cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 4 (2020)" : 7 Documents clear
Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta JKN di Medan Rapotan Hasibuan; Tri Bayu Purnama; Nofi Susanti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.59237

Abstract

Terjadi pro dan kontra begitu besar di kalangan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Besaran Iuran JKN yang kemudian dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020. Pemerintah lalu mengeluarkan kembali Perpres No 64 Tahun 2020 tentang penyesuaian besaran iuran yaitu kenaikan 37,25% pada kelas III, 96,07% pada kelas II dan 87,5% pada kelas I. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di tiga Puskesmas dengan responden 150 orang yang dipilih secara convenience sampling. Analisis data menggunakan uji chi-square dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden merupakan peserta JKN aktif (97,3%) dan mayoritas menolak kenaikan iuran (78,1%). Ditemukan faktor yang berhubungan dengan utilitas Puskesmas yaitu tingkat penghasilan responden (p=0,043) dan respon kenaikan iuran JKN (p=0,014), sementara faktor yang dominan berpengaruh adalah respon kenaikan iuran JKN (p=0,009 ; OR=2,381). Penelitian menyimpulkan penghasilan keluarga dan respon masyarakat berhubungan dengan utilitas Puskesmas. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan intervensi cakupan jaminan kesehatan nasional yang menargetkan seluruh warga. Pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah disarankan melakukan sosialisasi intensif agar publik tercerahkan mengenai keuntungan dan kerugian kenaikan iuran. Selain itu, kenaikan iuran dipandang perlu diikuti pengoptimalan pelayanan kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Physical Distancing dalam Pelaksanaan UTBK SBMPTN di Perguruan Tinggi Heri Ridwan; Irma Darmawati; Mega Nur Rahmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.59689

Abstract

Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama masa pandemi kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan physical distancing yang tercantum dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan dan merefleksikan hasil pengamatan lapangan penerapan protokol physical distancing selama pelaksanaan UTBK di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa protokol kesehatan physical distancing dilaksanakan secara optimal selama pelaksanaan UTBK pada sesi persiapan berbaris sebelum memasuki gedung, pemeriksaan kesehatan, serta penjagaan jarak aman di laboratorium komputer dengan pembatasan kapasitas ruangan sebesar 50%. Penerapan kebijakan physical distancing dinilai berjalan dengan baik sebagai upaya pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan UTBK.The Computer-Based Written Examination (UTBK) is the main requirement to enroll the College Entrance Join Selection (SBMPTN). This activity was implemented with health protocol during pandemic namely physical distancing applied as an effort to prevent Covid-19. This study discuss about implementation of physical distancing policy on KMK Number HK.01.07/Menkes/413/2020 concerning Covid-19 prevention and control. A case study was used in this research to describe and reflect the field observations of physical distancing implementation in UTBK. The results showed that the physical distancing was implemented optimally during UTBK in the preparation of when examinees stand in line before entrance the building, health checks, and computer laboratory rooms were decreased of capacity to 50%. The implementation of physical distancing policy well done as an effort for prevention of Covid-19 during UTBK.
Capaian Sasaran Keadilan Sosial dalam Layanan Jantung Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Padang Shelvy Haria Roza
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.60656

Abstract

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka penyakit jantung yang tinggi. Paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang luas membuat ketimpangan pelayanan penyakit jantung. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi capaian ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan jantung  yang berkeadilan di kota Padang.  Jenis Penelitian merupakan studi kasus pada layanan jantung yang dilakukan di kota Padang. Metode penelitian dengan mix methode. Data kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPJS Kesehatan. Data kualitatif diperoleh dari hasil indept interview terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketersediaan katerisasi jantung di tiga rumah sakit di Kota Padang, namun, hanya satu rumah sakit yang melayani peserta JKN, ketersediaan dokter Spesialis Jantung sudah memadai, kunjungan jantung dan total dana klaim jantung tertinggi pada kelompok PBPU dengan angka kunjungan (30,77%) dan total klaim (31,21%) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh segmen peserta PBI.  Paket manfaat JKN khususnya pelayanan jantung dapat mudah diakses oleh peserta JKN karena fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan tersedia merata di kota Padang. Peserta JKN mendapatkan pelayanan yang adil kepada semua segmen peserta JKN. Namun, pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh semua segmen peserta JKN.   
Pemanfaatan Data HDSS Sleman Untuk Evaluasi Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus Di Rumah Sakit Raimond Andromega
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61081

Abstract

Data HDSS Sleman merupakan salah satu data ekternal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Pemanfaatannya dibeberapa negara dapat dikatakan sangat besar pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Kelebihan data HDSS dibandingkan data ekternal lainnya terletak pada data yang bersifat longitudinal dan memberikan data yang valid dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan data HDSS Sleman untuk evaluasi pelayanan hipertensi dan diabetes mellitus di rumah sakit. Metode yang dipakai adalah mixed-method dengan desain explanatory. Hasil penelitian menunjukkan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS pemerintah (p=0,000) dan swasta (p=0,002). Umur responden merupakan faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan di RS swasta (p=0,035) dan frekuensi rawat jalan (p=0,003). Selain itu, kepemilikan asuransi (p=0,020) juga menjadi faktor yang berhubungan dengan frekuensi rawat jalan di RS. Pada lama rawat inap di RS tidak ditemukan faktor demografi yang berhubungan. Lama rawat inap (p=0,000) dan frekuensi rawat jalan (p=0,000) di RS adalah faktor yang berhubungan dengan output perawatan responden. Data HDSS Sleman dapat memberikan informasi perbandingan pelayanan antara RS pemerintah dan swasta, akses pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan juga dampak dari pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Upaya memperkenalkan HDSS Sleman dinilai masih kurang dan pengembangan selanjutnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Potensi besar dalam pemanfaatan data HDSS Sleman tidak hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di RS, namun juga kesempatan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam kebijakan kesehatan seperti yang dicontohkan beberapa negara. Sleman HDSS data is one of the external data that can be used to evaluate the quality of service in the hospital. Its use in several countries can be said to have a very big influence on health policymaking. The advantages of HDSS data compared to other external data lies in data that is longitudinal and provides valid data from time to time. This study aims to determine the potential use of Sleman HDSS data to evaluate hypertension and diabetes mellitus services in hospitals. The research used a mixed-method with an explanatory design. The results showed that the area of residence is a factor associated with the quality of service in government (p = 0.000) and private (p = 0.002) hospitals. Respondent's age was a factor associated with service quality in private hospitals (p = 0.035) and frequency of outpatient care (p = 0.003). Besides, insurance ownership (p = 0.020) is also a factor associated with the frequency of outpatient care in hospitals. There were no associated demographic factors in the length of stay in the hospital. Length of stay (p = 0,000) and frequency of outpatient care (p = 0,000) at the hospital are factors associated to the respondent's care output. Sleman HDSS data can provide information on the comparison of services between public and private hospitals, access to services both outpatient and inpatient, and also the impact of services provided to patients. Efforts to introduce the Sleman HDSS are considered insufficient and further development is expected following the needs of data users. The great potential in utilizing the Sleman HDSS data can not only be used to evaluate the quality of services in hospitals, but also the opportunity to provide the information needed for the government in health policies, as exemplified by several countries.
PERAN SEKTOR SWASTA DALAM RESPON TERHADAP COVID-19: STUDI KASUS DI YOGYAKARTA Shita Listyadewi; Hermawati Setiyaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61674

Abstract

Latar Belakang. Kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi bencana Covid-19 ini dilakukan oleh semua pihak mulai dari pemerintah sampai dengan swasta. Kerjasama Pemerintah dengan Sektor Swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Padahal koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 ini. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan desain penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam di 3 rumah sakit swasta, dinas kesehatan, BPBD dan unsur masyarakat yang ditentukan secara purposive sampling.Hasil. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19 dan membentuk tim gugus tugas penangangan Covid-19. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait Covid-19 melalui berbagai aspek. Pemda DIY menunjuk 14 rumah sakit swasta sebagai tambahan RS rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, lebih dari 50% adalah RS swasta. Pada November 2020 masih terjadi lonjakan pasien yang berdampak pada kapasitas tempat tidur di RS rujukan yang terisi 65% serta bertambahnya beban kerja tenaga kesehatan. Untuk membantu dampak Covid-19, berbagai kelompok masyarakat berinisiatif melakukan gerakan sosial dengan mendistribusikan alat kesehatan, melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi, pemberdayaan UKM, serta memberikan bantuan sembako.Kesimpulan. Dorongan Pemda DIY untuk bekerja sama dengan sektor swasta adalah untuk memperluas layanan di sektor kesehatan dan lainnya. Sektor swasta sangat responsif dan turut berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Dengan kasus Covid yang masih terus bertambah di DIY, sangat diperlukan sistem yang terintegrasi terkait pendataan stok dan kebutuhan di masing-masing unit, baik terkait alat juga tenaga kesehatannya. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta memerlukan model yang lebih efektif, termasuk juga perbaikan sistem klaim pembiayaan pasien Covid-19.
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Kabupaten Rembang Efektif? Rizani Shofi; Sutopo Patria Jati; Ayun Sriatmi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61712

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Desa Sendangasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang menerapkan Jogo Tonggo tepatnya di Dusun Pelem. Pada awal bulan Juli dilaporkan terdapat 1 kasus positif covid-19 di Dusun Pelem. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jogo Tonggo hanya mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial keamanan. Tidak optimalnya pelaksanaan jogo tonggo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan jogo tonggo, satgas belum memahami pedoman pelaksanaan program sehingga tidak mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya. Kewenangan pelaksana yang terbatas akibat tidak adanya SK serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa dalam perencanaan program dan pemenuhan sumber daya.Regional Government of Central Java Province issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Handling of COVID-19 at the Rukun Warga (RW) through the Establishment of a satgas Jogo Tonggo. Sendangasri is  one of the villages in Rembang Regency, which implements Jogo Tonggo, precisely in Pelem Hamlet. In July, Pelem Hamlet has reported a positive case of Covid-19. This article is based on qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of jogo tonggo in Pelem Hamlet covers two sectors namely the health sector and the social security sector. The implementation of jogo tonggo has not been running optimally due to lack of communication between the bureaucracy in socializing jogo tonggo program, the implementers does not understand the guidelines so they do not know their duties, functions and responsibilities. Limited authority of implementers because there is no organization decree. Theres is high dependence on village governments in program planning and fulfillment of resources.
Perlindungan Hukum Residen dalam Penanganan Pasien Covid-19 di Indonesia Tri Aktariyani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61758

Abstract

Jumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal akibat pandemi Covid-19 meningkat sampai saat ini. Pada 2 November 2020, tercatat 412.784 penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 dan sebanyak 13.943 orang diantaranya meninggal akibat wabah ini. Situasi pandemi Covid-19 menuntut peran dokter dengan kompetensi tertentu. Kondisi keterbatasan dokter spesialis di Indonesia mendorong mahasiswa Program Pendidikan Profesi Spesialis (PPDS/Residen) untuk terlibat langsung menangani pasien di hampir seluruh Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Ada sebanyak 978 residen yang sudah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain, ratusan residen di Manado terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 karena tidak mendapat keringanan dalam membayar biaya pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yakni melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klafisifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, studi kepustakaan, dan menelaah informasi dari media massa yang bereputasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi residen sebagai tenaga medis dalam penanganan lonjakan (surge) pasien pandemi Covid-19 secara normatif telah diatur dalam UU No.20/2013 tentang Pendidikan kedokteran & UU kesehatan lainnya. Namun, masih terjadi kekosongan regulasi pada tataran teknis atau pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia seperti mengenai hak dan kewajiban residen. Situasi ini menimbulkan kerentanan perlindungan hukum bagi residen tidak hanya saat pandemi, tetapi pada waktu pendidikan dan pelayanan kesehatan ini berlangsung.The number of individuals infected and dying due to Covid-19 has increased to date. On November 2, 2020, it was recorded that 412.784 Indonesians were infected with Covid-19 as well as over 13.943 of them died. This outbreaks demands the role of doctors with professional competencies. The limited number of specialist doctors in Indonesia encourages specialist professional education program (Resident) to be directly involved in handling with patient in all hospital. In fact, there are 978 residents who have been infected with Covid-19. On the other hand, many residents in Manado are threatened with being unable to continue their specialist professional education program and provide health service for Covid-19 patients. It cause they cannot pay education fees. This study is a normative legal research. It used secondary data. The data analysis in this study used a judicial review. The results showed that the aspect of legal safeguards for residents as medical personnel in tackling surge of Covid-19 patients has been regulated in Law No.20/2013 on Medical Education and Laws related to other health service in Indonesia. However, there is a regulatory vacuum at the implementing of medical education. For instance, over rights and responsibility of the residents. This situation raises the vulnerability of legal safeguards for the resident at the time.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue