cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum" : 4 Documents clear
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Bambang Ali Kusuma & Heru Suprapto
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.437

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN Eddy Suryanto HP
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.457

Abstract

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
PMA SEBAGAI SALAH SATU SALURAN TRANSFER OF TECHNOLOGY Totok Dwinur Haryanto
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.527

Abstract

AbstrakAspek hukum tidak ada hambatan dalam memasukkan teknologi asing. Semua kontrak alih teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan kontrak tersebut ke instansi pemerintah. Kontrak alih teknologi bisa dilakukan oleh swasta murni tanpa campur tangan pemerintah, dengan demikian hukum alam menjadi sangat berperan dalam arti yang menguasai teknologi akan menentukan syarat-syarat alih teknologi (terms and conditions) dan pembeli teknologi mendapatkan dirinya dalam posisi yang lemah, tergantung pada pemilik teknoilogi. Kata kunci : Penanaman Modal Asing dan Transfer
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System Supriyanta - -
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.618

Abstract

AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedent”. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining Syste

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 28 No 1 (2022): February 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019) Vol 25 No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue