cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judex.laguens@gmail.com
Phone
+6281282827983
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia
Published by Mahkamah Agung Ri
ISSN : 30257182     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.13738647
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2023)" : 7 Documents clear
MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DEPAN PERSIDANGAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN DI ERA DISRUPSI Safri, Safri
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of the ROSS robot has disrupted the role of legal consultants. This also has an impact on the complexity and complexity of the law and extends to the realm of the law of evidence, especially regarding the validity of electronic evidence in the theory and practice of justice in Indonesia. Therefore, this research aims to determine the response of the judiciary to the disruption that has occurred in the world of law, especially in relation to evidence at trial and the application of electronic evidence at trial and its validity in the judge's decision. This research is normative legal research with a descriptive analytical approach. The research results show that ongoing changes require the world of law and justice to respond to these changes. Legal actors must become adaptive disruption or adapt to the carriers of disruption or become agents of disruption. In this way, disruption does not need to be something scary because in fact the essence of disruptive innovation is just a model that tries to simplify work procedures in the world of law and justice to make it simpler and more efficient. Disruption only seeks to abandon conventional work practices and procedures whose comfort is eroded by innovations and new habits that emerge. Resisting and avoiding disruption is like resisting change.
PROYEKSI OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM) Sugeng Sulistyo, Trisoko
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan sistem pakar dalam sistem peradilan elektronik berdampak disrupsi teknologi di pengadilan, ada perubahan fundamental penggunaan teknologi dalam memberikan input bagi pengambilan putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian tentang mungkinkan pembangunan sistem pakar dengan batasan-batasan tertentu dan diintegrasikan dengan sistem peradilan elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pengoptimalan peradilan elektronik dilakukan terhadap teknis pengembangan berupa; peningkatan fleksibilitas guna mengakomodasi proses persidangan yang tidak terduga, peningkatan tampilan dan performa, serta peningkatan dan penambahan fitur agar e-court mengakomodasi seluruh proses peradilan, termasuk proses pembuatan advisblaad walau fitur tersebut bersifat rahasia dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan pembangunan sistem pakar yang dapat membantu memberikan input pada putusan hakim. Input tersebut sesuai kaidah penalaran, lebih cepat dan konsisten.
MENJAWAB PROBLEMATIKA SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
MENILAI SAHNYA KEPUTUSAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mahardika, Tiar
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era industry 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi menjadikan akses internet sebagai kebutuhan hampir pada setiap aktivitas manusia. Begitu pula dalam kegiatan persidangan juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya berkaitan dengan bukti elektronik. Pada praktiknya bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara mengalami berbagai kendala yang dapat menyulitkan dalam menilai bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan, keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Adapun kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat keputusan.
KEPASTIAN HUKUM JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Irena, Shan Angela; Arethusa, Arethusa
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial restraint merupakan upaya pembatasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun Mahkamah Agung sering kali dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan aturan-aturan yang materi muatannya menyimpangi undang-undang. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan kepastian judicial Restraint terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, kepastian hukum judicial restraint dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatanya sama dengan undang-undang.
AKSELERASI PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK PERADILAN DI SATUAN KERJA PENGADILAN BARU: Refleksi Penerapan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kuala Pembuang Apriandi, Eko Apriandi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has an impact on the world of law and justice, one of which is the implementation of electronic courts in the Supreme Court and the judicial bodies under it. The implementation of electronic justice is an obstacle for newly formed courts such as the Kuala Pembuang Religious Court. Therefore, this research aims to describe the implementation of electronic justice in the new court work unit of the Kuala Pembuang Religious Court and describe efforts to accelerate the implementation of electronic justice in the Kuala Pembuang Religious Court. This research is a qualitative legal research with a normative approach and uses a descriptive analysis method. The results showed: first, the Kuala Pembuang Religious Court as a new court work unit has implemented electronic justice through e-Court and e-Litigation well since 2019. Second, acceleration efforts have been maximized to improve the implementation of electronic justice at the Kuala Pembuang Religious Court with the result of a significant increase.
Verifikasi Keabsahan Fotokopi Bukti Surat Bertandatangan Elektronik QR Code pada Sidang Daring dan Sidang Tatap Muka Pakpahan, Novritsar Hasintongan
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of judicial information technology is increasingly felt its function when the world is experiencing a global COVID-19 pandemic in 2020. The pandemic requires a health protocol, namely the limitation of distance and contact between individuals in order to prevent the chain of spread of the COVID-19 outbreak. As a result, trials that are usually conducted face-to-face must be limited in order to prevent the spread of the COVID-19 outbreak. Problems arise when a lot of evidence in legal practice involves the use of letter evidence with electronic QR Code signatures that have not been regulated in procedural law, especially in terms of submitting photocopies as proof of letters such as family cards and marriage certificates. This research aims to find out and describe the techniques for judges in verifying the validity of copies or photocopies of letters with electronic QR Code signatures submitted as letter evidence in court both online and face-to-face. This type of research is normative legal research using descriptive analysis method. The results showed that the implementation of checking the validity of letter evidence must still be carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law and civil procedural law using an android-based mobile phone through the VeryDS application issued by the Indonesian Electronic Certification Centre or through sending QR Code electronic signature samples via the web

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)