cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2016): June" : 7 Documents clear
Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring Aris Hardinanto
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1983

Abstract

Perkembangan dan perubahan dunia menjadi sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah membuat berbagai kemudahan terhadap mobilitas masyarakat. Arus perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobiltias penduduk melalui jejaring sosial. Pertumbuhan yang seperti ini mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seluruh dunia, lintas batas negara. Kejahatan jenis baru sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan media teknologi informasi atau komputer dan internet disebut Computer Related Crime atau Cybercrime. Kedudukan alat bukti sebagai penegak hukum pidana materiil menjadi parameter hakim untuk memutus suatu perkara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang terhadap hasil cetak alat bukti elektronik dalam cybercrime sebagai alat bukti yang sah. Hasil cetak alat bukti elektronik sah apabila alat bukti elektronik itu dapat dijamin keasliannya. Dengan demikian kedudukan alat bukti elektronik dalam cybercrime memiliki kriteria yang ketat dibanding alat bukti konvensional. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) Kata kunci: alat bukti elektronik, cybercrime. 
Kajian Perspektif Hukum Terhadap Hak Atas Wilayah Serta Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Bagi Masyarakat Pesisir Iwan Permadi
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1986

Abstract

Degradasi lingkungan sumber daya pesisir di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan.. Kerusakan  ekosistem terutama  pada mangrove, terumbu karang dan estuaria (muara sungai) banyak ditimbulkan oleh kegiatan destruktif di wilayah pesisir. Wilayah pesisir juga menjadi bagian dari sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat,  apabila tidak dilindungi akan mengancam hilangnya hak atas lingkungan bagi masyarakat pesisir sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia atas lingkungan hidup Semua kerusakan  lingkungan pesisir tersebut adalah hasil interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir yang berlebihan dan tidak memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Pelanggaran hak atas lingkungan tersebut dapat dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban masyarakat pesisir yang akan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Hak. Lingkungan, Masyarakat, Pesisir.
KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rudy Indrawan; Ahmad Syaufi
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.2057

Abstract

Efektifitas penegakan hukum harus memperhatikan dua hal yang sangat penting yaitu pertama faktor hukumnya dan yang kedua yaitu faktor penegak hukumnya. Artinya selain faktor hukumnya harus baik,  aparat penegak hukumnya juga  harus mampu bertindak secara profesional dan proporsional dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hasil Penelitian terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Kinerja Aparat yang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah memberikan hasil yang maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala. Terkait Model penegakan yang dapat diakomodasikan  dalam hal penanganan tindak pidana korupsi adalah model koordinatif dan model regulatif.
Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat Fiska Maulidian Nugroho
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1985

Abstract

Profesi advokat tentu bukan semata-mata untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Hal itu disebabkan karena setiap advokat yang menjalankan profesinya, diwajibkan untuk berpedoman kepada kode etik advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Oleh karena itu, integritas seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium nobile. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas seta mandiri yang tidak telepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selain itu kesimpulan yang didapatkan adalah, advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat, dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya, terutama tidak adanya Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang diatur secara tegas dan jelas.   Kata Kunci : Integritas, Advokat, Kebebasan, Kode Etik    
TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING) DALAM PRAKTIK PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL lastuti abubakar
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1964

Abstract

Krisis ekonomi dan moneter disebabkan oleh depresiasi nilai tukar yang tajam, sehingga mengakibatkan pelaku usaha dan pemerintah mengalami kesulitan dalam membayar utang luar negeri. Oleh karena itu diperlukan upaya pendalaman pasar melalui mekanisme hedging (lindung nilai) sebagai upaya mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar. Otoritas moneter telah menerbitkan serangkaian aturan tentang lindung nilai (hedging) guna memberikan rambu bagi perbankan  untuk memfasilitasi transaksi lindung nilai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat transaksi lindung nilai, mengkaji kedudukan transaksi lindung nilai dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta melihat implikasi dari transaksi lindung nilai ini terhadap pembaruan hukum kontrak nasional. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dianalisa secara yuridis kualitatif. Transaksi lindung nilai (hedging) merupakan teknik untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Transaksi lindung nilai merupakan perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan dan dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Perkembangan objke transaksi lindung nilai dan diberlakukannya hedgin syariah berimplikasi terhadap perlunya pembaruan hukum kontrak nasional. Kata Kunci : lindung nilai, transaksi perbankan, pembaruan hukum kontrak
Nilai Lokal Krik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum Lahmuddin Zuhri
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1987

Abstract

Perpaduan nilai kearifan Lokal dan dan  Pancasila sebagai acuan pembangunan hukum yang krakter, mengingat begitu besar dan maje­muknya negara Indonesia. Tiap-tiap daerah mempunyai budaya dan agama yang terefleksikan pada kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang terbentuk dari aspirasi masyarakat (botton up) akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas berkeadilan. Pembangunan hukum merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial, yang mengedepankan nilai lokal yang dilaksanakan secara demokrasi dengan mekanisme permusyawaratan dengan asas rasionalitas dan keadilan sosial, asas berkelanjutan, serta asas persamaan hak. Nilai Kerik Salamat masyarakat Sumbawa, memandang bahwa kekuasaan itu datang dari Tuhan yang harus dipertangungjawabkan secara transparan, kepada Tuhan dan manusia.Kata Kunci: Nilai Lokal, Asas hukum, Pembangunan Hukum 
Transplantasi Hukum Pada Bank Syariah Di Indonesia aprilina pawestri
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.2081

Abstract

Pengaruh global memiliki peran penting terhadap terbentuknya bank syariah di Indonesia yang dimulai dengan terbentuknya bank-bank islam. Pemikiran pembentukan hukum yang berbasis ekonomi syariah muncul pada tahun 1992. Pemerintah mendirikan Bank Muamalat sebagia suatu pentuk tuntutan akan bank syariah yang membebaskan diri dari ppraktik riba. Penerimaan akan hukum asing masuk ke Indonesia pun mengalami tahapa-tahapan. Disinilah transplantasi hukum terjadi, pengadopsian system ekonomi Islam pada bank syariah digunakan di Indonesia yang bukan merupakan negara islama. Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguatkan diterimanya Hukum Ekonomi Islam sebagai hukum negara.Dalam perkembangannya bank syariah menunjukkan peningkatan dengan catatan terjadi peningkatan asset, pangsa pasar dan jumlah untuk kerja. Kata Kunci : Transpalansi, hukum, bank syariah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue