Journal of Religious Policy
Journal of Religious Policy published by the Office of Religious Research and Development Jakarta, Research and Development Agency, Religious Education and Training, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The Journal of Religious Policy or REPO publishes research articles that focus on religious policy, such as; Analysis of Religious Policy, Evaluation of Religious Virtue, and Thought on Religious Policy. This issue is very important to research and study because it relates to harmonious religious life. REPO can be a medium for the diffusion and exchange of ideas and research results, in such a way that researchers, writers and readers from various disciplines have interacted scientifically. REPO is published twice a year (June and December), and always invites writers, academics and researchers on religious policy in other parts of the world in local and global contexts. REPO is jointly published with AAKI (Assosiasi Analis Kebijakan Indonesia), Association of Indonesian Policy Analysts -AIPA (Letter Of Cooperation With AAKI).
Articles
28 Documents
<![CDATA[EVALUASI DIMENSI TOLERANSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Mulyana Mulyana]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.1
<![CDATA[Kerukunan umat beragama di Indonesia kerap mendapat sorotan dari banyak akademisi. Kerukunan umat beragama bahkan menjadi sasaran penting kinerja Kementerian Agama yang diukur melalui survey indeks kerukunan umat beragama, yang telah dilakukan setidaknya sejak tahun 2016. Tulisan ini bertujuan membahas gambaran kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung, salah satu provinsi tempat penyelenggaraan survei kerukunan umat beragama. Pembahasan difokuskan pada dimensi toleransi yang menjadi salah satu dari tiga indicator utama pengukuran dalam survey tersebut. Pertanyaan utama yang dijawab dalam makalah ini adalah seberapa tinggi tingkat toleransi di Provinsi Lampung jika dibandingkan tingkat toleransi secara nasional maupun provinsi lainnya? Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022, kondisi toleransi di Provinsi Lampung terbilang cukup baik, dibandingkan kondisi nasional maupun provinsi lainnya. Dibandingkan tren secara nasional, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung hanya sedikit di bawah angka Indeks Toleransi Nasional. Pada tahun 2022, angka Indeks Toleransi Provinsi Lampung menempati urutan ke-25. Posisi itu turun tiga peringkat dibandingkan tahun 2021 ketika Provinsi Lampung menempati urutan ke-22. Hal itu tentu perlu menjadi introspeksi bagi seluruh pemangku kerukunan di Provinsi Lampung. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka Indeks Toleransi di Provinsi Lampung.]]>
<![CDATA[UNTAIAN DAMAI MERAJUT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Ibnu Salman]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.2
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi dan memberikan berbagai gambaran tentang kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti indikator utama, yakni keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sumsel dalam menjaga dan mengharmonisasikan kerukunan umat beragama serta bagaimana kebijakan kerukunan umat beragama dapat menjadi contoh ideal yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat sehingga menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB di Provinsi Sumatera Selatan, dengan zero conflict nya, namun demikian, menurut survei Badan Litbang Kementerian Agama justru Sumatera Selatan mengalami penurunan indeks KUB dari 68,79 di tahun 2021 menjadi 67,05 di tahun 2022. Walaupun masih berada pada katagori tinggi hal ini justru menjadi potensi bagi Sumatera Selatan agar bisa mempertahankan atau justru meningkatkan indeks KUB di tahun-tahun berikutnya. Penurunan angka persentase jika dielaborasi lebih lanjut bisa saja dikarenakan ada faktor yang menjadi pemicu, missal kebijakan kerukunan yang kurang tersosialisasikan dengan baik, atau justru karena peran serta pemerintah dalam menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama terpengaruh iklim politik imbas pergantian atau pemilihan kepala daerah.]]>
<![CDATA[PEMELIHARAAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI PROVINSI BANTEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[Rahmat Saehu]]>;
<![CDATA[Agus Mulyono]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.3
<![CDATA[Kerukunan umat beragama menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Di tengah-tengah kondisi politik Indonesia yang masih berproses menemukan pola yang lebih matang, identitas keagamaan sering kali menjadi salah satu cara dalam prosesnya. Salah satu upaya Kementerian Agama dalam memetakan kerukunan baik secara nasional maupun provinsi yaitu dengan menyelenggarakan Survei Kerukunan Umat Beragama. Hasil survei tersebut yang menjadi dasar dari tulisan ini yang mencoba menawarkan pilihan rekomendasi khususnya bagi Provinsi Banten. Data tersebut diolah dan disajikan bersama studi pustaka yang berkaitan dengan kerukunan dan kearifan lokal. Studi memperlihatkan tren yang positif pada Indeks Kerukunan Umat Beragama sejak tahun 2015 hingga 2022 secara nasional meskipun dalam setiap provinsi beberapa di antaranya mengalami fluktuasi. Rekomendasi kebijakan ini berkisar kepada kebijakan terkait kerukunan umat beragama, moderasi beragama dan kearifan lokal. Provinsi Banten yang sejak dahulu memiliki akar budaya dan kearifan lokal memiliki modal yang kuat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.]]>
<![CDATA[PIIL PESENGGIRI SEBAGAI MODAL SOSIAL: MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Muhammad Agus Noorbani]]>;
<![CDATA[Aris Widodo Nuraharjo]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.4
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan menganalisis dan memberikan berbagai opsi kebijakan bagi peningkatan kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Secara khusus, tulisan ini berupaya menyoroti dua indikator utama, yakni kesetaraan dan kerjasama, yang menjadi landasan penting terwujudnya kerukunan dan toleransi sebuah wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap hasil survey Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2017 hingga 2022. Hasil studi ini menunjukkan terjadi peningkatan indeks KUB secara nasional pada kurun tiga tahun terakhir. Namun demikian, pada skala lokal, terjadi tren penurunan indeks KUB di beberapa wilayah, seperti Provinsi Lampung dalam kurun tiga tahun belakangan. Indikator kesetaraan adalah indikator yang mengalami penurunan cukup tajam dari tahun lalu, sementara indikator kerjasama mengalami peningkatan meski tidak terlalu tajam. Rekomendasi kebijakan pada kajian ini berkisar pada upaya peningkatan modal sosial yang ada dalam nilai-nilai dan norma lokal.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM MEBUMIKAN MODERASI BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Juju Saepudin]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.5
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis di mana peran majelis taklim dalam kampanye moderasi beragama. Kebijakan Kementerian Agama bisa dikatakan masih belum maksimal dalam melaksanakan program penguatan moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Padahal majelis taklim sangat strategis keberadaannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendorong lahirnya sebuah kebijakan tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat yang majemuk melalui Pendidikan non formal, karena tidak diragukan lagi bahwa penanaman moderasi beragama sejak dini perlu dilakukan dengan serius. Tulisan ini mandasarkan diri dari hasil penelitian pustaka dan penggunaan buku-buku dan artikel jurnal ilmiah sebagai sumber data yang autentik dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Tulisan ini menunjukkan bahwa, meski kebijakan pengarus utamaan moderasi beragama sudah ditelurkan, namun kebijakan yang ada dinilai belum menyentuh semua sektor dan elemen yang terlibat. Karena itu perlu ada upaya penguatan strategi dalam membumikan moderasi beragama untuk membangun masa depan bangsa yang harmoni. Tulisan ini merekomendasikan, pemerintah perlu menyusun grand desain moderasi beragama pada lembaga pendidikan non formal, seperti majelis taklim, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[MERESOLUSI NILAI-NILAI KEBERSAMAAN PEMELUK AGAMA DI BANTEN MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA ]]>
<![CDATA[Reza Perwira]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.6
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan menganalisis kerukunan umat beragama di Provinsi Banten yang saat ini dihadapkan pada kondisi yang paradoks. Beberapa studi menunjukkan adanya praktik-praktik intoleran di provinsi itu yang mencederai kerukunan umat beragama. Di sisi lain, kebijakan mengenai kerukunan umat beragama menunjukkan hasil yang positif seperti ditunjukkan melalui indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2022. Tulisan ini menggunakan hasil Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama di wilayah Provinsi Banten sebagai sumber data primer. Berbagai hasil riset mengenai kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta dan wawancara dengan beberapa pemangku kebijakan di Banten digunakan sebagai data dukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua kebijakan yang saling berbeda arah. Kebijakan kerukunan umat beragama seolah terhalang oleh “dinding” paradigma etnosentris dengan menjunjung tinggi kearifan lokal bernuansa keagamaan. Sementara itu, kebijakan pemajuan kebudayaan terimplementasi melalui kekuatan keselarasan agama-budaya masyarakat Banten yang berkembang menjadi paradigma etnosentris dalam bentuk kearifan-kearifan lokal bernuansa agama yang terpelihara sebagai warisan leluhur. Tulisan ini dengan begitu merekomendasikan moderasi beragama dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara formal oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama dengan strategi pendekatan kultural terhadap semua individu masyarakat. Penguatan moderasi beragama harus diterapkan secara menyeluruh kepada setiap elemen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat, baik orang dewasa maupun generasi muda yang telah memahami arti kebersamaan dan perbedaan.]]>
<![CDATA[MANAGEMENT OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON RELIGIOUS MODERATION ]]>
<![CDATA[Azkia Muharom Albantani]]>;
<![CDATA[Mustaqim Mustaqim]]>;
<![CDATA[Wilda Akmalia]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i2.7
<![CDATA[Islamic educational institutions must have excellent human resources, which are not only limited to human resources from their own country, but also must be able to compete with human resources from foreign countries. Improving the management of Islamic educational institutions is a must for the leaders of Islamic educational institutions to face more complex changes in the future. The purpose of writing this policy paper is to encourage the inception of a foundation for the management of Islamic education institutions based on religious moderation to create a moderation in students' religious attitudes. This policy paper is based on the results of research conducted by the Education Research Team in 2022. This research uses a qualitative method with a literature review approach. The management of Islamic educational institutions at the tertiary level based on religious moderation needs to be directed to achieve the strategic plan of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The recommended alternative policies are first, the Ministry of Religious Affairs needs to formulate a new policy regarding operational guidelines for the management of Islamic education institutions at the elementary, secondary, and tertiary levels based on religious moderation in detail. Second, the Ministry of Religious Affairs needs to formulate a new policy in collaboration with related educational institutions in the framework of implementing religious moderation in institutional management.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA TERINTEGRASI ]]>
<![CDATA[Didah Nurhamidah]]>;
<![CDATA[Lutfi Syauki Faznur]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i2.8
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan karakter mahasiswa pada pendidikan bahasa Indonesia terntegrasi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua kajian dan penelitian yang relevan dengan fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh telah mengimplementasikan nilai-nilai karakter berdasarkan RPS yang dibuat dengan bahasa Indonesia meliputi penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Faktor pendukung untuk integrasi penguatan karakter pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dengan lingkungan kampus, interaksi antar mahasiswa, pihak kampus membuat poster-poster terkait dimensi-dimensi karakter dan pihak pengajar bisa menjadi tauladan dan menjelaskan maksud dari poster-poster tersebut.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI NILAI PANCASILA PADA SISWA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL ]]>
<![CDATA[Ratna Faeruz]]>;
<![CDATA[Suhirman Suhirman]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i1.9
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) yaitu melelui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses internalisasi nilai-nilai pnacasila melalui Pendidikan multicultural dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu: pertama, Membuat pedoman internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural, sebagai turunan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada; kedua, mengopotimalkan aktor-aktor kunci dalam Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan internalisasi nilai Pancasila melalui Pendidikan multicultural; Ketiga Mengembangkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan Pendidikan multicultural di setiap Lembaga Pendidikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGARUSUTAMAAN BERAGAMA DALAM RUANG LINGKUP DIGITAL BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Kisno Umbar]]>;
<![CDATA[Moh. Iqbal Bulgini]]>
<![CDATA[ Journal of Religious Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[The Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31330/repo.v1i2.10
<![CDATA[Artikel ini ditujukan menelaah transformasi dan transmisi moderasi beragama yang ada di PTKI dan PTN dalam ranah digital dan memahami kecerdasan dalam memanfaatkan informasi, media dan teknologi untuk keperluan menjaga moderasi beragama yang dihadapkan dengan narasi keagamaan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan interpretasi peneliti dalam melihat data-data dan fakta yang ada, metode penulisannya menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Peneliti menelaah gagasan-gagasan tentang moderasi beragama melalui data-data publikasi terkait moderasi yang ada kemudian ditabulasi dan diklasifikasi serta diinterpretasi untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Artikel ini mengungkapkan bahwa pengarustamaan moderasi beragama tidak bisa bergerak sendiri, namun harus berjalan beriringan untuk mencapai target yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengarusutamakan moderasi beragama dalam ruang digital merupakan bentuk kesadaran yang menemukan relevansinya seiring isu-isu keagamaan di cyber space. Kepercayaan terhadap nilai moderasi dan kebersamaan kemudian lenyap dimakan oleh narasi keagamaan yang tendensius dan menonjolkan fanatisme kebenaran. Upaya bersama dalam membangun moderasi perlu didukung dari dari kebijakan Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk penguatan moderasi beragama, salah satunya dengan pendirian rumah moderasi beragama di PTU yang ada di Indonesia.]]>
