at dan konsisten dalam menjalankan perintah dan larangan agama serta terhindar dari, perselisihan, pertikaian dan pertumpahan darah, maka Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya dalam batas-batas tertentu serta menjanjikan pahala yang berlipat ganda atas ketaatan mereka dan ancaman siksaan yang setimpal atas kedurhakaan mereka Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah 1). Bagaimanakah hukum ta’zir bi ihlakil mal  menurut kitab Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab ta’zir. Dan 2) Apakah relevan ta’zir bi ihlakil mal diimplementasikan dalam masyarakat modern saat ini menurut kitab Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab ta’zir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitiannya adalah tergolong dalam kategori penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Menurut jumhur fuqaha’ dari Malikiyyah, Hanabilah dan Fuqaha’ dari madzhab yang lain menyatakan bahwa hukum Ta’zir bi ihlakil mal ialah boleh menurut ketentuan syariat dan harta itu dimusnahkan jika menjadi media timbulnya kemungkaran. Disamping itu Hukuman ta’zir masih relevan pada zaman modern ini, karena hukuman ta’zir juga merupakan bahagian dari Maqashid Syar’iyyah sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain.
Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali Safriadi Nurdin; Marzuki Marzuki
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.15

Abstract

Negara Indonesia mengatur syarat-syarat calon seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169. Undang-undang ini menarik untuk dianalisa dari sisi apakah sudah sesuai dengan persyaratan menurut pandangan Imam Mawardi dalam karyanya al-Ahkam as-Sulthaniyah dan Imam al-Ghazali dalam karya beliau al-Tibru al-Masbuk Fi Nashihati al-Muluk, kedua tokoh tersebut menetapkan syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang kepala negara. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Kriteria kepala negara menurut Imam al-Mawardi ada tujuh: (1) adil, (2) memiliki pengetahuan, (3) sehat panca inderanya, (4) sehat anggota badan, (5) mempunyai visi dan misi yang jelas, (6) memiliki keberanian dan kekuatan, (7) keturunan Quraisy. Sedangkan kriteria kepala negara menurut Imam al-Ghazali ada sepuluh yang diringkas menjadi tujuh yaitu: (1) Adil, (2) memiliki ilmu, (3) memiliki agama dan akhlak yang baik, (4) sehat (5) amanah, (6) suka nasehat ulama, (7) sederhana dan dekat dengan rakyat. Kedua, Relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali terhadap syarat kepemimpinan di Indonesia dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali tentang kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dan dijalankan dalam agenda memimpin.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2024): Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah Vol 1 No 1 (2023): Siyasah Wa Qanuniyah