cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 467 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN KELOD, TEMBUKU, BANGLI) Artha, I Gede Yoga; Parwata, A.A. Gde Oka; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.278 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran gamia gamana yang terulang kembali di Desa Pakraman Undisan Kelod sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang membutuhkan suatu pengembalian kondisi desa adat. Dalam hal ini dirumuskan permasalahan berupa Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat gamia gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak gamia gamana yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap awig-awig dan pendekatan terhadap kasus. Pada pembahasan membahas mengenai pengaturan pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan sanksi pada kasus yang terjadi bulan mei 2017 serta upaya yang dilakukan desa adat dalam hal pencegahanya. Dari hasil pembahasan disimpulkan pelanggaran gamia gamana diatur dalam awig-awig Pawos 46. Dalam hal upaya desa adat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan peningkatkan kesadaran hukum krama desa adat serta penambahan sanksi adat melalui perarem. Kata kunci : Sanksi adat, Gamia gamana, Upaya desa pakraman.
PERANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SEBAGAI PENYELENGGARA KEPENTINGAN UMUM (Studi di Kabupaten Gianyar) Handryan Giri, I Gede; R, Ibrahim; Suardita, I Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.001 KB)

Abstract

Community needs for water which are increasing encourage morestrengthening economicvalue water than value and social function, these conditionscould potentially rise to a conflict of interest between sectors, between the regionsand the various parties concerned. On one side the more water management based onthe value of the economy will tend to be more in favor of capital owners and canignore social function of water resources. Based on the consideration the regionalcompanies drinking water given authority managing drinking water to provideprotection againtst the interest of the weaker economically groups by applying theprinciples of management of water resources that are able to harmonize socialfunction, environmental and economic, based on the principle of harmony and selfriliance.
PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERALIHAN FUNGSI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI DI DESAPAKRAMAN PADANGTEGAL, UBUD, GIANYAR) Mendrawan, Gusti Ngurah; Wita, I Nyoman; Atu Dewi, A. A. Istri
Kertha Desa Vol. 02, No. 02, Mei 2014
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.444 KB)

Abstract

The land is importan for the society, economic value of land is very high at tourism object area. Customary village of Padang Tegal is famous tourism object with natural environment and its culture. From this background can be formulated the issues asfollows: how is position and function of village land (PKD) at customary village of Padangtegal? How is effect of tourism toward function change of village land PKD) at customary village of Padangtegal. The research method have been applied wasempirical research that are law research which concepted as emperical symptom which can be seen in reality life. Analysis was conducted in qualitative and presented analysis descriptively. Conclusion of this study as follows: position of land at customary village of Padangtegal practically have very strong position and function of land at customary village of Padangtegal have function of religious. Existence of tourism have effect toward function change of village land (PKD). From function change have effect to public economic and social.
PROSEDUR HUKUM YANG HARUS DITEMPUH PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL TERJADINYA PENGURANGAN JUMLAH PENDIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarasvita, Dely Bunga; Wiryawan, I Wayan; Rudy, I Dewa Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.773 KB)

Abstract

Limited Liability Company established under the agreement, it is in accordance with the provisions of Article number 7 (1) Company Law of 2007. In practice frequently encountered condition which the founders of the Company to be less than two (2) peoples, that serves as the sole shareholder. For this condition, the Company shall immediately transfer the shares or issuing new shares to others, to cope the situation. This is in accordance with the provisions of Article 7, paragraph (5) the Company Law of 2007. Legal consequences to the Company that do not adjust as provisions in the Article is losing its status as a legal entity. And after a request from a third party, it will be the dissolution of the Company by the District Court.
PARUMAN AGUNG DESA ADAT JIMBARAN: PROSES DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENYELESAIAN WICARA ADAT Denamar, Anak Agung Bagus Brabham; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.874 KB)

Abstract

Paruman agung ini memiliki peran sebagai lembaga untuk mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun wicara adat. Di Desa Adat Jimbaran pernah terjadi wicara adat yaitu penggelapan dana milik desa adat yang dilakukan oleh Bendesa adat. Untuk menyelesaikan wicara adat tersebut, Desa Adat Jimbaran melaksanakan paruman agung. Terkait dengan hal tersebut, maka ada dua pertanyaan yang dapat dikaji yakni: (1) bagaimanakah proses penyelesaian masalah adat melalui lembaga paruman agung di Desa Adat Jimbaran? (2) bagaimanakah kekuatan hukum mengikat dari hasil paruman agung terhadap wicara adat yang terjadi di Desa Adat Jimbaran?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses penyelesaian masalah adat melalui paruman agung dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) mengetahui terjadinya penggelapan dana desa; (2) dilaksanakan rapat adat di masing-masing banjar; (3) disepakati dari hasil rapat di banjar untuk melaksanakan paruman agung; (4) Bendesa yang melakukan penggelapan dana di berhentikan; dan (5) prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan pengaskara desa. Setelah dilaksanakannya paruman agung sebagai lembaga peradilan adat maka hasil paruman agung tersebut bersifat mengikat setelah ditanda tangani oleh Bendesa adat. Kara kunci: Paruman Agung, Desa Adat, Wicara Adat
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ARYA PRAYOGA, I KETUT; WIRYAWAN, I WAYAN; DEWI KASIH, DESAK PUTU
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.187 KB)

Abstract

The provisions on good corporate governance in Law. 40 of 2007, not yet firmly set in the articles of Limited Liability Company Act is only set implicitly. A more comprehensive arrangement can be found in the Decree of Minister of State. KEP-117/M-MBU/2002 on the Application of Good Practice on Corporate Governance of State Owned Enterprises (SOEs). Responsibilities of directors in implementing good corporate governance is concerned with the provision that the directors are fully responsible for the management company for the benefit of the company in accordance with the company's goals and objectives in terms of the implementation of good corporate governance directors in good faith and responsibly carry out their duties in the interest and effort company and are solely responsible for the accuracy and concordance any data or information provided by the company to the public (society). And if there is a loss due to the negligence and mistakes of directors may be held jointly and severally responsible.
FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENEGAKAN AWIG AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANG TEGAL KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR Adyota, Adyota; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.93 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”. Otonomi Desa Pakraman memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pariwisata di Desa Pakraman Padang Tegal demi terciptanya harmonisasi di lingkungan masyarakat. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan kelembagaan adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal berupa Kebendesaan dan Pelaksanaan awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal ini sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
KONSEP TRI HITA KARANA DALAM SUBAK Ika Nopitasari, Ni Putu; Putrawan, Suatra
Kertha Desa Vol. 01, No. 02, Juli 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.999 KB)

Abstract

Tri Hita Karana is a basic concept that have been applied in the Baliness people life. This concept is commonly as a base in forming an organization, one of them is the Subak organization. The Subak is a watering system or irrigation system in Bali, but in implementation of this system have been found an organization based on its members in handle their rice field. Existence of Tri Hita Karana concept in the Subak have arised a question how important the Tri Hita Karana concept in the Subak in Bali. Through this study of normative law will be analyzed sources that have correlation with concept of Tri Hita Karana in the Subak, in order to find an answer for the problem. The conclusion from analysis of existing sources that concept of Tri Hita Karana have important role in the Subak and its organization because this concept instruct to keep balance between the God, human and environment.
PEMBATALAN PERJANJIAN MAATSCHAP YANG DIDIRIKAN TANPA JANGKA WAKTU DAN ATAS DASAR WANPRESTASI Putri Santika, Ni Luh; Ari Krisnawati, I G A A
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.197 KB)

Abstract

This paper entitled “MAATSCHAP CANCELLATION WHICH IS ESTABLISHED WITHOUT PERIOD AND ON THE BASIC OF WANPRESTASI”. This paper uses normative analytical methods and the statute approach. Maatschap is the simplest form of cooperation to jointly find many advantages in society. As the agreement, then maatschap can be cancelled. There is possibilty maatschap without an agreed period before and the wanprestasi in the implementation, so it needs to be studied about maatschap cancellation terms of Indonesian Civil Code.
HAK PEWARISAN NYENTANA DI DESA ADAT PANGLIPURAN KUBU KABUPATEN BANGLI Wiratama, I Dewa Gede Ade; Yusa, I Gede
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.55 KB)

Abstract

Perkawinan secara nyentana di Desa adat Penglipuran memiliki keunikan tersendiri mengingat sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilinial. Melangsungkan perkawinan secara nyentana, dimana pihak perempuan menjadi laki-laki atau kapurusa dan pihak laki-laki menjadi perempuan atau predana. Dalam harta perkawinan berupa harta gono gini guna karya memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan sentana dan sistem pewarisannya. Metode yang digunakan mengunakan metode penelitian hukum empiris yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di desa adat Penglipuran upacara perkawinan memiliki keunikan yang berbeda dengan desa lainnya di Bali, upacaranya dilangsungkan di tempat perempuan dan melamar laki-laki kemudian dilangsungkan upacara di bale enem dengan banten ajengan popolan dan menatab biekaon yang dipimpin oleh Jero Kuyuban. Dalam status adat, pihak istri menjadi kepala keluarga dan pihak suami mewakili ayah-ayahan desa, namun di dalam kedinasan pihak suami tetap menjadi kepala keluarga. Perkawinan secara nyentana warisan berupa harta kekayaan menjadi milik istri, suami hanya mendapat harta gono gini atau guna karya bahkan ada yang tidak mendapatkan harta sama sekali. Dan dapat disimpulkan bahwa ahli waris milik pihak perempuan atau sentana rajeg dan suami mendapat harta bersama saja. Suami mewakili pihak istri dalam ayah-ayahan desa. Kata kunci : nyentana, sentana rajeg, warisan, harta kekayaan

Page 1 of 47 | Total Record : 467

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue