Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia) M. Faozi Kurniawan; Budi Eko Siswoyo; Faisal Mansyur; Wan Aisyah; Dedy Revelino; Welly Gadistina
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: The Indonesian National Health Insurance (JKN)was commenced in early 2014. BPJS Kesehatan (parastatal organization appointed as JKN management entity) and the primary health centers (PHCs) are dealing with challenges and bottlenecks in providing quality health service to JKN beneficiaries. One of the challenges is the management and utilization of the capitation fund, which is used as the payment model for PHC. The monitoring and evaluation of the capitation fund are imperative to improve the attainment of universal health coverage through JKN program.Objective: To analyze the management and utilization of capitation fund in PHC including the bottlenecks and to generate solutions in the implementation of JKN.Method: This is a descriptive study using quantitative and qualitative approaches. A total of 384 PHCs in 7 regionals and 20 districts were selected using random sampling. Primary data were collected through series of interviews and FGDs using a standardized questionnaire. Secondary data on capitation fund and health care services (2014-mid 2015) were collected from primary health centers and BPJS Kesehatan database. Qualitative data were analyzed using thematic approach and quantitative data were descriptively analyzed to show the capitation fund and health care utilization trend at PHC level.Result: Although an increase in overall income from capitation fund was observed in the majority of PHCs, there was a higher increase in patient utilization leading to lower actual capitation income generated by PHCs. Such finding is applicable morely to Private GP Practice (Dokter Praktik Perorangan) and Private Primary Clinic (Klinik Pratama). Quantitative findings show that most private PHCs experienced deficit. Most Puskesmas used Head of District decree/district regulation as the main legal basis for capitation fund management and utilization. However, many of the local regulations are not completely in line with central-level mainly because of the rapid changes at the central-level. Such disconnection of policies between levels of government has led to confusion at the PHC level in fund management and use. As the sole purchaser, BPJS Kesehatan is considered to be not yet well involved in district capitation fund planning and budgeting. Such practices were perceived to be even less condusive in the monitoring and evaluation of capitation fund usage.Conclusion: To ensure the quality of care and the sustainability of PHCs as JKN providers, capitation fund should be increased. Local government needs to support JKN implementation by issuing clear guidelines that follow central policies on how PHCs should plan and manage capitation fund. Continuous monitoring and evaluation of capitation fund is important to ensure that JKN program targets are achieved at the primary care level.Keywords: capitation, management, utilizationABSTRAKLatar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2014. BPJS Kesehatan (badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara JKN)dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menghadapi tantangan dan hambatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Salah satu tantangannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebagai model pembayaran FKTP. Monitoring dan evaluasi penyelenggaran dana kapitasi menjadi penting untuk meningkatkan capaian jaminan kesehatan semesta melalui program JKN.Tujuan: Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di FKTP, termasuk kendala dan alternatif solusi dalam penyelenggaraan JKN.Metode: Studi deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sampel 384 FKTP di 7 regional dan 20 kabupaten/ kota dipilih secara acak. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan FGD dengan kuesioner terstan- dar. Data sekunder terkait dana kapitasi dan pelayanan kese- hatan (2014 – pertengahan 2015) dikumpulkan dari FKTP dan BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan tematik sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan tren dana kapitasi dan utilisasi pelayanan kesehatan di FKTP.Hasil: Meski peningkatan penerimaan dari dana kapitasi ditemukan di sebagian besar FKTP, namun tingginya utilisasi pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di FKTP. Temuan tersebut terutama dialami dokter praktek perorangan dan klinik pratama. Analisis kuantitatif juga menunjukkan sebagian besar FKTP swasta mengalami defisit. Sebagian besar Puskesmas menggunakan SK Bupati/ Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Namun, banyak kebijakan dari Perda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Pusat, terutama karena perubahan kebijakan yang cepat di tingkat Pusat. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi FKTP dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi. Sebagai satu-satunya pembayar, BPJS Kesehatan dianggap belum terlalu terlibat dalam perencanaan dan penganggaran dana kapitasi di daerah. Hal ini kurang kondusif dalam mendukung monitoring dan evaluasi penggunaan dana kapitasi.Kesimpulan: Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan FKTP sebagai penyedia layanan, dana kapitasi sebaiknya ditingkatkan. Perda juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan JKN dengan menerbitkan pedoman yang jelas dan mengikuti kebijakan Pusat terkait bagaimana FKTP sebaiknya merencanakan dan mengelola dana kapitasi. Monitoring dan evaluasi kapitasi secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan ketercapaian sasaran program JKN di tingkat pelayanan primer.Kata Kunci: dana kapitasi, pengelolaan, pemanfaatan

Analisis Efisiensi Teknis Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sleman Menggunakan Data Envelopment Analysis Mas’ud Mas’ud; Laksono Trisnantoro; Julita Hendrartini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground. Presidential Decree No. 12/2013 states that BPJS Health in carrying out health insurance, using a capitation financing system in health care first level (primary). According to Minister Regulation No.19 / 2014, that the allocation of capitation funds used for the payment of health care services for health workers and non-health workers who perform services on health care first level. While the operational services allocated for drugs, medical devices, and medical consumable material and other health care operations. Necessary to study the use of the funds in question so that the operational and health services can run effectively, efficiently in order to determine the appropriate policies by local government and center.Methods. This type of study is a mixed analytic methods. In the quantitative data analysis method Data Envelopment Analysis (DEA) and qualitative data to explain the quantitative data. The study population includes all government-owned health centers in Sleman (25 health centers. This study will look at the efficiency of technical management puskesmas capitation funds for the implementation of individual health efforts in Sleman district PHC in 2014.Results. Based on the analysis with DEA method, only 3 of the 25 health centers health centers (12%) which has been technically cost efficiency and 13 health centers (52%) were technically efficient system. Tobit regression analysis shows that there are four variables that significantly, variable utilization figure (positive direction), reference number (positive direction), the ratio of non-medical personnel (negative direction), and capitation funds (negative direction).Conclusion and Suggestions. In general, health centers in Sleman yet technically efficient in the management of capitation funds. Policy-oriented technical efficiency costs will affect the value of the technical efficiency of the system. Expected DHO monitoring, evaluation and improvement of the efficiency of the management of Puskesmas capitation funds intensively and comprehensively on the quality of the performance of health centers as an indicator.Keywords. Capitation Funding, Primary Health Care, Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA).ABSTRAKLatar Belakang. Perpres No. 12/2013 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, menggunakan sistem pembiayaan kapitasi di faskes tingkat pertama (primer). Menurut Permenkes No.19/2014, bahwa alokasi dana kapitasi dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP (60%). Sedangkan layanan operasional dialokasikan untuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Diperlukan kajian penggunaan dana yang dimaksud sehingga operasional dan layanan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien guna menentukan kebijakan yang tepat oleh pemdah dan pusat.Metode. Jenis Penelitian ini merupakan analitik dengan pendekatan mixed methods. Pada data kuantitatif menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan data kualitatif menjelaskan data kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh puskesmas milik pemerintah di Kabupaten Sleman (25 puskesmas). Penelitian ini akan melihat efisiensi secara teknis pengelolaan dana kapitasi puskesmas terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di puskesmas Kabupaten Sleman tahun 2014.Hasil. Berdasarkan hasil analisis dengan metode DEA, dari 25 puskesmas hanya 3 puskesmas (12%) yang telah efisiensi secara teknis biaya dan 13 puskesmas (52%) yang efisien secara teknis sistem. Hasil analisis regresi tobit menunjukkan terdapat 4 variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel angka utilisasi (arah positif), angka rujukan (arah positif), rasio tenaga non kesehatan(arah negatif), dan dana kapitasi (arah negatif).Kesimpulan dan Saran. Secara umum puskesmas di Kabupaten Sleman belum efisien secara teknis dalam pengelolaan dana kapitasi. Kebijakan yang berorientasi kepada efisiensi teknis biaya akan berpengaruh terhadap nilai efisiensi teknis sistem. Diharapkan Dinkes melakukan monitoring, evaluasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana kapitasi puskesmas secara intensif dan komprehensif terhadap mutu kinerja puskesmas sebagai indikatornya.Kata Kunci. Dana Kapitasi, Puskesmas, Efisiensi Teknis, Data Envelopment Analysis (DEA).

Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Bengkulu Yandrizal Yandrizal; Desri Suryani; Betri Anita; Henni Febriawati; Riska Yanuarti; Bintang Agustina Pratiwi; Heldi Saputra
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTIntroduction: The National Health Insurance began in 2014 gradually toward Universal Health Coverage. The purpose of the National Health Insurance in general is easier for people to access health services and obtain quality health services. Health providers are limited, extensive spread of population and limited access, leading to less supply (provision of services) by the government and other parties, so it would appear inequality and financing of health care.Purpose: to know the availability of health care facilities as well as efforts to achieve compliance with Univarsal Coverange Health in Bengkulu Province.Metoe Research: Research using design analysis method formative To assess the implementation of policies. Descriptive study is observational, presents an overview and focus on solving the actual problem. The unit analyzes the data collection was health facilities using quantitative and qualitative approaches.Results And Discussion: The first-level health facilities(FKTP) as much as 272 units, 590 units needs. Puskesmas capitation average Rp. 4847, -. All hospitals are already working with BPJS and needs a bed in 1769, the highest available FKTP 1329. Utilization of Physician Practice. Government encourages open pratama clinics and doctors as well as provide opportunities practice at the PPDS.Conclusion: The first-level health facilities are lacking. Doctors and dentists in the health centers are still less impact on the small capitation funds received. Local Government clinics and physician practices to encourage and develop the health center. Shortage of specialist doctors by maximizing all participants Medical Education Program Specialist of the Bengkulu Province can return by providing specialist medical support equipment and incentives.Keywords: Equity Services, Access Services, Equity Health Care Financing.ABSTRAKLatar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada Tahun 2014 secara bertahap menuju Universal Health Coverage. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas, penyebaran penduduk yang luas dan akses yang terbatas, menyebabkan kurang supply (penyediaan layanan) oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga akan muncul ketidakmerataan pelayanan dan pembiayaan kesehatan.Tujuan: mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya pemenuhan untuk mencapai Univarsal Health Coverange di Provinsi Bengkulu.Metode: penelitian menggunakan rancangan metode analisisformatif Untuk menilai pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian deskriptif yang bersifat observasional, menyajikan Gambaran dan memusatkan pada pemecahan masalah aktual. Unit analisis fasilitas kesehatan. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Hasil: Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 272 unit, kebutuhan 590 unit. Kapitasi Puskesmas rerata Rp. 4.847,-. Semua rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS dan kebutuhan tempat tidur 1769, tersedia 1329. Pemanfaatan FKTP tertinggi Dokter Praktek. Pemerintah mendorong buka klinik pratama dan prakter dokter serta memberi kesempatan Pendidikan Dokter Spesialis.Kesimpulan: Fasilitas kesehatan tingkat pertama masih kurang. Dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas masih kurang berdampak kepada kecil dana kapitasi yang diterima. Pemerintah Daerah mendorong klinik dan dokter praktek dan mengembangkan Puskesmas Perawatan. Kekurangan dokter spesialis dengan memaksimalkan semua peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Provinsi Bengkulu dapat kembali dengan menyediakan peralatan penunjang medis spesialistik dan insentif .Kata Kunci : Pemerataan Pelayanan, Akses Pelayanan, Pemerataan Pembiayaan Kesehatan.

Kajian Literature: Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Irwandy Irwandy
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: The National Health Insurance (JKN) in Indonesia, which started on January 1, 2014 has contributed greatly to reform health care systems and financing in Indonesia. As mandated by law, is expected to gradually JKN can become the backbone for achieving Universal Health Coverage in 2019. Until now, there are various studies aimed to evaluate the JKN program that has been expected to provide recommendations for this program.Purposes: The purpose of this research was to conduct the literature review about the implementation of the National Health Insurance program in Indonesia and formulate the recommendations to improve it.Methods: The research was conducted in March 2015 by reviewing the literature on various journals research those have been published during the period January 2014 to March 2015 on the UNHAS website repository. There were 8 Journals found and reviewed in this research.Results: The results showed that at the beginning of JKN program, there are several problems found in the implementation such as the lack of regulations and guidelines related to the implementation of JKN, low coverage of socialization programs to health centers and hospitals, hospital was unprepared to meet the specific requirements for BPJS credentials, the hospital was unsatisfied with the tariffs of INA CBG, and hospital claims is often too late. However, another journal showed that as for the level of patient satisfaction at hospital, 87.7% of respondents are satisfied.Conclusions: During the implementation of JKN Program in Indonesia, there are several problems and challenges. Therefore we need to learn and improve the program based on this experience and research findings. To achieve Universal Health Coverage in 2019 we need to improve the quantity and quality of research in evaluating the implementation of JKN in Indonesia. Keywords: National Health Insurance, Evaluation, Literature Review ABSTRAKLatar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari Tahun 2014 telah memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, JKN diharapkan secara bertahap dapat menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di Tahun 2019. Hingga saat ini telah banyak dilakukan berbagai penelitian yang bertujuan mengevaluasi program JKN yang diharapkan dapat memberi masukan dalam upaya perbaikan kedepan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan melakukan kajian literature untuk memperoleh masukan dalam perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. \Metode: Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2015 dengan melakukan kajian literature terhadap berbagai hasil penelitan yang telah dipublish selama periode Januari 2014 hingga Maret 2015 pada website repository Universitas Hasanuddin, Makassar yakni sebanyak 8 jurnal penelitian.Hasil: Hasil kajian terhadap beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama penerapan JKN ditemui beberapa kendala yang dihadapi yakni pada awal pelaksanaan masih terkendala dengan belum tersedinya beberapa regulasi dan juknis terkait implementasi JKN, sosialisasi teknis program ke fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas dan RS masih rendah, disamping itu masih kurang siapnya beberapa RS dalam memenuhi persyaratan kredensial yang ditetapkan BPJS, besaran tarif INA CBG yang dirasa kurang tepat bagi RS serta klaim RS yang terlambat. Hasil penelitian lain juga memperlihatkan untuk tingkat kepuasan pasien BPJS di salah satu RS telah berada pada kategori baik yakni 87,7%.Kesimpulan: Selama penerapan Program JKN di Indonesia telah ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program JKN. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelaksanaan program JKN demi pencapaian Univeral Health Coverage pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan penelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan JKN di Indonesia. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Evaluasi, Kajian Literature

Implementasi Kebijakan JKN oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Irawati Sagala; Laksono Trisnantoro; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: On January 1st, 2014, the implementation of NHI started in Indonesia as well as in the district of Anambas Islands accordance with the mandate of Law No. 24 in 2014. NHI policy is a top-down policy that must be implemented. On the process of implementation, the health service providers in the RSL, as the main reference in Anambas Islands, have some problems due to the characteristics’ differences of regional and limitations the District of Anambas Islands as the border areas, islands and separated-areas (DTPK). In the context of health, rural and remote areas is often associated with a state of limited public transport, poor road infrastructure, long distances to health service facilities and difficulties in recruiting and retaining health personnel. As a result there is a significant impact on the provision of adequate health care. The availability of resources is inadequate in every health facility in Anambas Islands is also an obstacle for the implementation of NHI any existing health facilities in the District of Anambas Islands must qualify credensialing set by BPJS Health.The Objective: To analyze the implementation of NHI policy by the health service providers in the District of Anambas Islands.Method: This research is using the descriptive research with qualitative methods using a single case study, design to analyze the implementation of the NHI policy established by the health service providers in Anambas Islands, which is focused on resources, bureaucratic structure and disposition.Result: Implementation of policy NHI by health care providers both in health centers and hospitals are still many have constraints such as limited power specialist, especially in hospitals, general practitioners definitive still lacking in some health facilities, the limited infrastructure in health centers and hospitals that cause will not want the patient should be referred. This adds to the burden of transportation costs to society as ocean freight rates are quite expensive though some things can be addressed as a problem of information and improvement of bureaucratic structures, but it can not prevent the public to be referred.Conclusion: The implementation of NHI policy does not match held in Anambas Islands as the border areas, islands and separated-areas area because of the benefits received by the community of NHI be limited due to so many constraints faced by health care providers. Keywords : Implementation of policy, the National Health Insurance, health service providers.ABSTRAKLatar belakang : Dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2014 maka pada tanggal 01 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional dimulai di Indonesia, demikian juga halnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah DTPK. Dalam konteks kesehatan, daerah pedesaan dan terpencil sering dikaitkan dengan keadaan transportasi umum yang terbatas, infrastruktur jalan yang buruk, jarak yang jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan. Akibatnya ada dampak yang signifikan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai pada setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi kendala karena dalam pelaksanaan JKN setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memenuhi syarat kredensialing yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.Tujuan: Menganalisis implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjalin untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang difokuskan pada sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.Hasil: Implementasi kebijakan JKN oleh pemberi pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit masih banyak mengalami kendala seperti terbatasnya tenaga spesialistik khususnya yang ada di rumah sakit, dokter umum yang definitif masih kurang di beberapa fasilitas kesehatan, keterbatasan prasarana di puskesmas dan rumah sakit yang menyebabkan mau tidak mau pasien harus dirujuk. Hal ini menambah beban biaya transportasi bagi masyarakat karena tarif angkutan laut yang cukup mahal walaupun beberapa hal dapat dibenahi seperti masalah informasi dan perbaikan struktur birokrasi namun hal tersebut tidak dapat mencegah masyarakat untuk dirujuk.Kesimpulan: Implementasi kebijakan JKN tidak cocok dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah DTPK karena manfaat yang diterima masyarakat dari JKN menjadi terbatas disebabkan begitu banyak kendala yang dihadapi oleh pemberi pelayanan kesehatan. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional, pemberi pelayanan kesehatan

Sekilas Gambaran Pelaksanaan JKN Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Selamat berjumpa kembali.Edisi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada bulan September ini berfokuspada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berlang- sung sejak 2014. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar fasilitas kesehatan (dokter praktik, klinik, rumah sakit) secara prospektif sehingga hal ini mengubah sistem kesehatan Indonesia secara me- nyeluruh. Dalam system seperti ini, kendali biaya dan sumber daya lain sangat diperlukan. Bahasan mengenai JKN merupakan topik-topik utama dalam berbagai kongres, symposium mau pun seminar di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini mengingat pentingnya memastikan keberlangsungan sistem JKN yang efektif dan efisien untuk melindungi masyakarat dari biaya kesehatan yang tinggi dan memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu.Oleh karena itu, bahasan mengenai pelaksana- an JKN tidak pernah ada habis-habisnya. Tinjauan dapat dilakukan dari berbagai sudut, misalnya pem- biayaannya, keanggotaannya, kesiapan fasilitas, kerjasama dengan pihak swasta, dan sebagainya. Telah banyak pula penelitian dilakukan untuk meng- evaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan JKN di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatannya.Artikel-artikel kali ini akan sejalan dengan se- mangat untuk membangun system JKN yang lebih kuat, transparan dan akuntabel. Topik bahasan meli- puti misalnya berbagai temuan dari hasil kajian litera- ture sampai sejauh ini tentang JKN, pelaksanaa JKN di daerah, pola pemanfaatan JKN untuk kelompok peserta mandiri, pengelolaan dan pemanfaatan danakapitasi, dan analisis efisiensi teknis dari dana kapitasi.Walau pun ini hanya merupakan sebagian kecil dari gambaran pelaksanaan JKN di Indonesia, namun artikel-artikel ini akan membuka wawasan dan pe- mahaman kita secara lebih mendalam pada topik- topik yang diangkat. Utamanya, artikel-artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dirasakan dan memberikan saran-saran perbaikan ke depan. Namun tentu saja perbaikan tidak otoma- tis akan terjadi tanpa ada pergerakan yang berarti dari arah komunitas kebijakan dan para pelaksana- nya.Hal ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua, para peneliti kebijakan, bahwa penelitian yang kita lakukan hendaknya tidak sekedar dilaku- kan demi menghasilkan sebuah publikasi. Publikasi merupakan hal yang positif karena ini membuka ke- sempatan bagi kalangan yang lebih luas untuk ter- papar dengan informasi dan temuan-temuan peneli- tian kita. Namun, untuk sungguh-sungguh memper- kuat system JKN sesuai dengan yang kita harapkan, rekomendasi penelitian kita hendaknya ditindaklan- juti hingga menjadi perubahan pelaksanaan kebijak- an atau bahkan perubahan kebijakan.Ini merupakaan pe-er besar bagi kita semua, dan bukan merupakan pe-er yang mudah. Namun, justru karena itulah kita hendaknya termotivasi untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang ap- plicable dan mampu menggerakkan tindak lanjut dari target audience kita.Selamat membacaShita Dewi - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Kajian Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) Tahun 2014 Alimin Maidin; Sukri Palutturi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Changes in health financing towards Universal Health Coverage (UHC) is to provide benefits, but on the other hand have a negative impact and the risks. Implementation of the National Health Insurance should be monitored in order to achieve the level of satisfaction of 80% against BPJS of health facilities.Aims: Monitoring and evaluating the implementation and the barriers to formulate policy recommendations on the improvement of the National Health Insurance program (JKN) in the province of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi in 2014; explained various aspects of the progress and challenges on political and institutional transformation program, advocacy and socialization, participation, service infrastructure at health facilities, referral system, Human Resources and Capacity Building; explained various aspects of the progress and challenges of financing, the risk of fraud, and the impact on utilization, satisfaction of participants and providers.Methods: This study used a qualitative approach. This research was conducted in the Province of South Sulawesi (Makassar City and Jeneponto), South East Sulawesi (Kendari and Konawe) and W est Sulawesi (Mamuju and Majene regency). The selection of respondents was done by using purposive sampling technique. Informants were from different elements: Hospitals, BPJS, Health Center, Health Department, Bappeda, Family Doctor and patient. Data were collected by using indepth interviews and review documents. Analysis of the data was using triangulation techniques either method and source triangulations.Results: There are still many problems, especially at the initial stage of implementation JKN. Problems related to aspects of political and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building, aspects of financing, the risk of fraud in the implementation of JKN, and the impact JKN against utilization, satisfaction of participants and providers. Conclusion:Guarantee to quality of service by providers and patients will increase if policies and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, JKN membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building are strengthened and improved. It also covers aspects offinancing, the risk of fraud in the implementation of JKN and JKN impact on utilization, satisfaction of participants and providers. Keywords: JKN, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi ABSTRAKLatar belakang: Perubahan pembiayaan kesehatan menuju Universal Health Coverage ( UHC) merupakan hal yang menjanjikan namun pada sisi lain mempunyai dampak dan risiko. Pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan.Tujuan: Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hambatan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada tahun 2014; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan pada aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, sistem rujukan, SDM dan Capacity Building; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan dari aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud, dan dampak terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari dan Kabupaten Konawe) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene). Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan berasal dari berbagai unsur: Rumah Sakit, BPJS, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dokter Keluarga, dan pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan indepth interview dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik triangulasi baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber.Hasil: Masih banyak ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan JKN terutama pada tahap awal pelaksanaannya. Masalah yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, aspek pembiayaan, risiko terjadinyaFraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Kesimpulan: Jaminan kualitas pelayanan oleh provider dan pasien akan meningkat jika asapek aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan JKN, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu juga mencakup aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider. Kata Kunci: JKN, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

Analisis Pola Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Non PBI Mandiri Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas Arih Diyaning Intiasari; Julita Hendrartini; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground : There is a suspected tendency of adverse selection during the implementation of JKN typically among Non PBI members (voluntary member) impact on the high rate of claims for services, especially in the outpatient claims level in hospital. It is necessary to study the patterns of utilization of health financing among Non PBI participants to describe determinants that influence it. Policy recommendations for the improvement of public health financing for non-poor informal sector are expected to support the efforts toward the expansion of the universal health coverageMethod: This study design was cross-sectional in the period from June to December 2015. Data collection is using qualitative approach with in-depth interview guide. Informants are some 24 people comprising 12 Non PBI informant participants, 3 the registrar at the health center, 2 nurses in health centers, 3 the registrar at the private hospital and 4 people registrar in General HospitalResult: There are four patterns of usage by the participants of the Non PBI (Mandiri). The utilization pattern consists of: Utilization of health services appropriate tiered referral system, utilization of health insurance by their own preference of referral system, utilization of health insurance only for health care outpatient and inpatient hospital and utilization of health insurance only for inpatient health services in hospital Conclusion : There is a tendency for adverse selection and moral hazard on utilization of health financing by Non PBI members. Some referral practices are not in accordance with the procedure of tiered referral system due to several identified reasons either from the demand side and the supply side. Keyword : social health insurance, Adverse Selection ABSTRAKLatar Belakang: Adanya kecenderungan terhadap fenomena adverse selection pada skema Non PBI Mandiri berdampak kepada tingginya rasio klaim pelayanan terutama pada klaim rawat jalan tingkat lanjutan di FKTL. Perlu dilakukan kajian terhadap pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan era JKN pada peserta Non PBI Mandiri untuk mengetahui gambaran determinan yang mempengaruhinya. Rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sektor informal non miskin diharapkan dapat mendukung upaya perluasan kepesertaan menuju kesehatan masyarakat semestaMetode: Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang pada periode Bulan Juni-Desember 2015. Pengambilan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan panduan wawancara mendalam. Informan yang terlibat sejumlah 24 orang yang terdiri dari 12 informan peserta Non PBI Mandiri, 3 orang petugas pendaftaran di Puskesmas, 2 orang perawat di Puskesmas, 3 orang petugas pendaftaran di RS Swasta dan 4 orang petugas pendaftaran di RS UmumHasil : Identifikasi pada informan menemukan adanya 4 pola penggunaan jaminan pembiayaan kesehatan oleh peserta Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan tersebut terdiri dari : Pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai sistem rujukan berjenjang, Pemanfaatan jaminan kesehatan dengan sistem rujukan APS, Pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTL dan pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat inap di FKTLKesimpulan: Adanya kecenderungan adverse selection dan moral hazard teridentifikasi pada peserta skema Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur sistem rujukan berjenjang disebabkan adanya beberapa hal yang dapat teridentifikasi baik dari sisi demand maupun sisi supply. Keyword : BPJS Non PBI Mandiri, Adverse Selection

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA