cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)" : 6 Documents clear
EKSISTENSI TANAH BENGKOK PASCA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.221

Abstract

Tanah merupakan bagian dari aset desa yang lahir dari sistem hukum adat. Tujuannya sebagai gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya yang diambil dari hasil panen tanah bengkok. Banyak terjadi alih kepemilikan tanah bengkok yang dilakukan oleh pamong desa dalam praktek yang tidak jarang termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis normatif. Secara tegas khususnya eksistensi tanah bengkok yang berlaku di Kabupaten Kendal diatur dalam Pasal 4B Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Perda No. 1 Tahun 2011). Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi tanah bengko selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keungan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen nomor 4 tahun 2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi
PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) UNTUK MASYARAKAT Susila Esdarwati
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.224

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Untuk Mayarakat sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan teknik kualitatif. dengan sumber data yakni data primer (informan penelitian) dan data sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Informan dalam penelitian adalah Ketua Tim Pelaksana, Wakil ketua Fisik BPN Kabupaten Semarang. Dan Kepala Desa Jetis, Kaliwungu. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yakni berdasarkan kapasitas yang memberikan kemudahan dan kesediaan dalam wawancara dan tanya jawab. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dilakukan secara induktif (dari data ke teori).Proses sosialisasi implementasi program PTSL oleh BPN Kabupaten Semarang merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan feedback dari masyarakat. Terlihat bagaimana BPN Kabupaten Semarang dalam menjalankan proyek besar seperti program PTSL yang bertempat di Desa Jetis, Kaliwungu. Berhasil memaksimalkan aspek sosialisasi untuk memberikan dasar logika kepada masyarakat yang majemuk. Sehingga dalam proses implementasi program PTSL tahun 2021, BPN Kabupaten Semarang dapat melakukan tujuan organisasi dengan baik.Dalam hal ini organisasi BPN Kabupaten Semarang terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang dipahami oleh masyarakat. BPN Kabupaten Semarang menggunakan komunikasi sebagai pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami program PTSL.
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLRI POLRES SEMARANG Wiwiek Pratiwi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.225

Abstract

Institusi Kepolisian Republik Indonesia masih ditengarai sebagai lembaga yang melayani masyarakat belum maksimal, karena isu yang sedang berkembang saat ini citra institusi kepolisian sedang melakukan reformasi birokrasi, namun demikian belum berubah secara signifikan dan kesan yang timbul dikalangan masyarakat hingga kini masih belum baik, karena dalam melayanai terhadap masyarakat masih lambat,  berbelit belit, dan kurang memuaskan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research) dengan objek penelitian di bidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu  (SPKT) khususnya melayani masyarakat yang mencarai Surat Keterangan Kehilangan (SKK) di wilayah Kabupaten Semarang melalui Polres Semarang, yaitu: di Polres Semarang dan Polsek di 4 (empat)  zona. Zona I (Polsek Ungaran), zona II (Polsek Kartangjati, Bawen dan Tuntang), zona III (Polsek Ambarawa, Bandungan dan Jambu) dan, zona IV (Polsek Getasan, Suruh dan Tengaran). Kemudian data penelitian diperoleh dari 161 responden yang dianalisis dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Kepmenpan RI nomor 25 tahun 2004. Berdasarkan  hasil  analisis  data bahwa nilai  IKM unit  SPKT memperoleh nilai indek sebesar 3,219 dikalikan nilai dasar (25) = 80,475.  Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mutu (kualitas)  pelayanan B dandalam katagorikinerja unit pelayanan Baik. Artinya maysarakat kabupaten Semarang merasa puas  dalam hal pelayanan surat keterangan kehilangan (SKK) yang dibuat oleh POLRI POLRES Semarang
REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL Muhammad Zainuddin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.227

Abstract

Segala aspek kehidupan dalam berbangsa harus sesuai dengan sistem hukum nasional, dalam teori perundang-undangan dikenal dengan adanya heirarki perundang-undangan, teori tersebut mengajarkan bahwa aturan yang berada dibawah merupakan pelaksanaan atas aturan yang ada diatasnya, serta tidak boleh terjadinya pertentangan dengan aturan yang berada diatas. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional tidak mengamanatkan secara jelas untuk Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai kurikulum pendidikan wajib, padahal peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari undang-undang tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang perguruan tinggi. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu alasan diperlukannya rekonstruksi hukum serta bagaimana bentuk rekonstruksi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi adalah adanya ketidak selarasan peraturan perundang-undangan serta adanya kebiasan pasal sehingga dapat menyebabkan multi tafsir. Bentuk rekonstruksi hukum yang diharapkan yaitu pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dengan menambahkan mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai kurikulum wajib
PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG Kriswanto Kriswanto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.222

Abstract

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang   selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS 2019 OLEH PEMERINTAH SESUAI AMANAT UUD NRI TAHUN 1945 DAN PP NOMOR 21 TAHUN 2020 Wieke Dewi Suryandari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.223

Abstract

Seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi..  Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemic covid-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakunya social distancing, physical distancing bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini digolongkan kе dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mеnеlaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Hasil penelitian ini adalah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai upaya mencegah dampak pandemi sehingga PSBB menjadi upaya efektif dalam menekan angka penularan disertai keterbukaan informasi akurat kepada masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)