cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
Social Sciences
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020)" : 12 Documents clear
Implikasi Sistem Kepemiluan terhadap Pembiayaan Partai Politik di Indonesia rofiq, rofiq
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.06 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8040

Abstract

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum selalu disertai sandaran produk hukum yang diatur dalam undang-undang. Pengalaman pelaksanan pemilihan umum di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde reformasi selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan undang-undang Pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu dengan alasan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan undang-undang penyelenggara Pemilu dan undang-undang partai politik. Paket perubahan undang-undang ini juga disebut paket perubahan undang-undang politik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor No. 22-24/PUU-VI/2008 terhadap uji materi Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 menunjukkan regulasi Pemilu selalu berubah dan belum sempurna. Perubahan sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka dikabulkan oleh MK juga karena alasan keadilan dan perlakuan sama, Namun tanpa disadari perubahan inilah justru telah membuka ruang kompetisi kandidat semakin lebar. Kandidat tidak lagi menggantungkan pada nomor urut tetapi menggantungkan pada kemampuan untuk memperoleh suara terbanyak akar rumput. Dengan perubahan sistem Pemilu sudah barang tentu di ikuti oleh perubahan strategi kampanye dan perubahan pembiayaan kampanye oleh masing-masing kandidat. Strategi kampanye tebar uang menjelang kampanye berakhir merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi, Perang terbuka politik uang secara massif memaksa partai politik tidak berdiam diri. Partai politik memberikan bantuan akses finansial para kandidat agar bisa memenangkan kompetisi. Disinilah awal dinamika pembiayaan kampanye yang berimplikasi pada pembiayaan kampanye menjadi mahal.
Demokrasi dan Media Sosial: Konstelasi Politik dalam Kreasi Meme Sofian, Akhriyadi
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.688 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8067

Abstract

Nowdays digital media especially social media (socmed) has a significant role to disseminate message and information. Socmed with each plattform becomes an effective communication channel through text, video, or picture. And meme is one of the unique communication media in socmed. Creating a meme needs photo or picture which is added short sentence or phrase as a caption to bold the meaning. Multiplication meme in socmed is a must, either duplication or reduplication, therefore very riskful to manipulate information (hoax). Central Java Province have held regional election, and many creation of memes were used by both candidate supporters massively as media campaign to win the election. Many hoax are found in socmed during the election, and also negative and black campaign for sure. This article based on a qualitative research about the meme’s phenomenon of regional election of Central Java Province which was observed in socmed. While discourse theory is used to analyze datas, then we will understand that meme is a visualization of message that has contestation of idea which is argued in virtual space. Sekarang ini media digital khususnya media sosial (medsos) mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendiseminasikan pesan dan informasi. Medsos dengan berbagai platformnya menjadi sebuah saluran komunikasi yang efektif baik itu berupa teks, video, ataupun gambar. Dan meme merupakan salah satu keunikan media komunikasi di medsos. Kreasi meme memerlukan foto ataupun gambar dengan tambahan kalimat pendek atau frasa untuk mempertegas makna. Multiplikasi meme di medsos merupakan suatu keniscayaan, baik berupa duplikasi ataupun reduplikasi, karenanya sangat beresiko untuk memanipulasi informasi (hoax). Pemanfaatan meme secara masif untuk kepentingan politik terlihat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Kedua kubu kandidat secara masif memanfaatkan meme sebagai media kampanye untuk memenangkan Pilkada. Berbagai hoax tersebar dalam bentuk meme di medsos selama pergelaran Pilkada: baik itu berupa kampanye negatif maupun kampanye hitam. Artikel ini berbasis pada riset kualitatif mengenai fenomena meme di medsos selama Pilkada Jateng. Teori wacana dipakai oleh peneliti untuk menganalisis data sehingga difahami bahwa meme merupakan visualisasi pesan yang didalamnya mengandung ide yang dikontestasikan di medsos.
Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah Mufrikhah, Solkhah
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.687 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8070

Abstract

This study is about the limitation of the gender quota (women's quota) and the problem of low representation of women in the Central Java DPRD in the 2019 Election. This study is inspired by the phenomenon of low representation of women including Indonesia, especially Central Java, despite various policies of avirmative action in the form of a 30 percent gender quota. both in parliament, as well as in the organizational structure of political parties and the list of candidates proposed by each party to compete for parliamentary seats in Indonesia, both at the national and local levels. To reveal this problem, this study was conducted to answer two research questions, namely: first, why was women's representation (electability) in the Central Java DPRD low in the 2019 elections ?and second, what cultural and institutional conditions hampered women's representation (electability) in the DPRD Central Java in the 2019 elections? In answering the two questions above, this study uses qualitative methods and a case study approach. Meanwhile, gender theory stereotypes and supply and demand models are used as analytical frameworks. Where the results of this study found that the low representation of women in the Central Java DPRD 2019 Election results was caused by the following factors. First, socio-cultural factors, where the patriarchal system and negative stereotypes on women still dominate the socio-cultural life of the people in Central Java. Patriarchal culture is not only strong in the socio-cultural system of society, but also in the internal organization of political parties. The second factor is the institutional conditions that exist in political parties and the electoral system adopted by the Indonesian government in the implementation of the 2019 legislative elections. Studi ini tentang keterbatasan gender quota (kuota perempuan) dan problem rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019. Studi ini diilhami dari fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di termasuk Indonesia, khususnya Jawa Tengah, meskipun beragam kebijakan avirmative action dalam bentuk gender quota 30 persen baik dalam parlemen, maupun dalam struktur organisasi partai politik dan daftar pencolan para kandidat yang diajukan oleh setiap partai untuk memperebutkan kursi parlemen di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mengungkap masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, mengapa keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah rendah pada pemilu 2019?; dan kedua, kondisi-kondisi kultural dan institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2019? Dalam menjawab dua pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Sedangkan teori gender stereotype dan supply and demand model digunakan sebagai kerangka analisis. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, faktor sosial budaya, dimana sistem patriarki dan stereotir negatif pada perempuan masih kuat mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah. Budaya patriarki tidak saja kuat dalam sistem sosial budaya masyarakat, namun juga kuat dalam internal organisasi partai politik. Faktor kedua, adalah kondisi-kondisi institusional yang ada dalam partai politik maupun sistem pemilu yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu legislative2019.
Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan Rif'an, Fadil Ainur
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.297 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8499

Abstract

This study describes the pattern of relations between identity politics and voter behavior at the local level in contemporary Indonesia. This study focuses on the widespread use of religion-based identity politics used by supporters of presidential and vice-presidential candidates and its influence on voter behavior in urban communities in Palembang City in the 2019 Presidential Election. qualitative research, this study aims to answer the following two key questions. First, how is religion-based identity politics used to mobilize voters in the 2019 Presidential Election in Palembang City? and how does the use of identity politics affect voter behavior in the city of Palembang in the 2019 presidential election? The results of this study found two things. First, religion-based identity politics was used in a structured and systematic way in the 2019 presidential election by local religious leaders who supported the No. 2 pair, namely Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. The politicization of religious symbols in the pulpits of da'wah and the use of verses from the Qur'an and Hadith are used to build public discourse that providing support to couple No. 2 is part of the struggle and jihad to defend Allah's religion. Second, the use of ulama and religious verses as instrumentation in the campaign has influenced public opinion and preference in the 2019 presidential election, both from the upper-middle class and lower-class groups in Palembang City.
Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah Huda, Muhammad Nurul
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.603 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.6658

Abstract

Innovation is a necessity that must be done in the era of disruption, both private and government organizations. The Government of Central Java Province was the first province to implement an innovative GRMS (Government Resources Management System) system in the government management and public service sectors. The purpose of this study was to analyze the use of the application system, how the development was needed and the obstacles found. This study was a descriptive and used qualitative approach. Primary data was from system users, and secondary data was from the application system used. The presence of the GRMS application system directly forced regional apparatuses to adapt using digital systems, then the old bureaucratic patterns which were conventional and slow are now transforming into digital-based fast, easy, and transparent bureaucracy, so that it is expected to create good public service management.
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Fuad, Achmad Nur; Erowati, Dewi
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.379 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.3707

Abstract

A land certificate is an important document that shows proof of someone's ownership and rights to land. The complete systematic land registration program offers to people to make land certificates at a low cost. However, in its implementation there were many problems and irregularities encountered, especially the high collection of costs to the community. In 2017, Kudus Regency became one of the cities with the largest Prona certificate quota and there were often many problems in the implementation of Prona. Ombudsman Republik Indonesia is present as an institution that functions to oversee and resolve public service problems that occur in the community. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah as the representative of the central Ombudsman supervised and tries to resolve the problems that occurred during the implementation of Prona in Kudus Regency. This study uses qualitative research methods with a case study approach. The purpose of using this method is to dig up data and information accurately and specifically, so that the data and information produced is complete and in-depth. Data collection techniques used were interviews with eight informants, literature review and review of documents relating to the supervision of the Ombudsman Republik Indonesia. The results of this study indicate that the supervision carried out by Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah in supervising Prona in Kudus Regency was in accordance with its functions, duties, and authority. Supervision carried out by the Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah is to conduct an investigation of its own initiative, conduct preventive supervision and cooperate with other law enforcement agencies. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tries to resolve the Prona problem reported by the public and Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah also sent suggestions for improvements to stakeholders to prevent problems from recurring. The thing that was lacking in the supervision was Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah did not involve the community in supervising Prona in Kudus Regency.
Demokrasi dan Media Sosial: Konstelasi Politik dalam Kreasi Meme Akhriyadi Sofian
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.688 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8067

Abstract

Nowdays digital media especially social media (socmed) has a significant role to disseminate message and information. Socmed with each plattform becomes an effective communication channel through text, video, or picture. And meme is one of the unique communication media in socmed. Creating a meme needs photo or picture which is added short sentence or phrase as a caption to bold the meaning. Multiplication meme in socmed is a must, either duplication or reduplication, therefore very riskful to manipulate information (hoax). Central Java Province have held regional election, and many creation of memes were used by both candidate supporters massively as media campaign to win the election. Many hoax are found in socmed during the election, and also negative and black campaign for sure. This article based on a qualitative research about the meme’s phenomenon of regional election of Central Java Province which was observed in socmed. While discourse theory is used to analyze datas, then we will understand that meme is a visualization of message that has contestation of idea which is argued in virtual space. Sekarang ini media digital khususnya media sosial (medsos) mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendiseminasikan pesan dan informasi. Medsos dengan berbagai platformnya menjadi sebuah saluran komunikasi yang efektif baik itu berupa teks, video, ataupun gambar. Dan meme merupakan salah satu keunikan media komunikasi di medsos. Kreasi meme memerlukan foto ataupun gambar dengan tambahan kalimat pendek atau frasa untuk mempertegas makna. Multiplikasi meme di medsos merupakan suatu keniscayaan, baik berupa duplikasi ataupun reduplikasi, karenanya sangat beresiko untuk memanipulasi informasi (hoax). Pemanfaatan meme secara masif untuk kepentingan politik terlihat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Kedua kubu kandidat secara masif memanfaatkan meme sebagai media kampanye untuk memenangkan Pilkada. Berbagai hoax tersebar dalam bentuk meme di medsos selama pergelaran Pilkada: baik itu berupa kampanye negatif maupun kampanye hitam. Artikel ini berbasis pada riset kualitatif mengenai fenomena meme di medsos selama Pilkada Jateng. Teori wacana dipakai oleh peneliti untuk menganalisis data sehingga difahami bahwa meme merupakan visualisasi pesan yang didalamnya mengandung ide yang dikontestasikan di medsos.
Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah Solkhah Mufrikhah
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.687 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8070

Abstract

This study is about the limitation of the gender quota (women's quota) and the problem of low representation of women in the Central Java DPRD in the 2019 Election. This study is inspired by the phenomenon of low representation of women including Indonesia, especially Central Java, despite various policies of avirmative action in the form of a 30 percent gender quota. both in parliament, as well as in the organizational structure of political parties and the list of candidates proposed by each party to compete for parliamentary seats in Indonesia, both at the national and local levels. To reveal this problem, this study was conducted to answer two research questions, namely: first, why was women's representation (electability) in the Central Java DPRD low in the 2019 elections ?and second, what cultural and institutional conditions hampered women's representation (electability) in the DPRD Central Java in the 2019 elections? In answering the two questions above, this study uses qualitative methods and a case study approach. Meanwhile, gender theory stereotypes and supply and demand models are used as analytical frameworks. Where the results of this study found that the low representation of women in the Central Java DPRD 2019 Election results was caused by the following factors. First, socio-cultural factors, where the patriarchal system and negative stereotypes on women still dominate the socio-cultural life of the people in Central Java. Patriarchal culture is not only strong in the socio-cultural system of society, but also in the internal organization of political parties. The second factor is the institutional conditions that exist in political parties and the electoral system adopted by the Indonesian government in the implementation of the 2019 legislative elections. Studi ini tentang keterbatasan gender quota (kuota perempuan) dan problem rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019. Studi ini diilhami dari fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di termasuk Indonesia, khususnya Jawa Tengah, meskipun beragam kebijakan avirmative action dalam bentuk gender quota 30 persen baik dalam parlemen, maupun dalam struktur organisasi partai politik dan daftar pencolan para kandidat yang diajukan oleh setiap partai untuk memperebutkan kursi parlemen di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mengungkap masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, mengapa keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah rendah pada pemilu 2019?; dan kedua, kondisi-kondisi kultural dan institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2019? Dalam menjawab dua pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Sedangkan teori gender stereotype dan supply and demand model digunakan sebagai kerangka analisis. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, faktor sosial budaya, dimana sistem patriarki dan stereotir negatif pada perempuan masih kuat mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah. Budaya patriarki tidak saja kuat dalam sistem sosial budaya masyarakat, namun juga kuat dalam internal organisasi partai politik. Faktor kedua, adalah kondisi-kondisi institusional yang ada dalam partai politik maupun sistem pemilu yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu legislative2019.
Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan Fadil Ainur Rif'an
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.297 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.8499

Abstract

This study describes the pattern of relations between identity politics and voter behavior at the local level in contemporary Indonesia. This study focuses on the widespread use of religion-based identity politics used by supporters of presidential and vice-presidential candidates and its influence on voter behavior in urban communities in Palembang City in the 2019 Presidential Election. qualitative research, this study aims to answer the following two key questions. First, how is religion-based identity politics used to mobilize voters in the 2019 Presidential Election in Palembang City? and how does the use of identity politics affect voter behavior in the city of Palembang in the 2019 presidential election? The results of this study found two things. First, religion-based identity politics was used in a structured and systematic way in the 2019 presidential election by local religious leaders who supported the No. 2 pair, namely Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. The politicization of religious symbols in the pulpits of da'wah and the use of verses from the Qur'an and Hadith are used to build public discourse that providing support to couple No. 2 is part of the struggle and jihad to defend Allah's religion. Second, the use of ulama and religious verses as instrumentation in the campaign has influenced public opinion and preference in the 2019 presidential election, both from the upper-middle class and lower-class groups in Palembang City.
Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nurul Huda
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.603 KB) | DOI: 10.21580/jpw.v2i2.6658

Abstract

Innovation is a necessity that must be done in the era of disruption, both private and government organizations. The Government of Central Java Province was the first province to implement an innovative GRMS (Government Resources Management System) system in the government management and public service sectors. The purpose of this study was to analyze the use of the application system, how the development was needed and the obstacles found. This study was a descriptive and used qualitative approach. Primary data was from system users, and secondary data was from the application system used. The presence of the GRMS application system directly forced regional apparatuses to adapt using digital systems, then the old bureaucratic patterns which were conventional and slow are now transforming into digital-based fast, easy, and transparent bureaucracy, so that it is expected to create good public service management.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam