Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JPW (Jurnal Politik Walisongo)

JPW
Website

Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ISSN : 25033190 EISSN : 25033204 DOI : https://doi.org/10.21580/jpw

Core Subject : Social,

Social Sciences

The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021)" : 6 Documents clear

WACANA DAN REPRESENTASI SEBAGAI KONSTRUKSI IDEOLOGI DALAM STRIP KOMIK MICE CARTOON INDONESIA BANGET 2! Ardia Septi Wijianti
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

This study aims to understand the representation in discourse and how discourse constructs ideology in the comic strip Mice Cartoon Indonesia Banget! 2. To understand these two things, representation and social semiotics theories are needed. Both theories are applied to data in the form of visual and verbal language in comic strips. The data in the form of visual and verbal language are categorized based on the anatomy of discourse in social semiotics. The results of the study show that the discourse of Indonesians which is repeated in comic strips represents actors as metonymy of Indonesians which are considered negative. The categorization is based on an analysis of the anatomy of discourse in comic strips in the form of actors, actions, attitudes that are considered deviant and not in accordance with the discourse of people's lives. “Indonesian people” in comic strips are representations of discourses that live in society. The categorization has references that come from social reality in the form of various articles published as a form of discourse legitimacy in comic strips. Although the discourse of Indonesians is seen as a negative representation, this assumption becomes knowledge in comic strips that is taken for granted by readers. In the end, discourse and representation in comic strips are not questioned again. All discourses culminate in ideological construction which is reflected in the title "Indonesia Banget".

POLA KOMUNIKASI POLITIK: DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus; Nur Syamsudin; Masrohatun Masrohatun
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Keberadaan partai politik yang mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi, apabila dilakukan dengan maksimal. Salah satunya fungsi komunikasi politik. Partai politik bersama fungsi yang dimilikinya diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus karena eksistensinya dan pergerakannya dikenal aktif. Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Komunikasi politik DPC PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat yang kemudian diproses menjadi kebijakan publik. Pola komunikasi politik yang dilakukan melalui jalur formal kelembagaan partai politik, Fraksi PKB di DPRD dan informal melalui personal dan pertemuan. Hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, konunikasi antarfraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif.

‘MENOLAK LUPA’: POTRET KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN LINTAS SEJARAH Kurnia Muhajarah; Silvia Riskha Fabriar
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, yakni berbagi amar ma`ruf nahi munkar. Pemerintahan Islam merupakan kepemimpinan moral yang sangat peduli dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintahan ini adalah sebuah upaya penegakan kebajikan pada muka bumi, khususnya terhadap perempuan. Tujuan berdasarkan penulisan ini merupakan menganalisa mengenai bagaimana persepsi ulama mengenai keterlibatan perempuan pada bidang politik yang merujuk pada keadilan, kesetaraan, dan kepemimpinan, dan bagaimana keterlibatan perempuan pada bidang politik di masa Rasulullah, Khalifah, dan peran perempuan Indonesia pada masa pra Kemerdekaan sampai masa kini. Studi ini memakai jenis penelitian kepustakaan, bersifat kualitatif pada pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa kajian literatur dan pendapat ulama, tidak ada nash dalam islam yang melarang keterlibat perempuan dalam politik, utamanya dalam pemerintahan suatu negara. Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah sebagaimana yang disinyalir dalam Surat at-Taubah ayat 71. Salah satu bukti yang bisa dipaparkan melalu konteks lintas sejarah, mulai dari jaman Rasulullah SAW, hingga saat ini, khususnya di Indonesia terlihat peran serta aktif beberapa tokoh perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH TERHADAP MALADMINISTRASI PUNGUTAN LIAR PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH Zidna Azzahra; Solkhah Mufrikhah; Masrohatun Masrohatun
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang. Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah “Pelatihan Pemberdayaan” dan “Kelompok Usaha Bersama (KUB)”. Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun pada dasaranya semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemberdayaan, namun perempuan dalam hal prosentase kehadiran dan keaktifannya hanya mendominasi pada tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi sejauh ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.

GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Junior Hendri Wijaya
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Fokus utama dala penelitian ini adalah governance dalam pelaksanaan e-government di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan e-government di Indonesia ditinjau dari perspektif governance. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi perkembangan e-government di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Telecommunication Infrastructure Index Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen support dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen capacity dan value tidak dapat dipenuhi. Perspektif governance dalam perkembangan e-government di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan e-government dalam kerangka governance terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja e-government, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan e-government. Jenis governance di Indonesia dalam pelaksanaan e-government adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Mahsun

Contact Email jpw@walisongo.ac.id

Phone +6285876365599

Journal Mail Official jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA