cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
elriyasah@uin-suska.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 20888112     EISSN : 26849674     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Library & Information Science Social Sciences
EL-RIYASAH: Merupakan jurnal penelitian yang menghimpun berbagai tulisan dari para akademisi dan praktisi dari disiplin ilmu di bidang Kepemimpinan dan Administrasi. Jurnal ini sudah terbit dari tahun 2011 dan sudah mendapatkan (Online ISSN 2684-9674 | Print ISSN 2088-8112). Jurnal El-Riyasah hadir di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Pengelola mengundang para ilmuan, profesional, dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset dan kajiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Naskah boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, atau Inggris. Pengiriman naskah melalui proses register terlebih dahulu, kemudian melakukan online submission.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2014): Desember" : 5 Documents clear
KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 Mashuri Mashuri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.652

Abstract

Mengkaji konflik batas wilayah pada era Otonomi Daerah yang mana pada kajian ini lebih mendalam akan mengkaji tentang konflik yang terjadi berkaitan dengan tapal batas, hal ini disebabkan oleh lahirnya undang-undang Otonomi daerah akhirnya menjadi persoalan mengenai tapal batas antar kabupaten dan juga antar provinsi yang ada diIndonesia.Kerja sama antar daerah perbatasan merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas munculnya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik kewenangan lainya. Walaupun belum banyak ditemukan kajian-kajian  mengenai kerja sama antar daerah tersebut, akan tetapi perlu diciptakan pembagian kewenangan antar pusat- provinsi dan juga kabupten kota di Indonesia. Oleh karna itu nuansa penyeragaman kebijakan pusat terhadap heterogenitas daerah yang banyak menimbulkan konflik ti tingkat local. Masalah tersebut muncul karna adanya bebrapa kelemahan  dari undang-undang Otonomi daerah Nomor 22 ahun 1999 tentang pemerintahan daerh(yang undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang No. 32 tahun  2004). Konflik ini terjadi dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan diantara tingkat pemerintahan baik pusat, Provinsi dan juga kabupaten/kota. Disisi lain juga disebabkan oleh pengelolaaan sumber daya alam, daerah merasa lebih berhak dn memiliki wewenang sendiri. Konflik bata wilayah ini bisa dielesaikan  apabila pemerintah local dan pusat berperan penting an tidak mengedepankan kepentingn elit politik.
FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MALADMINISTRASI BIROKRASI DI INSTITUSI PEMERINTAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Rodi Wahyudi; Jalaluddin Abdul Malek; Azmi Aziz
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.648

Abstract

Pelayanan publik merupakan proses menyediakan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan rakyat oleh pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama dalam pelayanan publik adalah sejauhmana kemampuan pegawai dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berurusan di kantor pemerintah. Persoalannya adalah mengapa masih begitu mudah terjadi perilaku maladministrasi dalam birokrasi pemerintah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab terjadinya perilaku maladministrasi birokrasi di institusi pemerintah yang menyediakan pelayanan dokumen yang melakukan kontak langsung kepada masyarakat. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 orang pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor  Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan pegawai kantor Camat di Kota Pekanbaru. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini diperkuat dengan data wawancara terhadap 5 orang key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku maladministrasi birokrasi disebabkan oleh budaya buruk birokrasi yang turun temurun,  adanya pegawai buangan yang memiliki produktivitas kerja yang rendah serta rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan .
MODEL KOORDINASI ANTARINSTANSI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Abdul Mahsyar
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error,  rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector  sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error,  rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector  sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 Aras Aira
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.650

Abstract

Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah, membuat daeeah memiliki hak dan wewenang dalam menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan daerah, untuk itu daerah harus mampu menunjukkan apa yang dicapainya dengan menunjukkan dengan kinerja daerah yang bagus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditelah dilaksanakan kepada public. Kinerja diartikan sebagai konsep kinerja merupakan singkatkan kinetika energy kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance ini sering di indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indicator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang melaporkan kinerjanya dengan LAKIP (Laporan Kinerja Pemerintah). Dari LAKIP yang dibuat dapat dilihat masih adanya kekurangan-kekurangan dalam mengukur indikator kinerja, masih terdapatnya indikator kinerja yang masih belum bisa diukur dengan alasan tidak adanya data yang memadai untuk pertanggungjawaban, masih adanya beberapa bidang yang memilki pencapaian kinerja tidak mencapai 100 %, dan masih terdapat kesalahan dalam membuat LAKIP.
EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI PROSES PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN TELUK BELITUNG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Mahendra Romus; Nurlasera
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengentasan kemiskinan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan di desa Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut dalam proses pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan di desa tersebut. Hal ini dilihat dari meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam mengakses dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan, meningkatnya kapasitas kelembagaan desa, meningkatnya usaha produktif masyarakat setempat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 13, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 13, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2019): Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018): Kepemimpinan Vol 9, No 1 (2018): Administrasi Pembangunan Masyarakat Vol 8, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 8, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 5, No 2 (2014): Desember Vol 5, No 1 (2014): Juni Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013 Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012 More Issue