cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 5 Documents clear
Kebijaksanaan dan Perspektif Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Mendukung Otonomi Daerah Tahlim Sudaryanto; I Wayan Rusastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.52-64

Abstract

EnglishThe role of regional government on agricultural development management will be very important by the implementation of UU No.22/1999 and UU No.25/1999. On the spirit of autonomy, the local government is still needed to consider and accommodate some of national agricultural development strategy such as considering agricultural on transforming economic structure, enhancing sustainable food security, agribusiness and agropolytan development adapted for the benefit of regional development as well as the welfare of the local people. In this case, AIAT played an important role through focusing on resource based agricultural development supporting by location specific technology in order to have higher financial and economic efficiency. During the transision period, technical, management, and financial support from central government are necessary, especially for the region having budget constraint and limited capacity of human resource development. For the perspective of autonomy, AIAT or Agency for Regional Research and Development (Balitbangda) have to strenghten participative research planning program and its implementation through empowering interregional research coordination, human resource development, and condusive insentive system. IndonesianImplementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 memberikan implikasi strstegis mengenai peran daerah dalam menejemen pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah setempat perlu tetap mengacu dan mengakomondasi beberapa strategi pembangunan pertanian nasional seperti transformasi struktur ekonomi berbasis pertanian, peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan agropolitan yang diadaptasikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Balai pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) memegang peranan penting melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang didukung teknologi spesifik lokasi dan sesuai dengan potensi sumber daya dan keunggulan komparatif wilayah. Dalam masa transisi ini, dukungan bimbingan teknis, menejemen, dan pendanaan dari pusat masih tetap di perlukan, khususnya bagi daerah yang terbatas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keuangannya. Dalam perspektif otonomi daerah, BPTP/Balitbangda perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh program penelitian/pengkajian partisipatif, dengan penguatan koordinasi penelitian antar wilayah, pengembangan SDM dan sistem insentif yang handal.
Peran Pertanian Pinggiran Perkotaan dalam Penyediaan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga A. Husni Malian; Masdjidin Siregar
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.65-76

Abstract

EnglishThis paper presents the dwindling role of peri urban agriculture due to the urban development policy that has been bias towards manufacturing and service sectors. The policy and the economic crisis have different effects on the farmers of leafy vegetable, orchids, and ornamental plants. The increase in prices of fertilizers and wage rates and the decreasing demand for orchids and ornamental plants in 1999 have reduced the farmers' income. On the other hand, the increasing demand for leafy vegetables has encouraged a more intensive use of land without taking care of health problems and the environment. It is necessary therefore, that the development of peri urban agriculture be directed towards promotion, partnerships, and environmental sanitation. IndonesianTulisan ini menyajikan peran pertanian pinggiran perkotaan yang makin berkurang, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih berorientasi kepada industri manufaktur dan jasa. Perubahan struktural pertanian perkotaan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap petani yang mengusahakan sayuran, anggrek dan tanaman hias. kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja yang diikuti dengan penurunan permintaan anggrek dan tanaman hias selama tahun 1999 telah menurunkan pendapatan petani. Sebaliknya, kenaikan permintaan terhadap sayuran telah mendorong pengelolaan lahan secara lebih instensif serta mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan. dalam kaitan ini perlu di kembangkan pola pembinaan pertanian perkotaan yang lebih diarahkan pada teknologi hemat lahan, serta upaya promosi, kemitraan dan sanitasi lingkungan.
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional Pantjar Simatupang; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15

Abstract

EnglishAs a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime. IndonesianBagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru.
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.16-24

Abstract

EnglishThe fact that a close relationship exist between farmlands and agricultural activities bring about a consequence that efforts for improving farmers welfare cannot be based only on technological and institutional improvement. The improvement in farmers' access to farmlands will mostly determine the success of increasing the living standard of the rural society as a whole. The problem to be faced at present a however, that farmlands tend to be increasingly limited, due to competition with other uses of lands, whereas people working in the sector of agriculture is steadily, and absolutely increasing, resulting in an increasingly limited average proprietorship and control of land. This unfavourable condition could be attributed to the accumulated improper implementation of the development strategy which was not fully inclined to agriculture, by issuing various acts and regulations that enhance investors in having access to lands, including farmlands and lands under control of rural elders by tradition. Agrarian reform with the target to improve farmers' access to farmlands should be commenced by reforming the aforementioned acts and regulations. This in turn should be accompanied by improving the data base related to the status of lands which is presently in a chaostic condition, due to the multiplicity of institution handling the problems related to land status, which has created the main obstacle in implementing the agrarian reform in Indonesia. A political commitment of the government and legislative institutions is urgently needed for this purpose. IndonesianEratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perbaikan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Misalnya sekarang, lahan pertanian cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilik dan penguasaan lahan semakin sempit. kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya sebagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, termasuk lahan pertanian dan hak ulayak masyarakat adat. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu di awali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Upaya ini seharusnya dilakukan bersamaan dengan perbaikan terhadap basis data yang berkaitan dengan lahan, karena masih simpang-siurnya data dan banyaknya instansi yang menangani persoalan lahan, dan ini merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Agar upaya ini dapat terlaksanakan dibutuhkan political comitment dari pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya reformasi agraria ini.
Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia Faisal Kasryno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.25-51

Abstract

EnglishAgricultural development during the last three decades was able to stimulate the growth of agricultural produciton, and decrease the number of poor people in rural areas. The benefits accured from the development however, were still unevenly distributed, especially when taking account on farmers' family welfare, which was still far from what has formerly been expected. Viewed from the aspect of human resource development it can be showen that labour productivity in the agricultural sector was still far behind those in the other sectors, and this was mainly due to the large portion of labour concentrated in agriculture, resulting in an average contribution of labour in agriculture of 26 hours per week per labourer, compared with those of the other sectors which is 44 hours per week per labourer. One cause of this was the bimodal or dual policy in economy, applied in agricultural development in Indonesia, which is noncundicive for developing a sector with surplus of labourer like agriculture. A strategy of unimodal agricultural development, giving priority to small scale family operated farmlands by providing access to arable lands, technology and financial resources, is therefore considered a proper strategy to be implemented in the future. For implementing this policy, support from macro-economic policy through establishment of proper exchange value and interest rate in accordance with market mechanism accompanied by a balanced and fair fiscal policy should be recommended. IndonesianPembangunan pertanian selama tiga dasa warsa yang lalu telah berhasil memacu pertumbuhan produksi pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Walaupun demikian ditinjau dari aspek pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan apalagi terkait dengan kesejahteraan petani, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja pertanian masih jauh di bandingkan sektor lainnya, dan ini terutama disebabkan masih besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja di pertanian, sehingga rata-rata partisipasi tenaga kerja pertanian hanya 26 jam per minggu, jauh dibawah sektor lainnya yang telah mencapai 44jam per minggu. Salah satu penyebab dari kenyataan diatas akibat diterapkannya kebijakan Bimodal atau dual economy dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yang kurang kondusif bagi sektor yang surplus tenaga kerja seperti pertanian. Strategi pembangunan pertanian Unimodal dengan memberikan prioritas pada pengembangan pertanian keluarga skala kecil dan meningkatkan akses mereka terhadap lahan, teknologi dan sumber pembiayaan merupakan salah satu strategi yang tepat untuk di lakukan pada masa yang akan datang. Agar kebijaksanaan ini dapat terlaksana dibutuhkan dukungan kebijaksanaan Ekonomi makro melalui kebijakan nilai tukar dan tingkat suku bunga yang mengikuti mekanisme pasar serta kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan adil.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2000 2000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue