cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aziza Aziz Rahmaningsih
Contact Email
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id
Phone
+6282185078209
Journal Mail Official
siyasah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia 34112
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Siyasah : Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29885299     DOI : https://doi.org/10.32332/siyasah
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
TRANFORMASI DIGITAL DAN ANCAMAN CYBERCRIME Dede Mercy Rolando; Hanna Hilyati Aulia; Mutia Tanseba Andini
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7441

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ke-efektifitas-an Undang-Undang ITE atas terjadinya transformasi digital yang menjadi ancaman cybercrime di Indonesia. Banyak hal buruk dan tidak di inginkan terjadi melalui teknologi informasi. Sebab itu pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum melalui penerapan tindak pidana Undang-Undang ITE. Namun, hanya sedikit pasal yang mengatur demi terciptanya kelancaran perdagangan secara elektronik, seperti aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi pelaku perdagangan elektronik. Isi dari UU ITE yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan-perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.masalah tersebut jauh dari tujuan pasal 4 ayat 2 yang telah disebutkan diatas. Ada beberapa hal yang terlewatkan yang sebenarnya harus lebih difokuskan dalam UU ITE, antara lain masalah Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, Virus, worm komputer (masih implisit di Pasal 33) terutama untuk pengembangan dan penyebarannya, dan jenis-jenis phising seperti typo pirates yang membuat tidak nyaman proses perdagangan elektronik. Masalah-masalah tersebut adalah juga krusial yang seharusnya secara eksplisit diatur dalam UU ITE, karena menyangkut juga demi terciptanya kelancaran transaksi elektronik khususnya perdagangan elektronik.
Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Choirul Salim
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 2 (2022): Siyasah
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6222

Abstract

The occurrence of differences of opinion is very likely to occur as a consequence of holding trials with the composition of the panel of judges. As happened in the employment dispute case at PTUN Bandar Lampung Number 7/G/2020/PTUN.BL. Where the plaintiff filed an objection regarding the object of the dispute which was decided when the plaintiff was still a Candidate for Civil Servants and did not have a certain position but only obeyed his superiors. The plaintiff received administrative sanctions for crimes that were considered disproportionate to the crimes committed by his superiors. Of the three judges who received and examined this case, there was one judge who had a dissenting opinion in deciding the case. Therefore, the researcher conducted an in-depth analysis of the differences in opinion of the judges. The result of this study is that if there is a difference of opinion between the judges in the PTUN decision on employment disputes, voting or the most votes are taken according to the principle in determining a decision if there is a dissenting opinion.
PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PERSEPEKTIF PENERAPAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA Desta Lia; Hendra Irawan
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5116

Abstract

state administrative system is a matter related to the state in terms of the structure, position and composition of state institutions with regard to their duties and functions and even their authority which aims to maintain the stability of the state itself. similarities or differences in one country and even many countries, because each country has its own form of government. Here the researcher compares two countries, namely Indonesia and Singapore with this research method using Library Research. As a result, the Indonesian state has similarities in the form of government, namely a republic, besides that it also has similarities in the party system, namely multi-party while the difference is in the Indonesian presidential system of government while Singapore is presidential. Not only that, Indonesia, Singapore, has three powers, namely the executive, legislative and judiciary, but the institutions within it are different.
PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA Hendra Irawan Hendra; Inge Maulidiana Putri
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7165

Abstract

Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kalianda dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dengan tujuan menganalisis tentang hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum.Untuk mengkaji permasalahan pada uraian diatas, maka artikel ini menggunakan metode pustaka (library research) baik berupa sumber primer maupun sekunder, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode data kualitatif yaitu, menguraikan data kedalam kalimat yang lugas, rinci serta jelas sehingga memudahkan mengartikan hasil kesimpulan dari artikel ini Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berlaku mengatur tentang hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Upaya pengadilan agama kalianda dalam pemenuhan layanan hukum dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan. Mahkamah Agung secara umum belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Disabilitas, akan tetapi Mahkamah Agung telah berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang disabilitas dalam ranah-ranah tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang disabilitas. Dalam akses fasilitas yang tersedia, pengadilan agama kalianda sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya guilding block penyandang tunanetra, tersedianya alat-alat pembantu jalan bagi penyandang disabilitas fisik, tersedia nya toilet bagi penyandang difabel, papan informasi yang terpasang dibeberapa bagian publik di kantor pengadilan agama kalianda serta terdapat drop zone yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang datang.
Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam Muhamad Irfan Al Azis; Siti Fatimah
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 2 (2023): Vol 3 No 2 (2023) Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8227

Abstract

Indonesia is a country with a democratic system of government. Democracy is understood as a system of government that ensures the welfare of the people. In another sense, democracy is often referred to as government of the people, by the people, and for the people. As a political system, democracy is the most widespread system in many countries because it can regulate and resolve social and political relations within a country. Article 1 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. As a state of law that upholds the values of legal norms based on laws and not a state of power, Indonesia has the highest legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the center of laws and regulations. Therefore, the existence of guidelines contained in laws and regulations must not conflict with the law. As the pandemic hit the country, a new political model was built with rising political temperatures. This can be seen from the trend caused by the Covid-19 pandemic, where there are still many problems to be resolved and the political map is developing until 2024. Indonesia faces at least two major challenges during this pandemic, namely the pandemic and political polarization. The traces of polarization are also inseparable from previous political struggles, where there are still political traces that continue to influence subsequent political struggles.
KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI KONSTITUSI PASCA ORDE BARU Dinar Ahmadianti; Nurkholis .; Triyanto .
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalah gunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan desains utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali. Ada berbagai kekurangan dalam empat tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam diantara para pengamat, yang memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.
Peranan Hukum Tata Negara Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Penegakan Kepastian Hukum Di Indonesia Tomi Agustian ‎ ‎
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 2 (2022): Siyasah
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6228

Abstract

Permasalahan corona virus disease 2019 atau yang dikenal dengan istilah covid 19 masi menjadi sebuah permasalahan besar, dan rumit diselesaikan terutama dalam bidang kesehatan baik secara skalah internasional maupun nasional. Di dalam keadaan yang mendesak ini pemerintah indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi penyebaran virus covid 19 di wilayah indonesia, termasuk dengan pengeluaran beberapa aturan hukum dalam keadaan darurat pendemi covid 19.Diantaranya pada tahap pertama tanggal 31 maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya membantu mengurangi aktivitas masyarakat diwilayah tertentu, kemudian di tetapkan untuk dilaksanakan secara nasional seluruh wilayah di indonesia.Menindak lanjuti semakin banyaknya warga yang menjadi korban pandemi covid 19 pemerintah pusat juga mengeluarkan peraturan baru dalam berupaya membatasi aktivitas masyarakat.Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijakan ini bertujuan sama untuk mengurangi lonjakan kenaikan angkah positif covid 19 di indonesia.Dalam penerbitan kebijakan baru dalam kondisi darurat covid 19 ini,kebijakan yang dikeluarkan dibarengi dengan sanksi sanksi pidana dan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan. Hal ini kerap menjadi topik pembahasan mengenai kepastian peraturan yang dikeluarkan pemerintah.Terutama dalam pemberian keadilan bagi rakyat,karena pada faktanya penerapan kebijakan ini kerap menjadi permasalahan karena dianggap merampas hak rakyat,serta menyulitkan perekonomian rakyat.
ANALISIS KRITIS PERUBAHAN KEWENANGAN JURU SITA DALAM PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA Riyan Erwin Hidayat; Fredy Ghandi Midia; Ahmad Manarul Hidayatullah
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 2 (2023): Vol 3 No 2 (2023) Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.7900

Abstract

The discussion regarding bailiffs is currently interesting to discuss. Because there is a discourse that changes the bailiff's task system, namely in summoning litigants to court. Where summoning the parties to the case is one of the important duties of the bailiff. And in this case, the Supreme Court's discourse on changing the calling system via the post office means that it is clear that there are consequences to this policy. The aim of this research is to determine the impact that occurs when a litigant is summoned to the Religious Court using the Post Office. This research is field research, using qualitative data analysis. The results of the research carried out by transferring the parties' summons to a third party post office were not in accordance with the court's principles of simplicity, speed and low costs. Because it adds bureaucracy, the bailiff should contact the next litigant directly.
Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan Money Politics Hendra Irawan
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 2 (2022): Siyasah
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6223

Abstract

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu saat ini pelaksanakan pemilu dilaksanakan secara langsung mulai dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Namun seringkali yang saat ini terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan pemberia n uang maupu n jasa guna mempegaruhi piliha n pemili h memang kera p terjadi dala m pemilu karena diangga p sebagai strategi yang menjanjika n dala m mempengaruhi piliha n masyarakat da n muda h untu k dilakuka n karena sika p aka n keterbukaa n masyarakat terhada p Money Politics semaki n meningkat. Berdasarkan kajian bahwasanya akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang.
PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Muhamad Khoirul Wafa
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 3 No 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.6883

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi di antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Idealnya peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan peran setra partisipasi masyarakat, karena regulasi yang dibuat atau dibentuk pada dasarnya objeknya adalah masyarakat luas. Dalam tulisan ini akan membahas seberapa pentingkah peran masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah wujud peran serta masyarakat dalam pross pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal. Secara formal Wujud peran dan partisi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimungkinkan di lakukan. Mulai dari perancangan hingga pembahasan.Kata kunci: Peran, Partisipasi, pembentukan peraturan perundang-undangan

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Vol 3 No 2 (2023) Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2022): Siyasah Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara