Articles
16 Documents
<![CDATA[PERAN PENYIDIK SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN KARTU DOMINO QIU-QIU DI DESASALU JAMBUKABUPATEN LUWU (STUDI KASUS) ]]>
<![CDATA[Nursyamsi Ichsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar Belakang Penelitian: Perjudian secara universal merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemain yang menang dengan peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai, Perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma yang ada norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Kartu Domino Qiu-Qiu Di Polsek Lamasi Upaya apa yang dilakukan Penyidik untuk mencegah adanya tindak pidana perjudian. Metode Penelitian:Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Hasil Penelitian: Upaya pencegahan dan penanggulangan Perjudian Domino Qiu-qiu yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat, selama ini aparat kepolisian tetap diandalkan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers ]]>
<![CDATA[Mustawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[JURNAL ini bertujuan untuk mengkaji sistem pemberitaan pers dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah menurut Undang-Undang Pers, baik pada aspek pengaturan kompetensi wartawan dan standar profesi wartawan. Kedua aspek pengaturan tersebut, tidak menjadi bagian dari pengaturan sebagai suatu sistem dalam pemberitaan pers, sehingga pers sering kali tampil ‘menghakimi’ melalui media. Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers yang secara filosofi membutuhkan keserasian antara peraturan yang berlaku buat pers harus serasi dan seimbang dengan kebebasan dan ketertibannya. Pers tidak boleh mengatasnamakan kebebasan pers, tapi justru sebaliknya harus menjaga jangan sampai pers meronrong ketertiban masyarakat. Atas dasar itu dibutuhkan harmonisasi pengaturan sistem pemberitaan pers guna mencegah terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers ke dalam Undang- Undang. Pegaturan sebagai sistem inilah, maka Undang_undang Pers memberikan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme bagi wartawan]]>
<![CDATA[PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DI KOTA PALOPO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Anthon Sattu Pabesak]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan judul Peran Serta Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan Di Kota Palopo Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan Merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadannya oleh Bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya sehingga peran serta masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat diharapkan dan dapat bermanfaat bagi generasi sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang. Hasil penelitian ini, diman Hutan di Kota Palopo merupakan harta kekayaan yang tak ternilai harganya maka hak-hak Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Kesalahan Penginputan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Online Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang ]]>
<![CDATA[Hambali H]]>;
<![CDATA[Amiruddin]]>;
<![CDATA[Heriyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Online yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kelebihan yang akan didapatkan dalam pendaftaran hak tanggungan secara online di Kantor Pertanahan yaitu data yang diberikan lebih berkualitas dan akuntabel. Tujuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik guna meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga pendaftaran hak tanggungan secara online lebih efektif dilakukan. Penelitian hukum ini menggunakan metode sosiologis empiris,analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif,metode pengumpulan data dengan observasi,wawancara dan koesioner. Kesimpulan dari hasil penelitian kesalahan atau kendala dalam Penginputan Pendaftaran Hak Tanggungan secara Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang yaitu faktor manusia (kelalaian manusia), sistim jaringan, berkas atau dokumen yang masuk seperti kesalahan pada akta tetapi tidak hanya itu kesalahan juga terdapat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Hambali H]]>;
<![CDATA[Nurdin]]>;
<![CDATA[Nursyamsani]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya PHK secara sepihak oleh pengusaha, (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat PHK sepihak menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil akhir penelitian ini, faktor-faktor penyebab PHK secara sepihak yaitu faktor ekonomis, faktor tentang diri pribadi karyawan, dan faktor yang bersumber dari keadaan yang luar biasa. Faktor penyebab PHK secara sepihak juga terdapat dalam pasal 158-169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat PHK sepihak menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan yang diatur dalam pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros ]]>
<![CDATA[ARFAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 1 No. 1 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[“Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Benda Bergerak Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros”. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana ketentuan tentang perjanjian pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros dan Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui ketentuan tentang perjanjian pinjaman uang dengan jaminan benda benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga benda jaminan tidak dapat dieksekusi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros. Metode yang digunakan berupa wawancaradan dan kajian pustaka. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengetahui tanggapan para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketentuan perjanjian pinjaman uang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros adalah sangat mudah, cepat dan dalam prakteknya tidak berbelit-belit. Cara penebusannya yaitu dengan membayar uang pinjaman dan bunga maka nasabah dapat mengambil barangnya kembali.]]>
<![CDATA[Efektivitas dan Legalitas Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Malili ]]>
<![CDATA[Nursyamsi Ichsan]]>;
<![CDATA[Andi Fatmawaty Syam]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemeriksaan perkara melalui teleconference salah satu langkah besar yang baru dalam dunia hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemeriksaan perkara secara teleconference tidak diatur. Persidangan dengan menggunakan media elektronik seperti teleconference menimbulkan perdebatan ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan legalitas pemeriksaan perkara pidana melalui media teleconference serta untuk mengetahui bagaimana aturan pemeriksaan perkara pidana melalui media teleconference pada masa pandemi covid 19 pada Pengadilan Negeri Malili, sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara akademis, dan secara teoritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persidangan perkara pidana melalui media teleconference merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus covid 19 dimana proses serta tahapan-tahapannya tidak jauh beda dengan persidangan secara langsung atau tatap muka.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Nasrah Hasmiati Attas]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang Eksekusi Uang Pengganti dalam Upaya pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi eksekusi uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Limboto. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Keseluruhan pegawai Kejaksaan Negeri Limboto. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 4 orang responden dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi eksekusi uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara di kejaksaan Negeri Limboto telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal eksekusi uang pengganti ini, dikarenakan hanya merupakan pidana tambahan maka para terpidana lebih memilih opsi kedua yakni menjalani hukuman penjara tambahan daripada mengganti kerugian negara, hal ini mengakibatkan tidak tertutupinya kerugian negara atas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Arfah Arfah]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perlindungan hokum pemegang gadai atas benda gadai milik pihak ketiga apabila debitor wanprestasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian atas debitor yang wanprestasi apabila barang yang digadaiakan (benda gadai) milik pihak ketiga. Metode yang digunakan berupa wawancara dan kajian pustaka. Selanjutnya, Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang gadai atas benda bergerak milik pihak ketiga, apabila debitor wanprestasi adalah apabila benda gadai merupakan benda curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut tanpa harus membayar hutang debitor selama pemegang gadai memiliki itikad baik. Perjanjian gadai adalah sah. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan milik pihak ketiga adalah Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.]]>
<![CDATA[PERAN BHABINKAMTIBMAS MENGURANGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN PINRANG ]]>
<![CDATA[Muh Fadli Faisal Rasyid]]>
<![CDATA[ Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Delik ADPERTISI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the role of Bhabinkamtibmas in reducing crimes committed by adolescents in Pinrang District and to find out the obstacles handled by Bhabinkamtibmas in reducing crimes committed by adolescents in Pinrang District. The research approach in this study is normative and empirical. Normative is research conducted by reviewing and analyzing the substance of laws and regulations on basic issues or legal issues in consistency with existing legal principles. Juridical research conducted in the field, in order to obtain concrete data in accordance with what is happening in society and related to criminal acts. While the Empirical Approach is carried out to find out the actual condition of the field by conducting interviews with several field informants. The results of this study reveal that the role of Bhabinkamtibmas in Pinrang Regency is to reduce crimes committed by teenagers by carrying out counseling activities to convey messages about the dangers of making acquaintances with teenagers and providing motivation to take positive actions to create security and comfort for the community. On the other hand, the obstacles faced by Bhabinkamtibmas Pinrang Regency are the lack of coordination between parents of teenagers and the lack of resources for Bhabinkamtibmas Pinrang Regency.]]>
