cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2014)" : 54 Documents clear
TINJAUAN ASAS KEBEBASAN DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Wahyu Try Widodo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.752 KB)

Abstract

ABSTACK            Rent - rent as well as purchase and sale agreements - agreements in general, it is valid and binding on the second achievement of agreed obligations of the parties submit the goods to be enjoyed by others, while the other party liabilities, paying rents. So the goods were handed over to law owned but only to be used, enjoyed its usefulness. Thus the mere transfer of power on the leased item. If an item assigned to wear, without the obligation to pay, then there is the mere agreement. If the user of goods is required to pay, mentioned tenancy.            As followers of Islam believe that Islamic law as a law that has some of the rules in the law itself was also providing advice and guidance to obtain the true mandate of the development potential of goodness in human beings in everyday life, both in relation to cultural issues and problems muamalah, but it is still less attention to discuss separately.
PENYELESAIAN MASALAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) PERIJINAN PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA PT. MAHAKAM SUMBER JAYA DENGAN MASYARAKAT DI TENGGARONG SEBERANG Fitriana Gamas
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.219 KB)

Abstract

ABSTRACT Purpose Presidential Decree No. 1 of 2000 on the Implementation Task Synchronization Keagrariaan the field of Mining, Transmigration and Public Works, may not run as expected because of the ego of each sectoral institution. Although Presidential Decree referred to this day has never been repealed, but the cultural force among sectors that occur in the field still seems to be happening, even at the level of the wisdom.The method used in this study is the Legal Writing Empirical Legal Studies is a research field of data Primary and Secondary Data, Primary data was obtained through the interview process to the parties concerned, while the data over to the Secondary binding legal entity that is related Act the problems that occur.Based on the real conditions that exist that factor Overlapping Problems Cause Occurrence (overlapping) Permitting Mining and leasehold PT. Mahakam Sumber Jaya with the people in the village of Bukit Pariaman Management is influenced by factors lack of Human Resources (HR), nepotism, sectoral ego, and ignore the provisions, as well as land clearing has been no permission, technical considerations, there is involvement of some related agencies, weak supervision and control of the implementation of the District forest Service and forest protection activities in the District Tenggarong Seberang.Efforts in the travel between government agencies to solve the overlapping problem is that the government will only be passive and wait for the report from the parties, the parties requested clarification related Mining overlapping permission granted by the local government. In fact there has been a letter from the Ministry of Forestry, No. 327/Menhut-VII/2013, which occurs when the core issue is the responsibility of the holder IPPKH (PT.Mahakam source jaya) is coordinated with the local government.Based on the results of research at PT. Mahakam Sumber Jaya that improve the livelihoods of the community, other than that of the overlapping that occurs between mining companies with plantation companies are also being taken care of by the company and the relevant agencies in point is the Regional Agency for the Environment of Life (BLHD) sebaga Mediator Mediation process that has been implemented.
HAK ATAS PENSIUN SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SAMARINDA Zulya Rahmanisa
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakYang dimaksud pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada pasal 1 adalah “Pensiun adalah jaminan di hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”. Dengan pensiun ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan sebagai jaminan di hari tua dan juga sebagai penopang apabila pegawai negeri tersebut telah tua dalam arti sudah tidak produktif lagi.Searah dengan makin majunya dunia perbankan di Indonesia, akhir-akhir ini ternyata timbul dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan pensiunan pegawai negeri yakni dapat dijadikannya hak atas pensiun sebagai jaminan hutang pada bank. Cukup menarik untuk dikaji lantaran biasanya yang dijadikan jaminan hutang adalah sesuatu yang berwujud benda seperti tanah, rumah dan lain-lain tetapi nyatanya dalam praktek perbankan hak atas pensiun dapat dijadikan sebagai jaminan hutang tentunya dalam hal ini kita mencari argumen dimasukkannya hak atas pensiun dijadikan sebagai jaminan hutang pada bank.
UPAYA KEPOLISIAN KOTA SAMARINDA DALAM MENANGANI KASUS PEMBUANGAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN DI LUAR NIKAH Siti Wulandari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK SITI WULANDARI 10111001101160. Program Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Upaya Kepolisian Samarinda dalam Menangani Kasus Pembuangan Bayi Yang Dilakukan Pasangan Diluar Nikah Akibat Pembuangan Bayi yang dilakukan pasangan diluar nikah dikawasan Jalan KH. Mas Mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.Permasalahan dalam jurnal ini adalah apabila akibat dari pembuangan bayi jalan KH. Mas mansyur RT.29 Gang Citra Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif  dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sumber data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang diperoleh banyak pelenggaran dan kekurangan ketegasan dari pemerintah kota Samarinda terhadap peleku pembuangan bayi dan kurangnya langkah-langkah hukum dalam mengadili para pelaku pembuangan bayi.Terkait dari hasil penelitian masih banyak terdapat pembuangan bayi,sehingga banyak sekali memberikan dampak yang merugikan secara langsung kepada bayi yang dibuang. Masih adanya kendala dalam segi pengawasan yang dilakukan pemerintah. Sebaiknya dalam hal ini mengenai upaya kepolisian dalam melakukan pembuangan bayi ini, dalam pengendalian dampak psikology bagi pelaku hendaknya pemerintah kota samarinda berkompeten dalam hal ini membuat sosialisasi tentang akibat apa saja yang ditimbulkan dalam kasus pembuangan bayi disamarinda diharapkan dengan adanya sosialisasi akibat pembuangan bayi dapat meminimalisir terjadinya kematian bayi akibat dari pembuangan bayi yang berakibat buruk.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue