cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 15 Documents clear
EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN BUS SEKOLAH GRATIS OLEHDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR USWATUL FITROH
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayananjasa transportasi/angkutan. Namun saat ini, angkutan umum (angkutan kota) cenderungditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan minimnya tingkat pelayanan yang diberikan olehoperator angkutan kota. Melihat kondisi pelayanan angkutan kota yang semakin rendah,sehingga mempengaruhi para pelajar yang lebih memilih menggunakan sepeda motor saat kesekolah daripada menggunakan angkutan kota. Semakin banyaknya para pelajar yangmengendarai sepeda motor menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaanyang semakin tinggi. Menanggapi fenomena tersebut, Pemerintah Kota Blitar dan DinasPerhubungan Kota Blitar menyediakan sarana angkutan bus sekolah gratis. Dalam pelaksanaanpelayanan angkutan bus sekolah gratis tersebut, perlu diukur keefektifannya denganmenggunakan indikator-indikator dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015yang terdiri dari: (1) Keamanan, (2) Keselamatan, (3) Kenyamanan, (4) Keterjangkauan (5)Kesetaraan, dan (6) Keteraturan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalahmengenai efektivitas pelayanan angkutan bus sekolah gratis oleh Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kota Blitar.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan penelitian ini dilakukan diAngkutan Bus Sekolah Gratis dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi danwawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Insidental.Sampel yang digunakan berjumlah 81 penumpang angkutan bus sekolah gratis. Teknik analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data kuantitatif dan analisis datadeskriptif.Hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa indikator yang memiliki nilai prosentasetertinggi adalah indikator keterjangkauan (96,8%), yang kedua adalah indikator keamanan(87,9%), selanjutnya indikator kenyamanan (86,2%), indikator keteraturan (84%), indikatorkeselamatan (82,3%) dan indikator kesetaraan (61%). Sehingga diperoleh prosentase rata-rataefektivitas pelayanan sebesar 83,5% yang berada pada kategori sangat efektif, yang artinyapelayanan angkutan bus sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKota Blitar telah berjalan baik dan sangat efektif.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Angkutan Bus Sekolah Gratis
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA BAJULAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK WELLA REGA EVTASARI
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama yang mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat menjadi posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian pula untuk program pemerintah seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dilihat dari pelibatan masyarakat dalam dalam terbentuknya suatu lembaga masyarakat, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti partisipasi tenaga dalam pembersihan semak, pemanenan getah pinus, pengamanan hutan, dan partisipasi harta benda secara swadaya. Partisipasi dalam pengambilan manfaat mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman yang dikelolanya untuk dijual sendiri. Pada partisipasi dalam evaluasi, pihak yang berwenang menilai yaitu dari tingkat Perhutani KPH Kediri bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Namun, dari beberapa kegiatan masih terdapat beberapa kekurangan terkait program ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dalam pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh pihak perhutani dalam pembentukan perjanjian kerjasama dan lebih mengutamakan SOP daripada kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Program
PERAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KABUPATEN JOMBANG DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERRY LAUNA ERMALIA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Jombang menjadikan UMKM sebagai potensi unggulan daerah. Upaya pengembangan UMKM di Jombang selain dilakukan oleh SKPD terkait juga dilaksanakan oleh Dekranasda. Dekranasda Jombang berperan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan UMKM khususnya di bidang kerajinan. Atas dasar inilah, maka perlu dideskripsikan mengenai peran Dekranasda Jombang dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada pada anggota UMKM yang secara langsung merasakan peran Dekranasda. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua dan pegawai Dekranasda Jombang, anggota UMKM, Ketua ataupun staf dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Ketua ataupun staf dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran Dekranasda Jombang sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yaitu yaitu Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang-bidang, Pengembangan usaha kerajinan, Mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran, Pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan, Perencanaan, pengumpulan data anggota, Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan, dan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dekranasda sudah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota UMKM melalui anggota SKPD terkait. Dekranasda Jombang juga memfasilitasi UMKM dalam hal promosi produk UMKM baik melalui showroom, pameran dan even serta mengkoordinasikan semua SKPD yang ada disesuaikan dengan bidangnya untuk mengembangkan UMKM. Kata kunci : peran Dekranasda, pengembangan UMKM
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU ANTAR PROVINSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO SINDY YULIA ROSALINDA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo, setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan diri ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan. Surat Pindah Datang ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan KTP baru dan KK (Kartu Keluarga). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengatur aspek penilaian kepuasan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat 9 aspek penelitian yakni Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 93 orang pemohon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat pindah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara garis besar dapat dikatakan baik karena perolehan nilai dalam masing- masing indikator yakni pada Persyaratan Pelayanan 77,96%, Prosedur pelayanan 79,64%, Waktu Pelayanan 78,12%, Biaya/Tarif 83,76%, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 82,8%, Kompetensi Pelaksana 81,67%, Perilaku Pelaksana 83%, Maklumat Pelayanan 81,07%, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 80,86%. Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 81,05% atau dinyatakan “Puas”. Kata Kunci: Surat Pindah Datang, Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, Kepuasan Masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA PADA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo) VINA RACHMAYA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kemitraan usaha pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini yaitu dua variabel dari Merilee S. Grindle meliputi isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Pelaksana program; dan 6) Sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya terdiri dari: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga dan penguasa; 3) Kepatuhan dan daya tanggap.Hasil penelitian dari variabel isi kebijakan menunjukkan bahwa: 1) kepentingan dari pelaksana kemitraan usaha yakni pihak minimarket sesuai keputusan dari kantor pusat yang berlokasi di Jalan Erlangga Sidoarjo; 2) Manfaat dari kemitraan usaha ini sepenuhnya belum bisa dirasakan oleh pedagang kecil eceran di sekitar minimarket; 3) Derajat perubahan yang diinginkan dari sisi pedagang menginginkan agar tarif sewa ruang usaha tidak semakin mahal; 4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mengatur urusan kemitraan usaha; 5) Pelaksana program kemitraan usaha ini adalah Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, pihak minimarket, dan pedagang kecil eceran disekitar lokasi minimarket; 6) Sumberdaya yang dikerahkan masih sangat terbatas. Sedangkan dari variabel lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi Diskoperindag adalah sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan, dan tidak ada strategi khusus untuk menegakkan kemitraan usaha di Kecamatan Sidoarjo; 2) Karakteristik Diskoperindag cenderung pasif dalam melakukan tugas pembinaan kemitraan usaha sedangkan rezim yang berkuasa mempengaruhi kebijakan kemitraan usaha ini dengan adanya mandat dari bupati agar tidak membatasi investor yang masuk; 3) Kepatuhan dan respon pihak minimarket masih rendah dalam menjalankan kemitraan usaha di Kecamatan Sidoarjo. Kata Kunci: Implementasi, Minimarket, Kemitraan Usaha
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No 07 TAHUN 2012 KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo) HERU INDRA KISWANTO
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Bojonegoro merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, karena hampir setiap wilyahnya rawan terjadi bencana. Bencana banjir bengawan solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi diantara jenis kebencanaan lain yang melanda Kabupaten Bojonegoro. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah no 07 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana. Dengan tujuan agar terselengaranya penanngulangan bencana yang sistematis terpadu dan terkordinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh diskripsi tentang implementasi peraturan daerah no 07 tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala beserta staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro dan masyarakat yang diambil dengan metode Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi,. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari 6 variabel Van Matter dan Van Horn yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan yang dicapai belum sesuai dengan target yang ditetapkan, karena penanggulangan bencana yang dilakukan hanya mampu menurunkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan belum mampu menurunkan jumlah kejadian bencana 2) sumber daya manusia masih kurang, sedangkan keuangan maupun sumber daya waktu telah tercukupi, 3) karakteristik agen pelaksana baik pelaksana utama maupun pelaksana pendukung sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing., 4) disposition BPBD Bojonegoro mendukung secara maksimal pelaksanaan Penanggulangan Bencana, 5) komunikasi antara organisasi sudah berjalan baik hanya saja komunikasi dengan masyarakat belum berjalan baik dan 6) lingkungan eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan adalah lingkungan ekonomi adanya aktivitas penambangan pasir ilegal di sepanjang aliran bengawan solo, lingkungan sosial keenganan masyarakat untuk dievakuasi dan lingkungan politik dukungan dari Bupati Bojonegoro serta anggota DPR Bojonegoro. Saran yang dapat diberikan yaitu menambah jumlah petugas BPBD Bojonegoro, melakukan sosialisasi lebih lebih intensif, mengagendakan simulasi bencana secara rutin, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal. Kata kunci : Implementasi, Penanggulangan Bencana
PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK  TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK DI KOTA SURABAYA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA) ARY KURNIAWAN
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Pajak adalah salah satu komponen penting dari penyelenggaraan negara karena semua aktifitas penyelenggaraan negara hampir semuanya dibiayai oleh pajak yang masuk ke kas negara, berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga negara yang membidangi urusan perpajakan dapat membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan pemasukan pajak bagi negara, dan salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jendral Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai e-faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Munculnya kebijakan tersebut di dasari oleh banyaknya penyimpangan faktur pajak yang berbentuk pajak fiktif dengan jumlah pelanggaran yang bisa dibilang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan E-faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut Political Environtment menyangkut dukungan dari pihak otoritas tertinggi terhadap proyek e-government, Leadership menyangkut peran pimpinan proyek e-government, Planning menyangkut perencanaan e-government, Stakeholder meliputi pihak- pihak yang berkepentingan terhadap proyek e-government, Transparansi meliputi keterbukaan informasi terhadap Stakeholder, Budget terkait pengelolaan dana proyek e-government, Teknologi Terkait teknologi informasi yang digunakan dalam proyek e-government, Inovasi terkait kreatifitas dan pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan proyek e-government. Namun masih ada beberapa kekurangan terkait masih perlunya para pengusaha kena pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena belum maksimalnya sistem aplikasi yang termasuk dalam indikator planning, selain itu jumlah upgrade yaang terlalu sering bisa mengganggu kenyamanan pelanggan yang dikaitkan dalam indikator Teknologi. Kata Kunci : Penerapan, E-Faktur
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA PERMISAN KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO DICKY JULIAN TRI P
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Program Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan, dengan memberi pelatihan, pendampingan dan bantuan modal. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Badan Ketahanan Pangan membuat Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) bagi masyarakat yang ada di desa. Adanya program Demapan di Desa Permisan adalah untuk meningka tkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Dan hanya di Desa Permisan yang masih memasuki tahap pengembangan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penilitian ini adalah Kasubid Distribusi Pangan di Bidang Pengadaan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, Punyuluh Pendamping Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan warga sekitar. Khususnya Desa Permisan yang menjadi tujuan dari penilitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program Demapan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III. Badan Ketahanan Pangan dalam menyampaikan isi dan tujuan dari program Demapan ini melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di Desa Permisan. Sumberdaya dalam pelaksanaan Program Demapan di Desa Permisan secara kualitas pelaksana program sudah memadai, tetapi untuk sumber daya manusia di Desa Permisan masih kurang memadai. Dalam penempatan pelaksana program, seperti petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Struktur birokrasi merupakan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Demapan, seperti petugas lapngan, kepala bidang dan staf. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala pada penelitian ini adalah masih kurang memadai Sumberdaya yang ada di Desa Permisan baik manusia dan infrastruktur, serta masih belum adanya mitra dalam pengembangan usaha yang ada di desa tersebut. Seharusnya Badan Ketahanan Pangan lebih aktif dalam pemberian pelatihan ketrampilan agar masyarakat Desa Permisan memiliki keahlian dan menyediakan mitra agar produk dari desa mampu berkembang lebih maju. Kata Kunci : implementasi program, Program Desa Mandiri Pangan
IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI DI SANGGAR KELOMPOK BELAJAR (SKB) CERME (STUDI PADA KELOMPOK BELAJAR DI DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK) TRY SUPMA HARY PRIAMBUDI FERRY FAMBAYUN
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Program keaksaraan adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah yang diperuntukkan kepada warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung.Program keaksaraan terbagi menjadi dua yaitu Keaksaraan Dasar (KD) dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar atau bisa disebut kelanjutan dari keaksaraan dasar.Melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, sehinggga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya.Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Gresik program keaksaraan usaha mandiri ini telah berjalan dari tahun 2012.Salah satu wilayah di Kabupaten Gresik yang melaksanakan program keaksaraan usaha mandiri adalah Kecamatan Kedamean yaitu tepatnya di Desa Slempit.Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keaksaraan Usaha Mandiri pada Kelompok Belajar di Desa Slempit dengan acuan menggunakan empat variabel keberhasilan program yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Keaksaraan Usaha Mandiri di Desa Slempit sudah berjalan dengan baik tapi masih terdapat masalah terutama dalam variabel sumberdaya fasilitas. Dalam pelaksanaanya warga belajar hanya mendapatkan uang modal usaha sebesar Rp.150.000 padahal yang tercantum dalam petunjuk teknis program setiap warga beajar mendapatkan uang modal sebesar Rp.460.000. Hal ini menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program Keaksaraan Usaha Mandiri yaitu memberdayakan warga belajar melalui kewirausahaan. Warga belajar perlu di bimbing secara berkelanjutan supaya setelah program ini selesai masyarakat tidak berhenti belajar dan dalam pembuatan usaha warga belajar perlu dukungan dan pendampingan baik dari tutor maupun penyelenggara supaya mereka dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Kata Kunci: Implementasi Program, Keaksaraan Usaha Mandiri,
IMPLEMENTASI PROGRAM CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA  (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh Terhadap Anak PMKS) LUKI PRAMADYA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Program Campus Social Responsibility merupakan program dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang menangani anak-anak yang mengalami PMKS di kota Surabaya. Program CSR bertujuan untuk mengurangi bahkan menjadikan Kota Surabaya bebas dari anak PMKS dengan upaya memberikan kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS sehingga anak PMKS mendapatkan kehidupan yang normal dan layak seperti anak-anak pada umumnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk medeskripsikan proses pelaksanaan program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya Studi pada kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun subyek penelitian yaitu Direktur Program CSR, Mahasiswa sebagai Kakak pendamping, anak PMKS yang menjadi adik asuh, TKSK yang merupakan perwakilan dari kecamatan.Fokus penelitian adalah variable implementasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan implementasi program CSR yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, dari data yang diperoleh disusun secara sistematis yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya Studi pada Kegiatan pendampingan mahasiswa asuh terhadap anak PMKS dilihat dari setiap variable model implementasi menurut George Edward III yang meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Pada variable komunikasi masih ditemukan kendala terkait kurangnya komunikasi yang terjalin antara kakak pendamping dengan adik asuh ataupun kakak pendamping dengan Dinas Sosial sehingga program CSR kurang berjalan dengan maksimal. Sehingga diharapkan pihak-pihak terkait program CSR dapat memperhitungkan setiap variable implementasi yaitu terkait komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Agar pelaksanaan Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya dapat berjalan lebih baik dan maksimal. Kata kunci: Implementasi, Program Campus Social Responsibility

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Article: In Press Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue