Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 9 (2021)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wisnu Sapto Nugroho]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.967 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p14
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi penggunanya di Indonesia dan urgensi kewenangan polisi khusus siber dalam melaksanakan kebijakan Surat Edaran SE/2/11/2021 berkaitan dampak hukum terhadap perlindungan data pribadi penggunanya apabila tidak diatur. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mengkaji hukum tertulis dari beragam perspektif untuk mendekati pokok masalah (isu hukum) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, regulasi, dan isu hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi berkenaan dengan dokumen elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam pengaturannya belum terakomodir definisi subjek hukum dengan jelas dan belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungannya, sedangkan jaminan perlindungan data pribadi belum termuat dalam kedua undang-undang. Berdasarkan sebagaimana Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 yang diperkuat dengan pedoman penanganannya dalam ST/339/II/RES.1.1.1/2021 secara yuridis harus memenuhi mekanisme yang ketat. Sejauh mana polisi khusus melaksanakan kewenangannya tidak memiliki kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penanganannya yang berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHPidana tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dalam budaya beretika di media sosial serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi. This study aims to analyze the regulation of the protection of personal data of users in Indonesia and the urgency of the authority of the special cyber police in implementing Circular Letter SE/2/11/2021 policies regarding the legal impact on the protection of personal data of users if it is not regulated. The method in this study uses a normative juridical research method, which examines written law from various perspective to approach the subject matter (legal issues) by using an approach to laws, regulations, and legal issues. The results of the study regard to electrocik docoments is regulated in Ministerial Regulation Number 20 of 2016 concerning Telecommunications and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction. As for the regulation, the definition of legal subject has not been accommodated clearly and there are no further provisions regarding the details of the implementation of its protection, while the guarantee for the protection of personal data has not been contained in the two laws. Based on the Circular Letter Number SE/2/11/2021 which is strengthened by the handling guidelines in ST/339/II/RES.1.1.1/2021, juridically, it must comply with a strict mechanism. The extent to which the special police exercise their authority does not have the competence in Law Number 2 of 2002. The handing is guided by Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and Article 207 of the Criminal Code cannot be used as guidelines to regulated and discipline the community in an ethical culture on social media and does not provide legal certainty for the protection of personal data.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[Berly Praditama Setiana]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.792 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p05
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen perjanjian baku. Tanggung jawab pelaku terhadap konsumen dipengaruhi oleh status kedua belah pihak perjanjian baku, yaitu status pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah tidak seimbang. Metode penelitian digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah kompensasi ditujukan untuk memulihkan keadaan sebelumnya rusak musnah artian akibat ketidakseimbangan penggunaan barang dan jasa tidak memenuhi harapan permintaan. Tanggung jawab ialah kewajiban untuk membuat pihak melanggar wajib menanggung risiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat dituntut dipersyaratkan untuk dituntut. Konsumen dirugikan berhak mengajukan pengaduan dan berhak menerima ganti rugi dari pelaku usaha, begitu pula sebaliknya. The purpose of this study is to examine the liability of business actors for consumer losses on standard agreements. The responsibility of the actor to the consumer is influenced by the status of the two parties to the standard agreement, namely the status of the business actor is the economically strong party and the consumer is the economically weak and unbalanced party. The research method used is the normative juridical method. The result of this research is that compensation is intended to restore the previously damaged condition, meaning that the imbalance in the use of goods and services does not meet demand expectations. Responsibility is the obligation to make the violating party obliged to bear the risks caused by his behavior, and his behavior can be prosecuted and required to be prosecuted. Aggrieved consumers have the right to file complaints and are entitled to receive compensation from business actors, and vice versa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK USAHA KURSUS TARI TRADISIONAL DAN MODERN ]]>
<![CDATA[Henny Setiawati]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.582 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p19
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji perlindungan kekayaan intelektual terkait usaha kursus tari tradisional dan modern serta prospek usaha kursus tari dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan perlindungan kekayaan intelektual untuk tari tradisional dan modern mendapatkan perlindungan hak cipta, sedangkan untuk nama usaha kursus mendapatkan perlindungan merek. Usaha kursus tari dalam pengembangan menjadi bisnis waralaba dipandang sangat prospektif dan menjanjikan, sehingga dalam pendirian bisnis ini wajib menempuh 2 (dua) persyaratan yakni pendirian sebagai badan hukum dan pendaftaran nama usaha kursus sebagai merek jasa. The purpose of study to assess the protection of intellectual property related to the business of traditional and modern dance courses and business prospects for dance courses in development becomes a franchise business. This study uses normative legal research methods. The results shows intellectual property protection for traditional and modern dances was copyrighted, while for the business name the course was protective for the brand. The business of dance courses in development became a franchise business is seen to be very prospective and promising, so that in the establishment of this business must go 2 (two) requirements namely the establishment of a legal entity and the registration of business name of the course as a service mark.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT COVID-19 ]]>
<![CDATA[Putu Wida Suciningsih]]>;
<![CDATA[A.A. Gede Agung Dharmakusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.085 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p10
<![CDATA[Penulisan artikel ini memiliki tujuan guna mengkaji serta memahami pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam pemutusan hubungan kerja serta perlindungan hukum apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19. Metode penelitian pada penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam hal pandemi Covid-19, pengusaha dimungkinkan menggunakan pandemi Covid-19 untuk alasan force majeure terkait melaksanakan pemutusan hubungan kerja mengingat pengaruhnya yang besar dan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan dikarenakan pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga karena timbul di luar kekuasaan para pihak sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Terkait berbagai hak pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja akibat force majeure diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. The purpose of writing this article is to study and understand the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in termination of employment and legal protection if workers experience termination of employment due to Covid-19. The research method in writing this journal uses normative legal research through a statutory approach. The study results show that in the case of the Covid-19 pandemic, it is possible for employers / employers to use the Covid-19 pandemic for force majeure reasons related to termination of employment given the large impact and impact on company operations because the Covid-19 pandemic is an event that unexpected because it occurs outside the control of the parties so that they do not have the ability to prevent it. Regarding the various rights of workers who have been laid off due to force majeure, it is regulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, which includes severance pay, employment rewards, and compensation for rights.]]>
<![CDATA[DAMPAK SOSIAL AKIBAT PERKAWINAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Anggreany Haryani Putri]]>;
<![CDATA[Rahmat Saputra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.827 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p01
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan mengetahui dampak yang sosial terhadap kesejahteraan dari masyarakat akibat terjadinya perkawinan anak, dampak sosial yang terjadi dapat memberikan perubahan atau berdampak sosial dalam masyarakat dimana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan hidup serta adanya tanggung jawab juga keahlian atau skill akibat dari terjadinya pernikahan dini belum ada kesiapan dari anak secara fisik, juga mental dan psikologisnya. Metode dari penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada peraturan dari perundang-undangan yang ada, dan dikonsepkan pada nilai dan juga norma yang ada dan dimana hasilnya dengan adanya pernikahan dini akan memberikan perubahan dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, juga pendidikan, serta lapangan pekerjaan dan juga dalam aspek kesehatan dalam memberikan akan kesejahteraan terhadap masyarakat. This writing aims to determine the social impact on the welfare of the community due to child marriage, the social impact that occurs can provide changes or social impacts in society, which is related to meeting the needs of life and the existence of responsibility as well as expertise or skills as a result of early marriage there is no readiness of the child physically, mentally and psychologically. The method of this research is normative juridical research, which is based on the regulations of existing legislation, and is conceptualized on existing values ??and norms and where the results of early marriage will provide changes in society both from an economic and educational perspective, as well as employment and also in the health aspect in providing welfare to the community]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Herlina Basri]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.972 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p15
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk menganalisa apakah dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 khususnya Pasal 41 penerapannya di lapangan sudah memberikan kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan. Serta dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perkawinan campuran tidak selalu harus menyebabkan istri mengikuti kewarganegaraan suami, dan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 18 tahun, maka ia dapat memilih menjadi WargaNegara Indonesia atau warga negara asing sesuai, dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya yang berkewarganegaraan asing.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment) ]]>
<![CDATA[Ketut Puspa Dewik]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Pramana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.204 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p06
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment). Penulisan ini bertujuan untuk dapat mengetahui mekanisme pembayaran digital dalam sistem pembayaran di Indonesia, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna aplikasi pembayaran digital. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pembayaran digital (Digital Payment) secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Apabila konsumen pengguna aplikasi pembayaran digital mengalami kerugian akibat dari penyelenggara jasa sistem pembayaran, maka Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peraturan-peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen pengguna aplikasi pembayaran digital. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Aplikasi Pembayaran Digital]]>
<![CDATA[PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI OLEH PELAKU USAHA BENGKEL MOTOR BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Anggun Ari Pertiwi]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.419 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p20
<![CDATA[Penulisian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengaturan pencantuman klausula eksonerasi pada nota pembayaran oleh pelaku usaha bengkel motor berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha bengkel motor terhadap konsumen yang mengalami kerugian dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dapat disimpulkan bahwa yakni pencantuman klausula eksonerasi tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi diatur secara implisit melalui Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bengkel motor yang mencantumkan klausula eksonerasi pada nota pembayarannya seharusnya bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen yang mengalami kecacatan produk maupun jasa dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab tersebut disebut sebagai product liability. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha bengkel motor tersebut dapat berupa barang, uang, maupun perawatan kesehatan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Writing this scientific article aims to describe and analyze the arrangement for the inclusion of exoneration clauses on payment notes by motorbike repair business actors based on Indonesian positive law and to find out how accountable the motorbike repair business actors are to consumers who experience losses due to the inclusion of an exonation clause. In writing scientific journals, the type of research used is normative legal research. To obtain secondary data, the technique used is document study and the type of approach used in scientific journal writing is a statutory approach and a conceptual approach. Then presented with an argumentative evaluation, which means that it is presented in the form of descriptions of the author's explanation in order to answer the problems raised. It can be concluded that the inclusion of an exonation clause is not explicitly regulated in the Consumer Protection Law, but is regulated implicitly through Article 18 paragraph 1 of the Consumer Protection Law. Motorcycle repair business actors who include an exoneration clause on their payment notes should be absolutely responsible for the loss of consumers who experience product or service defects, which in the Consumer Protection Law this responsibility is referred to as product liability. The form of accountability of the motorbike repair business actors can be in the form of goods, money, or health care in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 49 TAHUN 2014 TERKAIT SISTEM DAN MEKANISME PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Dyana Rahayu Putri]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.661 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p11
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan dan implementasi terkait mekanisme penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan yang terhutang yang diterapkan di wilayah kota Denpasar, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengimplementasikan sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian yakni penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan yuridis empiris (social legal research). Hasil penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selaku mitra kerja pemerintah daerah dalam penagihan pajak terhutang belum mengimplementasikan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan di Kota Denpasar. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 yakni faktor penegak hukum karena ketiadaan Jurusita Pajak Daerah dan faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Upaya yang dapat diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam memungut pajak terhutang yakni mengimplementasikan Pasal 16 hingga Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penagihan pajak terhutang dan mengadakan sosialisasi terkait sanksi pajak daerah kepada wajib pajak agar pemungutan pajak daerahnya berlangsung optimal. The purpose of this article is to provide a comprehensive understanding of the regulation and implementation of the owed Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax collection mechanisms applied in the city of Denpasar, as well as to find out the obstacles and efforts in implementing the payable tax collection system and mechanism. The method used in this research is legal research by applying an empirical juridical approach (social legal research). The results of this study are that the Denpasar City Regional Revenue Agency as a local government partner in collecting payable taxes has not implemented the Tax Collection Law with a Forced Letter and Denpasar City Mayor Regulation Number 49 of 2014 concerning the System and Mechanism of Collecting Hotel Taxes, Restaurant Taxes and Entertainment Taxes. so that it affects the lack of compliance of hotel taxpayers, restaurant taxpayers and entertainment taxpayers in the city of Denpasar. There are two factors that become obstacles in implementing Denpasar Mayor Regulation Number 49 of 2014, namely law enforcement factors due to the absence of a Regional Tax Bailiff and community factors due to the lack of awareness of taxpayers on their tax obligations. Efforts that can be taken by the Denpasar City Regional Revenue Agency in collecting payable taxes are implementing Article 16 to Article 21 of Denpasar City Regional Regulation Number 49 of 2014 as a legal basis for collecting payable taxes and holding socialization related to regional tax sanctions to taxpayers so that the regional tax collection takes place optimally.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGATURAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KOTA BEKASI DAN DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putra Septiana]]>;
<![CDATA[Deni Nuryadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.812 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p02
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami perbedaan dari dua peraturan hukum yang serupa di kedua daerah yang berbeda serta untuk mengetahui dan memahami dampak yang dihasilkan dari diterapkannya dua peraturan hukum tersebut di daerah masing-masing yakni peraturan hukum pengurangan penggunaan plastik di Kota Bekasi dengan Kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti bahan-bahan dan data kepustakaan atau biasa disebut data sekunder yang diteliti dengan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Perbedaan penerapan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi adalah dari tujuannya yaitu untuk menjaga lingkungan daerahnya karena padatnya aktivitas kegiatan masyarakatnya yang sehari-hari menggunakan kantong plastik terlalu berlebihan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sedangkan di Kota Denpasar bertujuan selain karena aktivitas masyarakat yang menggunakan kantong plastik secara berlebihan juga bertujuan untuk melindungi kelestarian tempat-tempat wisata yang ada di denpasar. The purpose of this study is to find out and understand the differences between two similar legal regulations in two different regions and to find out and understand the impact resulting from the application of these two laws in each region, namely the law on reducing plastic use in Denpasar City and Denpasar City. This study uses a normative juridical research method which is carried out by examining library materials and data or commonly called secondary data which is studied comparatively. The results of the study show that the difference in application in the context of reducing the use of plastic bags in Bekasi Regency is from the goal, namely to protect the local environment because of the dense daily activities of the people who use plastic bags too much which causes environmental pollution, while in Denpasar City the aim is other than because of their activities. People who use plastic bags excessively also aim to protect the sustainability of tourist attractions in Denpasar.]]>
