cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformasi Global
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 24069531     EISSN : 27163873     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2017)" : 6 Documents clear
Reklamasi Teluk Jakarta: Sebuah Prespektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik mahdi, Imam
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekalamasi teluk Jakarta telah menjadi perhatian bagi pengamat lingkungan sejak diterbitkannya keputusan presiden tahun 1995. D isatu sisi pemerintah meyakini bahwa kajian tentang reklamasi teluk jakarta sebagai alternatif bagi pementuhan hunian bagi para pekerja di Jakarta. Di sisi lain, aktivis LSM menganggap bahwa rekalamasi hanya akan menimbulkan dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, nelayan kehilangan mata pencaharian, disparitas sosial. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peran penguasa dalam mengamankan rencana pembangungan tersebut. Menganilis dengan pendekatan kekuasaan dalam masalah ekonomi dan politik. Dengan pendekatan kualitatif dan konten analisis dalam melihat permasalahan ini.Kata kunci: Reklamasi, Kekuasaan, Ekonomi dan Politik.
Shell dan The Movement for the Survival of the Ogoni People dalam Pelanggaran HAM di Nigeria Prinanda, Devita
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik antara pemerintah Nigeria dan masyarakat melibatkan Shell yang dituduh menyokong pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM. Salah satunya dengan memberikan bantuan militer dan memfasilitasi mereka melakukan pembunuhan terhadap demonstran dan aktivis. Shell sebagai perusahaan multinasional atau MNC mempengaruhi dinamika konflik dalam suatu negara. Terlebih, MNC dapat berpihak pada salah satu pihak yang menguntungkan industrinya sehingga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Selanjutnya terbentuknya MOSOP yang merupakan gerakan di Nigeria yang menuntut negara dan MNC yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Nigeria. Tulisan ini akan membahas bagaimana MNC tersebut terlibat pada konflik di Nigeria.Kata kunci: MNC, Konflik, Pergerakan Sosial, Pelanggaran HAM, dan Pemerintah Nigeria
What is Wrong with Democracy? A View from Hizbut Tahrir Aswar, Hasbi
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

By the end of the cold war era, democracy is believed as the last solution of the world problem. Democracy is believed can solved political, economic and social problems. Fundamental principles of democracy as people participating in politics, transparent system of government, limitations on the power of governments and protection of human rights is perceived as the only solution of the human problem. In muslim world, democracy is responded differently. Some say, democracy is compatible with Islam, what democracy struggle for is similar with the mission of Islam. However, another perspective to say, Islam contrasts with democracy. Democracy is derived from western and secular values while Islam is from god revelation and every Muslim should be bound by Islamic Law.  This paper will describe the argument of Hizbut Tahrir for its objection to democracy. Hizbut Tahrir is an international group that always calls for establishing world state system under Islamic Law called Khilafah. Khilafah, according to Hizbut Tahrir, is the only state political system that is legalized by Islam and derived from Quran and Sunnah (prophetic tradition). The opposition of Hizbut Tahrir toward democracy here can be seen in two aspects. Firstly, the difference of the notion sovereignty, god or human sovereignty. Secondly, the standardization of freedom of the people based on consensus or god law.  Western intellectuals and think tanks include Hizbut Tahrir as one of radical and fundamentalist group.Keyword: Democracy, Hizbut Tahrir, Khilafah, Fundamentalist Group
The Development of Indigenous People Rights to Their Land Through Political Participation and International Norm in Latin America Pratiwi, Tiffany Setyo
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper will explain about how indigenous people as minority group receive their recognition and accommodation by government, especially in implementation of international norm that pertains to indigenous peoples and recognized in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and Convention ILO 169. This paper will explore the issue in Latin Amerika region. To achieve the objective of this paper, author will explain in two main themes: First, the development of the political participation indigenous people in Latin American states. Second, the rights of indigenous people to their ancestral land through international norm FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) that adopted in Latin America states. I argue that the development of indigenous people rights to their land in Latin America is supported by political participation of indigenous people in the government system in Latin America states.
Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security Chotimah, Hidayat Chusnul; Sande, Junior Perdana; Dwi, Eri; Dwi, Eri; Hong, Seunghoon
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Dalam konteks keamanan ekonomi, di dalam paper ini akan membahas lebih jauh cakupan dari keamanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada actor negara tetapi juga individu. Oleh sebab itu, ada dua tingkat analisis dalam yang akan dibahas dalam konteks perkembangan keamanan ekonomi dalam konsep human security. Pertama, pada level negara dan antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yaitu individu.
Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia Hadi, Rany Purnama
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper analyzed the development of West Papua secession movement from guerrilla struggle to nonviolent struggle through the use of information technology. Since 2000s until 2016, West Papua movement mostly dominated by online campaign as an attempt to struggle for independence. Using theory and concept about nonviolent struggle and netwar the author found that information technology which is internet, utilized by West Papua movement as strategy to campaign and spread West Papua struggle for independent against Indonesian government in international level. By the use of online media and social network, West Papua movement influence international society to give support and sympathy to their struggle. This online strategy then creates cyberspace as a battle field of opinion between West Papua movement and Indonesian government.Keywords: West Papua resistance, Non-violent struggle, Netwar, Online campaign, Information warfare

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2023): Transformasi Global (JTG) Vol. 10 No. 1 (2023): Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 2 (2022): Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 1 (2022): Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 2 (2021): Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 1 (2021): Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 2 (2020): Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 1 (2020): Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 2 (2019) Vol. 6 No. 2 (2019): Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 1 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019): Transformasi Global (JTG) Vol 5, No 2 (2018) Vol. 5 No. 2 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 5 No. 1 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol 4, No 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 2 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 1 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 2 (2014): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 1 (2014): Transformasi Global (JTG) More Issue