cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2019)" : 13 Documents clear
Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan Ainon Marziah; Sri Walny Rahayu; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.231 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum dan menjelaskan pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan, pada kasus Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 08/PDT.G/2013/PN MBO dimana dalam praktiknya pembuktiannya terhadap risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL (Tergugat I) Banda Aceh sudah berdasarkan prosedur pelaksanaan lelang, setelah pelaksanaan berakhir tidak adanya kepastian hukum terhadap Bank (Tergugat II) tidak mendapatkan ganti kerugian disebabkan adanya gugatan penggugat pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan pemenang lelang (Tergugat III) tidak dapat menguasai objek lelang karena debitor tidak bersedia mengosongkan objeknya. Berdasarkan putusan hakim seharusnya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak tidak hanya dengan kepastian hukum semata karena hakim bukan corong Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Preference Lecturers And Staffs In Conducting Self Medication Trini Handayani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.878 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.634

Abstract

Self-medication is one of the medication method in which it can cure the disease of a person in the absence of the need to expend much money and effort as well to visit a practitioner. Self-medication is literally a treatment that is performed by a person him/herself. An individual can actually purchase an Over The Counter medicine to treat their own disease. If it is done properly, self-medication can bring a huge advantage to the individual him/herself as they need, a medication state in which a person uses more than two medicines all at once. The focus of this research is to comprehend the behaviour of self-medication among the lecturers and staffs that are located in Suryakancana University. In order to conceive the behaviour of the respondents, a direct interview method is used by interviewing some of them. The interview result indicates that 96% respondens have performed self-medication at least once. In addition, there are several respondents admit that they have also performed polypharmacy. This also shows that the awareness regarding the correct type of medicine and the understanding of the indication written on the medicine is still relatively low among the lecturers and staffs
Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Prosedur Penempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Di Kota Malang Siti Awaliyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i2.647

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas mekanisme penempatan tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, prosedur penempatan kerja di Kota Malang, dan kesesuaian antara pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dengan pelaksanaannya. Kajian menggunakan pendekatan sociolegal dengan sumber data primer dari pegawai Dinas Tenaga Kerja dan sumber data sekunder dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Mekanisme penempatan tenaga kerja kerdasarkan Permenaker No.39 Tahun 2016 melibatkan 3 instansi, yaitu Disnaker, perusahaan, dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta. Pencari kerja mengajukan permohonan kartu pencari kerja (AK/I) ke Dinas Tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja menerbitkan kartu AK/I dan mendata pencari kerja dalam kartu AK/II. Pemberi kerja mengajukan permohonan tenaga kerja dengan mengajukan kartu AK/III. Disnaker mengantarkan pencari kerja ke pemberi kerja untuk mengikuti seleksi. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Permenaker No.39 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dana untuk transportasi petugas antar kerja dan seringkali perusahaan tidak mengajukan laporan kebutuhan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue