Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

jkki
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 2089 2624 EISSN : 2620 4703 DOI : -

Core Subject : Health,

Public Health

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2016)" : 6 Documents clear

Kepuasan Peserta JKN terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Menggunakan Indikator HCAHPS di Instalasi Rawat Inap RS Stella Maris Makassar Indonesia Tahun 2015 A. Indahwaty Sidin; Noer Bahry Noor; Nur Adayanti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Currently, a lot of information dispersed in community in terms of unsatisfaction of social health insurance members regarding health services even though in SHI road map 2012-2019, the target of satisfaction is e” 75%. Stella Maris hospital, as one of older privates hospital having good reputation in Makassar, have provided health services for SHI’s members since 2014. For that reason, this study is conducted to find the description of SHI member’s satisfaction toward quality of health services applied indicators of Survey Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS). The population number was 482, the sampling method is proportional stratified random sampling and the sample was 120 respondents. The results showed that there are 97,5% of respondents satisfied with doctor communication, 2,5% of respondents were unsatisfied. As for nurse communication dimension, 94,2% of respondents perceived satisfaction and it is only 5,8% of patients are unsatisfied. The result also showed that 96,7% of respondents are satisfied with nurse’s responsiveness and it was only 1,7% of respondents unsatisfied. Furthermore, as for doctors’ responsiveness, satisfied respondents are 98,3% and unsatisfied respondents were 1,7%. As for Communication regarding of pharmacy services, satisfied respondents are 94.2% respectively, while unsatisfied respondents are 5,8% respectively. Moreover, there are 90% of satisfied respondents and 10% of unsatisfied respondents. The other dimensions are food services in hospital. There 91,7% of satisfied respondents. In conclusion, there are an average of 99,2% of satisfied respondents in toward quality health services consisting of 7 dimensions, they are in doctor’s communication, nurse’s communication, doctor’s responsiveness, nurse responsiveness, communication regarding pharmacy services, environment and food services. Latar Belakang: Saat ini banyak informasi di media tentang ketidak puasan peserta JKN. Sedangkan dalam roadmap JKN 2012 telah ditargetkan minimal kepuasan pasien peserta JKN e” 75%. RS Stella maris adalah salah satu RS swasta tertua di Makassar yang memiliki reputasi cukup baik, pada Tahun 2014 juga telah melayani peserta JKN. sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan pasien peserta JKN tentang kualitas pelayananan kesehatan di Instalasi Rawat Inap RS Stella Maris Makassar Tahun 2015. Metode: Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 482 responden dan penarikan sampel menggunakan proportional stratified random sampling dengan jumlah sampel 120 responden.Penelitian ini menggunakan indikator kualitas pelayanan Survey Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS). Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan berdasarkan dimensi komunikasi dokter, puas (97,5%) dan tidak puas (2,5%). Dimensi komunikasi perawat, puas (94,2%) dan tidak puas (5,8%). Dimensi daya tanggap dokter, puas (98,3%) dan tidak puas (1,7%). Dimensi daya tanggap perawat, puas (96,7%) dan tidak puas (3,3%). Dimensi komunikasi obat, puas (94.2%) dan tidak puas (5,8%). Dimensi lingkungan, puas (90%) dan tidak puas (10%). Dimensi pelayanan makanan, puas (91,7%) dan tidak puas (8,3%). Tingkat kepuasan pasien tentang kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Inap RS Stella Maris Makassar, puas (99,2%) dan tidak puas (0,8%). Kesimpulan: Pasien peserta JKN puas terhadap komunikasi dokter, komunikasi perawat, daya tanggap dokter, daya tanggap perawat, komunikasi obat, lingkungan, dan pelayanan makanan.

Analisis Unit Penanganan Keluhan terhadap Keberhasilan Program JKN di Puskesmas Banjarbaru Tahun 2015 Lenie Marlinae; Fauzie Rahman; Maman Saputra; Vina Yulia Anhar
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Public health center (Puskesmas) aims to provide health services for the society overall. Efforts are being made to achieve the health service overall is with the implementation of the program JKN. Problems encountered in the implementation of JKN by BPJS health is not optimal socialization. This research aims to analyze and provide solutions in solving problems of public complaints against the implementation of JKN in Puskesmas of Banjarbaru. Methods: The study design used qualitative approach with descriptive design. The research subject is the people who have an important role in the supply unit handling complaints against the implementation of the program JKN Banjarbaru, its the Head of Puskesmas Banjarbaru, doctors, midwives, and health promotion staff at the health center Banjarbaru, and one patient at the health center. Results: Patients still have difficulties in complaints related health services provided by health centers Banjarbaru. Patients can only file a complaint in one direction through the suggestion box. Conclusion: Complaint handling should be done quickly and accurately. It also requires two-way communication in determining the solution of health care problems. Therefore we need a unit for handling complaints against the implementation of the program at the health center JKN Banjarbaru. Complaints handling unit is expected to be the link between health care providers with users of health care services. It is instrumental in improving the quality of health care provided Banjarbaru health center. Latar belakang: Puskesmas bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pelayanan kesehatan secara menyeluruh adalah dengan pelaksanaan program JKN. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan adalah sosialisasi yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi pemecahan permasalahan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan JKN di Puskesmas Banjarbaru. Metode: Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyediaan unit penanganan keluhan terhadap pelaksanaan program JKN di Puskesmas Banjarbaru, yaitu Kepala Puskesmas Banjarbaru, dokter, bidan, dan staff promosi kesehatan di Puskesmas Banjarbaru, serta salah seorang pasien di Puskesmas Banjarbaru. Hasil: Diketahui pasien masih kesulitan dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Banjarbaru. Pasien hanya bisa menyampaikan keluhan secara satu arah melalui kotak saran. Kesimpulan: Penanganan keluhan seharusnya dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain itu juga memerlukan komunikasi dua arah dalam penentuan solusi masalah pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan unit penanganan keluhan terhadap pelaksanaan program JKN di Puskesmas Banjarbaru. Unit penanganan keluhan ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan. Hal ini berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Banjarbaru.

Kepuasan Pengguna Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Selamat berjumpa kembali.Tahun 2016 telah tiba. Berbagai rencana ke depan telah kita persiapkan bersama. Tantangan belum usai, masih banyak yang harus dilakukan untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini pekerjaan yang tidak akan pernah usai dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari ke depan seraya kita berkontribusi terhadap pembangunan sistem kesehatan di Indonesia.Edisi JKKI kali ini masih merupakah edisi khusus kelanjutan dari seri-seri sebelumnya mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Edisi kali ini khususnya memuat hasil-hasil penelitian yang menyoroti mengenai kepuasan pengguna terhadap pelayanan di era JKN.Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa tidak terjadi diskriminasi pelayanan terhadap pasien JKN terbukti dari tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pasien JKN dan pasien non JKN di sebuah rumahsakit. Ini adalah sesuatu hal yang positif dan perlu dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui, di awal-awal pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial serupa banyak penelitian mengindikasikan bahwa pasien merasa bahwa pela- yanan terhadap peserta jaminan kesehatan sosial mendapat perlakuan yang berbeda dari pasien lain (pasien yang membayar secara OOP atau asuransi lain). Jadi, tidak adanya diskriminasi pelayanan terhadap pasien JKN kali ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Namun, apakah ini berarti bahwa pasien JKN telah puas dengan pelayanan yang diterima? Penelitian di tiga provinsi di Sulawesi menyingkapkan bahwa kebanyakan pasien JKN ternyata belum puas dengan pelayanan yang diterimanya. Sebaliknya, sebuah penelitian di rumahsakit swasta di provinsi lain, juga di Sulawesi, menemukan bahwa kepuasan pasien JKN sangat tinggi, serta tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pasien JKN dan pasien non JKN. Apa yang dapat kita simpulkan dari penelitian-penelitian ini?Kepuasan merupakan hasil dari proses evaluasi kognitif dan emosional secara individual pada satu periode waktu tertentu terhadap pelayanan yang diterimanya. Kepuasan pasien sangat bergantung pada banyak hal. Dalam konteks penelitian, kepuasan pasien biasanya diukur dari persepsi mereka terhadap mutu pelayanan, atau sering disebut ‘per- ceived quality’, yang biasanya dilihat dari berbagai dimensi mutu pelayanan. Jadi, apabila diperlukan, perbaikan pelayanan juga harus terjadi di berbagai dimensi ini secara simultan.Namun, dilihat dari gambaran besarnya, kita juga dapat menelusuri berbagai hal yang kemungkinan merupakan sumber dari ketidakpuasan. Sebuah penelitian mengenai pelaksanaan JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jawa Tengah menunjuk- kan bahwa ada perbedaan ketersediaan pelayanan antara yang dijanjikan oleh kebijakan pemerintah dengan yang dapat disediakan oleh fasilitas kesehatan. Berarti ada masalah pada sisi ‘supply’. Apabila hal seperti ini dapat terjadi di sebuah provinsi besar di pulau Jawa, dapat kita bayangkan bahwa situasinya juga demikian di wilayah-wilayah lain di Indone- sia, bahkan mungkih lebih buruk khususnya di dae- rah-daerah yang lebih terpencil. Penelitian ini juga menyingkapkan belum memadainya informasi yang diterima oleh pasien sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Berarti ada masalah pada sosiali- sasi pelayanan. Penelitian lain menyingkapkan bahwa kesulitan juga dapat muncul karena pasien sulit mengakses pelayanan rujukan yang jauh sementara biayanya tidak ditanggung.Selain masalah dengan kepuasan itu sendiri, penelitian lain menyoroti bahwa penanganan terha- dap keluhan juga belum optimal. Sebuah penelitian di puskesmas di Kalimantan menunjukkan bahwa pasien hanya memiliki saluran komunikasi satu arah untuk menyampaikan keluhan, namun tidak tersedia saluran komunikasi timbal balik. Artinya, manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat memberikan um- pan balik kepada pasien tentang bagaimana keluhan tersebut ditanggapi, ditinjaklanjuti dan diselesaikan. Sudah waktunya setiap fasilitas kesehatan memiliki komunikasi dua arah dengan pasien dalam hal penanganan keluhan.Satu hal penting lain perlu pula diangkat. Mengukur kepuasan seharusnya tidak terbatas pada pengukuran kepuasan pasien. Sistem JKN memiliki konsumen internal yaitu para penyedia pelayanan. Menariknya, penelitian di tiga provinsi di Sulawesi juga menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan dari para penyedia pelayanan di era JKN ini terkait kompensasi yang tidak sesuai dengan beban peker- jaan yang meningkat di era JKN serta beban ganda akibat kurangnya SDM.Masih ada PR besar untuk seluruh jajaran pelayanan kesehatan di tingkat pusat sampai di tingkat fasilitas kesehatan, di semua institusi terkait sampai ke level individu, untuk meningkatkan upaya dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional, dan khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kita juga tidak boleh melupakan kepuasan dari para penyedia pelayanan karena merekalah ujung tombak dari sistem JKN yang menentukan keberhasilan atau kejatuhannya.Selamat membaca. Shita DewiPusat Kebijakan dan Manajemen PelayananKesehatan FK UGM

Analisis Perbedaan Kepuasan Pasien JKN dan Umum di RSUD Bantaeng Tahun 2015 Musdalifah Musdalifah; Irwandy Irwandy; Alimin Maidin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The national health (JKN) road map expected that in 2019 all health facilities including hospitals will meet the high quality standards and patient satisfaction. By developing and monitoring the patient satisfaction, in 2019 it is expected 85% of participants of JKN will satisfied with the quality of health services without any discrimination between patients. Research Purposes: This study aimed to analyze the differences level of patient satisfaction between JKN and General patients (non JKN patients) based on their perception about the quality of care they already received in Hospitals District Bantaeng in 2015. Methods: This research was a quantitative research with survey methods. Total respondents were 100 inpatients (JKN= 65 people and General = 35). The questionnaire was a modification from the hospital consumer assessment of healthcare providers and system (HCAHPS) questionnaire. The normality test and Mann-Whitney Test used to analyze the differences between patient satisfactions. Results and discussion: The study found there were no significant differences between patient satisfaction among general and JKN patients in all dimensions (communication between doctor, nurse communication, hospital environment, responsiveness, pain management, medication and discharge communication information). The whole dimension of patient satisfaction already meet the standard that is> 85%, except the environmental dimension of the hospital (71%). Conclusions and suggestions: The quality of services provided for JKN Patient has met the standard, without discrimination between JKN and general/non JKN patient. Recommendations to the hospital management are to improve the cleanliness, comfort and condition of hospital environment to increase the patient satisfaction level. Latar Belakang: Dalam road map jaminan kesehatan nasional (JKN) diharapkan pada tahun 2019 seluruh fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit akan memenuhi standar yang berlaku agar kepuasan peserta terpenuhi. Dengan mengembangkan sistem dan pemantauan kepuasan peserta, pada tahun 2019 diharapkan 85% peserta puas terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa ada diskriminasi antara jenis kepesertaan pasien baik itu pasien JKN ataupun pasien Umum. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perbedaan kepuasan pasien JKN dan Umum terhadap kualitas pelayanan yang diterima di RSUD Bantaeng tahun 2015. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Total responden sebanyak 100 pasien rawat inap (pasien JKN=65 orang dan Umum=35 orang). Kuesioner penelitian merupakan modifikasi dari hospital consumer assessment of healthcare provider and system (HCAHPS). Uji normalitas dan Mann-Whitney Test digunakan untuk melihat perbedaan kepuasan antara pasien JKN dan Umum. Hasil dan Diskusi: Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pasien JKN dan umum dari semua dimensi yakni komunikasi dokter, komunikasi perawat, lingkungan rumah sakit, daya tanggap, manajemen nyeri, komunikasi obat dan discharge information. Seluruh dimensi kepuasan pasien telah berada di atas standar yakni >85% kecuali untuk dimensi kepuasan terhadap lingkungan rumah sakit baru sekitar 71% pasien yang puas. Kesimpulan dan Saran: Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien JKN telah masuk kategori baik dimana tidak ditemukan adanya perbedaan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien umum dan JKN. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kebersihan, kenyamanan dan kondisi bangunan lingkungan rumah sakit agar tingkat kepuasan pasien di RSUD Bantaeng dapat lebih meningkat.

Gambaran Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Semarang Suryani Yuliyanti; Ratnawati Ratnawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Latar Belakang: Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah merupakan amanat UU Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada tahun 2011 terbit UU Nomor 24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya BPJS merupakan badan penyelenggara program JKN yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2014. Dalam peraturan BPJS fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Pelayanan FKTP seharusnya mengutamakan Preventif dan Promotif tanpa melupakan kuratif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan layanan BPJS di Fasilitas kesehatan tingkat 1. Metode: Penelitian deskriptif terhadap cakupan dan pemanfaatan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat 1. Pengumpulan data selama bulan Januari 2015 dilakukan dengan observasi dan wawancara pada 100 pasien dan 20 dokter di fasilitas kesehatan tingkat 1. Hasil: Data yang diperoleh dari FKTP, dokter menyatakan bahwa rata – rata kunjungan pasien 10-50 orang perhari, cakupan layanan yang diberikan memenuhi aturan BPJS yaitu meliputi pemberian layanan pengobatan, preventif, promotif dan rehabilitatif. Pelayanan yang masih kurang optimal diantaranya masih terdapat 5 Faskes yang belum memberikan layanan imunisasi, layanan KB belum mencakup MKJP, dan pelayanan home care yang tidak dilaksanakan secara maksinal. Kendala yang dirasakan sulitnya prosedur layanan BPJS akibat sosialisasi yang kurang bagi pasien dan Faskes menimbulkan kesalahpahaman baik antara pasien dengan Faskes maupun antara FKTP dengan Faskes tingkat 2. Pasien mengeluh obat yang diperoleh berbeda merk, pelayanan yang kurang memuaskan, Meski demikian 100% persen responden dokter dan Pasien menyatakan bahwa BPJS bermanfaat, yaitu biaya kesehatan menjadi lebih murah. Penyakit kronis menjadi lebih terkontrol, kompetensi dokter lebih meningkat dengan adanya program pelatihan yang dilaksanakan oleh BPJS, adanya rujukan balik sebagai proses evaluasi layanan yang diberikan FKTP. Sehingga berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan BPJS di Semarang sesuai ketentuan dan memberikan manfaat baik bagi pasien maupun bagi dokter meskipun masih perlu perbaikan pada program preventive dan promotif. Background. Implementation of the National Health Insurance program (JKN) by the government is mandated by Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. In 2011 the government published Law No. 24 about the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hereinafter BPJS. BPJS is an organization who implement the JKN program that started since January 2014. BPJS at primary health facilities is an important component of health care that should give priority to preventive and promotive without forgetting curative and rehabilitative. This study aims to describe the implementation BPJS services at primary health facilities. Method. Descriptive study on the coverage and utilization of primary health facility service. Data collection at January 2015 is done by observation and interviews on 100 patients and 20 doctors at the primary health facility. Results. Data obtained from primary health facility, average of patient visits is 10-50 people per day, the availability of services is accordance with the BPJS rule, but need improvement on immunization, family planning and home care service. Obstacles of BPJS program is the lack of procedure and rule information, that cause misunderstandings between patients and doctor. Patient complain that they receive difference medicine, and the bad service when they use BPJS. Nevertheless physician and patient agree that BPJS make the health costing affordable, especially in chronical diseases. It increases medical personnel competencies through training program from BPJS and patient referral system. So the conclusion is implementation of health program from BPJS in Semarang is accordance with the rule, and give many benefits in health service. However it needs improvement in preventive and promotive service.

Gambaran Kepuasan Petugas Kesehatan dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Tahun 2014 Rini Anggraeni; Alimin Maidin; Nur Hanifah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Introduction: The objectives of National Health Insurance scheme (JKN) are to improve the access of community to health services and to improve the quality of health services. In order to achieve those objectives, the JKN implementation needs to be monitored regularly to gain the minimum level of patient satisfaction (80%). Method: The research goal was to identify the obstacles of JKN implementation related to satisfaction of health care workers and patient with JKN programs. The research informants were the hospital, health center, Health District office, BPJS Office and family physicians and patients. The research used a qualitative approach and using purposive sampling method. The triangulation methods used through observation ang collected primary and secondary data. Results and Discussions: The research found several constraints in the implementation of JKN related to satisfaction of health care workers and patients. Some patients in health centers were unsatisfied with the services (timely and care classes and administrative services). The patients also feel disappointed with the limitation of drugs that given only for a week consumption. The respondents also unsatisfied with the membership system for newborn babies. The number of patient satisfaction with the referral system was also low because the cost for referral transport was not covered by the JKN. The health workers also feel unsatisfied in regards of payment system they received because it was not equal with their workload. The numbers of human resources also are still lacking. Conclusions: There are patients who were unsatisfied with the services they received. The health workers were also unsatisfied with the financial payment systems. It was recommended that the BPJS needs to conduct patient satisfaction surveys regularly to improve the JKN program quality as well as providers and patients’ satisfaction. Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional secara umum dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu, pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan. Metode: Mengidentifikasi kebijakan dan hambatan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dalam aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh RS, BPJS, puskesmas, dinas kesehatan, Bappeda, dokter keluarga, dan pasien. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling Rasional dan sasaran penggunaan dan pengumpulan data menggunakan triangulasi data primer, data sekunder, dan observasi. Hasil dan Diskusi: Ditemukan kendala dalam pelaksanaan JKN yang terkait dengan aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta JKN. Masih ada pasien rawat inap di puskesmas yang kurang puas terhadap pelayanan yang mereka terima dalam hal ketepatan waktu pelayanan, hak kelas perawatan dan pelayanan administrasi di puskesmas. Selain itu, masih ada pasien yang merasa kecewa dengan batasan pemberian obat yang diberikan hanya untuk satu minggu, dan pasien merasa kurang puas dengan sistem kepesertaan bagi bayi baru lahir. Kepuasan terhadap system rujukan juga masih kurang karena pertanggungan masih belum menutupi biaya rujukan dan distribusi penempatan rumah sakit rujukan yang jauh dari tempat tinggal peserta.Bagi petugas kesehatan, masih ada petugas yang menyatakan kurang puas dengan pembagian jasa yang tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat dan SDM yang jumlahnya sedikit. Kesimpulan: Masih ada peserta yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang didapatkannya. Selain itu masih ada petugas kesehatan yang menyatakan belum puas dari segi finansial. Oleh karena itu, pihak BPJS bekerjasama dengan institusi pendidikan atau pengkajian yang bersifat independen perlu melakukan survei kepuasan pasien peserta JKN dan survei kepuasan petugas kesehatan secara rutin dan berkesinambungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA