cover
Contact Name
Slamet Hariyanto
Contact Email
publiciana@unita.ac.id
Phone
+6285259884770
Journal Mail Official
publiciana@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Publiciana
ISSN : 19790295     EISSN : 25027336     DOI : https://doi.org/10.36563/p.vxx.ixx.xxx
Core Subject : Social,
Publiciana adalah jurnal ilmu-ilmu sosial yang diterbitkan oleh Universitas Tulungagung. Jurnal Publiciana diterbitlan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan November dan Juni. Jurnal Publiciana memuat artikel ilmiah berupa kajian teoritis dan praktis,hasil penelitia ,dan kajian masalah sosial,politik dan humaniora.Jurnal Publiciana bertujuan untuk mewadahi civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Tulungagung serta praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020" : 6 Documents clear
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 (Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung) Nunun Nurhajati; Nur Umi Khasanah
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.487 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.200

Abstract

Pertanian merupakan sektor strategis yang sekaligus sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan berbasis pedesaan.Era baru pertanian kedepan menghendaki orientasi pada pencapaian nilai tamah,pendapatan, serta kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam pembangunan pertanian.Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian tentu memiliki berbagai masalah. Masalah ini sering menghambat petani untuk mengembangkan usaha taninya. Masalah yang dihadapi petani ini juga merupakan masalah dasar yang harus diselesaikan untuk melakukan pembangunan pertanian. Karena banyaknya petani di Tulungagung yang mengalami masalah, pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Latar belakang ditetapkanya peraturan daerah tersebut ialah adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan resiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk bisa memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016. Fokus peneitiannya adalah tentang efektifitas Perda nomor 4 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dan Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Kata Kunci : Efektifitas, perlindungan, dan pemberdayaan petani.
TAMBAHAN PENDAPATAN DENGAN USAHA WALL CLADDING DI MASYARAKAT DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG Andri Wahyudi
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.128 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.203

Abstract

Tambahan pendapatan dilakukan dengan mengembangkan secara maksimal usaha wall cladding. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pengelolaan yang baik terhadap sumber-sumber potensi kekayaan alam, dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan batu marmer. Dengan berkembangnya usaha wall cladding diharapkan akan tercipta kesempatan dan lapangan kerja baru yang hal ini otomatis juga memberikan peluang terjadinya peningkatan penghasilan masyarakat. Kata kunci : Tambahan, Pendapatan, Masyarakat desa
PERAN KPU DALAM MENGATASI BLACK CAMPAIGN (Studi PadaKantor KPU Kabupaten Tulungagung) Laily Purnawati; Erik Nasrul Fajar
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.779 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.204

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aksi black campaign dalam pelaksanaan pemilu yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu, serta memicu polemik dalam masyarakat. Peran KPU sebagai lembaga pemerintah sangat penting dalam rangka mensukseskan pemilu, terutama terhadap adanya tindak black campaign guna mereduksi adanya tindak pelanggaran tersebut. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi black campaign pada pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung ? (2) Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung ?. Penelitian ini disusun berdasarkan data lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian ini adalah di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil Penelitian:Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya wewenang penuh dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran seperti kampanye hitam (black campaign). Penindakan tersebut menjadi tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun faktor pendorong dan penghambat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung antara lain: a) Faktor pendorong meliputi:antusiasme masyarakat, pemahaman masyarakat yang relatif bagus terhadap Pemilu, support dari instansi terkait; b)Faktor penghambat meliputi: penggunaan media sosial yang tidak semestinya, sikap pragmatisme masyarakat. Kata Kunci :Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Black Campaign
PERAN KELOMPOK WANITA TANI DI ERA MILENIAL Dwi Iriani Margayaningsih
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.171 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.205

Abstract

Kelompok Wanita Tani merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya kaum wanita untuk mengelola serta mengekspresikan berbagai pemikiran dibidang pertanian serta sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan bagi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok yang diharapkan dapat kreatiT dan mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang diteliti mengenai bagaimana Peran Kelompok Wanita Tani di Era Milenial dan Taktor-Taktor pendorong dan penghambat Per an KelompokTani di Era Milenial. Metode penelitian yang dipakai adalah diskriptif kualitatif karena peneliti ingin memberikan gambar an yang jelas tentang Per an Kelompok WanitaTani di Era Milenial. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kelompok Wanita Tani Sumber Lestari telah melakukan berbagai perannya yang memberikan manfaat positif diantaranya sebagai ruang belajar melalui kegiatan rutin dan pelatihan yang diberikan sebagai wajana Kerjasama dalam usaha usaha kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan kreatifitas dalam pengelolaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan Kata Kunci : Peran, Wanita, Era Milenial
PERAN STRATEGIS SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK MULIA Muharsono
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.093 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.206

Abstract

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, dengan tugas fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2007, untuk menjalankan tupoksi tersebut kemampuan sebagai komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani dan membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misinya, menyiapkan, menyusun dan menyepakati program legislatif daerah (prolegda) dengan DPRD, menjaga kestabilan kinerja aparatur masing-masing SKPD untuk mensinergikan implementasi kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat. Menjalankan amanah dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sekda dalam menjalankan program daerah, secara teoritis ada enam faktor menurut Thonson (1997) dan Georl (1980) yang mempengaruhi yaitu faktor: lingkungan, nilai, sumberdaya, profesionalisme, politik dan birokrasi. Kompetensi sekda menjadi kekuatan utama dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut untuk lancer atau terhambatnya setiap implementasi kebijakan daerah dalam pembangunan daerah. Kompetensi yang dimiliki sekda dari berbagai pengalaman, kualifikasi pendidikan, maupun pendidikan dan latihan khusus yang dimilikinya merupakan salah satu modal untuk pengembanan amanah, tapi kemampuan memahami dan mengadopsi nilai prinsip misalnya keiklasan dan kepercayaan perlu dijunjung tinggi serta mengadopsi nilai-nilai lokal yang dapat mesinergikan seluruh program daerah. Kata Kunci: Strategis, eksekutif, legislatif, program kebijakan daerah
IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19 Anang Sugeng Cahyono
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.651 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.207

Abstract

Fenomena mewabahnya virus covid -19 dihampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan Stakeholders Analisys.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya. Keyword : Kebijakan Publik, Covid – 19

Page 1 of 1 | Total Record : 6