cover
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Core Subject : Humanities, Social,
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2020): November 2020" : 8 Documents clear
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Denny Handaroe Sasongko
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2417

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, responsivitas, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diarahkan pada latar individu secara holistik (utuh) berupa kata-kata dan gambar. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan cukup berhasil dilihat dari aspek transparansi publik dapat mengakses dengan mudah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui media informasi yang ada baik laman desa maupun infografik APBDes Desa Dermaji. Aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan Pemerintah Desa Dermaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek reponsibilitas, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji denganmenetapkan standar kompetensi serta Kepala Desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa serta kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan. Aspek responsivitas, daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Dermaji mampu membangun sinergisitas antara pemerintah desa dan masyarakat.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA ALAM DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN Tita Sobariah
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2419

Abstract

Pengembangan pariwisata merupakan hal yang penting, seperti halnya obyek wisata Baturraden yang memiliki tingkat kunjungan paling tinggi di Kabupaten Banyumas dan pesatnya peningkatan kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Sektor pariwisata merupakan sektor potensial di Kabupaten Banyumas, tetapi pengembangan obyek wisata Baturraden belum maksimal, seperti masih kurangnya lahan parkir dan jalan raya yang sempit serta kurangnya atraksi wisata yang disuguhkan, sehingga perlu adanya strategi yang tepat dalam pengembangannya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata obyek wisata Baturraden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Lokasi penelitian di obyek wisata Baturraden. Hasil penelitian memperoleh analisis strategi agresif atau gabungan S-O (strenght-opportunities), yang terdiri dari beberapa strategi yang pertama adalah strategi promosi yaitu meningkatkan promosi pariwisata yang belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang dapat dijangkau luas. Yang kedua strategi pengembangan melalui peningkatan kualitas produk wisata, terutama dalam mengemas budaya dan atraksi wisata secara rutin untuk menambah daya tarik wisata. Dan yang ketiga adalah strategi mempertahankan kearifan lokal yaitu keramahan masyarakat agar dapat menciptakan pengalaman baik bagi wisatawan.
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Eks Kota Administratif Purwokerto Rahmat Safari
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2420

Abstract

Adanya fenomena sekolah favorit dan non-favorit dalam dunia pendidikan Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang kemudian terakhir diperbaharui dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isi yang termuat dalam aturan tersebut adalah adanya perintah untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB. Sementara itu, aturan tersebut juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi, sehingga hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek tujuan, strategi, kegiatan, dan kontak, sementara faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik di mana tujuan sistem zonasi telah tercapai dan terdapat strategi, kegiatan, serta kontak yang dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terkait dengan mekanisme sistem zonasi yang digunakan. Kemudian, pelaksanaannya juga dihadapkan pada hal-hal yang mendukung dan menghambat yakni dengan adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dan sebagian implementor memberikan sikap dan tanggapan yang mendukung, adanya sumber daya manusia dan pendukung, implementor tetap bersedia untuk menjalankan kebijakan, serta terdapat kesesuaian struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian implementor lain yang memberikan sikap dan tanggapan kurang mendukung, bahkan beberapa wali murid pun memberikan sikap dan tanggapan yang serupa.
Pengaruh Komitmen Kerja, Kompetensi Kerja Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Diyati Diyati
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2421

Abstract

The role of the Principal as the highest leader in the School is very important. Principal performance can be influenced by several aspects including work commitment, work competence and transformational leadership. The purpose of this study was to analyze how much influence Work Commitment, Work Competence and Transformational Leadership had on the Performance of Primary School Principals in Gumelar District, both partially and together. The method used is quantitative. The sampling technique used census techniques. Data analysis uses frequency distribution, Kendall tau c correlation, Kendall concordance w and ordinal regression. The results showed that there was no positive and significant influence between Work Commitment (X1) on Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar District, there was a positive and significant effect between Work Competence (X2) on Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar Sub-district by 40.2 percent and the rest influenced by other variables, there is a positive and significant effect between Transformational Leadership (X3) on Performance (Y) Primary School Principal in Gumelar District by 60.2 percent and the rest is influenced by other variables. other variables, there is a positive and significant effect together between Work Commitment (X1), Work Competence (X2), and Transformational Leadership (X3) on the Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar District by 94.1 percent and the rest influenced by other variables.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS Iin Piani
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2442

Abstract

Collaborative governance can be a solution for various public problems but in practice it is not easy to implement one of them is the implementation of collaborative governance in rural areas in Banyumas Regency. This study aims to determine the process of collaborative governance in rural area development in Banyumas Regency through a collaborative process of parties involved in coordinating rural area development carried out by several parties, namely the government, the community, and third parties. The study uses qualitative methods with a case study approach model. The results showed that face-to-face dialogue involved three parties, namely the rural area development coordination team, the community and a third party from academia namely Jenderal Soedirman University. Building trust is demonstrated by mutual support by participating in the coordination process in the form of meetings or meetings. Commitment to the process manifests in the dependence between the parties involved and cooperate with each other to achieve goals. The mutual understanding of the parties involved in the development of rural areas has made the three villages of Tanggeran, Klinting, and Kemawi become developed and independent villages by exploiting their potential. Preliminary results in the development of rural areas in Banyumas Regency were realized in the achievements of the collaborative process that resulted in a strategic plan consisting of activities and efforts to be carried out at the implementation stage of rural area development activities.
Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara Herlina Wahyu Tri Widyaningsih
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3202

Abstract

Disaster measurement in Indonesia include in Banjarnegara District by collaborative management, which expected could solvable. The implementation of collaborative management of manajement disater in Banjarnegara District had human resources, budget, and equipment limitation. This situation been interesting researchers to exam the collaborative management of disaster management in Banjarnegara District. This research aims to analyze how collaborative management in disaster management at Banjarnegara District at response, recovery and developing phase, and to analyze the supporting and inhibiting factors to collaborative management of disaster management in Banjarnegara District and the strategies to solving the problem. This research was qualitative research with descriptive approach. Researh methode was case study. The informants select by purposive sampling techniques with consideration that informant realy understand about collaborative management of disaster management in Banjarnegara District, so could gave many information about research problems. The prime informants were the Head of BPBD, the Head of BPBD Operational Section, the Health Service, Secretary of government Banjarnegara District, Commission D of Regional Representative Council in Banjarnegara, and Head of Social Service. Supporting informant is the head of community organization. Data collection by interviews, observation and documentation. Research data were analyzed by interactive model. The results of this research been concluted: 1) Collaborative management of disaster management in Banjarnegara District over all not satisfaction comunity and not effective and efficient yet. At response phase could been doing quite well, at recovery phase could been doing well, and at developing phase could been doing well too but not finished at all yet caused by comunity land acquisition problem. BPBD could collaborate with some elements of government institution and non-governmental institutions in order to achieve a common goal which is to minimize the number of victims and the risk of disaster impacts, 2) Supporting factors were communication, commitment and mutual understanding among the stakeholders which be realized in collaboration and awareness all elements about their duties and responsibility so the limitation factors like human resources, equipment and budget can be solving by those collaboration. So that could say if collaborative management of disaster management in Banjarnegara District was solvable for disaster management in Banjarnegara District which has susceptible and disaster potenstions from several aspects, that was geographical, climatological, geological, and demographic social.
Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912

Abstract

Prinsip-prinsip good governance berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat mengaplikasikan konsep good governance, begitu juga dalam mengelola Dana Desa. Dana Desa nominalnya selalu mengalami kenaikan sehingga tidak mudah dikelola begitu juga di Kabupaten Banyumas. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi prioritas termasuk Desa Wlahar Wetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas. Kemudian, komitmen Pemerintah Desa Wlahar Wetan untuk terbuka terhadap segala informasi Dana Desa ditunjukan dengan menyediakan media transparansi yang mudah diakses oleh masyarakat baik di desa maupun puar desa. Namun, infromasinya baru mengenai anggaran dan realisasi, belum sampai pada dampak kegiatan. Selanjutnya, Pemerintah Desa Wlahar Wetan turut melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dengan prinsip swakelola. Tetapi Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat dalam tahapan evaluasi bersama
Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Chamid Sutikno; Shadu Satwika Wijaya; Andi Zaelani
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Dengan adanya kebijakan otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada pendekatan pertisipatif dan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui (1) Proses penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji. (2) Mengidentifikasi faktor yang menetukan penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji sehingga dapat memperoleh berbagai bentuk penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan validitas data menggunakan pedekatan triangulasi untuk memperoleh data secara valid. Hasil penelitian menunjukan prose formulasi kebijakan yang meliputi aspek konseptualisasi masalah dan peranan kepemimpinan. Pengembangan opsi alternatif dalam proses pembangunan di Desa Dermaji dengan pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui social collaborative action.

Page 1 of 1 | Total Record : 8