cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jonizulhendra@gmail.com
Phone
+6281363733713
Journal Mail Official
jonizulhendra@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tamansiswa No. 9 Padang (25138), Sumatera Barat-Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Tamansiswa Padang
ISSN : 19075820     EISSN : 26208202     DOI : https://doi.org/10.31317/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Normative Jurnal Ilmiah Hukum contain writings or articles in the form of theoretical studies, conceptual ideas, research results, reviews, book reviews , and scientific meeting results related to the dynamics of law that have never been published in scientific journals or scientific articles. The language used is Indonesian or English is good and correct. All incoming articles will be reviewed by the editor by involving the best partner. The manuscript deemed worthy will be edited without changing the substance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum" : 6 Documents clear
STRATEGI PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL DI KOTA PADANG Afandy Kurniawan Gita Desfiana Rizki Zakiyah Khairun Nisa
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Padang, kini tumbuh pesat baik sebagai pusat perekonomian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Kota Padang, dengan adat dan budaya Minangkabau yang kuat, seiring waktu mulai tergerus dengan proses interaksi dengan masyarakat atau budaya luar yang datang ke Kota Padang, dengan berbagai persoalan, khususnya Pekerja Seks Komersial (PSK). Fakta-fakta keberadaan PSK ini, tentu cukup menarik untuk diteliti. Apalagi bila kita kaitkan dengan perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Kota Padang, yang selama ini dikenal ketat dan menjunjung tinggi adat dan budayanya yang berlandaskan Agama Islam. Apalagi, dari berbagai lapisan masyarakat yang dimintai pendapat, bahwa mereka masih mendefenisikan Pekerja Seks Komersil adalah mereka yang menjual tubuhnya melalui layanan seksual (hubungan kelamin pria dan kelamin wanita) dengan imbalan materi baik berupa uang maupun barang pada tempat-tempat khusus atau hotel. Di era digital yang sangat pesat sekarang ini penjaja seks memanfaatkan peluang mancari penghasilan. Saat ini, sangat mudah mencari perempuan penyedia layanan seks di jejaring sosial, meupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dalam banyaknya aplikasi PSK dengan mudahnya menawarkan diri dengan tarif tertentu. Penawaran ini disertai dengan mengunggah foto vulgar, untuk menarik minat lawan jenisnya.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT Meita Lefi Kurnia dan Natila Putri
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumatera Barat dengan landasan kehidupan masyarakat (Basis Filosofi) “Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah” yang berbudaya Islami menjadi terganggu dengan semakin luas dan berkembangnya perbuatan maksiat di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada dasarnya akan merusak ketertiban dan keamanan. Dalam menjalankan peranannya, satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Faktor-faktor yang menghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pencegahan dan pemberantasan maksiat ada 2 faktor, yaitu faktor internal : sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat, tersebarnya jadwal razia, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi. Faktor Eksternal : kurangnya dukungan oleh masyarakat, minimnya kesadaran dan rasa malu pelaku maksiat.
TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG Abdul Rahmad
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini dari waktu ke waktu semakin pesat sehingga persaingan antara sesama manusia untuk memenuhui kebutuhannya semakin sempit, akibatnya menimbulkan sengketa atau perkara sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas. Pelaksanaan mediasi di Indonesia juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kenyataan dalam praktek yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan kepadanya sebagian besar putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (winning or losing).
ANALISIS PUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG ( PERKARA No.04/KPPU-1/2016) Yunimar ,
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah peraturan tentang Monopoli Probihiting dan Komposisi Perdagangan Tidak Sehat yang mengatur kartel sebagai perjanjian yang disetujui. Keputusan KPPU, nomor terdaftar 04 / KPPU-I / 2016, adalah keputusan tentang kasus kartel antara PT Yamana Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 di industri sepeda motor Indonesia dalam jenis skuter matik . Mereka berdua terbukti melanggar peraturan itu dan harus membayar denda kepada pemerintah yaitu Rp 25 miliar untuk manufaktur PT Yamaha Indonesia Motor dan Rp 22,5 miliar untuk PT Astra Honda Motor. Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang kartel sebagai perjanjian yang dikeluarkan. Putusan KPPU dengan Nomor Perkara 04 / KPPU-I / 2016 adalah putusan tentang kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 di Industri Sepeda Motor Jenis Skuter matik 110 - 125 CC di Indonesia. Terbukti terbukti melakukan kartel dan menyetujui dengan pasal tersebut, Yamaha mengenakan denda sebesar Rp.25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah) dan Honda dikenalkan denda sebesar Rp.22.500.000.000, - (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI OLEH PROVOS DI POLDA SUMBAR Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Sumbar melakukan koordinasi kedepannya dengan Direktur Reskrimum Polda Sumbar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin tehadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Sumbar.
STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA Joni Zulhendra ,
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community involvement in election monitoring is a necessity as well as an obligation. Participatory supervision by the community is one of the important pillars in carrying out the controlling function of elections. One way that is considered efficient and effective is through a public approach by utilizing application-based information technology and social media. The sophistication of today's technology cannot be denied, especially since its development is very fast. There are several models of election monitoring strategies in involving the community, Mapping and strengthening participants, Determining appropriate information content, Effective delivery of information, Panwaslu as a facilitator.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): NORMATIVE JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 2 November (2023): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 1 April (2023): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 10 No 2 (2022): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 10 No 1 April (2022): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 9 No 2 November (2021): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 9 No 1 April (2021): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8 No 2 November (2020): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8 No 1 April (2020): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 2 November (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6 No 2 November (2018): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6 No 1 April (2018): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5 No 2 November (2017): Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2017): Normative Jurnal Ilmiah Hukum More Issue