cover
Contact Name
Endah Triastuti
Contact Email
endah.triastuti@ui.ac.id
Phone
+622178849018
Journal Mail Official
jki@ui.ac.id
Editorial Address
Gedung Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Komunikasi Indonesia
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 23019816     EISSN : 26152894     DOI : https://doi.org/10.7454/jkmi
The aim of the Jurnal Komunikasi Indonesia is to promote and enhance advanced academic discussions, including research development and debates in the field of media and communication. It also serves as a interdisciplinary forum for researchers and industry players who use research as the frame for social awareness, development, and change. We welcome any submission of manuscripts throughout the year. Authors are invited to submit scholarly works on communication such as International Relations, Media Management, Film and Media Arts, Game Studies, Digital Education and Communities, Communication and Policies, Globalization and Social Impact, Youth and Media, Audience and Perception Analysis, Democracy and Integration, Media Literacy and Education, Media and Development, Health Communication, Political Communication, Hegemony and the Media, Gender and Sexuality, Queer and Media, Social Media and Subcultures, Popular Culture and Society, Media and Religion, Media and Identity, War/Peace Journalism, Conflict and Crisis Communication, Strategic Communication and Information Management, Digital Media, Advertising and Persuasive Management, Public Relations and Crisis Management, Global Journalism and relevant areas from the standpoint of media and communication.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 6, No. 2" : 8 Documents clear
Mediatisation of Politics as An Emanating Research Paradigm: Assessment and Reflection on the Weaknesses and Potential Contributions of Strömbäck” (2008) Theory of Mediatisation of Politics Ahmad, Nyarwi
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Within the last couple of decades, “mediatisation” has been taking shape as a prominent research approach, which has been robustly adopted to capture and explore transformations of the roles, positions and powers of the media and their consequences on society, culture and politics. However, whilst diverse theories and concepts of mediatisation and mediatisation of politics have been advanced within the specific context of the Western-established democracy, controversial debates regarding formulations of such theories and concepts and their applications within and across democratic countries have been unresolved properly yet. Since this issue remained prevail, we lacked sufficient knowledge regarding the development of mediatisation of politics as a research paradigm and its potential theoretical contributions for understanding political communication phenomena that took shape within and across democratic countries countries. This work purposely selected the Strömbäck” (2008) theory of mediatisation of politics as a starting point to evaluate such issues. The strengths and weaknesses of this theory are discussed. Further recommendations to improve the robustness of this theory are displayed as well. Dalam beberapa dekade terakhir, “mediatisasi” sedang menjadi sebuah pendekatan penelitian yang menonjol dan diadopsi secara masif untuk menjelaskan dan mengeksplorasi transformasi peran, posisi dan kekuatan media dan konsekuensinya terhadap masyarakat, budaya dan politik. Namun, ketika beragam teori dan konsep mediatisasi dan mediatisasi politik telah berkembang dalam konteks spesifik demokrasi yang mapan di Barat, perdebatan kontroversial mengenai rumusan teori dan konsep semacam itu dan aplikasinya di dalam dan di seluruh negara demokratis belum terselesaikan dengan baik. Karena persoalan tersebut masih belum teratasi dengan baik, maka kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengembangan mediatisasi politik sebagai paradigma penelitian dan kontribusi teoritis potensialnya untuk memahami fenomena komunikasi politik yang terjadi berbagai negara-negara demokrasi. Tulisan ini sengaja memilih teori Strömbäck’ (2008) tentang mediatisasi politik sebagai titik awal untuk mengevaluasi isu-isu tersebut.
Pesan Efikasi dengan Pendekatan Ancaman dalam Komunikasi Kebijakan Publik: Studi Eksperimen Pengaruh Penerimaan Pesan Efikasi terhadap Motivasi Proteksi dalam Kebijakan Perpajakan Aditia, Nico
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi pendekatan rasa takut banyak diterapkan untuk kampanye kesehatan, kecelakaan, atau bidang lain yang menampilkan ancaman fisik dan terbukti efektif dalam mempengaruhi penerima pesan. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga dimungkinkan untuk dapat digunakan dalam kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pesan efikasi terhadap motivasi proteksi dalam pesan program Amnesti Pajak. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan model Extension of Extended Parallel Process Model melalui uji analysis of variances. Extension of Extended Parallel Process Model sendiri merupakan model baru yang masih jarang dikaji yang dikembangkan oleh So (2013). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara penerimaan pesan efikasi kuat dan lemah. Efikasi yang kuat memiliki pengaruh terhadap motivasi proteksi. Hal ini disebabkan karena pesan efikasi merupakan solusi atas rasa takut yang muncul akibat penerima pesan diterpa pesan ancaman. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan konsep Extension of Extended Parallel Process Model, dimana pesan efikasi mempengaruhi penerima pesan untuk memberikan reaksi berupa motivasi proteksi. The strategy of frightening has been widely applied in health campaigns, accident prevention, or other areas that display physical threats and has proven to be effective in influencing recipients of the message. Therefore, this approach is also possible to exercise in public policy. The study is conducted to examine the impact of the acceptance of efficacy messages on the protection motivation in the message of the Amnesty Tax program. The causal relationship is analyzed using the Extension of Extended Parallel Process Model through testing analysis of variances. Extension of Extended Parallel Process Model itself is a new one and is still rarely studied since its development by So (2013). This research uses experimental method. The results of this study indicate a difference between the acceptance of strong and weak efficacy messages. Strong efficacy has an influence on the motivation of protection. This is because the message of efficacy is the solution to the fear that arises after one receives a threatening message. The findings of this study are in line with the concept of Extension of Extended Parallel Process Model, where the message of efficacy influences the message recipient to react in the form of protection motivation
Jaringan Komunikasi Dalam Partisipasi Gerakan Sosial Lingkungan: Studi Pengaruh Sentralitas Jaringan terhadap Partisipasi Gerakan Sosial Tolak Pabrik Semen Pada Komunitas Adat Samin di Pati Jawa Tengah Hapsari, Dwi Retno; Sarwono, Billy K.; Eriyanto, Eriyanto
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus penelitian ini melakukan analisis struktur jaringan komunikasi dalam gerakan sosial lingkungan pada komunitas adat Samin di Pati Jawa Tengah, khususnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sentralitas jaringan komunikasi dan kontribusinya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu gerakan sosial lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mencakup analisis struktur jaringan komunikasi dengan UCINET dan analisis statistik dengan Path Analysis. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) struktur jaringan yang terbentuk pada Komunitas Adat Samin di Dukuh Bombong, terkait isu rencana pendirian pabrik semen memiliki kohesifitas yang rendah, pola jaringan komunikasi yang terbentuk menyebar dan mengalami fragmentasi, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat sentralitas jaringan yaitu persepsi individu dan tingkat political engagement, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam gerakan sosial yaitu tingkat political engagement, tingkat keterlibatan dalam afiliasi, dan tingkat sentralitas. Dengan demikian, terbukti bahwa sentralitas jaringan komunikasi memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial “Tolak Pabrik Semen”. The focus of this research is to analyze the structure of the communication networks in the environmental social movement in Samin indigenous communities in Pati, Central Java, to study the factors affecting communication network centrality and its contribution to promotion of public participation in an environmental movement. This study uses quantitative and qualitative approaches, covering analysis of communication network structure with UCINET and statistical analysis with Path Analysis. The study finds that (1) network structure formed in Samin Indigenous Communities in Bombong hamlet in connection with a plan to build a cement factory has low cohesiveness, communication network patterns which are spread and fragmented, (2) factors that influence the level of the centrality of the network are perception of individuals and the level of political engagement, (3) the factors that influence the level of participation in social movements, are the level of political engagement, the level of involvement in the affiliate, and the degree of centrality. Therefore it is evident that the centrality of communication networks influences people’s participation in social movements titled “Tolak Pabrik Semen” (Against Cement Factory).
Finding the X Factor: Counter-frames, Political Opinion Formation, and Agency in Reconciliation Efforts for Indonesia’s 1965 Anti-Communism Purge Victims Putri, Adelia Anjani
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesians are taught by the government that communism is a devil trying to rip the country’s democratic and religious values. The propaganda started with a ‘coup attempt’ perpetrated by the Indonesian Communist Party (PKI) on September 30, 1965 that left several army high ranking officers killed. The putsch then justified a state-supported genocide throughout the country that claimed up to 1.5 million of suspected PKI supporters. Whether the coup attempt happened and who masterminded the tragedy has remained unanswered, and the victims have yet to find justice until now. Movements to demand truth, econciliation and the state’s formal apology for this travesty have been going on for years without concrete results. Despite increasing media coverage and effort to provide another side of the story, public opinions and attitude are relatively unchanged. This research aims to find how counter-frames of the social movements affect people’spolitical opinion formation process; whether counter-frames can surpass existing common knowledge; and whether human agency can be formed in this specific case. It is discovered that counter-frames can affect one’s understanding and stance in various degrees depending on their initial proximity, level of interest, and knowledge about the issue. This research also finds that among Collective Action Frames, agency is the most influential source of injustice and the party regarded as the enemy will only open a new discourse and change public opinion but are not enough to make people act. Publik Indonesia diajari oleh pemerintah bahwa komunisme adalah iblis yang mencoba merobek nilai-nilai demokrasi dan agama. Propaganda dimulai dengan sebuah ‘usaha kudeta’ oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965 yang membunuh beberapa petinggi militer Perstiwa tersebut Putsch kemudian menjadi pembenar genosida yang didukung pemerintah di seluruh negeri yang menewaskan hingga 1,5 juta orang yang dituh sebagai pendukung PKI. Bagaimana upaya kudeta tersebut terjadi, siapa yang berada di balik tragedi belum terjawab, dan korban belum menemukan keadilan sampai sekarang. Gerakan menuntut kebenaran, rekonsiliasi, dan permintaan maaf resmi dari negara untuk peristiwa ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa hasil yang nyata. Meskipun liputan dan upaya media meningkat untuk memberikan sisi lain dari cerita tersebut, opini publik dan sikap relatif tidak berubah. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana kontra-frame gerakan sosial mempengaruhi proses pembentukan opini politik masyarakat; apakah counter-frame bisa melampaui pengetahuan umum yang ada; dan apakah agen manusia dapat dibentuk dalam kasus khusus ini. Hasil penelitian menemukan, kontra-frame dapat mempengaruhi pemahaman dan pendirian seseorang dalam berbagai tingkat tergantung pada jarak awal, tingkat kepentingan, dan pengetahuan mereka mengenai masalah ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa di antara Collective Action Frames, agensi adalah yang paling berpengaruh sebagai sumber ketidakadilan dan pihak yang dipandang bersalah (enemy) hanya akan membuka wacana baru dan mengubah opini publik namun tidak cukup untuk membaut orang bertindak.
Public Broadcasting Reform in the Transitional Society: The Case of Indonesia Masduki, Masduki
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formal adoption of public service-oriented broadcasting (PSB) in countries undergoing political transition in Asia is increasing. However, this initiative is not protected by strong regulations. For instance, Indonesian PSB, which is represented by RRI (Radio of the Republicof Indonesia) and TVRI (Television of the Republic of Indonesia), remains difficult to realize. The arrival of universal ideas to establish PSB since two decades ago in the country lacks public engagement. Under a weak regulation, namely Broadcasting Law No. 32/2002, the PSB is far away from detailed preparations to serve as a truly public oriented broadcaster. This paper examines the process of formulating PSB bill within the Broadcasting Law, particularly its formation and public involvement in the law making process. This paper investigates why the outcome of the PSB law is that weak by observing how the policy was made. At the end, this paper recommends what could be done to improve the PSB Law to accelerate PSB institutional reform toward Public Service Media in Indonesia, particularly in the form of public engagement, both locally and globally within a framework of connected society. Adopsi formal Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di negara dengan transisi politik di Asia semakin meningkat. Namun, inisiatif ini tidak terlindungi oleh peraturan yang kuat. Misalnya, LPP Indonesia yang diwakili oleh RRI (Radio Republik Indonesia) dan TVRI (Televisi Republik Indonesia) sulit dilaksanakan. Kemunculan gagasan universal untuk membangun LPP dalam dua dekade di negara ini adalah kurangnya keterlibatan publik. Di bawah peraturan yang lemah, yaitu UU Penyiaran 32/2002, LPP masih jauh dari persiapan yang matang dan penyiar yang benar-benar berorientasi pada masyarakat. Makalah ini membahas proses perumusan undang-undang LPP dalam UU Penyiaran, khususnya selama proses pembuatan dan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan industri penyiaran. Tulisan ini menyelidiki mengapa hasil undang-undang LPP di Indonesia lemah dengan mengamati bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Pada akhirnya, tulisan ini merekomendasikan tentang apa yang dapat dilakukan dalam memperbaiki undang-undang LPP untuk mempercepat reformasi kelembagaan LPP terhadap Media Pelayanan Publik di Indonesia, terutama dalam bentuk keterlibatan publik, baik lokal maupun global dalam kerangka masyarakat yang terkoneksi.
Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur Sanjaya, Andika; Biyoga, Suswandoyo; Alunaza, Hardi
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam politik, kelompok minoritas sering berbenturan dengan etnis atau isu-isu agama. Tetapi, kita telah menyaksikan banyak pemimpin minoritas berhasil terpilih sebagai eksekutif politik. Pemimpin minoritas menggunakan strategi khas selama kampanye politik. Alih-alih menggunakan pendekatan rasional, pemimpin minoritas cenderung menggunakan pendekatan irasional. Kami melakukan analisis isi dari tulisan yang dipublikasikan di fanpage Facebook pemimpin minoritas selama 30 hari kampanye gubernur. Studi ini menunjukkan bahwa pemimpin minoritas menggunakan pathos sebagai strategi retorika yang utama. Pemimpin minoritas membujuk khalayak dengan menarik emosi mereka. In politics, minority groups often collide with the majority group over ethnicity or religious issues. But, we have witnessed many leaders from minority groups win elections for political executive posts. They use a distinctive strategy during their campaigns. Insteadof using rational approaches, they opt for irrational approaches. We conduct a content analysis of a Facebook fanpage belonging to a candidate from a minority group during 30 days of gubernatorial campaign. The study indicates that the gubernatorial candidate uses pathos as a primary rhetorical strategy. The candidate persuades the audience by triggering their emotions.
Komodifikasi Wartawan di Era Konvergensi: Studi Kasus Tempo Pratopo, Wahyudi Marhaen
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berusaha menjelaskan terjadinya komodifikasi pekerja media (wartawan) dalam industri media massa di era konvergensi dengan studi kasus Tempo. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, yang pintu masuk pertamanya adalah komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan Tempo dari sebuah majalah menjadi konglomerasi merupakan akumulasi kapital sesuai dengan tujuan kapitalis. Tempo terus mengembangkan bisnis dan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan industri media serta teknologi media baru, termasuk dengan penerapan konvergensi media dan konvergensi redaksi. Dalam pelipatgandaan kapital dan pelaksanakan konvergensi redaksi itu terjadi komodifikasi pekerja (wartawan) lewat penambahan jam kerja, upah rendah, kejar target, tugas ganda, kewajiban permasaran dan adaptasi. Bentuk komodifikasi yang terjadi adalah eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi waktu luang, dan eksploitasi kemampuan. Wartawan menerima eksploitasi itu sebagai kewajaran bagi profesinya karena adanya proses mistifikasi, alienasi, naturalisasi, dan reifikasi. This study seeks to explain commodification of media workers (journalists) in media industry in the convergence era. The researcher develops a framework from political economic of communication theory, the first entrance of which is commodification. This research uses a critical paradigm with qualitative approach and case study method. This study reveals that the development of Tempo from a magazine into a conglomeration is an accumulation of capital in line with capitalist objectives. Tempo continues to develop business and innovation to adapt to the development of media industry and new media technology, including the application of media convergence and editorial convergence. In the multiplication of capital and the execution of editorial convergence, commodification of workers (journalists) occurs through extra work hours, low wages, target orientation, multiple tasks, marketing obligation and adaptation. The forms of commodification include exploitation of the bodies, economic exploitation, leisure exploitation, and exploitation of ability. Journalists accept the exploitation as a fair demand of the profession because of the process of mystification, alienation, naturalization, and reification.
Menangkap Wajah Digital Indonesia Salamah, Ummi
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8