cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com
Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
BULETIN PENELITIAN SISTEM KESEHATAN
ISSN : 14102935     EISSN : 23548738     DOI : https://doi.org/10.22435/hsr.v23i2.3101
hasil-hasil penelitian, survei dan tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan bidang sistem dan kebijakan kesehatan
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 21 No 1 (2018)" : 8 Documents clear
ANALISIS BIAYA PRODUKSI DI UNIT KERJA POLI REHABILITASI MEDIS RUMAH SAKIT X BATANG, JAWA TENGAH Ira Ummu Aimanah; Made Asri Budisuari; Rachmad Supriyanto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.348 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.36

Abstract

Medical Rehabilitation Unit in Hospital X in Batang, Central Java, was to support in increasing efficiency and effectiveness of Hosiptal Financial Management by applying cost analysis each medical service. This analysis was based on per-unit calculation. It may apply to a hospital in assessing performances as a base for formulating annual budget and subcidiary, and used as a guideline for revising new hospital tarrifs as well as covering affordable price for communities. This research was case study with quantitative descriptive approach to analyse the costs of Medical Rehabilitation Units in Hospital X, Batang, Central Java in 2014. The research used secondary data to determine the cost of investments, including fixed costs, variable. Data was collected in May 2015. The calculation showed Rp 126,563.75 for normative unit cost and Rp.119,622.64 for actual unit cost. Meanwhile, to calculate the tarriffs was Rp. 145,548.32 (assuming a 15% gain). In addition, to achieve Break Even Point (BEP) by tarrifs Rp 126.000, the medical units have to care as much as 17.978 patients with Cost Recovery Rate (CRR) amounted to 21.74%. According to the calculation of unit cost, new tarrifs have to be adjusted as the current has not reached 100% from CRR yet. Cost analysis is required to calculate cost based on real cost per care. Thus, real tarriffs calculation will achieve BEP and expected recovery rate. ABSTRAK Poli Rehabilitasi Medis yang merupakan salah satu unit kerja Rumah Sakit X, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diharapkan dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan RS dengan menerapkan analisis biaya dalam setiap pelayanan. Analisis biaya melalui perhitungan biaya per unit ini (unit cost) dapat dipergunakan rumah sakit sebagai dasar pengukuran kinerja, sebagai dasar penyusunan anggaran dan subsidi, dan dapat pula dijadikan acuan dalam mengusulkan tarif pelayanan rumah sakit yang baru dan terjangkau masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus analisis biaya di Poli Rehabilitasi Medis RS X, Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder untuk mengetahui biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel di Poli Rehabilitasi Medis RS X, Batang, Jawa Tengah pada tahun 2014.Pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2015. Hasil perhitungan analisis biaya didapatkan bahwa UC normatif sebesar Rp 126.563,75,- dan UC actual Rp. 119.622,64,-. Sedangkan untuk perhitungan tarif didapatkan angka sebesar 145.548,32 (asumsi keuntungan 15%).Untuk mencapai BEP unit dengan menggunakan tarif Rp 126.000 maka poli ini harus melakukan pelayanan sebanyak 17.978 pasien. CRR sebesar 21,74%. Dari perhitungan unit cost maka dapat dinyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian atau penerapan tarif baru, karena tarif yang berlaku saat ini belum dapat mencapai 100% tingkat pemulihan (CRR) yang diharapkan. Perlu dilakukan analisis biaya menggunakan metode perhitungan biaya berdasarkan kebutuhan nyata biaya per unit pelayanan sehingga didapatkan perhitungan tarif secara aktual yang dapat memberikan titik impas dan tingkat pemulihan yang diharapkan.
HUBUNGAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DENGAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI SIDOARJO TAHUN 2016 Aslina Aslina; Oedojo Soedirham; Pulung Siswantara
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.325 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.47

Abstract

The realization of school health promotion campaign is Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) which has three main programs: health education, health service and school health environment coaching, therefore UKS facilities will support the realization of PHBS in school. Oescribe the connection of UKS implementation with health promotion campaign in SDN Geluran 1 Taman and SDN Barengkrajan 2 Krian Sidoarjo Regency. Observational research on predisposing factor, enabling factor and reinforcing factor related to the behavior of UKS cadre on the effort to promote health in schools. Based on the observation, 34 of 38 UKS cadre are well educated (89,5%), so does the attitude, trust and assessment categories are good, it came to conclusion that the behavior of the cadre on both schools on the attempt to promote health are good. Based on the chi-square statistic result all categories included knowledge, attitude, trust and assessment of UKS cadre on the attempt to promote health in school scores p < 0.05, it means there is connection between UKS implementation with the attempt of health promotion in the elementary school. To support the UKS cadre activity in school, health trainings and counseling are periodically needed and the availability of proper tools and infrastructures of UKS activity. ABSTRAK Bentuk upaya promosi kesehatan di sekolah yaitu melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang mempunyai tiga program pokok UKS (TRIAS UKS) yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, dengan adanya fasilitas UKS akan sangat menunjang terwujudnya PHBS di sekolah. Tujuan: menjelaskan hubungan pelaksanaan UKS dengan upaya promosi kesehatan di SDN Geluran 1 Taman dan SDN Barengkrajan 2 Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian observasional yang mengkaji faktor predisposisi (predisposing factor), faktor pendukung (enabling factor), faktor pendorong (reinforcing factor) yang di hubungkan dengan perilaku kader UKS dalam upaya promosi kesehatan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi, kategori pengetahuan siswa baik dari 38 kader UKS, sebanyak 34 kader (89,5%) berpengetahuan baik, demikian juga dengan kategori sikap, kepercayaan dan kategori penilaian semuanya baik, dapat dikatakan bahwa perilaku kader UKS pada kedua sekolah dasar tersebut dalam pelaksanaan upaya promosi kesehatan sudah baik. Dari hasil uji statistik chi-square semua kategori pengetahuan, sikap, kepercayaan dan penilaian kader UKS dengan upaya promosi kesehatan didapat nilai p < 0,05 yang berari ada hubungan pelaksanaan UKS dengan upaya promosi kesehatan di Sekolah Dasar Negari tersebut. Guna menunjang kegiatan kader UKS pada sekolah dibutuhkan pelatihan atau penyuluhan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara berkala kepada kader UKS dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan UKS.
PENGARUH KESADARAN SITUASI IBU HAMIL DENGAN FREKUENSI KUNJUNGAN ANTENATAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WARU KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 Sendy Ayu Mitra Uktutias; Niniek Lely Pratiwi; Windhu Purnomo
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.769 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.89

Abstract

Basic Health Research Results (Riskesdas) conducted by the Ministry of Health shows that the coverage of K4 during the last 3 years in 2010–2013 is the year 2010 by 86.85% and the year 2013 of 87.48%. The lack of utilization of ANC by pregnant women is associated with many factors, one of which is the lack of awareness of pregnant women about the importance of pregnancy care. The purpose of this study analyzed the influence of awareness of the situation of pregnant women with the frequency of antenatal visits. The research method was analytic observational with cross sectional study design. The study sample was 38 pregnant women who lived in the working are at waru public health center’s. The sampling technique using simple random sampling. Data collection using primary data by questionnaire and secondary data with the instrument KIA book. Data were processed and analyzed by using frequency distribution and inferential analyze of linier regression with a significance level of 5% (p = 0.05). The results of linear regression analysis in pregnant women showed significant value of β 0.684 (β > 0.500), that the awareness of the situation had an effect on the frequency of antenatal care. A good situation awareness is a necessary process to influence the decision to act, it is a pregnancy test and can be seen the frequency of antenatal care of a pregnant woman. This conclusion Waru public health center’s is a health clinic located in the highlands. Still less maximal antenatal care visits because of the support and access to antenatal care. It is suggested to raise awareness of pregnant women situation through family involvement, husband as reinforcement factor in support of improvement of antenatal care examination.
KAJIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN DAN KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Lukman Prayitno; Suharmiati Suharmiati
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.152 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.91

Abstract

Pharmacy services is one of health care facilities is essential and support services medical care in the era of national health insurance. This study aims to determine the relationship of the quality of pharmaceutical services and outpatient satisfaction in the era of national health insurance. This study is a review of five studies that were taken from google scholar with topics related to quality pharmacy services and patient satisfaction, especially outpatients with the aim to see the relationship between the two topics. Satisfaction outpatient pharmacy services to be measured from five aspects: the tangible (direct evidence / physical), reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (assurance), empathy (hospitality / caring). Outpatient satisfaction with the services of pharmacy measured from five aspects of service quality. There are three research which states that the satisfaction of outpatients have a low value at the time of drug services (reliability). There are two results of the study which states that satisfaction of outpatients have a low value on the guarantee (assurance). Increasing satisfaction with time outpatient drug services can be reached by making work system more simple, adding pharmacy workers, educating consumers about the services provided. While the increase in outpatient satisfaction about the assurance can be reached by increasing the amount of drug in the recipe included in BPJS dependents and ensure the availability of drugs. ABSTRAK Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu sarana layanan kesehatan yang sangat penting dan menunjang layanan perawatan medik pada era jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan kefarmasian dan kepuasan pasien rawat jalan pada era jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini merupakan review dari 5 penelitian yang diambil dari google scholar dengan topik yang terkait dengan mutu pelayanan farmasi dan kepuasan pasien khususnya pasien rawat jalan dengan tujuan untuk melihat hubungan kedua topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan kefarmasian dapat diukur dari 5 aspek yaitu tangible (bukti langsung/ fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy (keramahan/ kepedulian). Terdapat tiga hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan pasien rawat jalan mempunyai nilai rendah pada waktu layanan obat (reliability) serta dua hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan pasien rawat jalan mempunyai nilai rendah pada jaminan (assurance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepuasan pasien rawat jalan terhadap waktu layanan obat dapat ditempuh dengan cara membuat sistem kerja yang lebih sederhana, menambah petugas farmasi, edukasi konsumen tentang layanan yang diberikan. Sedangkan peningkatan kepuasan pasien rawat jalan terhadap jaminan (assurance) dapat ditempuh dengan cara meningkatkan jumlah obat dalam resep yang masuk dalam tanggungan BPJS dan menjamin ketersediaan obat.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN STATUS KESEHATAN IBU DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Indah Pawitaningtyas; Herti Windya Puspasari
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.163 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.94

Abstract

Over the past few years, Timor Tengah Selatan donated the highest number of maternal mortality and infant mortality rates for NTT Province compared to other districts/ cities. In 2012, in Timor Tengah Selatan 25 mother died and as many as 93 children, including infants died. This study is a qualitative study aimed to determine community’s role in attemp to improve maternal health status at Timor Tengah Selatan. Data collection was conducted during March-November 2012 through in-depth interviews and focus group discussions. The result showed that there is community participation of cadres and community leaders as a motivator in improving maternal health status in South Central Timor district. They have also been doing their role in formulating policy in their village such as the agreement that no more birth process is done at home especially by the only help of traditional birth attendant. Their efforts did not mean without the support of health care facilities and good infrastructure. We need a facilitation from health personnel as facilitator for cadres and community leaders and development for better infrastructure. ABSTRAK Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Timor Tengah Selatan menyumbang angka tertinggi kematian ibu dan kematian bayi bagi Provinsi NTT dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang lain. Pada tahun 2012, di Kabupaten Timor Tengah Selatan 25 ibu meninggal dunia dan sebanyak 93 anak termasuk bayi meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan maternal di kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Maret–November 2012 dengan cara melakukan wawancara mendalam dan focus group discussion. Penelitian menunjukkan bahwa ada peran serta masyarakat yaitu kader dan tokoh masyarakat sebagai motivator dalam meningkatkan status kesehatan maternal di kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu kader dan tokoh masyarakat mempunyai peran dalam menyusun kebijakan tingkat desa dalam hal ini yaitu adanya kesepakatan bahwa tidak ada lagi proses kelahiran yang dilakukan di rumah apalagi hanya dengan bantuan dukun bersalin. Upaya mereka tidaklah berarti tanpa dukungan fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur wilayah yang baik. Perlu pendampingan yang berkesinambungan dari tenaga kesehatan sebagai fasilitator bagi kader dan tokoh masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
KAJIAN SOSIOLOGIS PERILAKU BERESIKO KESEHATAN PADA KEKERASAN DALAM BERPACARAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA Ratna Widyasari; Ni Ketut Aryastami
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.42 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.95

Abstract

Dating violence is a kind of violence that still debatable among the lawyers. It is due to there has not yet specific articles in the law such as Law number 23/2004 of women and child’s protection in domestic crime as well as Law number 23/2002 about child’s protection. The purpose of this study was to understand problems related to dating violence to strengthen the policy analysis of women’s protection under the laws. The methods was reviewing of policy and laws related documents and interviewed with the victims as well as partners or executors to understand the evidence. A qualitative analysis was implemented with snow-balling sample selection. Yogyakarta was selected as the study location considering that it has a huge population of colleges which the well known place of ‘kota pelajar’. The phenomenon of dating violence brings about psycho-social and health implication such as un-safe, feeling worry up until suicide trial. In addition un-expected pregnancy and risks of sexual transmitted infection become a serious thread related to un-negotiable power of the victims over the executor lead to inferior position of women when they ask the partners to use condom to prevent pregnancy. ABSTRAK Kekerasan dalam berpacaran (dating violence) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, mengingat korban kekerasan dalam berpacaran tidak terlindungi oleh peraturan perundang- undangan yang secara spesifik telah disahkan oleh pemerintah, seperti UU no. 23 Tahun 2004 Tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap KDRT serta UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode pengkajian perundang-undangan serta studi kualitatif sebagai pendamping kajian akan dilakukan pada mahasiswa di sekitar kampus yang bertujuan Mengkaji peran lintas sektoral dalam perlindungan masyarakat, terkait kekerasan, khususnya penanganan kekerasan dalam berpacaran di lingkungan kampus di DI Yogyakarta. Fenomena Kekerasan dalam berpacaran ini memiliki implikasi yang luas baik secara psikososial maupun kesehatan dimana kasus-kasus kekerasan ini berakibat pada mengalami kecemasan hingga keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri sedangkan pada kesehatan kekerasan dalam berpacaran terutama pada kekerasan seksual korban sangat berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) tertular penyakit seksual menular. Terkait rendahnya daya tawar korban dalam hubungan dengan pelaku, menimbulkan korban memiliki posisi yang lebih inferior ketika meminta pelaku menggunakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan (kondom).
ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS JEMAAH UMRAH DI INDONESIA Rustika Rustika; Herti Windya Puspasari; Asep Kusnali
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.08 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.96

Abstract

Currently, Indonesian people interest in pilgrimage is higher. The dense number of Umrah pilgrims may be at risk of transmission of the disease especially from endemic areas such as meningitis. Since 2002, the Saudi Arabian government has issued a policy requiring meningitis vaccination in both pilgrims and umrah, but there is still little problem in the provision of MM vaccination for Umrah pilgrims. This paper aims to determine the implementation of meningitis vaccination services for Umrah pilgrims in Indonesia. Data collection was done by indepth interview and focus group discussion to stakeholders related to the implementation of Umrah health service and supported by secondary data. The research was conducted at KKP Soekarno-Hatta Airport, Tangerang, Banten. Implementation of the Meningococcus ACYW-135 meningitis vaccine should be carried out at the designated Port Health Office (KKP) or Government Hospital, vaccination is done at least 1 month before the scheduled departure time. KKP is an institution that has the authority to issue International Certificate Vaccination (ICV) as a condition of issuance of Umrah visa from Saudi Arabia. But in the field there are many fraudulent ICV publishing done by some irresponsible umrah travels. ABSTRAK Saat ini, minat masyarakat terhadap ibadah umrah semakin tinggi. Padatnya jumlah Jemaah umrah dapat berisiko terjadinya penularan penyakit terutama yang berasal dari daerah endemis seperti meningitis. Sejak tahun 2002, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang Mewajibkan vaksinasi meningitis pada Jemaah haji maupun umrah, namun masih ditemukan adanya sedikit masalah dalam pemberian vaksinasi Meningitis Meningococcus untuk Jemaah umrah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview dan focus group discussion kepada stakeholder terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan umrah serta didukung oleh data sekunder. Penelitian dilakukan di KKP bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksanaan penyuntikan vaksin Meningitis Meningococcus ACYW-135 wajib dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditunjuk, vaksinasi dilakukan minimal 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan. KKP merupakan institusi yang mempunyai kewenangan menerbitkan International Certificate Vaccination (ICV) sebagai syarat penerbitan visa umrah dari Arab Saudi. Namun di lapangan banyak ditemukan penerbitan ICV palsu yang dilakukan oleh beberapa travel umrah yang tidak bertanggung jawab.
KEBIJAKAN TRANSPLANTASI GINJAL DI INDONESIA Makassari Dewi
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.412 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.97

Abstract

Within the last few years there have been an increasing number of patients with end stage renal desease (ESRD). But the increase is not offset by the amount of the maximum service ESRD therapy. Compared with countries in the world, a renal transplant in Indonesia is still far behind. One of the hurdles is still weak due to regulatory support renal transplant in Indonesia. This article aims to look at the policy issues become an obstacle in the implementation of a renal transplant in Indonesia. This paper uses methods of regulatory reviews and articles related to a renal transplant. The analysis shows that the legal basis for a renal transplant in the form of existing legislation. However, the absence of specific regulations for a renal transplant and the decease donor in the form of technical instructions and guidelines for implementation rules became one of the obstacles in the development of renal transplantation in Indonesia. Renal transplants are covered by government funding, but still found gaps allocation of the amount of financing required a renal transplant so that implementation of clinical pathways on budgetary renal transplant is needed. ABSTRAK Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit ginjal kronis (PGK) stadium akhir di Indonesia. Namun meningkatnya jumlah tersebut belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal terhadap terapi PGK stadium akhir. Dibandingkan dengan negara di dunia, transplantasi ginjal di Indonesia masih jauh tertinggal. Salah satu hambatannya adalah disebabkan masih lemahnya dukungan regulasi transplantasi ginjal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat permasalahan kebijakan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode review peraturan dan artikel terkait transplantasi ginjal. Hasil analisa menunjukkan bahwa payung hukum terhadap transplantasi ginjal dalam bentuk perundang-undangan sudah ada. Namun, belum adanya peraturan spesifik terhadap transplantasi ginjal dan donor jenazah dalam bentuk petunjuk teknis dan pedoman peraturan pelaksanaannya menjadi salah satu kendala dalam pengembangan transplantasi ginjal di Indonesia. Transplantasi ginjal sudah ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, namun masih ditemukan kesenjangan alokasi besaran pembiayaan transplantasi ginjal sehingga diperlukan penerapan clinical pathways transplantasi ginjal pada penyusunan anggaran transplantasi ginjal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8