cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan" : 5 Documents clear
PERLUNYA PERBAIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN CENDANA DI NTT MENUJU PENGUSAHAAN CENDANA YANG LESTARI Tigor Butarbutar; Geisberd Faah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Eksploitasi kayu cendana yang tidak berbasis kelestarian dan kurangnya pengetahuan teknis dari masyarakat pada masa dulu menyebabkan kayu cendana menjadi langka. Di samping kurangnya pengetahuan teknis penanaman, peraturan yang mengharuskan untuk menanam hanya terdapat dalam beberapa pasal tanpa penjelasan yang rinci dan tanpa menyebutkan sanksi yang tegas. Tulisan ini merupakan uraian peraturan perundangan yang mengatur eksploitasi kayu cendana yang ada sejak tahun 1956 sampai dengan 1999. Umumnya isi dari peraturan perundangan di atas mengenai fee, pajak dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang mengganggu tanaman cendana di lapangan Kelihatannya peraturan tersebut hanya mengatur eksploitasi tanpa mempertimbangkan rehabilitasi atau penanaman kembali. Pada akhirnya karena kondisi-kondisi di atas menjadikan cendana menjadi sangat langka dan saat ini sangat sulit untuk menemukannya di lapangan, terutama yang berukuran besar. Kedepan, sangat penting untuk menyusun kebijakan yang menyeluruh mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, fee, pajak dan pemasaran untuk kayu cendana dan turunannya.
KAJIAN KONSEP KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MODEL WAY TERUSAN REGISTER 47 Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dewasa ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya tanah longsor, erosi dan sedimentasi sampai hilangnya biodiversiti dan pendapatan negara dari hasil kayu yang menurun drastis. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan dibagi ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentikasi kondisi umum KPH Model Way Terusan Register 47 dan permasalahannya, dan (2) mengkaji konsep pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya perencanaan jangka pendek hingga panjang (20 tahun). Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial.
TATA KELOLA KEHUTANAN YANG BAIK: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN SRAGEN Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, adalah salah satu dari 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, masih dilaksanakan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena tanpa diikuti dengan reformasi di bidang pelayan/perijinannya sebagai indikator penentu pencapaiannya. Belajar dari sebuah perubahan dan penyempurnaan proses perijinan di kabupaten Sragen merupakan langkah penting dan strategis karena proses perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ada 5 (lima) langkah operasional yang harus dilakukan oleh instansi-instansi kehutanan dalam upaya penyempurnaan proses perijianannya yang meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Sedangkan strategi yang perlu diambil dalam upaya operasional SPT di sektor kehutanan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan SPT, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan “online” dalam proses penetapan perijinannya.
GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN Muhammad Zahrul Muttaqin
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasi sektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.
KONTROL PEMBANGUNAN DAN KONSERVASI UNTUK MENYELAMATKAN BUMI Parlindungan Tambunan; Ari Wibowo; Yunita Lisnawati
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.1.%p

Abstract

Hutan berperanan penting di planet untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca pada lapisan atmosfir. Menurut Protokol Kyoto, pengurangan emisi karbon terjadi melalui hutan. Dalam hal ini, manajemen hutan yang tepat akan memberi kontribusi yang sangat baik pada pengurangan gas rumah kaca. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, fungsi hutan dalam menyerap gas rumah kaca, hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan kebijakan pada pengurangan karbon dapat dimulai dari tingkat-tingkat pohon, yaitu konservasi karbon, penyerapan karbon, dan penggantian pohon. Dasar kebijakan-kebijakan adalah ilmu agama yang kuat dan ilmu pengetahuan yang tepat. Penerapan strategi untuk mencapai konservasi karbon terbaik adalah dengan mengontrol pembangunan dan konservasi wilayah dengan kemajuan managemen. Karena dengan manajemen yang maju emisi karbon berkurang sekitar 30% dari managemen yang konvensional. Dengan demikian, perangkat-perangkat hukum di sektor kehutanan dan lintas sektor perlu direview dan disesuaikan dengan kemajuan manajemen.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue