cover
Contact Name
Sugiarto Pramono
Contact Email
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Editorial Address
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
ISSN : 18296580     EISSN : 28095642     DOI : 10.31942/spektrum.v19i1
Core Subject : Social,
Spectrum aims to publish scientific articles that focus on the development of thought, theory, and research covering issues of international relations and politics at large.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2020)" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN DANA HIBAH DI PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 Mario Ardhianto
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.753 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4361

Abstract

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan sosio-legal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tunduk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017. Prosedur dimulai dari pengajuan proposal, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, pemberian rekomendasi hibah, penganggaran hibah, penerbitan Surat Keputusan Gubernur, pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, penyerahan hibah, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengontrol kegiatan di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kata kunci : pelaksanaan, hibah, pemerintah daerah
KESANTUNAN TINDAK TUTUR ASERTIF DAN KOMISIF DALAM ETIKA POLITIK SIDANG ANGGOTA DEWAN Rini Indah Sulistyowati
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.275 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4362

Abstract

Penelitian ini Bertujuan unuk menjabarkan bentuk-bentuk klasifikasi kesantunan tindak tutur kata asertif dalam Rapat Aggota Dewan Komisi VIII DPRD Ali Taher terhadap Menteri Agama Fachrul Razi. Data penelitian diperoleh dari youtube saat rapat sedang berlangsung, metode penelitian menggunakan metode deskriptif dimana metode ini merupakan metode penelitian yang mampu menggambarkan serta mengintrepretasikan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik simak, menyadap dan merekam. Dari peneliitian ini menunjukan hasil jika dalam rapat tersebut terdapat tindak tutur ilokusi yang berupa tindak tutur asertif menyatakan, mengeluh dan memarahi serta tindak tutur komisif berupa ancaman Kata kunci:kesantunan, tindak tutur kata, asertif
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH PENDIDIKAN ANAK TKI DI SABAH MALAYSIA Anna Yulia Hartati; Rofi’atul Andawiyah
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1548.17 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4358

Abstract

Fenomena banyaknya anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah Malaysia yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan, menarik untuk dikaji, mengingat anak anak PMI ini juga sebagai asset negara Indonesia. Mengingat berdasarkan hukum nasional dan internasional, pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan bantuan konsep softdiplomacy. Temuannya adalah Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan anak anak PMI di Sabah Malaysia ini antara lain, membentuk SIKK, Community Learning Center (CLC), mengirimkan guru bina, dan membantu pengadaan dokumen kependudukan. Kata Kunci : Soft Diplomacy, Anak TKI Sabah, Community Learning Center
KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Khoir Lutfil Hakim
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.92 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4363

Abstract

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem nasional. Oleh karena itu proses Pendidikan Kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada perguruan tinggi. Fungsi dan peran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengenjawantahan untuk memahami serta menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa dalam membangun kehidupan yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Dalam membangun demokrasi berkeadaban dibutuhkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter kokoh. Ada beberapa alasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan, pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan tidak political literacy atau tidak “melihat” politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga- lembaganya: kedua, meningkatnya politichal apatis yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga Negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional, social, serta spiritual benar- benar merupakan tuntunan dan keniscayaan. Disinilah eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana yang sangat penting bagi negara-negara demokrasi termasuk Negara Indonesia agar dapat melahirkan generasai bangsa yang mengetahui nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dimasa pandemi seperti sekarang apakah para mahasiswa ataupun masyarakat sadar akan tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tentang gotong royong tolong menolong, saling menghargai pendapat, tidak semena-mena terhadap orang lain, membangun ketentraman antara umat beragama. Kata kunci : Kebijakan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pandemi.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN WABAH COVID 19 Martinus Aditya Pardiyanto
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.803 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4359

Abstract

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Sejak di awal tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dinyatakan oleh Kementrian Kesehatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan dua warga Depok positif terjangkit Virus Corona. Penyebaran Covid-19 pun semakin meluas ke seantero Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa sudah waktunya orang bekerja dari rumah dan sekolah diliburkan. Dengan adanya wabah virus corona di negeri ini menimbulkan kekhawatiran disemua kalangan khususnya di masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya tinggal diam melihat lonjakan kasus virus corona di tanah air tercinta ini, pemerintah pun langsung mengambil Langkah strategis untuk memutus rantai virus corona ini, dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengatasi Covid-19. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, jurnal, berita online serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, Pertama, Bagaimana kebijakan yang diberikan Pemerintah pada masa pandemi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19?. Kedua, Bagaimana upaya saja yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19?. Dampaknya, Dengan adanya wabah covid ini peran dari berbagai elemen sangat dibutuhkan, hal ini tentunya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan social distancing dan lockdown dan kebijakan yang lainnya yang menjurus untuk memutuskan rantai pemutus virus corona ini adalah sebuah kebijakan dalam keadaan darurat dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi. Kata Kunci : Indonesia, Covid-9, Kebijakan Pemerintah.
KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SAAT PANDEMI COVID 19 Ganda Januarta; Bima Wal Ardhi Siwi Dikdo
SPEKTRUM Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.474 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v17i2.4360

Abstract

Saat ini diseluruh dunia termasuk di Indonesia telah terjadi Pandemi Covid-19 dan ini merupakan masalah serius bagi negara dan harus segara diberikan solusi. Para ahli kesehatan, sosial serta pendidikan juga turut serta dalam memberikan solusi terbaik untuk masyarakat, baik dari sisi penanggulangan virus ataupun rekayasa sosial serta model pembelajaran yang berlangsung saat terjadi pandemi. Karena terjadi pandemi dan diharuskan mematuhi protokol Kesehatan yang telah ditetapkan maka sebagai bentuk solusi agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tetap berlangsung adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mengembangkan model pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan secara inovatif baik yang dilakukan secara daring ataupun tidak agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung. Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi Informasi, Inovatif

Page 1 of 1 | Total Record : 6