cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 3 (2020)" : 7 Documents clear
Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan Arissy Jorgi Sutan; Ridho Al-Hamdi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.55005

Abstract

Keadilan sosial menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia terutama dalam bidang kesehatan dimana masih banyak diskriminasi dan tidak meratanya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi dengan tujuan pemerataan kesehatan di seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan dalam melihat konsep keadilan dalam bidang kesehatan terutama kebijakan BPJS. Utilitarianisme berfokus pada konsep kebahagiaan haruslah dapat dirasakan oleh kebanyakan orang. Berbeda dengan konsep libertarianisme yang memandang keadilan merupakan preferensi dari masing-masing individu. Penggunaan kedua teori tersebut sangat mempengaruhi jalanya kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan penting yang dapat memberikan pemerataan kesehatan bagi masyarakat banyak sehingga sangat menarik melihat kecenderungan konsep keadilan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data terutama dari berita-berita media massa online yang bereputasi. Hasilnya, kajian ini mengukur konsep keadilan BPJS Kesehatan dengan tiga indikator, yaitu: Bebas dari diskriminasi dan kesetaraan, ethics of rights, dan ethics of care. Di masing-masing indikator tersebut, akan ditetapkan, apakah praktik BPJS Kesehatan masuk kategori libertarian atau utilitarian. Pertama, pada indikator bebas diskriminasi dan kesetaraan, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep semi-libertarianisme. Kedua, pada indikator ethics of rights, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep libertarianisme. Ketiga, pada indikator ethics of care, praktik BPJS Kesehatan cenderung pada konsep utilitarianisme. Berdasarkan tiga indikator keadilan tersebut, sistem BPJS Kesehatan memiliki kecenderungan pada konsep semi-libertarianisme. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun dasar hukum pelayanan BPJS Kesehatan mengarah pada utilitarianisme, praktiknya cenderung pada libertarianisme.Social justice is one of Indonesia’s targets, mainly in the healthcare issue where discrimination and the lack of equality in the healthcare service are still found in many regions. By 2014, the BPJS-Healthcare started to operate itself with the aim of healthcare equality among Indonesian society. There is a different view in defining the concept of justice in the case of the healthcare issue, particularly in the BPJS Healthcare policy. The utilitarianism school argues that the concept of justice should be implemented for all people, while the libertarianism school says that justice is depending on personal preferences. Adopting these two schools can influence the implementation of the BPJS Healthcare policy in Indonesia. BPJS Healthcare is one of the essential policies in providing healthcare equality for society so that it is fascinating to be analyzed further, which justice school adopted by Indonesia’s BPJS Healthcare. Methodologically, this article is based on qualitative research by applying the case study approach. Library research is employed as the data-gathering technique primarily from news channels of reputable online mass media. This study investigates the justice concept of BPJS Healthcare with three leading indicators: free from discrimination and the importance of equality, ethics of rights, and ethics of care. Considering these three indicators, this study’s finding decides to classify each indicator into whether the utilitarian school or the libertarian school. First, in the indicator free from discrimination and the importance of equality, the implementation of the BPJS Healthcare intends to the semi-libertarianism school. Second, in the indicator of ethics of rights, the implementation of the BPJS Healthcare intends to adopt the libertarianism school. In the meantime, in the indicator of ethics of care, the implementation of the BPJS Healthcare seemingly applies to utilitarianism schools. Based on the three-justice indicator, the BPJS Healthcare system intends to adopt what so-called as “semi-libertarianism” school. It denotes the fact that although the system seems to adopt the utilitarianism school, the implementation of the policy tends to apply to the libertarianism school. 
Public Search Interest Analysis on Indonesian COVID-19 Containment Policy Muhammad Farid Rizqullah; Rizma Adlia Syakurah
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.57541

Abstract

To assess public search interest pattern on Indonesian containment policy and to determine the use of Google Trends as an early warning system and a tool for making a suitable form of risk communication and interventions during COVID-19 Pandemic. The data related via GT using time series data ranging from 1 March 2020 to 2 May 2020. The data then compared to the number of COVID-19 daily new cases.  Qualitative analyzes used in every spike/peaking of search interest. The time-lag correlation with Pearson correlation was performed to measure the correlation between the raised of GT data and the increase of COVID-19 cases. From the keyword searched ‘lockdown’, ‘PSBB’, and ‘jaga jarak’ has 5,3,1 peak, respectely. PSBB’ has a highly significant positive correlation (R = 0,8137) compared with ‘lockdown’ (R = -0,2494) and ‘jaga jarak’ (R = 0,3177) with Pearson correlation. Lag-period wise, ‘PSBB’ also has a highly significant positive correlation in all set (P£0,05). ‘PSBB’ reached its peak consistently based on the policy issued by the Government. Validation using time-lag correlation shows the significant correlation between RSV keywords related to Government of Indonesia personal protection and the number of COVID-19 cases. GT can be used as a public search interest in accordance with government policy and also can confirm the reaction among population which is the original policy of the Indonesian government.
Kebijakan Asuransi Kesehatan Taiwan (Taiwan National Health Insurance) dan Pembelajaran Bagi Negara Berkembang Ardila Putri; Silvia Dian Anggraeni; Rika Isnarti; Rezya Agnesica
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.57637

Abstract

Taiwan mendapat apresiasi dari berbagai negara di dunia berkat kemampuannya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Kesuksesan Taiwan dalam menangani Covid-19 tidak terlepas dari sistem asuransi nasional satu pintu (NHI) yang telah diterapkan Taiwan sejak tahun 1995. Saat ini NHI Taiwan dianggap sebagai asuransi kesehatan nasional terbaik di dunia. Melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan asuransi kesehatan Taiwan, baik proses lahirnya NHI maupun reformasi yang dilakukan NHI dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Diakhir tulisan ini merekomendasikan beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh negara berkembang terkait dengan NHI Taiwan.Taiwan received appreciation from various countries in the world for its ability to control the spread of Covid-19. Taiwan's success in dealing with Covid-19 is inseparable from the one-stop national insurance system (NHI) that has been implemented by Taiwan since 1995. At present, NHI Taiwan is considered as the best national health insurance in the world. Through a qualitative approach that is analytical descriptive in nature, this paper aims to describe Taiwan's health insurance policies, both the process of the birth of the NHI and the reforms carried out by the NHI in the past 25 years. At the end of this article, we recommend some lessons that can be taken by developing countries related to NHI Taiwan.
Pengaruh FDI dan Free Flow of Services Sektor Kesehatan ASEAN Terhadap Kesiapan Menghadapi Pandemi COVID-19 Mohamed Al Ghani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.57760

Abstract

Tingginya kesenjangan kondisi kesehatan dan hambatan dalam upaya perbaikan serta pemerataan sistem pelayanan kesehatan di negara-negara ASEAN dianggap dapat menghambat persiapan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk melihat variabel yang memiliki korelasi dengan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi pandemi, tulisan ini mencoba melihat pengaruh FDI Inflows dengan healthcare index suatu negara serta tingkat kesiapannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hasilnya, ditemukan hubungan yang positif antara FDI Inflows dengan kualitas sektor kesehatan negara-negara ASEAN, serta tingkat health care index dengan tingkat kesiapan negara tersebut dalam menghadapi pandemi.Kata kunci: kesenjangan, COVID-19, health care index, FDI inflows, kondisi kesehatan
Tantangan Pencegahan Stunting pada Era Adaptasi Baru “New Normal” melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang Candarmaweni Lawaceng; Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.57781

Abstract

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kunci kesuksesan pencegahan stunting adalah pemantauan gizi dan pengukuran berat badan bayi dan balita yang dilakukan kader masyarakat di posyandu. Saat pandemi covid-19, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, dampak pandemi ini terhadap indonesia dapat menyebabkan generation lost di masa depan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program pencegahan stunting di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif murni, yang mengambil lokasi di 2 (dua) desa yang merupakan Lokus stunting, yaitu Desa bayumundu dan Desa Tegalogog. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan maret dan Bulan Juli. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu (1) perencanaan dan sosialisasi (2) pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasi konsumsi pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek promosi dan pemasaran. Jika pemberdayaan masyarakat optimal pada program-program ini maka pencegahan stunting di era new normal ini akan mendapatkan hasil yang optimal. Stunting is a health problem which is a priority to create quality of Indonesian human resources. The key to the success of stunting prevention is nutrition monitoring and weight measurement for infants and toddlers carried out by community cadres at the posyandu. During the co-19 pandemic, these activities could not be carried out, the impact of this pandemic on Indonesia could lead to lost generation in the future. Community empowerment is the key to the success of stunting prevention programs during the co-19 pandemic. This research is a purely descriptive study, which took place in 2 (two) villages which were stunting locus, namely Bayumundu Village and Tegalogog Village. When data is collected in March and July. Data is collected by in-depth interviews and literature studies. It can be concluded that there are 5 factors that influence the success of community empowerment programs, namely (1) planning and socialization (2) mentoring and providing motivation to target groups, (3) training in the use of the yard supporting the diversification of food consumption, (4) monitoring and evaluation of implementation the program and its impact, (5) the importance of promotion and marketing aspects. If optimal community empowerment in these programs prevents stunting in the new normal era will get optimal results. 
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19 Wiranti Wiranti; Ayun Sriatmi; Wulan Kusumastuti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.58484

Abstract

Kota Depok merupakan wilayah pertama terdeteksinya Covid-19 di Indonesia dan juga wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Untuk menangani masalah ini maka diberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan potong lintang. Responden penelitian sebanyak 285 orang dengan metode accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric. Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin (p=0,005), tingkat pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (p=0,000). Kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB. Depok City is the first area to have Covid-19 detected in Indonesia and also the region with the highest cases in West Java. The Large-scale Social Restrictions Policy (PSBB) was implemented to handle this problem. However, some people did not obey the rules and Covid-19 cases were increased. The purpose of this study is to figure the factors related to community compliance with the Large-scale Social Restrictions Policy in Depok City. This research used a quantitative method and cross-sectional design. Respondents of the study were 285 people and used an accidental sampling method. Data analyzed by univariate and bivariate with the nonparametric test. The results of this study indicate the factors associated with the Large-scale Social Restrictions Policy are gender (p = 0.005), education level (p = 0.036), knowledge (p = 0.014), and attitude (p = 0.000). The Large-scale Social Restrictions Policy’s compliance is increasing among female respondents with higher education level, have good knowledge, and a supportive attitude towards the Large-scale Social Restrictions Policy. 
Berdampakkah Pandemi Covid-19 terhadap Stunting di Bangka Belitung? Wiwin Efrizal
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.58695

Abstract

Stunting merupakan bentuk terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi Pandemi covid-19 dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi social dan mempengaruhi status gizi anak. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 terhadap prevalensi anak berisiko stunting di Bangka Belitung. Data status gizi anak diperoleh melalui system Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM) Provinsi Kepulauan Bangka periode semester pertama tahun 2020 dan dianalisa secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan pembatasan kegiatan social masyarakat berakibat pada perubahan pola social ekonomi. Pembatasan terhadap akses konsumsi dan pelayanan kesehatan akan mempengaruhi status gizi anak. Penurunan status gizi anak dapat berdampak pada peningkatan prevalensi anak berisiko stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama pandemic covid-19. Stunting is a form of stunted growth and development during the first 1000 days of life (HPK). The condition of the Covid-19 pandemic can cause changes in social conditions and affect the nutritional status of children. This study was conducted to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the prevalence of children at risk of stunting in Bangka Belitung. Data on children’s nutritional status was obtained through the electronic Community-Based Nutrition Recording and Reporting (e-PPGBM) system of Bangka Island Province for the first semester of 2020 and analyzed descriptively. The results obtained indicate that restrictions on social activities result in changes in socio-economic patterns. Restrictions on access to consumption and health services will affect the nutritional status of children. A decrease in the nutritional status of children can have an impact on increasing the prevalence of children at risk of stunting in the Bangka Belitung Islands Province during the Covid-19 pandemic.

Page 1 of 1 | Total Record : 7