cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)" : 5 Documents clear
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatera Barat Daswar Utama; Iyah Faniyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/v4pnv717

Abstract

Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masayarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia.  Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang Indra Wahyudi; Darmini Roza
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.290

Abstract

Provinsi Daerah Sumatera Barat merespon Pandemi Covid-19 dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak bulan februari 2020, tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan aturan new normal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu; Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di kota Padang? Kedua, apakah kendala-kendala dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Padang? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang dalam pelaksanaanya juga menerapakan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Kedua, Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalah yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb) Widia Wiliandri; Otong Rosadi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.291

Abstract

Dalam ketentuan hukum pidana, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa/walinagari yang ikut berkampanye dan menguntungkan salah satu pihak, merupakan jenis tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya kurang dari satu tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan/atau sebutan walinagari dilarang untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diklasifikasikan sebagai pidana pemilu dalam konteks menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan ialah data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendaliam Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat) Yosrizal; Philips A. Kana
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.292

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang Pengawasan DPRD terhadap pelaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19 dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat. Kendala pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maximal pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maximal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya dengan kunjungan kerja kelapangan bersama pemerintah daerah.  Bentuk tindak lamjut lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gunernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Online Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur) Cahyani Aulia Pinasti; Hervina Puspitosari
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2019 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam perkara judi online dan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022 /PN Rtg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan lex specialis Pasal 303 ayat (1) UU No. Kitab Hukum Pidana Indonesia. Mengenai pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam putusan ini adalah benar. Padahal seharusnya JPU mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan memperhatikan asas lex specialis derogate legi generali, mengingat terdakwa melakukan perjudian dingdong online dan sudah jelas tertera dalam dakwaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)