Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah"
:
10 Documents
clear
Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan: Studi Komparatif Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif
A. Abdul Gani
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.283
sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial, sedang mereka yang menentangnya menggunakan alasan-alasan dan pandangan kemanusiaan di mana penerapan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati baik dalam Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia pada kenyataannya sangat memaksakan nilai-nilai moral, keadilan dan kemanusiaan yang penting bagi hubungan dan kesejahteraan manusia.
Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender
Hasani Ahmad Said
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.277
Isu-isu jender merupakan tema yang sering diperbincangkan oleh kelompok feminisme Muslim, apalagi bila hal itu menyangkut perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan. Salah satu discourse yang sering dijadikan polemic adalah tatkala bertalian dengan penyetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Teks agama dalam hal ini Alquran yang mengusung pembagian 2:1, dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman. Sehingga, banyak tafsir yang berupaya mengungkap “misteri” dalam hokum waris. Sebagian ulama menganggap pembagian waris sudah final, tetapi sebagian yang lain masih perlu adanya reformulasi penafsiran.
Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif Dan Pemidanaan Ta’zîr Dalam Hukum Pidana Islam
Faisal Faisal
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.292
Persoalan pidana dalam tata hukum Indonesia memang menarik untuk dicermati. Dalam Islam, konsep pemidanaan ta’zîr termaktub dalam kitab suci Alquran dan Hadis nabi. Banyak sekali bentuk-bentuk ta’zîr yang ditawarkan dalam Islam. Secara substansi konsep kebijakan dalam hukum Islam sama dengan hokum Positif, namun dalam tataran konsepnya terdapat perbedaan. Kajian ini diarahkan pada upaya pemahaman bentuk-bentuk tradisional pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Alquran dan al-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif yang dilakukan oleh para ahli hukum, gagasan dasar yang dikandung oleh konsep pidana Islam, serta berbagai kemungkinan inovasi atau pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam tersebut.
Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan
Rudi Nuruddin Ambary
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.285
Persoalan poligami hingga saat ini masih menjadi kajian yang menarik. Tidak hanya yang berkaitan dengan penafsiran keagamaan, namun juga hak dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pelaku perkawinan poligami. Meskipun poligami telah terlegislasi dan mempunyai payung yuridis, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku perkawinan poligami yang tidak berkeadilan. Perkawinan poligami tidak hanya berdampak dalam keluarga baik bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya, namun juga dampak sosial bagi keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Karena itu, formulasi poligami yang berkeadilan harus terus digali dan ditransformasi secara masif sehingga perkawinan poligami, tidak menjadikan istri dan anak-anak menjadi korban, namun mengangkat harkat dan martabat mereka.
Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq Al-Syâthibî
kurdi Fadal
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.279
Langkah-langkah metodologis harus ditempuh setiap juris, mujtahid atau pengkaji hukum ketika mereka hendak menetap kan hukum. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam terhadap teks-teks Alquran dan Hadis Nabi, mengetahui konteks munculnya teks-teks tersebut (sabab al-nuzûl dan sabab al-wurûd), serta memahami konteks kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum tersebut sehingga hukum benar-benar mampu bernilai aplikatif dan memaslahatkan. Hermeneutika dikenal sebagai metode yang menawarkan ciri-ciri tersebut, terutama penekanannya pada bagaimana pemahaman atau hasil ijtihad hukum mampu mewujudkan kebaikan dalam kehidupan masyarakat.
Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesi
Muslim Muslim
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.293
Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia sehingga berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan Negara mulai dari masa penjajahan Belanda sampai Reformasi saat ini. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Hukum Islam di Indonesia mulai dari masa penjajahan belanda sampai era reformasi seerta keberadaan dan Eksistensi ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini.
Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam
Ahmad Sudirman Abbas
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.288
Semua agama pada dasarnya mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persaudaraan (brotherhood), persamaan (equility) dan keadilan (justice). Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok manusia hakekatnya adalah tuntutan kebutuhan materi melalui jalan pintas dan tidak patut dibenarkan. Pencurian, penjarahan, perampokan dan pemerkosaan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dalam perspektif hukum Islam akan dikenakan sanksi tegas. Pada mulanya, penerapan hukuman memberi kesan “saklek” kaku dan kejam. Akan tetapi, hikmah dibalik ketegasan itu akan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain hal tersebut juga akan memberikan rasa keadilan penuh dan me- legakan bagi pihak korban.
Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan
Acep Saifullah
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.281
Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Indonesia merupakan sasaran pelbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan pencegahan masih banyak kekurangan. Sanksi Hukum Positif (UU No. 5 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1997) dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alternatif hukum (baca: Hukum Islam) mengingat Hukum Islam juga merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkoba di Indonesia.
Dekontruksi Hukum Islam dan Kristalisasi di Indonesia
Efri naldi
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.276
Gagasan dekonstruksi hukum Islam di Indonesia sesuai dengan subject matter yang selaras dengan dinamika perubahan sosial, menjadi suatu mainstream, dengan obsesi “membangun suatu corak keislaman yang puritan dan modern”. Dalam legislasi Alquran terkandung prinsip umum dan legal spesifik. Prinsip umum merupakan makna dan argumentasi di balik ketentuan legal-spesifik, terkadang dinyatakan secara eksplisit mengiringi ungkapan-ungkapan legal spesifik. Ada pembedaan pokok antara ajaran Islam yang bersifat qath‘î (yang absolut) dan zhannî (yang relatif ). Distingsi antara qath‘î dengan zhannî begitu ditekankan, karena dalam hal inilah ruang untuk berijtihad itu terbuka.
Pergulatan Islamisasi Hukum Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Historis)
Farid Fadloli
al-'adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v11i1.290
Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sudah barang tentu menjalankan syari’at Islam merupakan kebutuhan umat Muslim. Namun untuk menjalaninya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Islamisasi hukum atau Islamisasi konstitusi merupakan jalan yang perlu ditempuh, dan tentunya membutuhkan perjuangan yang kuat. Sebab, pergulatan dan konflik pun tidak dapat terhindarkan. Karenanya, studi ini melacak bagaimana perjalanan sejarah Islamisasi hukum yang terjadi di Indonesia mulai dari masa kolonial hingga masa reformasi.