YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
13 Documents
<![CDATA[Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ]]>
<![CDATA[Annisa Rembang Mustika]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.27
<![CDATA[Protection related to human rights (Human Rights) is one of the principles that must be owned by the Indonesian state. Constitutional protection of human rights with legal guarantees for demands for enforcement through a fair process. A true rule of law is a country that upholds justice in the legal process such as the occurrence of human rights violations. The purpose of this research is to examine human rights violations in Indonesia and their enforcement. The research method used is a qualitative method. This research is library research so the sources come from books, scientific articles, and other relevant sources. The results of the research show that human rights are rights that are indeed owned by all people. However, there are still violations of human rights law. The punishments received by human rights violations have not fully had a deterrent effect. Therefore, law and human rights in Indonesia must coexist to uphold the fairest law against perpetrators of human rights violations.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya untuk Mengurangi Overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Fransilirus Nong Richi]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.32
<![CDATA[The main discussion of this research is related to the application of punishment for narcotics abusers which is considered inappropriate. The main problem in this research is related to the application of the double track system as an effort to reduce overcrowding in correctional institutions, as well as analysing the considerations of the panel of judges who tend to ignore the double track system and prefer to apply prison sanctions, such as in the Tanjung Balai Karimun District Court Decision Number: 119/Pid.Sus/2021/PN Tbk and Metro District Court Decision Number: 70/Pid.Sus/2021/PN Met. This research method is a form of normative juridical research that is sourced from secondary data and supported by primary data. The results of this study conclude that placing narcotics abusers in correctional institutions actually exacerbates overcrowding, which has currently reached 109% (one hundred and nine percent). It is then necessary to build a paradigm of stopping criminalisation or by decriminalising narcotics abusers. The concept of decriminalisation is to implement a double track system of punishment, as a form of sanction other than criminal sanctions, such as Portugal and Thailand, which have implemented this system of punishment and proven successful in reducing overcrowding.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Rusnailah Rusnailah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.38
<![CDATA[Mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan ketatanegaraan Indonesia karena sering kali berubah. Berdasarkan praktek, ada 2 (dua) model utama mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yaitu berdasarkan sistem paket yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan berdasarkan sistem perolehan kursi terbanyak hasil pemilihan umum. Perubahan mekanisme tersebut membuat stabilitas politik di internal DPR menjadi terganggu. pada tahun 2014 karena mekanisme pemilihan menggunakan sistem paket yang diusulkan partai politik/ gabungan partai politik menghasilkan penguasaan pimpinan DPR oleh satu kelompok koalisi partai politik saja. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XII/2014 menyatakan mekanisme pemilihan pimpinan DPR merupakan kebijakan hukum terbuka. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka dengan mempelajari literatur dan undang-undang yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan, hukum itu adalah produk politik, hal ini tercermin dalam pemilihan pimpinan DPR RI yang kenyataannya di tentukan oleh konfirgurasi politik yang menjadi latar belakang. Saat ini, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem kursi terbanyak hasil pemilihan umum lebih ideal diterapkan.]]>
<![CDATA[Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah ]]>
<![CDATA[Ahmad Alamuddin Yasin]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.91
<![CDATA[Kenakalan remaja menimbulkan masalah-masalah yang besar, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerat pada kasus hukum. Tujuan penelitian ini adalah menggali persepsi pakar hukum terkait urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Penelitian menerapkan Deskriptif Kualitatif sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta wawasan sastra kritis. Wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan pakar hukum terkait persepsi mereka terhadap urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum bagi siswa sekolah menengah dinilai sangat penting oleh 2 pakar. Literasi hukum yang dibutuhkan meliputi pencegahan kejahatan cyber, pelanggaran lalu lintas serta pemberian pemahaman HAM yang lebih mendalam.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sampah dengan Metode 3R di Sidoarjo ]]>
<![CDATA[LINDA SETIANINGSIH SARMIN]]>;
<![CDATA[RIO ARIS RIANTO karyanto]]>;
<![CDATA[Ahmad Ngainul Ahyar Misnan]]>;
<![CDATA[Bagus Setiyo Purnomo Zaenal]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.237
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk meninjau penerapan metode 3R di Sidoarjo berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai negara berkembang yang sedang mengalami proses industrialisasi yang sangat pesat. Indonesia juga menimbulkan kecemasan di balik perkembangan tersebut. Dalam implementasinya kita harus memikirkan dampak dari perkembangan industri itu sendiri. Seiring dengan bertambahnya industri, salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah adalah meningkatnya volume sampah yang juga terlihat dari rumor yang beredar dan terus meningkat setiap tahunnya. Desas-desus ini krusial karena banyak sampah yang tidak terurai dan mencemari tanah serta mengurangi kesuburannya. Salah satu sampah yang menghambat kesuburan tanah adalah sampah plastik, hal ini dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama dan sulit diurai oleh organisme di dalam tanah. Sehingga diperlukan pengelolaan sampah sebagai cara untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan metode 3R yaitu reuse, reduce, recycle. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat mengelola sampah plastik sehingga memiliki nilai ekonomis. Cara ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan dibahas dalam pasal ini.]]>
<![CDATA[Presensi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Hukum Kontemporer ]]>
<![CDATA[Muhammadong]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.272
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui presensi hukum Islam terhadap permasalahan hukum kontemporer. Hukum Islam sebagai ijtihad ulama yang berbasis Al-Qur’an dan hadis harus memberikan rumusan-rumusan atau seperangkat teori yang akurat dan sistematis terhadap aneka persoalan yang muncul akibat dari modernisasi. Kemampuan menerjemahkan dan mengadaptasikan hukum Islam dengan berbagai permasalahan hukum. Pernyataan ini menegaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum yang berlaku secara universal dan paripurna. Sebaliknya, apabila hukum Islam tidak memberi presensi terhadap permasalahan kontemporer, maka hukum Islam dipandang mengalami kemunduran sehingga eksistensinya tidak dapat dipertahankan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung ]]>
<![CDATA[Marseleno Susanto]]>;
<![CDATA[Devi Putri Utami]]>;
<![CDATA[Ina Monica Putri Putri]]>;
<![CDATA[Dwi Aniffatul Azizah Azizah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.275
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum dan untuk menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi, menggunakan metode studi Pustaka. Sumber data yang digunakan, yaitu artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang memiliki reputasi baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung adalah meningkatnya pencemaran dan bertambahnya volume sampah. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup terutama pengendalian dampak lingkungan hidup dengan cara mencegah, memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam rangka himbauan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Sampah Terhadap Berbagai Aspek di Tulungagung ]]>
<![CDATA[rizal fadila Maulan]]>;
<![CDATA[Buyung Pangestu Supardji]]>;
<![CDATA[Moch. Rio Basyari Supari]]>;
<![CDATA[Listyananda Luchfi Permana Mujiat]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.287
<![CDATA[Sampah secara historis didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh semua orang dan harus dibuang ke tempat sampah. Karena jika limbah tersebut dibuang di sembarang tempat makan akan menimbulkan sumber pencemaran baru di tempatnya, namun karena masalah akan semakin parah atau tertangani, akan muncul masalah baru pada saat pembuangan akhir sampah. Esai ini berusaha untuk mengilustrasikan mengapa penting bagi kita untuk memahami pengelolaan sampah dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Teknik kualitatif yaitu studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mencari sumber data dari buku-buku dan sumber lain untuk penelitian jurnal ilmiah yang membahas topik yang sedang dibahas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sampah ini tidak perlu dibuang dengan benar, melainkan dikelola dan dibedakan dari sampah yang akan bermanfaat dan dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Persepsi sampah juga dapat diubah dari sesuatu yang dibuang menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan baik.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Lingkungan Galian Tambang Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung ]]>
<![CDATA[kasyful azhim Siti Latifah]]>;
<![CDATA[Putri Elma Wulandari]]>;
<![CDATA[Muhamad Zidni Syahniar]]>;
<![CDATA[Hendra Priagung]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.289
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam mengikuti peraturan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah survei dengan pengambilan sampel secara acak dari berbagai sektor industri melalui media sosial atau biasa yang kita sebut metode etnografi. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pengusaha telah menyadari pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, namun masih terdapat beberapa pengusaha yang masih menyepelekan perihal undang-undang lingkungan yang ada. Dan dalam tantangan ini bagai mana pemerintah bisa memberikan solusi dan mengkoordinasi di semua lini perusahaan agar dapat menerapkan peraturan yang telah di kebijakani dan dapat berdampak baik bagi ekosistem lingkungan terutama lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kerjasama yang erat antara instansi pemerintah dan pelaku industri dalam mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dan menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah saja, tetapi juga masyarakat yang berdampingan dengan perusahaan itu sendiri.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Aditia Japitra]]>;
<![CDATA[Jasardi Gunawa]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i1.428
<![CDATA[Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penegakan yuridis Permendagri nomor 67 tahun 2017,dan Bagaimana mekanisme pencabutan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Penyaring adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penarikan yuridis Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan mengetahui bagaimana mekanisme pencabutan dan penghentian perangkat desa di Desa Penyaring untuk mengungkapkan masalah tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field research ) atau menggunakan jenis penelitian empiris dari hasil penelitian ditemukan bahwa Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa bahwasanya kepala Desa dalam memberhentikan perangkatnya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 67 Tahun 2017 dan tidak memahami isi dari Permendagri tersebut sehingga peran kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa yang di pecat, dan salah satu tokoh masyarakat desa penyaring. Dalam ulasan yuridis Permendagri nomor 67 Tahun 2017 kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa bertentangan dengan pasal 5 di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017 tersebut sehingga kepala desa tidak bertanggung jawab dalam memberhentikan perangkat desa, hal tersebut dapat dilihat terjadinya penghentian perangkat desa secara sepihak .]]>
