cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Widodo Nuraharjo
Contact Email
arisdipo2@gmail.com
Phone
+6281317016883
Journal Mail Official
repojurnal@gmail.com
Editorial Address
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rw. Kuning No.6, RT.3/RW.2, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Religious Policy
Published by Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
ISSN : 29875757     EISSN : 29875749     DOI : 10.31330/repo
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Social Sciences Other
Journal of Religious Policy published by the Office of Religious Research and Development Jakarta, Research and Development Agency, Religious Education and Training, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The Journal of Religious Policy or REPO publishes research articles that focus on religious policy, such as; Analysis of Religious Policy, Evaluation of Religious Virtue, and Thought on Religious Policy. This issue is very important to research and study because it relates to harmonious religious life. REPO can be a medium for the diffusion and exchange of ideas and research results, in such a way that researchers, writers and readers from various disciplines have interacted scientifically. REPO is published twice a year (June and December), and always invites writers, academics and researchers on religious policy in other parts of the world in local and global contexts. REPO is jointly published with AAKI (Assosiasi Analis Kebijakan Indonesia), Association of Indonesian Policy Analysts -AIPA (Letter Of Cooperation With AAKI).
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023" : 7 Documents clear
CHARACTER EDUCATION FOR EARLY CHILDHOOD: TO PREVENT JUVENILE DELINQUENCY AND THE NEGATIVE IMPACTS OF GADGET USE IN INDONESIA Mohammad Jailani
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.14

Abstract

The rise of juvenile delinquency, klitih, and good pornography circulating on social media, television broadcasts, news reports. This is because children and adolescents to adults lack character education and assistance (guidance) from the closest people and parents. The purpose of this study is to describe early childhood or those seen from the point of view of character education in Islamic education. As an anticipation of the negative impacts of gadgets, handponds, and gedged. This research is based on literature review. This type of research uses a literature review. Data is generated or obtained through literature data, books, journals, and online news exposures. Data collection techniques come from primary data, secondary data, and reference sources from books and journals that are relevant to the research theme. The data analysis technique uses content analysis of the contents of the literature research. The results of the study found that there were elements and motives for juvenile delinquency, children could not be directed and managed by their parents, it was difficult for their teachers and parents to regulate and guide them. There is content that is not useful, as well as sites that are not good. This is due to the low and weak character education and guidance of Islamic education for children. The importance of being selective and smart in social media. The implications of this research are character building and guidance in the perspective of Islamic education.
THE GOVERNMENT'S STRATEGIES FOR PROMOTING RELIGIOUS TOLERANCE IN A MULTICULTURAL SOCIETY Suud Sarim Karimullah; Arif Sugitanata
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.15

Abstract

This study aims to analyze the innovative strategies implemented by the government to strengthen religious tolerance in a multicultural society. Facing the challenges of harmony and understanding between religions, the government's role in promoting religious tolerance is becoming increasingly important. This study uses library research methods and qualitative approaches with content analysis techniques to produce a comprehensive data analysis by the principles of qualitative research. The study results show that the government's effective strategy in promoting religious tolerance in multicultural societies includes inclusive policies, multicultural education, interfaith dialogue, law enforcement, and inter-agency cooperation. By implementing these strategies, multicultural societies can live harmoniously, respect each other, and build a peaceful religious life. To achieve peaceful religious life in a multicultural society, individuals, religious groups, governments, and social institutions must respect diversity and jointly promote harmony between religions. This collaboration will be key to realizing a peaceful and harmonious religious life.
PENGARUSTAMAAN MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELENGGARAAN MAJELIS TAKLIM DI INDONESIA Athoillah Islamy
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.17

Abstract

Radikalisme atas nama Islam menjadi problem nasional yang menuntut peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik formal maupun non formal untuk berkontribusi aktif dalam menanggulanginya. Dalam hal ini, peran pemerintah dengan ragam kebijakan politik terkait aktifitas pendidikan Islam dituntut untuk berkontribusi besar dalam mencegah munculnya beragam radikalisme bernuansa agama tersebut. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama no.29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Indikator moderasi beragama di Indonesia menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Data penelitian didapatkan melalui teknik dokumentasi. Analisa data melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini mengkonklusikan adanya dimensi nilai moderasi beragama dalam kebijakan politik Kementerian Agama tentang orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai anti radikalisme dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai toleransi dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius, nilai komitmen kebangsaan dan akomodatif pada kearifan lokal dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Implikasi teoritis studi ini menunjukan pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dapat ditransformasikan pada aktifitas lembagai pendidikan Islam non formal di Indonesia. Keterbatasan studi ini belum mengidentifikasi efektifitas Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim di tengah masyarakat.
STRATEGI POLITIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS Muhammad Ashsubli
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di kabupaten bengkalis dalam meningkatkan pertumbuhan dana zakat berdasarkan amanat dari UU No 22 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah di kabupaten bengkalis untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaaan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Serta peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk instansi pemerintah secara vertikal maupun horizontal, menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat; meningkatkan kompetensi SDM amil, UPZ dan relawan serta mengembangkan jaringan kampus dalam pengelolaan zakat. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Adapun solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi hambatan diantaranya adalah transparansi pengelolaan; modernisasi pengelolaan dan publikasi serta pembentukan dean pengawas Baznas Kabupaten Bengkalis.
SIMBOLISASI MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ATAS SIMBOL DAN KEBIJAKAN PAKAIAN BATIK MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI Wendi Parwanto
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.22

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dilematisasi dan promblematika kebijakan baju batik moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama RI. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data dari sumber-sumber otoritatif baik website resmi Kemenag atau website lainnya yang membahas tentang batik moderasi Kementerian Agama RI. Kesimpulan artikel ini menjelaskan Pertama, dari aspek simbol, dengan mengakomodir simbol-simbol semua agama, maka secara orientasi batik ini dibuat sebagai upaya peneguhan semangat moderasi beragama, khususnya bagi para ASN di lingkungan Kementerian Agama. Namun, di sisi lain, karena simbol-simbol agama tersebut di satukan dalam satu produk (pakaian), maka ini yang memicu perdebatan, khususnya dari perspektif agama mayoritas (Islam) dan perspektif sosial. Kedua, sebagai sebuah kebijakan yang kontributif, paling tidak memenuhi empat kriteria, yakni; 1) Tidak kontradiktif dan problematik, 2) Tidak multitafsir, 3) Memiliki konsistensi; dan 4) Oprasional atau dapat diterapkan. Maka kebijakan batik moderasi agama ini belum sepenuhnya mengakomodir kriteria-kriteria tersebut. Hal ini bukan berarti kebijakan ini tidak memiliki signifikansi yang jelas, namun masih menunggu penjelasan dan ulasan dari pihak Kementerian Agama RI tentang tujuan dan keberlangsungan regulasi ini.
ENTREPRENEURIAL TRANSFORMATION IN THE MA'HAD ALY SYSTEM OF THE TAREKAT IDRISYIAH: BUILDING SPIRITUAL INDEPENDENCE AND ENTREPRENEURSHIP Siswoyo Aris Munandar Siswoyo
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.23

Abstract

One of the tarekat that is followed and popular among Muslims in Indonesia is the Al-Idrisiyyah Order which is centered at the Idrisiyyah Islamic Boarding School Tasikmalaya. Apart from managing education, Idrisiyyah Islamic Boarding School also currently has a focus on the economy by having a mini market called Qini Mart. Seeing the education system implemented in this Islamic boarding school, it is very interesting for the author to know and research more deeply about the role of the Tarekat Al-Idrisiyyah in the academic field (education) for the State of Indonesia. This research was conducted using a qualitative descriptive method with an emphasis on the power of data analysis on existing data sources, so that the research results are not in the form of numbers but in the form of interpretations and words. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study are that Sufi Entrepreneurs are the choice of the Al-Idrisiyyah order indeveloping its various business lines. The congregation which is located in Cisayong, Kab. Tasikmalaya has successfully applied it. Such as in the fields of creative livestock, agriculture, department stores, Qini Mart, to places to eat and take part in fostering the economy of local residents with cooperatives and also form the Baitul Mall Wattawamil (BMT). 
FATWA MUI TENTANG INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Abdul Aziz; Nurul Huda; Afif Faizin
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.24

Abstract

Penelitian ini bermaksud menjelaskan terkait investasi dana haji yang digunakan untuk membiayai infrastruktur yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mutu pelaksanaan ibadah haji. Metode penulisan ini adalah menggunakan studi pustaka agar supaya mendapatkan data sekunder yang memadai. Selanjutnya data dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif dsekriptif. Hasil artikel ini menyimpulkan bahwa BPKH sebagai pengelola keuangan dana haji dapat menginvestasikan dana haji guna mendorong biaya proyek infrastruktur dikarenakan dana haji hanya bersifat titipan, sehingga prinsip yang digunakan dalam investasi tersebut adalah akad wadiah yadh dhamanah yang memungkinkan bagi pengelola keuangan untuk mengoptimalisasikan nilai manfaat keuangan haji dengan tetap mengedepankan keamanan dana haji sebagai prioritas utama. Mengacu pada UU Nomor 34 Tahun 2014 bahwa BPKH sebagai pengelola dapat menginvestasikan keuangan haji dengan tujuan memperoleh nilai hasil secara maksimal untuk meningkatkan fasilitas pelaksanaan ibadah haji dengan selalu memprioritaskan aspek keutuhan dana haji yang telah disetorkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022