cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nika Saputra
Contact Email
fisipol@unespadang.ac.id
Phone
+6281380329732
Journal Mail Official
fisipol@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE)
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 27972259     EISSN : 27770184     DOI : -
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
An objective of the Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of public administration, Governance and Social Sciences. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on public administration, Governance and Social Sciences. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi invites manuscripts in the areas: Leadership, Public Policy, Organization Behaviour, Public Administration, Strategic Management, Operation Management, Human Resource Management, Knowledge Management, Corporate Governance Management Information System, Law. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi accepts articles on any related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is the significance of the contribution an article makes to the literature in public administration, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Musfi Yendra; Windi Putri Malfa Wetsi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Nagari Sungai Tunu saat terjadi Covid-19.  Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.  Untuk mengetahui dampak BLT Dana Desa Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Nagari Sungai Tunu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara terhadap 11 informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah BLT Dana Desa periode pertama yang dikeluarkan pada tahun 2020 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Nagari Sungai Tunu, jumlah Kepala Keluarga yang menerima BLT Dana Desa Covid-19 adalah sebanyak 169 KK dengan jumlah dana yang diterima sebanyak Rp.600.000  selama tiga bulan lamanya yakni pada bulan Mei-Juli. BLT Dana Desa Covid-19 dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat Nagari Sungai Tunu selama pandemi, dan dana bantuan tersebut masyarakat gunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta untuk kebutuhan sekolah anak.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Yogi Putra; Tarma Sartima; Netrivianti Netrivianti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat proses penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan dasar kota, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 pasal 43 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian bahwa (1) Peran Satpol PP di Kabupaten Pesisir Selatan dalam penertiban PKL adalah melakukan penertiban dan penataan serta penindakan.. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Pesisir Selatan kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang, transportasi yang tidak layak serta Sumber daya Manusia yang belum memadai.(3) Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakkan peraturan Daerah telah dilaksanakan sosialisasi, mengupayakan penambahan armada serta Bimtek bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019 Suardi Suardi; Nazirwan Nazirwan; Fitriani Fitriani
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research is done at Lumindai's Village, Goods district, Sawahlunto's city. Problem identification: Allocation Management accountability Lents Fund Village On Silvan Lumindai has pointed out administration that corresponds to prevailing rule, lack for and administration incompleteness make Allocation Management accountability Lents Fund imperfect Village and constraining deep Allocation channelizing proffering Lents Fund Village. To the effect, this research to know how is accountability Allocation management Lents Fund Lumindai's Village and it's therewith constraint effort that is done in settle that constraint. Akuntabilitas's conclusion Allocation Management Lents Fund Lumindai's Village was good, really and according to operation default procedures (SOUP), but there is constraint sort as reducing its tech guidance and coordination among institute. An effort that needs to be done to settle that constraint by follows bimtek and interlaces good coordination institution squire concerning.
Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karier dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Ika Nandafiriska; Dessy Marhandri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh kompensasi, pengembangan karier dan motivasi kerja terhadap kinerja pada karyawan PT. Indo Gemilang Sakti. Metode observasi ini bersifat asosiatif yaitu dimana menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan teknik pengunduhan sampel dari kuesioner satu yang telah di o melalui rumus slovin sebanyak 80 responden dari 100 responden. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji metode t, kuis f dan melihat koefisien determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, pengembangan karier dan motivasi kerja secara simultan maupun berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Indo Gemilang Sakti.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen Tuti Kelana Sembiring; Susanti Sembiring
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jika perselisihan diselesaikan melalui BPSK, Keputusan BPSK adalah Final dan Mengikat. Namun apabila salah satu/tidak puas dengan Putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti dalam Perkara Putusan BPSK Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dimana salah satu pihak keberatan dengan Putusan BPSK Kota Padang dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap putusan BPSK Kota Padang tersebut. keberatan. Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendekatan hukum inconcreto terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan putusan BPSK atas sengketa konsumen berdasarkan putusan Nomor 92/Pdt.G Sus.BPSK/2019/PN.Pdg dinyatakan batal demi hukum. Kedua, akibat hukum pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat dianggap putusan tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan BPSK batal demi hukum.
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Kantor Unit PT. PLN (Persero) UP3 Padang Susi Yuliastanti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang puasnya pegawai pada penilaian kinerja yang telah di lakukan oleh instansi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi dan motivasi kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) UP3 Padang. Lokasi penelitian dilakukan di PLN (Persero) UP3, Jl. S. Parman No.221, Ulak karang Utara, Kec. Padang Utara,  Kota Padang, Sumatera Barat. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian lapangan (Field Research), Penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan dengan cara: Observasi, wawancara, penyebaran angket. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PLN UP3 Padang dengan jumlah 84 Orang. Teknik sampel menggunakan metode total sampling. Data di analisis dengan cara analisis deskriptif, analisa regresi linear berganda, dan koefisien determinasi dan metode pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) UP3 Padang dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Besarnya kontribusi pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) UP3 Padang adalah sebesar 69,9% sedangkan sisanya 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor Susanti Sembiring; Bisma Putra Pratama
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (res judicata pro vitatate habetur) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bias mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Spesifikasi penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme upaya keberatan atas putusan BPSK di PN Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang beperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke PN Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.
Analisis Wacana Kritis Pada Komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram Titi Satri Wahyuni; Zumiarti Zumiarti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis, yakni sebuah analisis yang menitikberatkan bahasa sebagai praktik kekuasaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis struktur wacana dalam setiap postingan dan komentar pada akun @indonesiatanpapoligami pada bulan Juni-Desember 2020. Fairclough membagi analisisnya ke dalam tiga dimensi yaitu teks, discourse practice, dan sosiocultural practice. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap tendensi dan ideologi pada akun @indonesiatanpapoligami media dalam menyajikan informasi mengenai poligami. Hasil penelitian yang menganalisis tentang teks pada tingkat representasi ditemukan beberapa kosa kata yaitu sunnah rasul, fckboy, feminis, kafir, murtad, zina. Pada tingkat relasi, media menjadi ruang sosial dimana masing-masing kelompok saling mengajukan gagasan dan pendapat dan memberi kekuatan social yang ditampilkan dalam teks. Pada tingkat identitas, admin akun @indonesiatanpapoligami sangat jelas menentang praktik poligami di Indonesia. Dalam Praktik kewacanaan atau discourse practice, banyak komentar pro maupun kontra terhadap praktik poligami dari pengguna akun instagram lain terhadap postingan yang diunggah oleh akun instagram @indonesiatanpapoligami. Pada Praktik sosial budaya atau Sosiocultural practice level situasional praktik poligami yang dilakukan zaman sekarang hanyalah karena hawa nafsu saja dengan alasan mengatas namakan agama. Level institusional disini yakni Riset LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) praktik poligami menyebabkan ketidak adilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Level sosial dapat menggiring opini sesama pengguna akun instagram bahwa praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Musri Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yang dilihat dari kendala- kendala yang terjadi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan, sehingga nantinya dapat memberikan upaya – upaya terhadap kendala –kendala yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dalam bentuk studi kepustakaan serta observasi (wawancara) mendalam dengan menggunkan metode ananlisi deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan masih terdapatnya kendala dalam pengembangan wisata. Hal ini masih banyaknya tantangan pelayanan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam mengembangkan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yaitu masih kurang optimalnya pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan dan masih rendahnya keadaran masyarakat dalam menyikapi kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan untuk meningkatkan potensi yang ada di Kecamataan Koto XI Tarusan dilakukan untuk memperkuat regulasi pengembangan Kawasan Mandeh.
Implementasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Muhammad Takdir
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi didasari oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program BSPS merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dan penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan data yang berupa kata – kata atau lisan dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa, (1) Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, memiliki beberapa faktor, yaitu komunikasi (penyampaian informasi), sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas yang memumpuni, disposisi atau keinginan dan struktur birokrasi yang jelas. (2) Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami informasi yang diberikan dan juga masih kurangnya koordinasi di antara camat dengan fasilitator pada saat pelaksanaan program BSPS. (3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah lebih menyederhanakan kata – kata dalam memberikan informasi dan memperbaiki komunikasi sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik, serta Standart Operation Procedur (SOP) menjadi jelas.  Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi mengenai BSPS kepada masyarakat sangatlah penting, sumber daya manusia dan dana merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan BSPS, memiliki sikap bersungguh – sungguh dan SOP yang jelas sangat penting dalam pelaksanaan BSPS.

Page 2 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik