Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Analisis Sistem Agribisnis Jeruk di Kalimantan Selatan I Wayan Rusastra; nFN Saptana; Tahlim Sudaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.1-10

Abstract

IndonesianJeruk merupakan komoditi buah-buahan yang mempunyai arti strategis karena dalam penawaran buah domestik jeruk menduduki peringkat kedua setelah pisang. Dilihat dari potensi lahan, kualitas jeruk yang dihasilkan, dan permintaan pasar, maka jeruk Kalimantan Selatan perlu mendapatkan perhatian pengembangan dari pemerintah. Dalam sepuluh tahun terakhir ini terjadi peningkatan luas panen jeruk di daerah ini sebesar 11,5 persen per tahun. Di lain pihak produksi bersifat fluktuatif dengan laju peningkatan 1,3 persen per tahun. Dari gambaran tersebut terrefleksikan bahwa relatif belum berkembangnya adopsi teknologi bahkan ada kecenderungan terjadi penurunan produktivitas. Hasil analisis empirik usahatani menunjukkan bahwa pendapatan jeruk umur 5 tahun mencapai Rp 4,7 juta lebih per hektar (160 pohon) dengan efisiensi pemanfaatan modal (R/C) mencapai 2,65. Proporsi harga yang diterima petani dengan orientasi pemasaran ke Kalimantan Timur mencapai 33 persen (Rp 640/kg) dari harga jual pedagang besar. Total margin pemasaran mencapai 67 persen yang terdiri dari biaya tataniaga 13 persen dan keuntungan pedagang 54 persen. Diperoleh juga bahwa usahatani jeruk ini mendatangkan keuntungan yang cukup besar relatif terhadap usahatani padi maupun palawija. Namun demikian usahatani jeruk di daerah ini relatif belum berkembang diantaranya disebabkan oleh lemahnya aspek pembinaan, kurangnya ketersediaan dan adopsi teknologi, serta kendala permodalan yang dihadapi petani. Pengembangan komoditas ini hendaknya tetap terkait dengan usahatani skala kecil, diselaraskan dengan kemampuan daya serap pasar lokal, dan kemungkinan pengembangan diversifikasi tujuan pemasaran baik antar pulau maupun ekspor.
Tingkat Pencurahan Kerja Rumah Tangga di Pedesaan: Studi Kasus di Empat Desa Kabupaten Kudus dan Klaten, Jawa Tengah Tahlim Sudaryanto; Handewi Purwati Saliem; Sahat M. Pasaribu
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n1.1982.1-7

Abstract

IndonesianPenelitian-penelitian ketenagakerjaan di Indonesia sebagian besar mendasarkan diri pada konsep Labor Force yang mengelompokkan angkatan kerja ke dalam kategori bekerja atau menganggur. Pendekatan tersebut tidak menggambarkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Tulisan ini menyajikan analisa tingkat pencurahan kerja rumah tangga di pedesaan yang merupakan hasil studi kasus di Kabupaten Kudus dan Klaten Jawa Tengah. Dalam telaahan ini dinadingkan tingkat pencurahan kerja antar kelompok rumahtangga menurut luas garapan sawahnya. Hasil analisa menunjukkan bahwa petani kecil mempunya tingkat pencurahan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok petani yang mempunyai tanah lebih luas. Namun demikian, tingkat pendapatan yang diperoleh ternyata lebih kecil.
Perkembangan ekonomi kakao dunia dan implikasinya bagi Indonesia Tahlim Sudaryanto; Sri Hery Susilowati
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.36-45

Abstract

IndonesianProduksi kakao dunia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produksi di negara-negara produsen tradisional maupun munculnya produsen-produsen baru yang penting seperti Malaysia. Di pohak lain, konsumsi kakao dunia nampak lebih stabil. Beberapa negara konsumen bahkan telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam konsumsi. Perkembangan produksi dan konsumsi yang tidak seimbang akhirnya tercermin dalam perkembangan harga yang cenderung terus merosot. Berdasarkan pada gambaran di atas, maka perluasan areal dan peningkatan produksi kakao di Indonesia memerlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang seberapa jauh peningkatan produksi tersebut perlu dilakuan. Perluasan areal selayaknya dibatasi pada daerah-daerah yang memang cocok untuk kakao. Selain untuk memperoleh produktivitas yang tinggi hal ini dimaksudkan pula untuk mendapatkan kualitas kakao yang lebih baik. Selain itu diperlukan pula usaha-usaha untuk menjamin bahwa harga kakao ditingkat petani sesuai dengan kualitasnya. Dalam jangka panjang, pengembangan produksi kakao juga selayaknya disertai dengan pengembangan industri pengolahannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan impor kakao di beberapa negara konsumen yang cenderung berubah ke dalam bentuk kakao olahan. Untuk memperluas pasaran kakao, selain pasar internasional, konsumsi kakao domestik juga perlu didorong.
Kebijaksanaan dan Perspektif Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Mendukung Otonomi Daerah Tahlim Sudaryanto; I Wayan Rusastra
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.52-64

Abstract

EnglishThe role of regional government on agricultural development management will be very important by the implementation of UU No.22/1999 and UU No.25/1999. On the spirit of autonomy, the local government is still needed to consider and accommodate some of national agricultural development strategy such as considering agricultural on transforming economic structure, enhancing sustainable food security, agribusiness and agropolytan development adapted for the benefit of regional development as well as the welfare of the local people. In this case, AIAT played an important role through focusing on resource based agricultural development supporting by location specific technology in order to have higher financial and economic efficiency. During the transision period, technical, management, and financial support from central government are necessary, especially for the region having budget constraint and limited capacity of human resource development. For the perspective of autonomy, AIAT or Agency for Regional Research and Development (Balitbangda) have to strenghten participative research planning program and its implementation through empowering interregional research coordination, human resource development, and condusive insentive system. IndonesianImplementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 memberikan implikasi strstegis mengenai peran daerah dalam menejemen pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah setempat perlu tetap mengacu dan mengakomondasi beberapa strategi pembangunan pertanian nasional seperti transformasi struktur ekonomi berbasis pertanian, peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan agropolitan yang diadaptasikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Balai pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) memegang peranan penting melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang didukung teknologi spesifik lokasi dan sesuai dengan potensi sumber daya dan keunggulan komparatif wilayah. Dalam masa transisi ini, dukungan bimbingan teknis, menejemen, dan pendanaan dari pusat masih tetap di perlukan, khususnya bagi daerah yang terbatas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keuangannya. Dalam perspektif otonomi daerah, BPTP/Balitbangda perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh program penelitian/pengkajian partisipatif, dengan penguatan koordinasi penelitian antar wilayah, pengembangan SDM dan sistem insentif yang handal.
Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumberdaya Air dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan nFN Sumaryanto; Tahlim Sudaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.66-79

Abstract

EnglishIn line with population growth and economic development, available fresh water per capita decreases continously. Refer to the trend, sufficient renewable fresh water for the future will depend on the implementation of new paradigm in water resource development initiated by declaration of "Dublin Principle" in 1992. The new paradigm strongly emphasizes to perform four basic principals of water resource development namely human right, democratization, sustainability and efficiency at all levels simultaneously. In agriculture, utilization of irrigation water should be more efficient. In the same time, it is required to develop more small dams, to save more effective rainfall, to keep the existing reservoirs optimally, and to improve the function of rivers Especially for Indonesia, it is also recommended to develop food diversification. To pursue the need, consistent and interdisciplinary and inter-sector approach is absolutely required. IndonesianJika kecenderungan seperti sekarang ini tetap berlangsung, di perkirakan dalam seperempat abad mendatang akan semakin banyak populasi di beberapa belahan bumi ini yang ketersediaan airnya kurang dari standard minimum yakni 500 m3/kapita/tahun. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan paradigma. Paradigma baru dalam pendayagunaan sumberdaya air dicanangkan sejak Dublin Principle dideklarasikan pada tahun1992. Intinya adalah bahwa pendayagunaan sumberdaya air harus taat asas pada empat  prinsip utama yakni hak asasi manusia, demokratisasi, pelestarian lingkungan dan efisiensi agar manfaat dapat di nikmati oleh semua pihak, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi serius terhadap sektor pertanian. efisiensi penggunaan air irigasi harus di realisasikan. Pada saat yang sama pengembangan dam-dam mikro, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan, pemeliharaan resevoir-resevoir yang telah di bangun, serta pemeliharaan dan perbaikan fungsi sungai harus di lakukan. Khususnya bagi Indonesia, selain langkah-langkah itu maka diversifikasi pangan harus dapat di wujudkan. Kesemuanya itu membutuhkan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral secara konsisten dari waktu ke waktu karena membutuhkan waktu yang panjang.
Keragaan dan Perspektif Sosial Ekonomi Pengembangan Teknologi Transgenik Amiruddin Syam; I Wayan Rusastra; Tahlim Sudaryanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.80-90

Abstract

EnglishThe objectives of this paper are: (1) To analysis the performance of transgenic farming system; (2) To assess the socio-economic impact of transgenic farm development, and (3) To describe current status and perspective of transgenic farm development. The review of emperical study indicated that: (1) Transgenic agricultural farming technically is feasible, but economically and environmentally still debatable. For developing countries, the socio-economic impact of transgenic farming development is the widening of technology dependency as well as income distribution, because of the limitation of technology adoption for the small-farmers; (2) For Indonesia, the consquences of foreign exchange earning reduction due to unwillingness of major importer of Indonesian agricultural product such as Japan and Europe Economic Countries (MEE), should be taken into account. In addition, the high dependency of transgenik agricultural technology is consider to be too visky for big country like Indonesia, for massive development in term of commodity coverage and area of development; (3) Transgenic agricultural development can be restricted just for import substitution agricultural commodities, with the prerequisite of having technically, socio-economically, as well as environmentally feasibility. The said development should be conducted on the respective area with the intention to fulfil domestic demand deficit. Strategic Biotechnology research for generation, assessment, and transgenic agricultural development should be inisiated to anticipate transgenic agricultural development in the future. IndonesianTulisan ini bertujuan untuk (1) Menganalisis keragaan usahatani tanaman transgenik, (2) Menganalisis dampak sosial ekonomi pengembangan tanaman transgenik, dan (3) Menganalisis permasalahan dalam pengembangan tanaman transgenik. Berdasarkan pembahasan, kajian ini menyimpulkan bahwa, (1) Usaha pertanian transgenik secara teknis layak di kembangkan, namun belum terdapat bukti secara meyakinkan dapat memberikan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan dan masih diperdebatkan dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Bagi negara sedang berkembang dampak sosial ekonomi pengembangan produk transgenik adalah peningkatan kesenjangan penguasaan dan ketergantungan teknologi, melebarnya displaritas pendapatan karena ketebatasan adopsi teknologi oleh petani lapisan bawah (2) Bagi Indonesia konskwensi keruguian eknomi (devisa) sebagai akibat penolakan produk pertanian transgenik oleh negara importif utama seperti Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa perlu di pertimbangkan secara seksama dalam pengembangan/pertanian transgenik. Disamping itu ketergantungan teknologi biologis (bibit) pertanian transgenik dinilai sangat beresiko bagi negara besar seperti Indonesia, bila pengembangannya dilakukan dalam cakupan komditas yang dan bersekala besar, dan (3) Pengembangan pertanian transgenik dapat dilakukan secara terbatas, khususnya untuk komoditas pertanian subtitusi impor, dengan persyaratan terpenuhinya kelayakan teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan pengembangan perlu di lakukan pada wilayah terbatas(terkontrol) dengan sasaran memenuhi defisit kebutuhan domestik. penelitian pemuliaan dengan sasaran penciptaan, pengkajian, dan pengembangan komoditas transgenik yang bersifat strategis perlu dirintis sejak awal untuk mengantisipasi pengembangan pertanian transgenik dimasa depan.
Perspektif Pengembangan Ekonomi Kedelai di Indonesia Tahlim Sudaryanto; I Wayan Rusastra; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n1.2001.1-20

Abstract

EnglishSoybean as one of agricultural commodity plays an important role in the Indonesian' economy. The role intertwined in the food crops demand, consumption, trade, and the farmers' income. Technical as well as economical aspects are faced by the Indonesian government to promote local or domestic soybean, especially when it has to compete with the imported soybean. Presently, soybean farming system is financially profitable, taking the advantage of the Indonesian protection policy. Economically, soybean-farming system is inefficient due to inefficiency in using the domestic resources to meet the domestic demand and export promotion. This study concluded that several strategic policies that have to be taken by Indonesian' government to increase the competitiveness of local or domestic soybean are: (1) to promote suitable region specifically for soybean, (2) to increase soybean yield or productivity through introducing the high yield varieties adapted to the region, efficiency on the on-farm management, (3) import tax to protect domestic soybean, (4) to introduce the new post harvest technology (to minimize harvest losses) and other non-price policy. IndonesianKomoditas kedelai memegang peranan penting dalam ekonomi rumah tangga petani, konsumsi pangan, kebutuhan dan perdagangan pangan nasional. Pengembangan komoditas ini dihadapkan pada pemasalahan teknis, sosial-ekonomi, dan defisit perdagangan dan daya saing dengan kedelai impor. Usahatani kedelai menguntungkan secara finansial karena didukung oleh kebijaksanaan protektif. Komoditas kedelai secara ekonomi dinilai kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya  domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan lebih-lebih lagi untuk tujuan promosi ekspor. Kebijaksanaan strategis yang perlu di lakukan untuk meningkatkan daya saing kedelai nasional adalah pemilihan wilayah pengembangan yang sesuai, peningkatan produktivitas melalui penciptaan varietas dengan adaptasi dan potensi hasil yang lebih tinggi serta perbaikan manajemen usahatani, kebijaksanaan tarif impor yang memadai untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produksi. Disamping peningkatan produktivitas dan efisiensi, perlu terus diupayakan  peningkatan stabilitas hasil, penekanan senjang hasil, kehilangan hasil saat panen dan pengolahan, serta kebijaksanaan nonharga lainnya.
Pengaruh teknologi baru dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem Tahlim Sudaryanto; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.1-7

Abstract

IndonesianIntroduksi teknologi baru selain dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pertanian juga tergantung pada karakteristik dari lingkungan produksi. Untuk kasus teknologi bibit unggul padi, faktor lingkungan yang terpenting adalah ketersediaan air irigasi. Tulisan ini membahas pengaruh introduksi bibit unggul padi dan lingkungan produksi terhadap kesenjangan pendapatan antar agroekosistem. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, dekomposisi indeks gini dan tabulasi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai akibat dari tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi di daerah sawah irigasi, tingkat pendapatan usahatani padi lebih tinggi pula. Namun ternyata pendapatan usahatani padi yang lebih rendah di daerah sawah tadah hujan dan pasang surut dikompensasi dengan pendapatan dari usahatani lain dan usaha non-pertanian. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dari usahatani padi di daerah irigasi perlu dilanjutkan tanpa harus khawatir tentang dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah.