cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016)" : 99 Documents clear
MASALAH PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ( DISTAMBEN ) DI KEC KOTA BANGUN KAB KUTAI KARTANEGARA Redy Ready
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

abstractThe mining business must meet the procedures and requirements that have been determined by the government of Kutai regency to obtain the mining license, but what happened in the district of Kota Bangun there are many problems such as sand mining is illegal by society and pernambang sand official at findings excavated material new that zircon sand that can be used to make the ceramic, refractory bricks, printing, metal and acrospace material which is certainly much more useful and more expensive, but it does not report activityit to the Department of Mines and Energy (Distamben) local not only that, the negative impact caused by sand mining illegal is the environmental damage that resulted in peeling overburden cause damage top soil, and water systems that are the bottom of the river so that the volume of water increases because not restrained by vartikel sand to settle to the bottom of the river is the concrete result of the floods, as well as air pollution and noise generated from the diesel engine vacuum sand that does not pay attention to the operating distance of residential areas.
PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SAMARINDA Iin Noviyanti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract      Law No. 30 of 2004 concerning Notary, is expected to provide better legal protection to the community or to the Notary itself. A Notary as an officer, is a place for someone to be able to obtain advice that can be relied upon.      In addition to creating an authentic deed, a notary is also obliged directly or indirectly to maintain smooth proceedings occur, including with regard to the judicial process, both in the criminal and civil justice.      Notary according to the law, should not take sides, it means that the notary in helping the parties to formulate in deed, must consider the interests of both parties and should keep that relate to the content deed made. Especially in case of a dispute between the two sides, which resulted in the investigation of the notarial deed.      It should be for all parties, both investigators, prosecutors, and judges can respect, uphold the oath of office, official secret, and the right of refusal held by a notary, and should be able to work together well and remained firm on their Code of Conduct in every profession there except for the notary profession though. Given these efforts, it is expected as part of efforts to enforce the law and is also expected to positively impact the law enforcement itself.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK DI LAPAS KELAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dwi Andika Surya Saputra
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembinaan anak di LAPAS Kelas II A Samarinda yang membahas dengan latar belakang masalah pembinaan anak yang tidak diberikan tempat khsus kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana dan ini dalam upaya memberikan perlindungan dan menangani anak yang terlibat kasus hukum.Penelitian Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak Indonesia yang merupakan tempa tmengumpulkannya sebuah informasi dan artikel ini juga dilengkapi dengan kutipan-kutipan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahtraan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dengan demikian penulis melakukan tinjauan hukum tentang Perlindungan Pembinaan anak di LAPAS Kelas II A Samarinda.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI SAMARINDA CLUB FITNESS Ahmad Afifuddin Rozib
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Health is a very important asset for daily activities. Sports a way maintaining health. One sport that is currently popular is fitness. Obviously fitness shall be done at the fitness center (gym). There are many established fitness centers in the Samarinda. However, in fact fitness centers are less noticing their customers needs. Based on those facts above legal protection toward consumers. Consumers protection has been regulated in Law number 8 of 1999 on Consumer Protection. The law is the legal base that integrate and strengthen law enforcement in the field of consumer protection. Other consumer protection regulations governing service fitness center (gym) is Law number 3 of 2005 on National Sports System, Act number 36 of 2009 on Health, and the Indonesian Government Regulation number 16 of 2007 on the Implementation of Sport. The purpose of this study is to determine the protections that provided by the fitness center for consumer by the Consumer Protection Act. This study uses juridical normative and normative empiric research, it has purposed to obtain depth information of the object being studied. The research was conducted in Samarinda Club Fitness Center. Based on these results it can be seen that the Fitness too idea services to their customers at best. Services given the Fitness center, intended that consumers can obtain their rights as stipulated in Article 4 of Law number 8 of 1999 on Consumer Protection. Regarding to Article 4 of the Consumer Protection Act apart the rights of consumers, business service fitness center meets these rights. Some effect foward dispute between the Fitness and the consumer is to deliberation, if it is not succeded then the consumer can sue through the court. The settlement of resolution dispute efforts aimed to provide legal protection towars consumers. Keywords: Law Protection, Consumer Protection, Consumer Fitness Centre.
PENGGELAPAN ANGSURAN DEBITUR DAPAT TERJADI PADA BANK MANDIRI CABANG SAMARINDA SEBERANG Tawaro Tawaro
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tawaro tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan terhadap angsuran debitur Bank Mandiri Cabang Samarinda Seberang. Studi Kasus Nomor:245/Pid.B/2014/PN.Smr (di bawah bimbingan H. Syamsuddin, S.H.,M. Hum selaku pembimbing I dan Farahwati, S.H., M,Si selaku pembimbing II).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana  yang  diberlakukan dalam  putusan  Nomor: 245/Pid.B/2014/PN.Smr serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  penggelapan terhadap angsuran debitur Bank Mandiri  Cabang Samarinda SeberangPenelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan  cara  menjelaskan  dan  menggambarkan  kenyataan  objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Samarinda.Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus Putusan Nomor:245/Pid.B/2014/PN.Smr. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta- fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 49 ayat (1) ke-a, ke-b, ke-c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dakwaan kedua Pasal 374 KUHP. Dan diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa penggelapan terhadap angsuran debitur Bank Mandiri Cabang Samarinda Seberang, yang dimana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses siding yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap  dipersidangan. Sanksi pidana  yang  diputuskan  adalah  3 (tiga) tahun penjara. Kata Kunci. Penggalapan, tindak pidana.
ANALISA HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI DASAR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Khairatun Naimah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan melawan hukum lain selain membebankan hak tanggungan. SKMHT diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain (biasanya kepada Bank) untuk membebankan hak tanggungan (menandatangani APHT).Hak Tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang lahirnya karena diperjanjikan sebelumnya. Pemberian hak tanggungan di dasarkan kepada perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan yang di adakan antara debitur (pemberi hak tanggungan) atau kuasanya dan kreditur (pemegang hak tanggungan) dan dilakukan dihadapan pejabat tertentu.Pemberian jaminan hak tanggungan harus di tuangkan dalam suatu akta autentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum, yaitu akta notaris atau akta pejabat umum lainnya.Kuasa membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya. Dan surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah diberikan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KESEHATAN DI RSIA THAHA BAKRIE SAMARINDA Novita Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie, bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat. Jenis penelitian yang diuraikan adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie di atur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.      Sedangkan bentuk perlindungan hukum tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie adalah perawat berhak menerima imbalan jasa, Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkatdan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.  Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Perawat
PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT KUHP DAN DALUARSA HAK PENUNTUTAN Sayid Segaf Alatas
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jangka waktu tertentu tentang masalah penuntutan, dapat menjadi daluwarsa menurut undang-undang.Ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya mengatur daluwarsa hak penuntutan pidana, tetapi perlu juga dihubungkan dengan hak menjalankan hukuman. Waktu gugurnya hak untuk menjalankan hukuman lebih lama daripada gugurnya hak penuntutan pidana karena kesalahan terdakwa sudah pasti.Tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja hingga untuk menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat itu terbukti maka jaksa penuntut umum dan hakim harus membuktikan adanya kehendak para terdakwa untuk berbuat secara palsu atau memalsukan surat. Adanya maksud para terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara palsu, disyaratkan adanya pengetahuan para terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan kerugian. Kata Kunci : Surat Palsu dan Pidana
STATUS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 Benny Desta Nanda
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK         Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran,adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun  2006. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.       Kesimpulan 1) Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 meganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. 2) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights)  dalam  konvensi  hak  anak merupakan  hak  anak  yang  penting. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan  tanggung  jawab  pemerintah dan/atau  masyarakat  perlu  diadakan usaha-usaha  untuk  mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan pada  anak  yang  mempunyai  masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat, maupun anak akibat  perceraian  dari  perkawinan campuran.  Kata Kunci: Status kewarganegaraan, perkawinan campuran.
MASALAH TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA Juhaipah Juhaipah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTResearch singer in order for the review to know the strength of the laws of evidence witness testimonials de auditu hearts civil, hearts HAL proof Of Testimony For courts especially hearts civil matters set hearts Article 165 RBg / 139 HIR Up to 179 RBg / 152 HIR ABOUT Witness Examination And Article 306 RBg / 169 Up to 309 RBg / 172 HIR The testimony ON 1895 WITH Until 1902 article article 1912 of the Civil Code. In proving the parties The litigant must convince the judges ABOUT arguments Yang in Convey BECAUSE hearts verification system, hearts BECAUSE NOT equal civil law Events Events pidana.Dalam law hearts of Justice civil Truth Yang in the search and DI embodied by the judge is only formal truth.Implementation Regarding testimonials de auditu used as a tool Evidence hearts civil matters Many raises the pros and cons Among legal practitioners, ON generally Testimony testimonials de auditu NOT be used as a tool of direct evidence but as a proof of conjecture WITH consideration of objective and rational And allegation ITU can be in the Make Something Elementary proof. Testimuniom de auditu acceptance as a means of evidence hearts yurisprodensi By THEREFORE Yurisprodensi as prayer One legal source Very Important official existence when linked WITH telecoms judge Yang NOT Only Just implement the law but Also Need to dig to find a legal review, OR BY creates law.

Page 1 of 10 | Total Record : 99

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue