Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 10 (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE MELALUI APLIKASI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian layanan jasa titip online, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan jika pembeli melanggar aturan dalam perjanjian layanan jasa titip online. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode normatif serta pendekatan perundang–undangan. Hasil dari penelitian ini yakni penerapan prinsip keseimbangan dalam layanan titip online dirasa sangat penting, karena prinsipnya membutuhkan perjanjian para pihak sehingga asas keseimbangan akan meminimalkan terjadinya pelanggaran dan penipuan dalam perjanjian jual beli online. Adapun apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang dialami oleh pelanggan maupun penyedia jasa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur non litigasi sesuai dengan UUPK Pasal 45 ayat (2). This study aims to determine the implementation of the principle of balance in the online deposit service agreement, and how to resolve disputes if the buyer violates the rules in the online deposit service agreement. The method used in writing this article is the normative method and the statutory approach. The results of this study, namely the application of the principle of balance in online deposit services is considered very important, because the principle requires an agreement of the parties so that the principle of balance will minimize the occurrence of violations and fraud in online buying and selling agreements. Meanwhile, if there is a violation of the agreement experienced by the customer or service provider, it can be resolved through litigation (court) or through non-litigation channels in accordance with Article 45 paragraph (2) of the UUPK.]]>
<![CDATA[BENTUK REGULASI HUKUM KEPADA DEBITUR OVERMACHT PADA SAAT SITUASI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini bermaksud untuk memberi pemahaman mengenai bentuk regulasi hukum kepada debitur overmacht pada saat situasi pandemi corona virus disease-19 didasari kitab undang-undang hukum perdata serta kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam menulis jurnal ilmiah ini yaitu menggunakan penelitian normatif serta metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pandemi corona virus disease-19 ini dapat tergolong unsur force majeure ataupun overmacht yang dimana dalam pandemi corona virus disease-19 ini terdapat dalam unsur keadaan memaksa. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi diluar kehendak atau keadaan. Lebih dari pada itu pemerintah indonesia juga menetapkan bahwa corona virus disease-19 ini termasuk dalam unsur overmacht sebagaimana didalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Serta jika debitur mengalami overmacht pada situasi pandemi corana virus disease-19 pada pasal 1245 kuhperdata memberikan dalih kepada debitur untuk tidak dikenakan kerugian yang dialami kreditur dikarena debitur diluar kemampuan. Bentuk regulasi hukum yang di terbitkan oleh pemerintah mengenai kreditur pada situasi pandemi corona virus disease-19 ini melalui metode restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan. The purpose of writing this scientific journal is to provide an understanding of the form of legal arrangements for overmacht debtors during the coronavirus disease pandemic situation based on civil law and policies issued by the government. The type of research and the approach used in writing this scientific journal is to use normative research as well as a statute approach and a conceptual approach. The coronavirus disease-19 pandemic can be classified as an element of force majeure or overmacht, which in the coronavirus disease-19 pandemic is an element of force. The coercive state in question is the non-fulfillment of achievements beyond the will or circumstances. Moreover, the Indonesian government has also determined that the corona virus disease-19 is included in the element of overmacht as stated in Presidential Decree (Keppres) No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 And if the debtor experiences overmacht in the coronavirus pandemic situation -19 in article 1245 of the Civil Code, the debtor can be forgiven for not bearing the losses suffered by the creditor because the debtor is beyond his capacity. The form of legal regulation issued by the government regarding creditors in the coronavirus-19 pandemic situation is through credit restructuring or financing methods.]]>
<![CDATA[TINDAKAN PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR OLEH JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji pengaturan mengenai pembuangan limbah nuklir berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah rencana Jepang untuk membuat limbah nuklir mereka ke laut merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada serta apakah terdapat sanksi yang akan Jepang terima atas tindakan mereka tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur limbah nuklir khususnya perjanjian internasional yang telah ada seperti ‘Konvensi Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lain’. Hasil penelitian dari studi ini menjelaskan bahwa meski tidak ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur mengenai pembuangan limbah nuklir ke laut namun hal tersebut sudah diatur ke dalam Pasal IV ‘Konvensi Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lain’ dimana berdasarkan konvensi tersebut, limbah nuklir di larang untuk dibuang ke laut. Selanjutnya tindakan negara Jepang membuang limbah nuklir ke laut dengan melihat perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada, maka tidak ada pelanggaran perjanjian internasional yang dilakukan oleh Jepang sehingga tidak ada sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Jepang. The purpose of this study is to examine the regulation of nuclear waste disposal under international treaties. This study also aims to find out whether Japan's plan to dump their nuclear waste into the sea is a form of violation of existing international agreements and whether there are sanctions that Japan will receive for their actions. The type of research used in this article is normative legal research by examining regulations, especially existing international agreements such as the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Disposal of Waste and Other Materials. The results of this study explain that although there is no regulation specifically regulating the disposal of radioactive waste into the sea, it has been included in Article IV of the Convention on Prevention of Marine Pollution by Disposal of Waste and Other Materials and based on that convention, nuclear waste is prohibited from being dumped into the sea. Furthermore, the action of the Japanese state to throw nuclear waste into the sea by looking at existing international agreements, then there is no violation of international agreements committed by Japan so that no sanctions can be imposed on Japan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA GUNA MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimanakah pengaturan Due Process of Law pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka memenuhi hak asasi manusia (HAM). Metode yang dipakai di sini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya adanya Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, hal tersebut mengartikan bahwa peran dari Due Process of Law sangatlah penting. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terbukti telah cukup memenuhi perlindungan HAM hal tersebut terlihat pada pengaturan yang termuat dalam UU Hukum Acara Pidana, yaitu pada pengakuan persamaan di hadapan hukum, penerapan asas praduga tak, pemenuhan berbagai hak tersangka, serta tercantumnya beberapa asas dalam hukum acara pidana. The purpose of this research is to find out how the regulate of the Due Process of Law in the criminal justice system in Indonesia in order to fulfill human rights. The method used here is a normative juridical legal research method with a statute approach. The results of this reasearch indicate that the Due Process of Law in the criminal justice system able to create an integrated criminal justice system, this means that the role of the Due Process of Law is very important. In addition, the criminal justice system in Indonesia has been proven to have adequately fulfilled human rights protections, this is evidenced in the arrangements contained in the Criminal Procedure Code, namely the recognition of equality before the law, the application of the principle of presumption of innocence, the fulfillment of various rights of suspects, and the inclusion of several principles in the criminal procedure law.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TUNGGAKAN KREDIT AKIBAT FORCE MAJEURE MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tunggakan kredit akibat force majeure saat pandemi covid-19 masih melanda. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur yang kurang mampu dalam hal memenuhi kewajibannya karena terdapat faktor seperti terjadinya force majeure pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana hukum berfungsi sebagai landasan bagi sistem norma. Menurut temuan penelitian ini, pandemi adalah peristiwa yang sangat tidak terduga atau direncanakan yang sering berubah menjadi tragedi tanpa gejala awal dan tidak terdeteksi. Akibatnya, pandemi memenuhi syarat sebagai jenis kejadian force majeure atau skenario darurat. Hal tersebut didukung dengan dasar hukum Perpres Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan dasar hukum Force Majeure dalam hal terjadi bencana non alam akibat dari penyebaran Covid-19. Poin pertama, bencana nasional akibat penyebaran covid-19 ditetapkan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Akibat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Poin kedua, adanya dampak signifikan dalam mengatasi tunggakan kredit dan memberikan jaminan perlindungan hukum pada debitur yang kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya karena force majeure akibat pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 2. ayat (1) dan (2), serta Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Kata Kunci : Penanganan tunggakan kredit, force majeure, pandemi ABSTRACT The purpose of this research is to identify how credit arrears were handled due to force majeure during the covid-19 pandemic. To learn about the legal safeguards available to debtors who are unable to pay credit owing to the covid-19 pandemic's force majeure.This study uses a normative legal research method, in which the law serves as the foundation for the norm system. According to the findings of this study, a pandemic is a highly unpredictable or premeditated event that often turns into a tragedy with no early and undetectable symptoms. As a result, the pandemic qualifies as a type of force majeure occurrence or an emergency scenario. This is supported by the legal basis of Presidential Decree No. 12 of 2020, which establishes the legal basis for Force Majeure in the event of non-natural disasters due to the spread of Covid-19. The first point is that non-natural disasters caused by the spread of covid-19 are national disasters stipulated by Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Due to the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) as National Disasters. The second point, there is a significant impact in dealing with credit arrears and providing legal protection to debtors who are less able to fulfill their obligations to the force majeure due to the enforcement of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 Article 2. paragraph (1 ) and (2), as well as Articles 1244 and 1245 of the Civil Code. Keywords: Handling credit arrears, force majeure, pandemic]]>
<![CDATA[MENAKAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menakar kompetensi relatif pengadilan perikanan yang ditinjau berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Metode penelitian dalam studi ini adalah hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif dari pengadilan perikanan diatur dalam Pasal 71A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan terbatasnya jumlah pengadilan perikanan dan luasnya daerah hukum yang menjadi kewenangannya tentunya berimplikasi pada kekaburan kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan dalam mengadili tindak pidana perikanan. Penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan di wilayah yang belum memiliki pengadilan perikanan, umumnya diadili di pengadilan perikanan yang mempunyai daerah hukum meliputi pengadilan negeri yang terdekat dengan tempat kejadian perkara. Sehingga yang perlu mendapatkan perhatian yaitu terkait dengan pengkhususan penetapan daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif dari masing-masing pengadilan perikanan dalam upaya terciptanya kepastian hukum di bidang perikanan. The purpose of this study is to measure competence is relatively court fisheries are reviewed based on Act Numb 45 of 2009 on the amendment of Act Numb 31 of 2004 on Fisheries. This study using the method of normative legal research with the approach of legislation and conceptual. The results of the study show that the arrangement of the area of law that became the competence of the court of fisheries set out in Article 71A Act Numb 45 of 2009 on the amendment of Act Numb 31 of 2004 on Fisheries which covers an Area of Management of the Fisheries of the Republic of Indonesia. With the limited number of court of fisheries and breadth of the area of law that became the authority certainly has implications for the blur competence relative who owned the court of fisheries in deciding criminal acts in the field of fisheries. The completion of the criminal acts of fisheries that occur in regions that do not have a court of fisheries, generally on trial in the court of fisheries has jurisdiction in accordance with the state court closest to the scene of the crime. So need to get the attention that is associated with the superiority of the determination of the area of law that became the competence relative of each court of fisheries in order to create legal certainty in the field of fisheries.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini iyalah untuk mengetahui pelakasanaan perlindungan hak-hak dari Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan (LPKA Klas I Medan) serta kendala yang menghambat perlindungan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan jelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak binaan yang berlandaskan menurut Undan-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan data primer meliputi wawancara dan observasi lapangan yang dituangkan kedalam kalimat. Dalam menganalisis data penelitian ini memakai analisis kualitatif. Dapat di simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di LPKA Klas I Medan pihak LPKA telah melaksanakan perlindungan hak-hak anak sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 ayat 1 UU Pemasyarakatan adapun kendala yang dialami meliputi sarana berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pembinaan dan pemenuhan hak yaitu ruang hunian, ruang isolasi bagi anak pengidap penyakit menular, ruang kelas, dan anak binaan itu sendiri, serta kultur masyarakat. The purpose of this study is to find out the implementation of the protection of the rights of fostered children at the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA Class I Medan) and the obstacles that hinder protection. This study uses an empirical research method, using a descriptive type of research, which in this study will explain the implementation of the protection of the rights of fostered children based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections (Penitentiary Law). The data used are sourced from secondary data, namely literature, legislation and data including interviews and field observations into sentences. In analyzing the data of this study using qualitative analysis. It can be concluded that the research conducted at LPKA Class I Medan has carried out the protection of children's rights in accordance with Article 12 and Article 13 paragraph 1 of the Correctional Law. housing, isolation rooms for children with infectious diseases, classrooms, and the foster children themselves, as well as community culture.]]>
<![CDATA[AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT DEBITUR INGKAR JANJI DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul akibat dan perlindungan hukum terkait debitur ingkar janji dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank. Permasalahan yang terjadi ialah akibat hukum yang bagaimana apabila debitur melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian dan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku yang dilakukan bank. Tulisan ini bertujuan untuk memahami serta mengerti tentang akibat hukum dan perlindungan hukum bagi debitur yang ingkar janji dalam perjanjian baku yang dilakukan bank. Metode penulisan yang dipakai adalah metode penulisan hukum normatif. Kesimpulannya debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji harus atau diwajibkan membayar ganti kerugian terhadap kreditur itu sendiri dan perlindungan hukum yang terjadi mengharapkan para pihak dalam suatu posisi yang setara dan menerapkan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian baku adalah sama dengan perikatan pada umumnya, tidak terpenuhinya perikatan disebabkan oleh kelalaian debitur yang mengakibatkan debitur wajib membayar ganti rugi yang diderita kreditur, membatalkan perjanjian, peralihan resiko kepada debitur terhitung saat terjadi wanprestasi, membayarkan biaya perkara bila diperkarakan di muka majelis hakim atau di muka pengadilan. The purpose this article knowing and understand about legal consequences and legal protection if the debtor non-performance in the standard contract done by bank. Writing method used in the normative legal writing method. The conclusion, debtor in non-performance or broken promise obliged to pay compensation that has been suffered by the creditor and the legal protection that occurs wants the creditors and debtors to be in a balanced position, namely the application of the principle of freedom of contract The results of this study can be concluded that the legal consequences of debtors who fail in standard agreements are the same as engagements in general, non-fulfillment of the engagement is caused by the negligence of the debtor which results in the debtor being obliged to pay compensation suffered by the creditor, canceling the agreement, transferring the risk to the debtor as of the time of default pay court fees if brought before the court.]]>
<![CDATA[PRINSIP RAHASIA DALAM PROSES PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk mengidentifikasi bentuk pendampingan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas mental dalam melaksanakan aktifitas pemilihan umum dari prinsip rahasia yang merupakan asas pemilihan umum di Indonesia; serta untuk mendeskripsikan keabsahan yang dilakukan dalam hal melakukan tindakan pencoblosan didampingi oleh seorang wali ataua pengampu penyandang disabilitas mental dalam perspektif pemilihan umum. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta analisis dan konseptual sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dan monodisipliner. Hasil akhir dari skripsi ini memberikan titik terang bahwa pendampingan di Indonesia telah mengalami perluasan tafsir namun mengancam kredibilitas dari pelaksanaan asas rahasia yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sedangkan Keabsahan ditentukan oleh klausul “kerahasiaan pilihan pemilih” yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. The purpose of writing is to identify the forms of assistance provided to persons with mental disabilities in carrying out electoral activities from the secret principle which is the principle of general election in Indonesia; and to describe the validity of the conduct of voting accompanied by a guardian or guardian of persons with mental disabilities in the perspective of elections. The method used is a normative legal research method supported by a legislative approach, a case approach as well as analysis and conceptual while the research is descriptive and monodisciplinary. The final results of this thesis provide a bright spot that assistance in Indonesia has experienced an expansion of interpretation but threatens the credibility of the implementation of the secret principle mentioned in Article 2 of Act Number 7 of 2017 concerning General Elections; while the validity is determined by the clause "voter choice confidentiality" mentioned in Article 41 paragraph (2) of the Indonesian Election Commission Regulation.]]>
<![CDATA[PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian karya ilmiah ini membahas mengenai pendirian Perseroan Terbatas dengan didirikan hanya satu orang perseroan setelah disahkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021. Pengkajian ini dilakukan dengan metode normatif yang membahas dari segi perundang-undangan dan komparatif. Pendekatan-pendekatan untuk membahas penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitan ini adalah perbedaan yang terdapat dalam Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih (kecuali BUMN) sedangkan perseroan perorangan didirikan oleh satu orang pendiri sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian terhadap Perseroan Perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5). This scientific paper research discusses the establishment of a Limited Liability Company by establishing only one company after the ratification of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2021. This study is carried out using a normative methode that discusses from a statutory and comparative perspective. Approaches to discussing this research are carried out with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the difference between an individual and a limited liability company is that a limited liability company is established by two or more people (except BUMN) while an individual company is founded by one founder in accordance with the criteria for micro and small businesses. The establishment of an individual company based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 which is regulated in Article 2 paragraph (1) letter b, Article 2 paragraph (3), Article 13, Article 14 paragraph (1) and paragraph (2), Article 15, Article 16, Article 19, Article 20, Article 21, Article 35 paragraph (3) and paragraph (5).]]>
