cover
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional" : 5 Documents clear
PROGRAM PEACE CORPS SEBAGAI DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA TAHUN 2016-2020 Defikri Natadiwangsa; Chandra Purnama; Akim Akim
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45542

Abstract

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai Program Peace Corps yang diadakan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat (AS). Program Peace Corps dilaksanakan di sekolah/madrasah di tiga provinsi, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu madrasah yang menjalin kerjasama terkait Program Peace Corps adalah MAN 1 Darussalam Ciamis, program ini dilaksanakan oleh Relawan Peace Corps (PCVs) berkebangsaan AS yang didatangkan untuk membantu sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di bidang Pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, program ini juga telah menangkal citra atau anggapan tidak baik yang ada dalam benak Muslim di Indonesia terhadap AS pasca terjadinya peristiwa 9/11. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif sebagai teknik analisis data dan teknik pengumpulam data dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi pustaka. Program Peace Corps di Indonesia dianalisis menggunakan struktur diplomasi publik yang disajikan Eytan Gilboa dengan hasil bahwa diplomasi publik AS tergolong ke dalam diplomasi publik jangka panjang dengan waktu beberapa tahun yang bertujuan untuk membangun hubungan - membangun citra baik dengan Muslim Indonesia. hubungan dibangun dengan cara mengirimkan relawan Peace Corps (exchange) ke sekolah/madrasah untuk beriteraksi secara langsung dengan masyarakat Muslim Indonesia. This article provides an explanation of the Peace Corps Program held in Indonesia as a form of United States (US) public diplomacy. The Peace Corps program is implemented in schools/madrasas in three provinces, in West Java, East Java and East Nusa Tenggara. One of the madrasas that collaborated with the Peace Corps Program was MAN 1 Darussalam Ciamis, this program was implemented by US-based Peace Corps Volunteers (PCVs) who were brought in to assist schools or madrasas in improving the quality of education, especially in the field of English Language Teaching. Apart from that, this program has also counteracted the bad image or perception that exists in the minds of Muslims in Indonesia towards the US after the events of 9/11. This study used a qualitative-descriptive research method as a data analysis technique and data collection techniques were carried out by means of interviews, field observations and literature studies. The Peace Corps program in Indonesia was analyzed using the public diplomacy structure presented by Eytan Gilboa with the result that US public diplomacy belongs to long-term public diplomacy with a period of several years which aims to build relationships - build a good image with Indonesian Muslims. relationships built by sending Peace Corps (exchange) volunteers to schools/madrasas to interact directly with the Indonesian Muslim community. 
IMPLIKASI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT – REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP POSISI KEDAULATAN INDONESIA (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan) Rendy Adiwilaga; Prasta Kusumah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.44641

Abstract

Pasca usainya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal yang tersisa diramalkan menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi global selama beberapa dekade setelahnya. Namun, internalisasi dan konsolidasi matang RRC sejak dekade 1970-an nyatanya pelan-pelan mematahkan asumsi AS sebagai adidaya tunggal. Perlahan bahkan China menggeser AS sebagai poros utama ekonomi dunia seiring dinamika politik internal AS yang kurang begitu stabil selama beberapa dasawarsa terakhir. Kedua negara tersebut bahkan dalam beberapa kesempatan secara terbuka memperlihatkan ketegangan akibat gesekan-gesekan diplomatik dan perebutan hegemoni di wilayah-wilayah konflik. Salah satu hotspot yang juga menjadi arena pertarungan kedua negara ini ialah klaim wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi “komoditi” strategis karena banyak menyimpan cadangan mineral besar serta sumber kekayaan laut yang melimpah, sehingga klaim wilayah banyak melibatkan negara-negara sekitar seperti halnya China, Vietnam, Thailand, dan beberapa wilayah satelit termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu wilayah yang menjadi Choke Point dua samudera besar yakni Hindia dan Pasifik juga menjadi salah satu negara yang terdampak akibat memanasnya ketegangan dua negara tersebut. Pada akhirnya, proxy war di berbagai bidang menjadi implikasi yang paling berdampak jika konflik dua negara besar tersebut terus memanjang selama beberapa tahun ke depan. After the end of the cold war and the collapse of the Soviet Union, the United States as the sole remaining power was predicted to be the only power that dominated global political and economic power for decades afterwards. However, the internalization and consolidation of the PRC since the 1970s in fact slowly broke the assumption of the US as the sole superpower. Slowly, China has even shifted the US as the main axis of the world economy as the US internal political dynamics have been less stable over the past few decades. The two countries have even on several occasions openly shown tensions due to diplomatic friction and the struggle for hegemony in conflict areas. One hotspot that has also become an arena for the two countries to fight is the South China Sea claim. The South China Sea has become a strategic "commodity" because it holds large mineral reserves and abundant marine resources so many territorial Indonesia as one of the regions that are the Choke Point of two large oceans, namely the Indian and Pacific, is also one of the countries affected by the heating up of tensions between the two countries. At the end, proxy war becomes the most impactful implication in all aspects if the conflict between the two major countries continues to extend over the next few years.
IMPLEMENTASI DIPLOMASI VAKSIN TIONGKOK DALAM KEPENTINGAN GEOPOLITIK TERKAIT HEALTH SILK ROAD DI EROPA TAHUN 2020-2022 Megawati Hamdani Ba'ka; Christian H.J. De Fretes; Suryo S. Hadiwijoyo
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45574

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk memperluas kebijakan luar negerinya, dari yang semula terfokus pada Belt and Road Initiative di bidang ekonomi dan pembangunan, ke Health Silk Road yang difokuskan pada sektor kesehatan. Hal tersebut karena krisis kesehatan yang terjadi di negara lain, ditambah dengan adanya kekosongan kepemimpinan dalam bidang kesehatan, memberikan celah bagi Tiongkok untuk muncul sebagai pemimpin dalam health governance. Penelitian pun selanjutnya difokuskan pada permasalahan terkait penggunaan diplomasi vaksin sebagai instrumen kebijakan luar negeri Tiongkok untuk mencapai kepentingan geopolitiknya di Eropa, yakni pelaksanaan HSR pada tahun 2019-2022. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep geopolitik dan diplomasi vaksin, serta teori diplomasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi vaksin merupakan kebijakan luar negeri Tiongkok yang dilakukan untuk mencapai kepentingan geopolitiknya dalam lingkup HSR. Diplomasi vaksin Tiongkok dilakukan dengan memberikan bantuan vaksin dalam jumlah besar kepada negara-negara Eropa Timur dan Tengah ketika kawasan tersebut mengalami keterbatasan pasokan vaksin Covid-19. Dengan memberikan bantuan vaksin, Tiongkok dapat meningkatkan hubungan bilateral dan regional dengan Eropa, sehingga inisiatif HSR pun dapat dilaksanakan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan kondisi itu akan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan luar negeri Tiongkok lainnya di Eropa. The Covid-19 pandemic that has occurred since 2020 has provided an opportunity for China to expand its foreign policies, from the original Belt and Road orientation in the economic and development fields to the Health Silk Road which focuses on the health sector. This is because the health crisis that occurred in other countries, coupled with the weakness of leadership in the health sector, has provided an opening for China to emerge as a leader in health governance. The research then discusses issues related to the use of vaccine diplomacy as an instrument of China's foreign policy to achieve its geopolitical interests in Europe, namely the implementation of the HSR in 2019-2022. The research was conducted using the concepts of geopolitics and vaccine diplomacy, as well as the theory of public diplomacy. The results of the study show that vaccine diplomacy is China's foreign policy which is carried out to achieve its geopolitical interests within the scope of HSR. China's vaccine diplomacy was carried out by providing vaccine assistance in large quantities to Eastern and Central European countries when the region experienced limited supplies of the Covid-19 vaccine. By providing vaccine assistance, it is hoped that China can enhance bilateral and regional relations with Europe so that HSR initiatives can be implemented in the region. In the long term, the expected conditions will support the implementation of other Chinese foreign policies in Europe.
PERAN SAYAP KEPEMUDAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILLENIAL DAN GENERASI Z DI INDONESIA Syahara Bhatari Alamsyah; Hendra Hendra
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.43902

Abstract

Partai politik memiliki fungsi  melaksanakan sosialisasi politik di kalangan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan politik agar dapat aktif  berpartisipasi secara politik. Generasi Millenial dan Generasi Z memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi tersebut, diperlukan treatment khusus dari partai politik.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data dilakukan dengan  studi pustaka dan studi lapangan dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam aktivitas politiknya merupakan salah satu partai yang memiliki beberapa sayap organisasi untuk pemuda di dalam partainya yaitu PKS Muda, Gema Keadilan, dan Garuda Keadilan. Ketiga organisasi sayap Partai PKS terebut melakukan  Pendidikan politik sebagai upaya untuk mewadahi partisipasi Generasi Millenial dan Generasi Z dengan berusaha untuk menyalurkan ekspresi dan aspirasinya, mewarnai aktivitas partai, dan meningkatkan kreativitas. Political parties have the function of carrying out political socialization among the community as an effort to increase political awareness through political education in order to actively participate politically. Millennials and Generation Z have different characteristics from previous generations, so to invite and increase political participation among these generations, special treatment is needed from political parties.  By using a qualitative approach through data collection methods carried out by literature study and field study, it can be seen that the Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) in its political activities is one of the parties that has several wing organizations for youth in the party, namely PKS Muda, Gema Keadilan, and Garuda Keadilan. The three wing organizations of the PKS Party conduct political education as an effort to accommodate the participation of Millennials and Generation Z by trying to channel their expressions and aspirations, coloring party activities, and increasing creativity.
KEBIJAKAN MILITER RUSIA TERHADAP SURIAH DALAM MENDUKUNG REZIM BASHAR AL-ASSAD (2015-2020) Riezky Poetra Phoenna; Chandra Purnama; Windy Dermawan
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45348

Abstract

Sebagai satu-satunya sekutu tradisional yang dimiliki Rusia di luar lingkungannya sendiri, Suriah telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Rusia. Ketika Suriah dilanda konflik, Rusia telah mengerahkan berbagai dukungan penting terhadap rezim Assad. Upaya mempertahankan rezim Assad memaksa Rusia untuk menggunakan kebijakan militer di Suriah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kebijakan militer Rusia dalam keterlibatannya di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan  bahwa kebijakan militer Rusia terhadap Suriah ditenggarai oleh faktor Bashar Al-Assad. Situasi konflik yang semakin mengancam eksistensi rezim Assad direspon Rusia dengan tindakan militer. Pada akhirnya tindakan militer Rusia berhasil mempertahankan Assad dari ancaman pelengseran. As the only traditional ally that Russia has outside of its own neighborhood, Syria has been a consideration in Russian foreign policy. As Syria has been engulfed in conflict, Russia has mobilized important support for the Assad regime. Efforts to defend the Assad regime compelled Russia to intervene militarily in Syria.The purpose of this study is to explain the phenomenon of Russia's military policy in Syria.In analyzing foreign policy, researchers use foreign policy theory. The method used in this research is descriptive-qualitative. This research shows that Russia's military policy towards Syria is driven by the Bashar al-Assad factor. The conflict situation that increasingly threatened the existence of the Assad regime was responded to by Russia with military action. In the end, Russia's military action succeeded in defending Assad from the threat of ouster.

Page 1 of 1 | Total Record : 5