cover
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 281 Documents
MENCARI KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN ADIL -, SUNARNO
Wacana Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum
Publisher : Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.235 KB)

Abstract

AbstractsElection becomes a means of the process of democratization that must be conducted directly, publicly, freely, undisclosely, reliable and fairness. Based on the above norms, especially for the local election, it is hoped that a responsible and potential capable local leader/chief and/or vice local leader/chief will emerge. Yet, there are many disappointed incidents that need to be concerned during and after the election complete, such as the fight between supporters’ candidates, the unfair ballot counting, money politics and other dirty tricks. Those proved that the rules of law are still neglected during the local election. Considering that negligence, it is necessary (a) to recover the article 581 UU Number 32/2004 (b) to compromise between the law assurance, justice and benefits, and (c) to educate people about the culture of law, especially for the culture of personal law to be the open culture of law. Keywords:local leader/chief, reliable.
ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG) DJATI, SRI RAHAYU PURWANI
Wacana Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.049 KB)

Abstract

Abstract:Money laundrying is regarded as new species in Indonesian legal kaleidoscope. Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal to 2%-5% of GDP through out the globe. Therefore, how can Indonesian legal system anticipate the global scale of this crime. Keywords : Juridical Anticipation,  Money Laundering
PERANAN PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP MACAM ALAT BUKTI DALAM RUU KUHAP WIDIASTUTI, TRI WAHYU
Wacana Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.053 KB)

Abstract

Abstract: Law and societies are similarly dynamic and change through time. The changes and development of societies change law as well s that law is still useful to society. The development of science and technology influence the people behavior and the crimes as well, the quantity and the quality. Therefore, law must accommodate the changes t overcome the changing crimes. A god law gives justice and purpose to the society Keywords: social changes, evidence.
KAJIAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP OTONOMI DAERAH MENUJU KEADILAN DAN DEMOKRATISASI HUKUM HP, EDDY SURYANTO
Wacana Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.283 KB)

Abstract

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law
MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT POTENSI DI ERA OTONOMI Suryanto, HP., Eddy
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.458

Abstract

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.
MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT POTENSI DI ERA OTONOMI Eddy Suryanto, HP.
Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.458

Abstract

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.
PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP Yuliana, Endang
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.583

Abstract

ABSTRAK: Potret “Penjahat ” Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencematan lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat Iingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup
PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP Endang Yuliana
Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.583

Abstract

ABSTRAK: Potret “Penjahat ” Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencematan lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat Iingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA -, Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.616

Abstract

ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA Supriyanta - -
Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.616

Abstract

ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana

Page 1 of 29 | Total Record : 281