cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOPANA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Ngadi, Sartika Putri
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Badan Permusyawaratan Desa Lopana dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tidak  dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Lopana adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.
EVALUASI KINERJA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA TAHUN 2011-2012 Bilote, Donly Noferling
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi legislasi adalah  proses pengakomodasian kepentingan para pihak pemangku kegiatan untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil didaerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan didaerah yang memiliki kekuatan. Fungsi legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan dan kehidupan social dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, Dewan PerwakilanRakyat Daerah diberi bermacam-macam hak yang salah  satunya menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Ranperda” atau implementasi dari fungsi legislasi  harus ditindaklanjuti dengan  Peraturan Daerah. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan representasi masyarakat Sulawesi Utara, sebagai insan politik, anggota DPRD  Provinsi Sulawesi Utara dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu hal penting  dalam melaksanakan fungsi legislasi namun faktanya sebagian personil DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak memilki kemampuan itu sehingga sering terjadi  perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal yang  mereka  kurang mengerti substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Sulawesi Utara.  
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (Suatu studi di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow) Mumu, Angelina
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tentu memerlukan peran aktif dari berbagai pihak terutama peran aktif aparatur pemerintah melalui dari tingkat yang teratas sampai ditingkat kecamatan. Dikatakan demikian karena aparatur pemerintah kecamatan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu upaya peningkatan aparatur pemerintah kecamatan perluh terus ditingkatkan, karena diakui bahwa aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya masih belum dapat diandalkan secara maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membina aparatur pemerintah namun hasil yang dicapai masih jauh dari apa yang diharapkan. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Namun proses implementasi otonomi daerah belum berjalan mulus karenabanyak orang melupakan hakekat dari otonomi itu sendiri. Kata Kunci : Pemerintah,Pembanguna,Otonomi
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN (SuatuKajianStudi Di BadanKepegawaian Daerah Kota Bitung) Koloay, Brilly N.H
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, pada instansi Badan Kepegawaian Kota Bitung, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah, dengan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji dalam memberikan layanan kepada mereka yang mebutuhkan pelayanan. Equality, equity, loyality, responsibility, maupun sikap moral aparatur pemerintah yang ada di Badan Kepegawaian Kota bitung masih tergolong rendah, salah satu penyebab adalah kualitas moral dari masing-masing personil aparat itu sendiri, disamping faktor kesejahteraan yang belum terlalu mendukung untuk memenuhi kebutuhan/kesejahteraan pegawai, yang berimbas kepada kinerja aparatur itu sendiri. Penyelenggaraan tugas-tugas aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung pada prosedur dan protocol sudah berjalan dengan baik tapi tidak sesuai dengan realita penerapan etika pemerintahan dalam rangka pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur Pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung kurang memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan sehingga kurang tercapainya birokrasi pemerintahan.  
EFEKTIFITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG Purwanto, Eki
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektifitas pengawasan Camat yang ada di Kecamatan Aertembaga yang sudah baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik melalui menyelenggarakan program-program pembangunan baik dari program Kecamatan maupun program pembangunan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan perlu adanya lagi peningkatan khususnya juga buat staf pegawai Kecamatan Aertembaga sehingga bisa dapat bekerja sama dengan baik, baik dengan Camat maupun dengan para staf lainnya, sehingga bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas, dan bisa bekerja  lebih baik lagi. Setiap pembangunan sarana fisik harus lebih diperhatikan dalam hal-halnya seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga adanya kerja sama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemerintah kota khususnya Dinas Pekerjaan Umum kepada Kecamatan yang selalu bekerjasama dalam program pembangunan di Kecamatan, sehingga apa yang diharapkan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan akan berdaya guna dan berhasil guna semua bagi masyarakat.  
PERAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DI KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO Lumolos, Debora Riny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kecamatan Mapanget masih sangat dibutuhkan keberadaannya demi untuk terciptanya kepastian hukum dalam masalah tanah dan untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan diangkatnya Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara maka perannya sejajar dan sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris, sehingga semua aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, harus berlaku juga terhadap Camat, misalnya dalam hal pemasangan papan nama, pembuatan akta, laporan bulanan dan penyampaian akta ke Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara.
Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Di Kota Manado Mokodaser, Oliviani Y.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pemerintah adalah merupakan masalah lama yang tidak pernah berhenti untuk di bicarakan.Hal ini menjadi semakin hangat, mengingat kualitas sumber daya manusia bagi aparat pemerintah menjadi modal penting demi keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan kerja. Semnejak era otonomi daerah digulirkan, perubahan paradigma aparatur yang dahulu sebagai penguasa, berubah menjadi pelayan masyarakat, berdasarkan perubahan paradigm inilah, aparatur pemerintah sangat berperan dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, yang tentunya harus dibekali dengan kualitas pegawai itu sendiri dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusianya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Kota Manado, dalam penelitian difokuskan kepada perilaku, sikap, pelaksanaan kerja, kemampuan menggunakan fasilitas, dan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sumber data yang diperoleh dari informan adalah kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian umum BKD Kota Manado, Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang ada di kantor BKD Kota manado pada umumnya sudah baik, semenjak penempatan personil yang tepat sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, walaupun harus lebih dioptimalkan kedepannya dengan pemberian diklat yang sifatnya teknis guna menunjang pelaksanaan pekerjaan.
PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KROY DISTRIK KAIMANA KOTA Major, Maurits
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Kroy karena berdasarkan kenyataan yang ada hampir 50% masyarakat Kampung Kroy berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan Kampung ini telah berhasil meraih piagam penghargaan sebagai Kampung pembayar pajak bumi dan bangunan tercepat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (STUDI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MANADO) TASIK, JUWINDO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengembangan SDM Aparatur (PNS) diarahkan pada peningkatan kompetensi manajerial dan teknis serta peningkatan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Pengembangan SDM Aparatur tersebut dilaksanakan terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang dilakukan dengan Metode/ Teknik Diklat formal di luar tempat kerja (off-the-job training) maupun dengan pelatihan/ pengembangan di tempat kerja (on-the-job training). Diklat di luar tempat kerja yang dilakukan yaitu Diklat Dalam Jabatan (Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional), dan program pelatihan melalui kursus-kursus singkat, penataran, lokakarya, dan kegiatan-kegiatan forum ilmiah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA PAULUS, RENALDO DELEON
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah bidang pendidikan. Penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai salah satu kewenangan daerah menjadi sangat penting karena merupakan salah satu fungsi pelayanan dasar masyarakat. Permasalahan pendidikan merupakan aspek penting dari daerah hingga nasional. Penyusunan RPJM Daerah juga terdapat visi pembangunan untuk membentuk pendidikan yang berkualitas. Maksud pendidikanberkualitas yaitu pendidikan yang berkualitas tinggi, memiliki keunggulan, menciptakan keseimbangan, sistem kebijakan yang unggul, sarana dan prasarana yang memadai, dan menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

Page 1 of 109 | Total Record : 1084

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue