Garuda - Garba Rujukan Digital

PERNIAGAAN DALAM AL-QUR’AN (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA IBNU AL-ARABI DAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA AL-KIYA AL-HARASI) Ahmad Musadad
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Commerce is specifically mentioned by Allah in the Qur'an as a selution to avoid of unlawful sustenance. There are some verses in it describing commerce with various redactions. However, whatever the wording, we will analyze using thematic interpretation (maudlu‟i) in this article, which will compare two great scientists thought that codified in their interpretation book, Namely al-Ahkam created by Ibn Araby and Al-Kiya Al-Harasi.The two books above, is a legendary book that still be a world reference in the field of Islamic law. Deliberately, the author presents the both, to explore the scientific dialogue between them in answering the requirement of the times, especially in the field of mualamah.Perniagaan secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur‟an sebagai selusi agar terhindar dari rejeki yang tidak halal. Banyak sekali ayat al qur‟an yang menjelaskan tentang perniagaan dengan berbagai redaksinya. Namun, bagaimana pun redaksinya, dalam karya ini akan kami bedah dengan menggunakan metode tafsir maudlu‟i (tematik) yang akan mengkomparasikan dan membandingkan dua pendapat ilmuan besar yang terbukukan dalam kitab tafsir mereka. Yakni kitab tafsir ahkam karya ibnu araby dan tafsir ahkam Al-Kiya Al-Harasi.Kedua kitab di atas, adalah karya legendaris yang samapai saat ini masih menjadi rujukan dunia di bidang hukum Islam. Sengaja dua karya di atas penulis hadirkan, untuk menggali dialog ilmiah antar keduanya dalam menjawab tuntutan zaman, khususnya di bidang mualamah.Keywords: Commerce, tafsir Ibnu Al-Arabi, Al-Kiya Al-Harasi

STUDI FENOMENOLOGI: MODEL LITERASI KEUANGAN PONDOK PESANTREN MADURA Aldila Septiana
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The importance of the preparation of the priority needs of course to avoid the consumption of irrational behavior and must also consider the financial ability possessed in order to avoid a larger expense than income. Therefore, to make the right economic decisions to consume and to avoid high lifestyle certainly requires knowledge about financial literacy. One of intelligence to be possessed by modern man is a financial intelligence is intelligence in managing private assets, particularly in the management of personal financial assets. Respondents in this article are students at the pondok pesantren, where students are students who live far apart the parents are equipped with the knowledge of financial management and some pocket money. Are these students can coordinate its finances in pondok pesantren?Researchers choose the type of phenomenology research because researchers want to understand and reveal the model of financial literacy pondok pesantren in Madura. So this can be seen in the field naturally, intact, and accurate so that this research can only be done by using qualitative research with phenomenology approach.Based on the results of the discussion, it can be described as follows: the concept of financial literacy a person can be seen from the cognitive processes or the knowledge that he has in managing finances, and in the attitude to personal finance that will affect their financial behavior or decisions in managing finances. From the existing theory, with this adjusted based on the basic knowledge and financial attitudes for older children or are in the age of 13-18 years. Model of financial literacy in pondok pesantren through the value of simplicity and sharing among fellow was able to maintain the life of an individual as social beings that exist in the diversity of the community. Solidarity and kinship is later is needed to bring the students into real life after they no longer live in the pondok pesantren.Pentingnya penyusunan skala prioritas kebutuhan tentunya untuk menghindari perilaku konsumsi yang tidak rasional dan juga harus memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki agar tidak terjadi pengeluaran yang lebih besar dari pada pendapatan. Oleh karena itu, untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dalam berkonsumsi dan terhindar dari gaya hidup tinggi tentunya dibutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan (financial literacy). Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan keuangan yaitu kecerdasan dalam mengelola aset pribadi, khususnya dalam pengelolaan aset keuangan pribadi. Responden dalam tulisan ini adalah santri di pondok pesantren, dimana santri merupakan peserta didik yang hidup berjauhan dengan orang tua yang dibekali dengan pengetahuan dalam mengatur keuangan dan sejumlah uang saku. Apakah santri tersebut dapat mengkoordinir keuangannya di pondok pesantren?Peneliti memilih jenis penelitian fenomenologi karena peneliti ingin memahami dan mengungkapkan model literasi keuangan pondok pesantren di Madura. Sehingga hal ini dapat terlihat di lapangan secara alami, utuh, dan akurat sehingga penelitian ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diuraikan sebagai berikut: konsep literasi keuangan (financial literacy) seseorang dapat dilihat dari proses kognitifnya atau pengetahuan yang dia miliki dalam mengelola keuangan, dan dalam sikap terhadap keuangan pribadi yang akan mempengaruhi perilaku keuangannya atau keputusannya dalam mengelola keuangan. Dari teori yang ada, dengan ini disesuaikan berdasarkan pengetahuan dasar serta sikap keuangan untuk anak remaja atau berada dalam usia 13-18 tahun. Model literasi keuangan di pondok pesantren melalui nilai kesederhanaan dan saling berbagi antar sesama mampu mempertahankan kehidupan seorang individu sebagai makhluk sosial yang ada dalam keanekaragaman lingkungan masyarakat. Rasa solidaritas dan kekeluargaan inilah nanti sangat diperlukan untuk membawa santri ke dalam kehidupan yang nyata setelah mereka tidak tinggal lagi di pondok pesantren.Keywords: Financial Literacy, Pondok Pesantren, and Madura

PENYANDINGAN ADAT KEDALAM HUKUM FIQH (Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hazairin, SH) Adi Yono
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hazairin as a reformer of Islamic law in Indonesia better known as the father of bilateral inheritance theory and receptie exit has brought the influence of the era of independence, Islamic law has passed two periods. The First Period is the period of acceptance of Islamic law as a persuasive source in the context of constitutional law, ie a new source of law accepted if it is believed, for example, Islamic law has been included in the formulation of the Jakarta charter as one of the results of BPUPKI sessions. The Second Period is a period in which Islamic law as an authoritative source (lawful source of law) in the constitution, when the Presidential Decree of 5 July 1965 recognizing that the Jakarta Charter embodies the 1945 Constitution.Influence of Dr. Hazairin against the development of Islamic law in Indonesia until now (era of reform) is quite large, where the receptie exit theories have built a formation of "national school" in the meaning of "school" as a real understanding of the Qur'an and Sunnah and "national" Namely Indonesia, with the intention that Islamic law in Indonesia to be "practically" run by his people.Hazairin sebagai tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia yang lebih dikenal sebagai bapak teori kewarisan bilateral dan receptie exit ini telah membawa pengaruh zaman kemerdekaan, hukum Islam telah melewati dua periode. Periode Pertama adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini, contohnya hukum Islam telah masuk dalam rumusan piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI. Periode Kedua adalah periode dimana hukum Islam sebagai sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1965 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.Pengaruh Dr. Hazairin terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sampai sekarang (era reformasi) cukup besar, dimana Bapak teori receptie exit telah membangun suatu bentukan “mazhab nasional” dalam arti “mazhab” sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada al Qur’an dan Sunnah dan “nasional” yakni Indonesia, dengan maksud agar hukum Islam di Indoensia menjadi “praktis” dijalankan oleh umatnya.Keyword: Customary Law, Fiqh Law, Hazairin

‘URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE Moh. Hipni
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The increasing of social problems could not be dammed. While on other side the discourse about legal istimbat development has been already considered as patent formulation, although still giving space in the form of alternative methods due to the deviation. Therefore, in this work, the author would like to introduce that amoung choices of intinbat method, 'urf is able to be the ultimate solution after Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. This thesis is based on the assumption that urf is closest method in social life system.Perkembangan problematika sosial sudah tidak bisa dibendung. Sementara di sisi lain diskursus tentang perkembangan istimbat hukum sudah menjadi rumusan yang paten, walaupun masih memberi ruang berupa alternatife-alternatif pilihan metode karena terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu, dalam karya ini penulis ingin memperkenalkan bahwa di atara pilihan-pilihan metode intinbat tersebut „urf adalah solusi utama manakala sudah tidak ditemukan solusi dari Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟ dan Qiyas. Tesis ini berdasarkan asumsi bahwa urf merupakan metode yang terdekat dalam sistem kehidupan social.Keywords: 'Urf, Root, Islamic Law, Responsible.

TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENJADI IUS CONSTITUTUM Achmad Badarus Syamsi
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIslamic economic law had been applied by Indonesian people since centuries ago. Although the application of Islamic economy by islamic value. So, the name of transaction not using Islamic nomenclature. Islamic economic law had just applied positively in the early of 1990-an dan detailly applied in the reformasi era. This article will discussed about transformation of Islamic economic law as ius constitendum to be ius constitutum.Hukum ekonomi Islam sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam mulai dari masa penjajahan. Sehingga sudah nilai-nilai keislaman sudah mulai dimasukkan dalam transaksi-transaksi perekonomian. Hukum ekonomi Islam belum mendapatkan tempat dalam tatanan hukum nasional hingga pada awal tahun 1990an dan ditetapkan secara lebih mendetail pada massa reformasi.Artikel ini akan membahas mengenai perubahan hukum ekonomi Islam sebagai hukum yang dicita-citakan untuk ditetapkan menjadi hukum yang disahkan dan diberlakukan.Keyword : Ius Constitutum, Ius Constituendum, Islamic Economic Law

KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI MADURA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH Shofiyun Nahidloh
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Public assumes that knowledge of the judge of religious court is moreconcentrated in marital disputes, inheritance, wills, grants, waqaf and sadaqah that be handled, rather than knowledge of sharia economy. Seeing the judge had received his various background of education levels and the representative office building conditions of the religious court, so that it would have been more ready to hear the case of economic disputes than general court. But in Madura, it does not appear yet to have a significant progress as the impact of the regulatory changes, contained in the constitution, number 7 of 1989 jo. number 3 of 2006 on the Religious Court, where there are some additional authorities to resolve some disputes in the field of shariah economic matters.Publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan kondisi gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah ketimbangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun di wilayah Madura belum nampak adanya progress yang signifikan dari dampak adanya perubahan regulasi yang tertuang dalam dalam UU No.7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana ada tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa di bidang perkara ekonomi syari’ah.Keywords: Judge PA, Dispute, Economic sharia, Madura

URGENSI KAIDAH FIQHIYYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMETASINYA DALAM FATWA DSN-MUI Hammam Ahmad
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The author suppose that Legal Maxims of Islamic Jurisprudence like fruit juice that has been squeezed, which is contains many vitamins and nutrients needed for human health. While jurisprudence or legal products resulting from ijtihad scholars, writers suppose like fruit produced from the tree, while the usul fikh (The Principles of Jurisprudence) is the tree that produces both. With the fruit juice man can consume easier and make health solutions quickly and efficiently. So Legal Maxim was thus to provide convenience to Islamic law practitioners in providing quick solutions for problems that develop either now or in the future. This study focuses on the essence of Legal Maxims of Islamic Jurisprudence and urgency in the fatwa (counsel) and practice in the counsel of the DSN-MUI. Because DSN as an institution of counsel official in Islamic economy. This study used normative juridical approach and usul fikh approach, that means approach by taking two methods, the deductive and inductive. Powered by comparison approach between the classic book of legal maxim and cousel of DSN-MUI. Legal Maxims of Islamic Jurisprudence has a strategic position in the formulation of the law because of the efficiency offered in finding solutions for Islamic law quickly. However, in practice there are symptoms that DSN-MUI still not optimal in implementing it, limited use in constructing the law and counsel.Kaidah fikih penulis ibaratkan seperti sari buah yang telah diperas, dimana di dalamnya mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Sedangkan fikih atau produk hukum Islam, penulis ibaratkan seperti buah yang dihasilkan dari pohon, sedangkan ushul fikih adalah batang pohon yang menghasilkan keduanya. Dengan sari buah, manusia dengan mudah untuk mengkonsumsinya dan menjadikan solusi kesehatan dengan cepat dan efisien. Begitu pula kaidah fiqhiyyah memberikan kemudahan pada praktisi hukum Islam dalam merumuskan hukum masalah mustajaddat (terbaharui) yang berkembang baik sekarang maupun yang akan datang.Penelitian ini fokus pada esensi kaidah fikih muamalah dan urgensinya dalam merumuskan hukum dan impelentasinya dalam fatwa DSN-MUI. DSN-MUI adalah lembaga fatwa resmi ekonomi Islam yang mendapatkan mandataris dari imam negara, kemudian dari fatwa itu direkomendasikan kepada OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan, termasuk di dalamnya keuangan syariah. Peneitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum muamalah) dan pendekatan ushul fikih, yaitu pendekatan dengan mengambil dua metode, deduktif dan induktif. Didukung dengan pendekatan perbandingan kaidah fikih dari buku klasik dengan kaidah fikih fatwa DSN-MUI. Penelitian ini penting karena terkait urgensi kaidah dan kualitas fatwa serta peraturan yang mengatur keuangan Islam di Indonesia dalam masalah ekonomi yang terbaharui yang perlu mendapatkan status hukumnya segera. Kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam perumusan hukum karena efisiensi yang ditawarkan, di samping dapat menjadi landasan berfatwa dan menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak. Kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah sebagaimana disinggung Al Qarafi. Namun dalam prakteknya, di Indonesia ada gejala DSN-MUI masih setengah-setengah dalam mengimplementasikannya, indikasinya terbatasnya penggunaan kaidah fikih, selain itu penggunaan kaidah fikih yang monoton dan sangat umum mendominasi sebagian besar fatwanya.Keyword: Legal Maxims of Islamic Jurisprudence, DSN-MUI, Islamic economics, counsel.

URGENSI LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA DI MADURA) Ach. Mus'if
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Efficiency and effectiveness are two principle applied by moslem and non moslem businessmen. Certainly it will be apllied in many way, included to solve the problem; dispute relation. The most effective way to solve economic dispute is by mediation. Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR), a way of resolving disputes between two or more parties with concrete effects. Typically, a third party, the mediator, assists the parties to negotiate a settlement. Mediation as Islamic economic dispute resolution has a superiority, that is be able to solve economic dispute fast and has inexpensive cost. The other superiority of mediation is be able to pay attention and observe both interest party. Mediation as law effort and form of Islamic economic dispute resolution has effectiveness, justice and transparency. Thus judge and moslem businessmen select mediation as law effort to solve Islamic economic dispute.Efisiensi dan efektifitas merupakan dua prinsip yang diterapkan oleh para praktisi ekonomi baik syari’ah maupun konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Apabila terjadi persengketaan pun mereka tentunya memilih cara yang efektif dan efisien. Salah satu cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi adalah mediasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui mediasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah serta mempunyai tujuan untuk mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak. Hal itu dapat dilihat dari pemberian kesempatan oleh mediator kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Partisipasi para pihak sangat berpengaruh terhadap kesepakatan yang dihasilkan, suatu proses yang tidak didapatkan melalui jalur litigasi. Selain itu dari segi kekuatannya hasil keputusan mediasi bersifat tetap dan mengikat. Lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah mempunyai efektifitas, keadilan dan transparansi. Sehingga para hakim dan masyarakat pelaku ekonomi syari’ah memilih lembaga mediasi sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.Keywords: Mediation, Judge Of Religious Court, Islamic Economic Dispute.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE DI INDONESIA Musa Taklima
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study was to determine the legal interpretation methods used by the Constitutional Court in resolving the case No. 15 / PUU-XII / 2014 and the implications of the decision contained in the decision No. 15 / PUU-XII / 2014. This type of research used in this study is the library with the doktirnal approach, relying on secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary techniques all of which are obtained rehabilitated and reconstructed by the literature and analyzed using content analysis. The results of this study indicate that the first, the method used legal interpretation by the Constitutional Court in resolving the case No. No. 15 / PUU-XII / 2014 is the grammatical and systematic method of interpretation. The second implication of the decision of the Constitutional Court No. 15 / PUU-XII / 2014 is resulting in increasingly easy and trivial to appeal cancellation of the arbitral award in Indonesia. Besides the implications that can be raised of the Court's decision is causing its reduced one of the privileges of the arbitration institution final and binding decision that could give birth to skepticism even doubt the people (inside and outside the country) to arbitration in Indonesia.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. 15/PUU-XII/2014 dan Implikasi putusannya yang termuat dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan doktirnal yang bertumpu kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya didapat mellaui teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. No. 15/PUU-XII/2014 adalah metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Kedua implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 ini adalah mengakibatkan semakin mudah dan gampangnya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Selain itu implikasi yang bisa dimunculkan dari putusan Mahkamah ini adalah menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.Keyword: Implication, Decision Of The Constitutional Court, Decision Of The Arbitration Agency

MENYOAL FILOSOFI ‘AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli) Abdur Rohman
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Islam is a religion that is universal and comprehensive. Universal means that Islam is for all of mankind on earth and can be applied in every time and place until the end of time. Comprehensive means that Islam has a complete and perfect doctrine (syumul). Perfection teachings of Islam, because Islam regulates all aspects of human life, not just the spiritual aspect (pure worship), but also aspects mu'amalah covering economic, social, political, legal, and so on. As a comprehensive doctrine, includes three basic teachings of Islam, the faith, Shari'ah and morals. Relations between aqidah, Shari'ah and morality in the Islamic system is established such that it is a comprehensive system. Islamic Sharia divides into two, namely worship and mu'amalah. Included in the study mua'amalah is selling that put forward the principle of "an-taradlin". Therefore, this paper attempts to review the philosophical basis of meaning and interpretation antaradin in the study of economic law of Islam.Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak. Hubungan antar aqidah, syari’ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu’amalah. Termasuk dalam kajian mua’amalah adalah jual beli yang mengedepankan prinsip ‚an-taradlin‛. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengulas secara filosofis makna dan tafsir antaradin dalam kajian hukum ekonomi Islam.Keywords: Filososofi, Antaradin and Islamic Economics

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rudi Hermawan

Contact Email
rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalettijarie@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rudi Hermawan

Contact Email rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalettijarie@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rudi Hermawan

Contact Email
rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalettijarie@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA